Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.421
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY YUSTISI Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kosmik Hukum UMPurwokerto Law Review Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal Presumption of Law Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Proceedings Series on Social Sciences & Humanities International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE) Prosiding University Research Colloquium Community Services and Social Work Bulletin Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Kartini, Ika Ariani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA YANG MELIBATKAN APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI TERDAKWA PADA KASUS MENINGGALNYA TAHANAN OK DI BANYUMAS Ikbar Syambas Hibatulloh; Ika Ariani Kartini; Rahtami Susanti; Marsitiningsih
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24336

Abstract

Meninggalnya tahanan berinisial OK di Banyumas yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku menimbulkan perhatian publik karena terjadi ketika korban berada dalam penguasaan negara yang seharusnya menjamin keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia. Perkara tersebut telah diputus melalui Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt dan kemudian diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG serta menelaah kesesuaian putusan tersebut dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang mengarah pada terbuktinya unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama. Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG tersebut telah mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan formal melalui pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa. Pengurangan pidana dari tujuh tahun menjadi lima tahun masih menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, khususnya terkait perlindungan hak korban serta efek pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM KESEJAHTERAAN LANJUT USIA NON-PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 Hikmatul Salwa; Ika Ariani Kartini; Selamet Widodo; Zeehan Fuad Attamimi
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap lanjut usia yang tidak ikut serta dalam program bansos dan bagaimana upaya yang dilakukan dinas sosial untuk menanggulangi ketidakikutsertaan lansia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris melalui wawancara serta observasi. Data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia belum memberikan sanksi hukum yang tegas bagi aparatur yang lalai dalam melakukan pendataan, dan secara teknis operasional undang-undang ini belum mengakomodasi tata cara pelaksanaan bantuan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Pemalang menanggulangi permasalahan dengan membentuk empat klaster strategi yang meliputi klaster perlindungan ekonomi langsung dan rehabilitasi, klaster sinergitas sektoral dan pemberdayaan kognitif, klaster proteksi kedaruratan lapangan dan aksesibilitas aduan, serta klaster resolusi administrasi kependudukan. Upaya komprehensif ini disempurnakan dengan adanya tiga jalur advokasi mandiri untuk mencapai keadilan sosial yang nyata bagi seluruh lanjut usia di Kabupaten Pemalang. Abstract This study aims to analyze in depth the legal protection for elderly who do not participate in social assistance programs and how the social services department is working to address this non-participation. The research method used is empirical juridical through interviews and observations. The data used include primary, secondary, and tertiary data. Law Number 13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly does not provide strict legal sanctions for officials who are negligent in collecting data, and technically, the law does not yet accommodate the procedures for implementing social assistance. The Pemalang Regency Social Services Department addressed the problem by establishing four strategic clusters: direct economic protection and rehabilitation, sectoral synergy and cognitive empowerment, emergency field protection and complaint accessibility, and population administration resolution. This comprehensive effort is complemented by the existence of three independent advocacy channels to achieve real social justice for all elderly in Pemalang Regency.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA YANG MELIBATKAN APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI TERDAKWA PADA KASUS MENINGGALNYA TAHANAN OK DI BANYUMAS Ikbar Syambas Hibatulloh; Ika Ariani Kartini; Rahtami Susanti; Marsitiningsih
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24336

Abstract

Meninggalnya tahanan berinisial OK di Banyumas yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku menimbulkan perhatian publik karena terjadi ketika korban berada dalam penguasaan negara yang seharusnya menjamin keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia. Perkara tersebut telah diputus melalui Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt dan kemudian diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG serta menelaah kesesuaian putusan tersebut dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang mengarah pada terbuktinya unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama. Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG tersebut telah mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan formal melalui pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa. Pengurangan pidana dari tujuh tahun menjadi lima tahun masih menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, khususnya terkait perlindungan hak korban serta efek pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM KESEJAHTERAAN LANJUT USIA NON-PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 Hikmatul Salwa; Ika Ariani Kartini; Selamet Widodo; Zeehan Fuad Attamimi
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap lanjut usia yang tidak ikut serta dalam program bansos dan bagaimana upaya yang dilakukan dinas sosial untuk menanggulangi ketidakikutsertaan lansia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris melalui wawancara serta observasi. Data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia belum memberikan sanksi hukum yang tegas bagi aparatur yang lalai dalam melakukan pendataan, dan secara teknis operasional undang-undang ini belum mengakomodasi tata cara pelaksanaan bantuan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Pemalang menanggulangi permasalahan dengan membentuk empat klaster strategi yang meliputi klaster perlindungan ekonomi langsung dan rehabilitasi, klaster sinergitas sektoral dan pemberdayaan kognitif, klaster proteksi kedaruratan lapangan dan aksesibilitas aduan, serta klaster resolusi administrasi kependudukan. Upaya komprehensif ini disempurnakan dengan adanya tiga jalur advokasi mandiri untuk mencapai keadilan sosial yang nyata bagi seluruh lanjut usia di Kabupaten Pemalang. Abstract This study aims to analyze in depth the legal protection for elderly who do not participate in social assistance programs and how the social services department is working to address this non-participation. The research method used is empirical juridical through interviews and observations. The data used include primary, secondary, and tertiary data. Law Number 13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly does not provide strict legal sanctions for officials who are negligent in collecting data, and technically, the law does not yet accommodate the procedures for implementing social assistance. The Pemalang Regency Social Services Department addressed the problem by establishing four strategic clusters: direct economic protection and rehabilitation, sectoral synergy and cognitive empowerment, emergency field protection and complaint accessibility, and population administration resolution. This comprehensive effort is complemented by the existence of three independent advocacy channels to achieve real social justice for all elderly in Pemalang Regency.
INTEGRATED ONE ROOF MANAGEMENT ADMINISTRATION SYSTEM IN PREVENTING AND MANAGING OF MOTORIZED VEHICLE LETTERS Tegar Eris Pambudi; Indriati Amarini; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v1i1.7729

