Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.98
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Udayana Journal of Law and Culture Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Hukum Acara Perdata Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Nyoman Satyayudha Dananjaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

 1 
KARAKTERISTIK MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (ANALISIS ASPEK KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN) Nyoman Satyayudha Dananjaya; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.517 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p18

Abstract

Terdapat kesulitan dalam menentukan kedudukan lembaga mediasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa antara Bank dengan Nasabah jika ditinjau dari sisi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang mampu dihasilkan bagi para pihak yang bersengketa. Disatu sisi mediasi perbankan memiliki berbagai keunggulan karakteristik, namun disisi lain masih banyak kendala yang harus dihadapi agar mediasi perbankan ini dapat terlaksana dengan efektif. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analisis. Dari aspek keadilan mediasi perbankan yang dilaksanakan Bank Indonesia perlu mendapat perhatian serius karena dikhawatirkan tidak mampu bersikap obyektif yang akhirnya akan merugikan nasabah. Dari Aspek Kepastian Hukum : belum maksimalnya pengaturan mengenai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang tidak mematuhi isi kesepakatan mediasi menjadi permasalahan utama, dan dari Aspek Kemanfaatan : belum dikenal luasnya lembaga mediasi perbankan di kalangan masyarakat menjadi faktor penghambat tersendiri. Sehingga untuk mengatasi permasalah ini lembaga mediasi perbankan independen oleh asosiasi perbankan harus segera dibentuk dan Bank Indonesia perlu mensosialisaikan kembali keberadaan lembaga mediasi perbankan kepada masyarakat luas dengan menampilkan segenap keunggulan karakteristik yang dimilikinya.
Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta Michael Angelo; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p11

Abstract

The purpose of this paper is to analyze non fungible token art based on the Copyright Law no. 28 of 2014, as well as efforts to prevent other parties from violating the copyright. The research method used in this paper is a normative legal research method. By using a conceptual approach, and a statutory approach. The search for legal materials is carried out by means of document studies. The analysis in this paper is qualitative. The results of this study are that non fungible token art is an image that is included as an object protected by copyright, the nature of the receipt of the copyright is automatic, related to the prevention that can be done by business actors holding nft art copyright is to register the image, so that in the case of In this case, legal certainty about the copyright can be maintained, for people who know that the copyright object is used for commercial purposes without the knowledge of the copyright holder can report it to the ministry. Business actors who wish to reproduce or use a copyrighted work for commercial purposes are required to seek permission from the creator of the copyrighted work. Permits issued by business actors are based on a license agreement written, attended, and signed by the parties, which contains the rights and obligations of the parties to the use of the copyright holder's work. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis non fungible token art berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta no. 28 Tahun 2014, serta upaya untuk mencegah pihak lain melanggar hak cipta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Penelusuran terhadap bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen. Analisis pada tulisan ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa non fungible token art adalah gambar yang termasuk sebagai objek yang dilindungi oleh hak cipta, yang sifat dari penerimaan hak cipta tersebut adalah otomatis, terkait pencegahan yang dapat dilakukan pelaku usaha pemegang hak cipta nft art adalah dengan mendaftarkan gambar tersebut, agar dalam hal ini kepastian hukum terhadap hak cipta tersebut dapat terjaga, terhadap orang yang mengetahui objek hak cipta digunakan untuk komersial tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta dapat melaporkan kepada kementerian. Pelaku usaha yang ingin menggandakan maupun menggunakan suatu karya cipta, dengan tujuan komersial, maka pelaku usaha tersebut wajib untuk meminta izin kepada pencipta dari karya cipta tersebut. Izin yang dilakukan pelaku usaha didasari dengan perjanjian lisensi yang ditulis, dihadiri, dan ditandatangani oleh para pihak, yang isinya mengenai hak dan kewajiban para pihak terhadap penggunaan karya dari pemengang hak cipta.
Akibat Hukum Pemegang Komparisi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan Terbatas Ni Made Gina Anggreni; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p08

Abstract

The aims this article is to find out the norms violated against the nominee comparison in the nominee deed of the limited liability company establishment deed, to analyze the violated norms and principles related to the nominee comparison of beneficial owner shares in a limited liability company, and to analyze the legal consequences of the nominee comparison holder on the beneficial owner of the limited liability company shares. The research method used is normative legal research. The comparison of nominees in the deed of establishment of limited liability company violates several norms such as article 1320 of the Civil Code the objective requirements of a lawful cause, article 1338 of the Civil Code regarding good faith, ratification of the deed carried out by a notary in article 44 paragraph (1) of the Law on Notary Position-Changes, article 48 paragraph (1) and article 54 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law, article 33 paragraph (1) of the Investment Law, article 2 of the Banking Law , money laundering, forgery of letters. The legal consequences for nominee comparison of the beneficial owner of shares not only cause the cancellation of the nominee agreement entered into by the nominee with the beneficial owner of the shares, but also appears to be very broad, namely the votes issued at the general meeting of shareholders, money laundering crimes, know your customer principle, inheritance process, taxes, actio pauliana in bankruptcy. Tujuan penulisan artikel jurnal ini untuk mengetahui pelanggaran norma terhadap komparisi nominee dalam akta nominee pada akta pendirian perseroan terbatas, untuk menganalisa norma dan prinsip yang dilanggar terkait adanya komparisi nominee atas beneficial owner saham pada perseroan terbatas, serta untuk menganalisa akibat hukum pemegang komparisi nominee atas beneficial owner saham perseroan terbatas. Adapun metode penelitian yang dipergunakan yakni penelitian hukum normatif. Komparisi nominee dalam akta pendirian perseroan terbatas melanggar beberapa norma seperti Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tidak memenuhi persyaratan objektif kausa yang halal, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai itikad baik, pengesahan akta yang dilakukan oleh notaris pada Pasal 44 ayat (1) UU Jabatan Notaris-Perubahan, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal, Pasal 2 UU Perbankan, tindakan pencucian uang, pemalsuan surat. Akibat hukum terhadap komparisi nominee atas beneficial owner saham tidak hanya menimbulkan batalnya perjanjian nominee yang diadakan oleh pihak nominee dengan beneficial owner saham, namun nampak yang ditimbulkan sangat luas yakni terkait suara yang dikeluarkan saat rapat umum pemegang saham, tindak pidana pencucian uang, know your customer principle oleh bank, proses pewarisan, pajak, actio pauliana dalam kepailitan.
Kedudukan Hukum Otonom Perusahaan Pada Model Hubungan Industrial Kontraktualis: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Sudiarawan, Kadek Agus; Martana, Putu Ade Harriestha; Shara, Made Cinthya Puspita; Dananjaya, Nyoman Satyayudha; Indah Pradnyani Putri, Ni Luh Gede
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 3 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p02

