Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.421
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY YUSTISI Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kosmik Hukum UMPurwokerto Law Review Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal Presumption of Law Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Proceedings Series on Social Sciences & Humanities International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE) Prosiding University Research Colloquium Community Services and Social Work Bulletin Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Kartini, Ika Ariani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Akibat Hukum Pemalsuan Dokumen Perkawinan Campuran di Indonesia (Studi Kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald) Rizza Nafaani Hidayat; Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v4i1.11633

Abstract

AbstractFalsification of letters / documents can be interpreted as an act that has the aim of completing, creating an object which is not original in nature or making an object lose its validity. Mixed Marriage is regulated in Article 57 of Law Number 16 of 2019 concerning amandments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In order for the marriage to be registered, the conditions, such as a marriage document, must be fulfilled. If there is falsification of mixed marriage documents, the marriage can be canceled. The cancellation of mixed marriages has an impact on the legal status of the marriage and the parties involved. Cases of falsification of mixed marriage documents that have occurred in Indonesia that ever done by artist Jessica Iskandar who falsified her mixed marriage documents. The purpose of this study was to determine the legal consequences of falsifying mixed marriage documents in Indonesia (Case study of Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald) and the legal protection of children who has been born. The research method used is juridical normative, namely through literature study that examines mainly secondary data in the form of statutory regulations, agreements or contracts, other legal documents, research results, assessment results, and other references. Keywords: Documents Falsification, Mixed Marriage AbstrakPemalsuan surat/dokumen dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Perkawinan Campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar perkawinan tersebut dapat dilakukan pencatatan maka syarat-syaratnya seperti dokumen perkawinan harus dipenuhi. Jika terdapat pemalsuan dokumen perkawinan campuran maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan campuran berdampak pada status hukum perkawinan tersebut dan pihak-pihak yang terkait. Kasus pemalsuan dokumen perkawinan campuran yang pernah terjadi di Indonesia adalah yang pernah dilakukan oleh artis Jessica Iskandar yang memalsukan dokumen perkawinan campurannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum pemalsuan dokumen perkawinan campuran di Indonesia (Studi kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald) dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, perjanjian atau kontrak, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya. Kata kunci: Pemalsuan Dokumen, Perkawinan Campuran
Penyimpangan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Ditinjau Dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Rawalo) Nabiel Adib Rafsanjani; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16353

Abstract

AbstractThe village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interests of the local community based on community initiatives. The Village Consultative Body is an institution whose authority and responsibility is as an institution which is the embodiment of democracy in the administration of village government. This study aims to determine whether the role of the Village Consultative Body is in accordance or not with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and the legal consequences and obstacles regarding the role of the BPD which are not in accordance with the Regulations of Banyumas Regency and Rawalo Village. Normative juridical research methods (normative legal research methods). The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the study show that the Village Consultative Body in its role in village government is not in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Because there are no reports showing that the village program is running smoothly, and there is a lack of involving the community in making village development plans. However, so far the Village Consultative Body has maximized it in order to create and improve community welfare. The form of misuse of village funds carried out by village officials, namely the Village Consultative Body according to the Village Law, is an act of misusing village finances and this is an act that is prohibited from being carried out by village officials. So the legal consequences for those who violate it are regulated in Article 18 paragraphs 1 and 2 of the Banyumas Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 and explained in Article 16 of the Banyumas Regency Regional Regulation Number 11 of 2015.Keywords: village government, village consultative body, constitution, and local regulation AbstrakDesa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga yang dalan kewenangan dan tanggungjawabnya adalah sebagai Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah peran dari Badan Permusyawaratan Desa telah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan akibat hukum serta hambatan mengenai peran BPD yang tidak sesuai dengan Peraturan Kabpuaten Banyumas dan Desa Rawalo. Metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan purstaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam perannya di pemerintahan desa belum sesuia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena belum adanya laporan yang menunjukan bahwa program desa yang berjalan dengan lancar, dan kurangnya melibatkan masyarakat dalam membuat perancangan pembangunan desa. Namun selama ini Badan Permusyawaratan Desa sudah memaksimalkan demi menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka akibat hukum bagi yang melanggar diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 dan dijelaskan pada Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015.Kata kunci: pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, undang-undang dan perda
Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Penelitian Kantor Bea Cukai Purwokerto) Rafie Teriansyah Adani; Yusril Syahputra Sitorus; Ika Ariani Kartini; M. Awahun Mafa
UMPurwokerto Law Review Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v5i2.16450

Abstract

Dalam kehidupan berbanggsa dan bernegara harus terjalin kerjazsama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Peran dan partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai cita- cita pembangunan. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat diharapkan tercapai tujuan dan sasaram pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tingginyya konsumsi rokok menempatkan Indonesia pada urtutan ke-5 dunia setelah China, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang dengan perkiraaan konsumsi 220 miliar batang pada tahun 2005. Pangsa rokok di Indonesia sendiri mencapai 24,2% pada orang dewasa dan 25,3% pada remaja pada populasi umum. Artikel ini dibuat bertujuan untuk mengurangi peradaran rokok ilegal di banyumas. Dalam kurun waktu 2020- 2022 baik melalui kegiatan operasi pasar, patroli darat, maupun pencegahan barang kiriman pos yang telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), para petugas menemukan 1.025.348 batang rokok illegal. modus peredaran rokok ilegal mulai beralih ke sistem penjualan online yang didistribusikan melalui perusahaan jasa titipan (PJT). hal ini menjadi kendala karena selama ini patroli/ operasi pasar petugas KPPBC TMP C Purwokerto hanya dilakukan dari satu warung/toko ke warung/toko lainnya dan patroli di media social belum optimal karena SDM belum sepenuhnya menguasai kompetensi dalam melakukan cyber patrol.
Co-Authors Angger Darmawan Ari Kurniawati Ari Kurniawati Arifah, Kuni Nasihatun Arigo Henry Pradana Astika Nurul Hidayah Attamimi, Zeehan Fuad Bayu Setiawan Dewi, Shintyana Dwika Yulansyah Nur Ikhwan Efi Miftah Faridli Elza Suryawan Martioso Ersa Julia Azahra Evicenna Naftuchah Riani Fachry Abda El Rahman Hazmi Mohd. Rusli Hengki Firmanda Hidayah, Astika Nurul Hikmatul Salwa Ikbar Syambas Hibatulloh Indriati Amarini Indriati Amarini Indriati Amarini Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Krisna Pramesti Putra M. Awahun Mafa Marsitiningsih Marsitiningsih Marsitiningsih, Marsitiningsih Mohd Ridwan Talib Monisti Sri Widianto Nabiel Adib Rafsanjani Noorfajri Ismail Nur’aeni Nur’aeni Nur’Aeni, Nur’Aeni Rafie Teriansyah Adani Rahtami Susanti Rahtami Susanti Ratna Kartika Wati Ratna Kartika Wati Rizkon Maulana Rizza Nafaani Hidayat Saefudin, Yusuf Selamet Widodo Soediro Soediro Soediro Soediro, Soediro Susilo Wardani Tegar Eris Pambudi Widodo, Selamat Widyaloka Sangga Wedha Wilis Dwi Pangesti Yusril Syahputra Sitorus zeehanfuad attamimi