Abstract

The falsification of motor vehicle papers is a form of crime that often occurs in the community. This study aims to analyze the administration of a one-stop motorized unified administrative system in preventing and overcoming the falsification of motorized vehicle documents and sanctions for falsifying documents. This research is normative juridical. The research approach is carried out through literature studies that examine secondary data in the form of books, journals, research results, and legislation. The results showed that the prevention and control of falsification of motorized vehicle documents were carried out by the Joint Office of the one-stop single administration system based on Presidential Regulation No. 5/2015 concerning the Implementation of the One-Stop One-Stop Administration System. The provisions of sanctions in the falsification of a letter are regulated in Articles 263-276 of the Criminal Code. The implementation of an integrated one-stop administration system between the Samsat Office and the police as law enforcement officers are needed to reduce the falsification of motorized vehicle documents.Keywords: SAMSAT, Letter Counterfeiting, Motorized Vehicles
IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR RESTAURANT TAXES AS REGIONAL ORIGINAL INCOME Elza Suryawan Martioso; Indriati Amarini; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v1i1.7730

Abstract

Regional Original Income is revenue that is obtained by the regional government for the implementation of government and services to the community. One source of local revenue is the restaurant tax. However, often the tax is not optimal because it is considered to result in high economic costs and less support for business or investment including restaurant tax. The purpose of this study was to determine the provisions of administrative sanctions against restaurant tax offenders. This research uses normative juridical research with data in the form of books, journals, research results, and related laws and regulations. The results showed that restaurant tax as a source of local revenue was regulated by Regional Regulation. Provisions on administrative sanctions are regulated in regional regulations by adjusting the conditions in each area. Local regulations on restaurant taxes should contain clear and strict sanctions so they can be effective.Keywords: administrative sanctions, restaurant tax, local own income
PLEA BARGAINING IN REALIZING EFFECTIVE AND EFFICIENT CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS Monisti Sri Widianto; Indriati Amarini; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v1i1.8051

Abstract

The condition of the criminal justice system is allegedly full of corrupt practices (judicial corruption), facing the problem of piles of cases that are very severe (overloaded), slow and time-consuming (waste of time), proceed with expensive costs (very expensive), less able to accommodate the sense of justice in society (unresponsive), and too rigid, formal and too technical (nonflexible, formalistic, and technically). There are two problems that will be analyzed in this study, namely First, how plea bargaining can bring about effective and efficient criminal justice. Second, how is the bargaining plea in the Criminal Procedure Code Draft? Research shows that Plea Bargaining is a faster and more efficient case resolution if the defendant pleads guilty. Not only is the guilty plea of the defendant or the lawyer able to make an agreement with the public prosecutor regarding the generally lighter form and duration of the sentence. It is necessary to regulate the mechanism of the implementation of plea bargaining system in the criminal justice process, guarantees of the rights owned by the defendant at the time of plea bargaining mechanism, as well as time limits on each stage of the examination in order to realize an effective and efficient criminal justice.Keywords: Plea Bargaining, Justice, Effective, and Efficient. 
Forced Efforts in the Execution of Decisions of the State Administrative Court Arigo Henry Pradana; Indriati Amarini; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.9598

Abstract

The State Administrative Court is the executor of judicial power assigned to examine, decide and resolve State Administrative disputes. This research has two problems: forced attempts to execute the state administrative court's verdict and the obstacles in implementing these forced attempts. The research method is normative legal research called normative juridical research or doctrinal research that looks at the law's objectives, the values of justice, the validity of the rule of law, the law's concept, and legal norms. The implementation of forced efforts against The State Administrative Court decision under Article 116 paragraph (4) of Law Number 51 of 2009 can be applied in executing the State Administrative Court's decision. Institution for forced efforts consists of forced money, administrative sanctions, and announcements/publications important in the effort to force lies in State Administrative Officials' awareness to voluntarily comply with the State Administrative Court's decisions.Keywords: forced effort; execution, court decision 
Legal Consequences of Mixed Marriage Document Falsification In Indonesia (Case Study of Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald) Rizza Nafaani Hidayat; Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v2i2.10399

