Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.025
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Jurnal Teknologi Kedirgantaraan (JTK) Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI Jurnal Bakti Dirgantara Greenation International Journal of Law and Social Sciences IPSSJ Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics Corpus Juris : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Ardison Asri
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Aerospace Engineering Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Asri, Ardison
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 1 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v14i1.1204

Abstract

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012, dengan perihal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Landasan hukum terbaru untuk pelaksanaan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, yang di dalamnya mengatur mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi dapat dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Lalu, bagaimana menyisipkan materi Pendidikan Anti Korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dapat diakomodir dan dipahami oleh mahasiswa khususnya mahasiswa yang ada di semester 1 (satu). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan hukum yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Sementara metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa sistem pendidikan pada Program Studi Teknik Penerbangan sebagai pendidikan vokasi yang secara kurikuler memiliki beban studi cukup padat, serta dengan perkuliahan sistem paket secara klasikal, keberadaan suatu mata kuliah dalam kurikulum adalah kewajiban untuk ditempuh dan lulus. Dengan demikian, model pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Program Studi Teknik Penerbangan yang cocok adalah dengan pendekatan secara insersi ke dalam mata kuliah yang ada dan relevan dengan pendidikan nilai/karakter yaitu Pendidikan Kewarganegaraan.Kata kunci: Pendidikan, Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan.
ANTI TERORISME SIBER: UPAYA ANTISIPATIF PENANGGULANGAN TERORISME SIBER DI INDONESIA Asri, Ardison; Simarmata, Lasmauli Noverita; Atmaja, Aria Caesar Kusuma; Wendra, Ario
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 1 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v15i1.1369

Abstract

Terorisme siber atau disebut juga dengan cyber terrorism merupakan salah satu jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya (cyber crime) disamping kejahatan dunia maya (cyber crime) lainnya. Lalu, bagaimana ciri-ciri dan bentuk-bentuk terorisme dunia maya sebagai salah satu bentuk kejahatan dunia maya (cyber crime) serta bagaimana upaya antisipasi anti terorisme dunia maya (cyber terrorism) di Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, digunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terorisme dunia maya merupakan salah satu dimensi kejahatan kontemporer yang merupakan transformasi dari kejahatan teroris konvensional. Pemanfaatan jaringan internet oleh teroris dapat dengan mudah melakukan serangan dan mereka akan sulit untuk diidentifikasi. Pergeseran tindakan terorisme ini harus diikuti dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal, dimana kebijakan pidana tidak hanya menggunakan sarana penal saja tetapi dapat juga menggunakan sarana non penal yaitu sarana di luar hukum pidana sebagai upaya preventif dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme dunia maya.
PERTANGGUNG JAWABAN DALAM PENDANAAN TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Sukesti, Yuni; Sudarto, Sudarto; Asri, Ardison
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v14i2.1375

Abstract

Korporasi dapat dijadikan subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 9 Tahun 2013. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam hukum pidana Indonesia? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan berdasarkan praktik-praktik keadilan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam hukum pidana Indonesia diatur di dalam UU No. 9 Tahun 2013 pada Pasal 8. Disamping itu, juga diatur di dalam Peppres No. 13 Tahun 2018 tepatnya pada bagian pertimbangan pada huruf d. Dan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam UU No. 9 Tahun 2013 pada Pasal 8 ayat (4). Selain pidana pokok, korporasi juga dibebani pidana tambahan. Sebelum dijatuhkannya hukuman kepada korporasi, terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya kemampuan bertanggung jawab, jenis kesalahan, tidak ada alasan pemaaf
ANALISIS HUKUM MENGUNGKAP PENYEBAB KEPAILITAN PT SRI REJEKI ISMAN Simarmata, Lasmauli Noverita; Asri, Ardison; Wendra, Ario
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jihd.v15i2.1445

Abstract

Analisis Hukum atas kepailitan PT Sri Rejeki Isman dianalisa ini bertujuan untuk memahami dan menyelidiki faktor-faktor penyebab kepailitan dan implikasinya terhadap praktik manajemen keuangan perusahaan. PT Sri Rejeki Isman, sebuah perusahaan besar di sektor garmen di Indonesia, mengalami kegagalan operasional dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Faktor penyebab kepailitan yang diamati meliputi manajemen keuangan yang tidak efektif, keputusan investasi yang kurang bijaksana, kebijakan hutang yang tidak terkelola dengan baik, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Implikasi dari kepailitan ini dapat mempengaruhi praktik hukum manajemen keuangan perusahaan di masa depan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan kritis yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola keuangan mereka. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang praktek ukum manajemen keuangan yang efektif dan tindakan yang harus dihindari dalam mengelola keuangan perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi literatur manajemen keuangan dan studi hukum kepailitan serta menjadi acuan bagi praktisi bisnis, regulator, dan akademisi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk mencegah kegagalan keuangan perusahaan di masa depan.
SANKSI PIDANA TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMBAYAR UPAH DI BAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2020/PN.CBI) Nugraha Putra, Dhika; Asri, Ardison
LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2025): LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan (Februari)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexlaguens.v3i1.97

