Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA JUSTISI LEGAL BRIEF jurnal hukum agama hindu widya kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Journal Evidence Of Law Dharma Sevanam : Jurnal Pengabdian Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Equilibrium Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Ni Wayan Sridiani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Bagi Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia Prayuda, Hilman; Alfurqan, Imam; Sridiani, Ni Wayan
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v7i2.9007

Abstract

Selama ini banyak diskriminasi yang telah dirasakan oleh penghayat/penganut aliran kepercayaan akibat perlindungan hukum yang tidak konsisten, seperti kesulitan dalam membuat akta atau dokumen tertentu bagi anak-anak mereka, hingga akses terhadap pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jaminan terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat penganut aliran kepercayaan, tantangan dalam pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan, dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan pengakuan dan jaminan terhadap prinsip HAM, antara lain dapat dilihat dalam materi muatan konstitusinya yang memberikan materi pengaturan secara khusus terhadap bidang HAM, dan peraturan-peraturan di bawahnya. Sementara tantangan dalam pemenuhan hak-hak penganut aliran kepercayaan yakni masih banyak aparat yang belum bisa membedakan mana pembatasan dan pengaturan HAM, sehingga ketika diturunkan kebijakan teknisnya menjadi diskriminatif. Oleh karena itu, negara wajib untuk menghormati (to respect), membela atau melindungi (to protect), dan negara wajib untuk memenuhi (to fulfill) hak konstitusi masyarakat penganut aliran kepercayaan dalam tataran praktiknya.
PENGAJUAN GUGATAN AMDAL BERDASARKAN OMNIBUS LAW PASCA ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 Wayan Sridiani, Ni; Kamala Sari Lukman, Dwi Ratna; Ernita Ranadewi, Ni Nyoman
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i1.239

Abstract

UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengajuan gugatan AMDAL berdasarkan UU. No 32 tahun 2009 dan bagaimana pengajuan gugatan AMDAL berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomr 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGERI Sakti, Lanang; Sridiani, Ni Wayan; Dudiatman, Heri
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 2 (2024): Volume 7 Nomor 2 Nopember 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i2.2184

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia tidak sebanding dengan tersedianya jumlah lapangan kerja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu banyak tenaga kerja yang mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) meskipun tanpa dokumen resmi atau izin kerja yang sah di negara tujuan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri tanpa dokumen resmi atau ilegal. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan dari tulisan ini ialah bahwa Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI Di luar negeri. Dengan Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah kini menempatkan perlindungan dan hak asasi manusia sebagai fokus utama dalam setiap tahapan, mulai dari pra-keberangkatan hingga kepulangan pekerja migran. Terhadap pekerja migran yang berstatus illegal, tidak diakui secara resmi, pemerintah Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan dasar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negara yang mengalami kesulitan maupun permaslahan hukum di luar negeri.
Analysis of the Implementation of the Legalization of Customary Law Communities (MHA) in North Lombok Regency Wihelmus Jemarut; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; Ni Wayan Sridiani
JUSTISI Vol. 11 No. 1 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i1.3817

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Customary Law Communities (MHA) determination in North Lombok Regency (KLU), focusing on government actions, community responses, and encountered obstacles. This research employs an empirical legal research method. It was conducted from May to September 2024 through observation, interviews, and a literature review. Informants were selected using a purposive sampling technique. The study results show that determining MHA in KLU has only been completed at the Identification stage. The KLU MHA Identification Team identifies 13 (thirteen) Customary Law Communities (MHA): Bayan, Pansor, Salut, Wet Pengorong Amor-Amor, Wet Sesait, Kuripan, Pemaru Satan, Gubuk Bebekeq, Leong, Meleko, Orong Empak Pansan, Wet Sokong, and Jeliman Ireng. The thirteen aforementioned communities follow the criteria outlined in Article 6, Paragraph (6) of the North Lombok Regency Regional Regulation (PERDA KLU)  No. 6 of 2020. The biggest obstacle in this process is the unavailability of technical guidance and the absence of definite work targets from the local government. The recommendation from the results of this study is that the KLU Regent who will be elected for the 2024-2029 period needs to include the MHA determination program in the KLU Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). Incorporating this program into the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) document will ensure structured budgeting, develop technical guidelines, and  measurable targets for effective implementation.
Co-Authors Dudiatman, Heri Dwi Ratna Kamala Sari Lukman Dwi Ratna Kemala Sari Lukman Ernita Ranadewi, Ni Nyoman Habibi Habibi I Gusti Ayu Agung Andriani I Nyoman Suarna I Nyoman Sumantri Imam Alfurqan Indah Supbrawati Kusuma Negara Indah Suprabawati Kusuma Negara Jones Xaverius Pontoh Kamala Sari Lukman, Dwi Ratna Lanang Sakti Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari Ni Nyoman Ernita Ratna Dewi Ni Nyoman Ernita Ratnadewi Ni Nyoman Ernita Ratnadewi Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita Ni Nyoman Ertnita Ratnadewi Nuasa, I Ketut Olivia Lalamentik Prayuda, Hilman Sumantri, I Nyoman Susilo Edi Purwanto Wihelmus Jemarut