Abstract

AbstractForgery of letters/documents can be interpreted as an act that has the aim of imitating, creating an object that is no longer original or making an object lose its validity. Mixed marriages are regulated in Article 57 of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. For the marriage to be registered, the conditions such as marriage documents must be met. If there is a forgery of mixed marriage documents, the marriage can be annulled. The cancellation of mixed marriages has an impact on the legal status of the marriage and the parties involved. Cases of falsification of mixed marriage documents that have occurred in Indonesia are those of the artist Jessica Iskandar who falsified her mixed marriage documents. The purpose of this study is to find out the legal consequences of falsifying mixed marriage documents in Indonesia (case studies of Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald) and legal protection for children born. The research method used is normative juridical, namely through literature studies which examine mainly secondary data in the form of laws and regulations, agreements or contracts, other legal documents, research results, study results, and other references.Keywords: Document Forgery, Mixed Marriage
Penyelesaian Kasus Pembakaran Lahan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan) Angger Darmawan; Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v4i1.11368

Abstract

AbstractEvents that occur every year in parts of Indonesia, precisely when the dry season arrives, are forest and land fires (karhutla). In general, forest fires occur due to two factors, namely natural factors and human factors. Forest fires caused by natural factors usually occur through natural processes due to friction between dry tree organs, lightning strikes, and volcanic lava eruptions, thus triggering sparks which then gusts of wind in the forest to help forest and land fires occur. Forest fires caused by human factors occur due to unintentional and intentional processes. Humans can inadvertently do actions that cause forest and land fires such as throwing cigarette butts carelessly around the forest, leaving the rest of the fire in the forest without turning it off first. Furthermore, it is human actions that intentionally burn forests with the intention of changing the function of land from forest plants to plantations for oil palm and other types of plants.Keywords: fire, land clearing, fire factor AbstrakPeristiwa yang terjadi setiap tahun di sebagian wilayah Indonesia, tepatnya ketika tiba musim kemarau adalah peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Secara umum kebakaran hutan terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusiaa. Kebakaran hutan yang disebabkan faktor alam biasanya terjadi melalui proses alami karena gesekan antara bagian organ pohon yang sudah kering, sambaran petir, dann letusan lahar gunung berapi, sehingga memicu percikan api yang kemudian hembusann angin di hutan membantu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan yang disebabkan faktor manusia terjadi karena proses tidak sengaja dan disengaja. Manusiaa secara tidak sengaja dapat melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutann dan lahan seperti membuang puntung rokok sembarangan di sekitar hutan, membiarkan sisa bakaran di hutan tanpa mematikannya terlebih dahulu. Selanjutnya adalalahh perbuatan manusia yang secara sengaja membakar hutan dengan maksud alih fungsi i lahan dari tanaman hutan menjadi tanaman perkebuanan kelapa sawit dan jenis tanaman lainnya. Kata kunci: kebakaran,pembukaan lahan,Faktor Kebakaran
Co-Authors Angger Darmawan Ari Kurniawati Ari Kurniawati Arifah, Kuni Nasihatun Arigo Henry Pradana Astika Nurul Hidayah Attamimi, Zeehan Fuad Bayu Setiawan Dewi, Shintyana Dwika Yulansyah Nur Ikhwan Efi Miftah Faridli Elza Suryawan Martioso Ersa Julia Azahra Evicenna Naftuchah Riani Fachry Abda El Rahman Hazmi Mohd. Rusli Hengki Firmanda Hidayah, Astika Nurul Hikmatul Salwa Ikbar Syambas Hibatulloh Indriati Amarini Indriati Amarini Indriati Amarini Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Krisna Pramesti Putra M. Awahun Mafa Marsitiningsih Marsitiningsih Marsitiningsih, Marsitiningsih Mohd Ridwan Talib Monisti Sri Widianto Nabiel Adib Rafsanjani Noorfajri Ismail Nur’aeni Nur’aeni Nur’Aeni, Nur’Aeni Rafie Teriansyah Adani Rahtami Susanti Rahtami Susanti Ratna Kartika Wati Ratna Kartika Wati Rizkon Maulana Rizza Nafaani Hidayat Saefudin, Yusuf Selamet Widodo Soediro Soediro Soediro Soediro, Soediro Susilo Wardani Tegar Eris Pambudi Widodo, Selamat Widyaloka Sangga Wedha Wilis Dwi Pangesti Yusril Syahputra Sitorus zeehanfuad attamimi