Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM PENDATAAN KEPENDUDUKAN DI DESA KESIMAN PETILAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR I Gede Agus Reza Rendra; Nengah Suharta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.525 KB)

Abstract

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Desai Kesimani Petilan Kecamatan Denpasar Timuri Kotai Denpasar. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan artikel ini yaitu mengenai bagaimana penyelenggaraan tugas pembantuan di Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tugas pembantuan di Desa Kesiman Petilan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Permasalahan utama yaitu dalam pelaksanaan pendataan keluarga di Desa Kesiman Petilan masih belum optimal. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalahi dari peraturan yang berlakui dan kenyataan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan tugas pembantuan desa dalam hal pendataan kependudukan di Desa Kesiman Petilan, belum dilakukan secara optimal. Sehubungan dengan hal diatas, dapat disimpulkan dikarenakan tidak jarang terjadi keterlambatan data penduduk yang diberikan oleh kepala dusun terhadap kepala desa, terutama apabila terdapat penduduk pendatang yang baru tinggal di wilayah Desa Kesiman Petilan, kadang terjadi miss komunikasi antara pendatang tersebut dengan kepala dusun, sehingga pendatang tersebut belum tercatat sebagai penduduk di Desa Kesiman Pentilan. Hal tersebut tentu menyebabkan data lapangan dan yang tercatat tidak sinkron. Adapun faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan Desa Kesiman Petilan dalam hal tugas pembantuan desa dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan penghambat. adapun faktor pendukungya yaitu, adanya aturan hukum yang memberikan wewenang Desa Kesiman Petilan dalam melakukan tugas pembantuan dan adanya sarana prasarana yang mendukung pemerintah desa kesiman petilan dalam melakukan tugas pembantuan, sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya keterlambatan kepala dusun dalam memberikan data kependudukan terbaru kepada kepala desa dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah desa dalam hal tugas pembantuan terutama dalam pendataan penduduk.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BADUNG I Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra; I Ketut Sudiarta; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.852 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Badung. Latar belakang dari penulisan ini dimana kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap kesehatan diwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Namun kenyataan dilapangan banyak ditemui merokok di area kawasan Tanpa Rokok. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta upaya terhadap penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung dan hambatan dalam penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan penulisan ini adalah penegakan terhadap kawasan tanpa rokok belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya anggaran, sosialiasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok serta kurangnya  kebiasaan masyarakat terhadap pola hidup sehat.
TANGGUNG JAWAB HUKUM E-COMMERCE YANG MEMFASILITASI PRODUSEN UNTUK MENJUAL BARANG IMITASI I Made Aditya Rindi; Kadek Sarna
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/6trm9s81

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum e-commerce yang memfasilitasi penjualan barang imitasi di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah mendorong maraknya perdagangan melalui platform daring, namun sekaligus membuka celah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Produk imitasi tidak hanya merugikan pemilik merek asli melalui penurunan nilai ekonomi dan reputasi, tetapi juga menimbulkan risiko bagi konsumen berupa kerugian finansial, kesehatan, maupun keamanan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Hak Cipta, UU Merek, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, serta PP 71/2019 dan PP 80/2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara hukum positif Indonesia, platform e-commerce tidak dapat berlindung di balik prinsip safe harbor semata, melainkan memiliki kewajiban proaktif untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus konten ilegal, termasuk penjualan barang tiruan. Ketentuan Pasal 22 PP 80/2019 dan Pasal 10 UU Hak Cipta menegaskan tanggung jawab hukum platform sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya model tanggung jawab berbasis kesalahan (fault-based liability) yang proporsional, sehingga platform e-commerce tidak hanya berfungsi sebagai perantara pasif, melainkan sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) yang memastikan integritas perdagangan digital serta perlindungan konsumen dan pemilik merek dalam ekosistem e-commerce Indonesia.