Abstract

The aims of this study are to determine the shift of the corporatist industrial relations model (Employment Law) towards contractualist industrial relations (Job Creation Law) which affects the position of the parties in an employment relationship, and to find out more about the autonomous legal position of the company (Work Agreement, Company Regulation, Joint Work Agreement) in the contractualist industrial relations model from the perspective of the Job Creation Law. The method applied in this study is combined legal research method between normative and empirical. The application of this method is an approach to strengthen the data in the writing, in addition to examining legal norms, field research is also conducted. The result of this study finds that the enactment of the Job Creation Law has shifted the corporatist industrial relations model, which offers space for the state to enter into industrial relations, towards a contractualist industrial relations model that is based on the agreement between the parties and restricts the role of the state in industrial relations. In the contractualist industrial relations model, the parties are given an open space to determine the work arrangement. Under these conditions, the preparation of autonomous laws, namely Work Agreements, Company Regulations, and/or Collective Labor Agreements (CLAs) is crucial in preventing disputes in industrial relations. Abstrak Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pergeseran model hubungan industrial koorporatis (UU Ketenagakerjaan) kearah hubungan industrial kontraktualis (UU Cipta Kerja) berpengaruh terhadap penempatan kedudukan para pihak dalam suatu hubungan kerja, serta untuk mengetahui lebih lanjut terkait kedudukan hukum otonom perusahaan (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama) pada model hubungan industrial kontraktualis perspektif UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan antara normatif dan empiris. Penggunaan metode tersebut sebagai upaya dalam memperkuat data pada penulisan, disamping mengkaji atas norma hukum juga melakukan penelitian lapangan. Hasil dalam penulisan ini mendapatkan pemahaman bahwa berlakunya UU Cipta Kerja, telah menggeser model hubungan industrial korporatis yang memberi ruang terhadap peran negara untuk masuk dalam hubungan industrial, ke arah model hubungan industrial kontraktualis yang mendasarkan pada kesepakatan para pihak dan merestriksi peran negara dalam bingkai hubungan industrial. Pada model hubungan industrial kontraktualis para pihak diberikan ruang terbuka untuk menentukan kesepakatan kerja. Dalam kondisi seperti ini, penyusunan hukum otonom yaitu Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) memegang peranan penting dalam pencegahan terjadinya perselisihan dalam suatu hubungan industrial.
Co-Authors A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana Ade Risha Riswanti Adri Putra, Anak Agung Bagus Jaya Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi Arod Fandy Claudia Adi Prawira Desak Made Dhitri Rahayu Desak Putu Dewi Kasih Dessy Susilo Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Firdaus, Dimas Miftahul Fuchikawa Kazuhiko Hutagalung, I Made Dwiky I Gede Krisna Wahyu Wijaya I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Aditya Wati I Gusti Ayu Ica Laksmi I Ketut Markeling I Ketut Tjukup I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Wisnu Karma I Wayan Bela Siki Layang Indah Pradnyani Putri, Ni Luh Gede Kadek Agus Sudiarawan Karolus Weladami Karunian, Alia Yofira Ketut Nihan Pundari Komang Deva Aresta Saskara Komang Dicky Darmawan Komang Tri Darmayanti Komang Widiana Purnawan Longtan SHI Luh Ayu Nadira Saraswati Luh Putu Swandina Sari Dewi Made Diah Sekar Mayang Sari Made Dwita Martha Made Shannon Tjung Martha, Made Dwita Michael Angelo Ni Ketut Devi Damayanti Ni Made Gina Anggreni Ni Putu Ari Manik Wedani Ni Wayan Ida Yuliana Pertiwi Nyoman A Martana Nyoman A. Martiana Owen Dihardja Pebry Dirgantara, Pebry Putu Ade Harriestha Martana Putu Ade Harriestha Martana Putu Aras Samsithawrati Putu Ayu Asty Senja Pratiwi Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dedi Ananta Putra Wijaya Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Giska Ari Kusumadewi Rachmawati Apriliana Puspitasari Shara, Made Cinthya Puspita Sugeng Santoso Widyantara Putra, I Ketut Wiguna, Kadek Doni