Abstract

Employment development is a very important part of national development and is carried out as part of the overall development of Indonesian people and society to create a prosperous, just, and evenly distributed society, both materially and spiritually, based on Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, it is very interesting and important to further examine how the application of Article 81 point 66 of the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2023 regarding the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law against business actors who do not pay wages below the minimum wage provisions? And how is the application or implementation of criminal sanctions in Decision Number 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi related to employers who pay wages below the minimum wage provisions? To answer these issues, this legal research uses normative juridical research methods. This research uses the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The type of data in this study is Secondary Data. The data collection technique used in this research is library research. Sources of Legal Materials include Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. Data Analysis Techniques. Data analysis in this study is a qualitative analysis method. The results of the study found that the determination of the minimum wage is an important policy implemented by the government to protect workers from economic exploitation.
Kajian Prinsip Psikologi Arsitektur: Upaya Pencegahan dan Penanganan Perundungan (Bullying) Di Lingkungan Satuan Pendidikan Ardison Asri; Lasmauli Noverita Simarmata; Aria Caesar Kusuma Atmaja; Indah Sari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4801

Abstract

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya tentang peran tata kelola dan proses pendidikan dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan, khususnya bullying. Penelitian ini berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan futuristik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana juga sangat penting dalam melindungi anak dari kekerasan di sekolah. Pendekatan humanis sangat penting dalam pengembangan sarana pendidikan, khususnya melalui penerapan psikologi arsitektur. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman terhadap perilaku nyata dan kebutuhan perkembangan anak, sehingga menghasilkan desain yang sesuai dengan karakter dan pola aktivitas anak. Dengan demikian, bangunan sekolah dapat menjadi ruang yang benar-benar ramah anak. Yang terpenting, perspektif ini memandang anak bukan hanya sebagai pengguna ruang yang pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang memengaruhi bagaimana ruang pendidikan harus dirancang untuk mendukung pertumbuhan sosial dan perkembangan anak.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENAHANAN IJAZAH OLEH PEMBERI KERJA DALAM HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA Fatih Khaerani, Indah Sari, Ardison Asri
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 03 Maret (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam relasi kerja di Indonesia, praktik tidak memberikan diplomasi oleh pengusaha yakni isu yang kontroversial. Strategi ini umum digunakan untuk mengendalikan pekerja, namun dapat melanggar hak fundamental manusia dan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan. Dengan mengevaluasi kepatuhannya terhadap hukum yang ditetapkan dan dampaknya terhadap keamanan hak-hak pekerja, studi ini bercapaian untuk mengkaji praktik penahanan diplomasi melalui prisma hukum ketenagakerjaan. Studi ini menggunakan teknik hukum normatif yang meliputi survei literatur terkait dan cara hukum. Temuan studi mengindikasikan yakni penahanan ijazah tidak mempunyai dasar hukum yang sah, sehingga dapat dikualifikasikan menjadi pelanggaran terhadap hak pekerja dan kegiatan menyalahi hukum. Selain itu, praktik ini memperburuk ketimpangan relasi kuasa antara pemberi kerja dan pekerja, serta metidak kuatkan posisi tawar pekerja dalam relasi kerja. Studi ini menyimpulkan yakni diperlukan pengaturan eksplisit terkait larangan penahanan dokumen personal dalam regulasi ketenagakerjaan, serta penegakan hukum yang tegas untuk menjamin keamanan hukum yang lebih efektif bagi pekerja.
Dissemination of the Urgency of Inheritance Law in Determining Inheritance Rights for Heirs in RW 08, Halim Perdanakusuma Subdistrict, Makassar District, East Jakarta City Aria Caesar Kusuma Atmaja; Indah Sari; Ardison Asri; Selamat Lumban Gaol; Subhan Zein
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3123

Abstract

This study aims to enhance community understanding of inheritance law—covering civil, Islamic, and customary aspects—among residents of RW 08, Halim Perdanakusuma Subdistrict, Makassar District, East Jakarta. A qualitative descriptive approach was employed through observation, interviews, and documentation involving community members, local leaders, and legal practitioners. The program focused on structured and sustainable legal socialization to increase awareness of lawful inheritance distribution. The findings show that prior to the program, most residents relied on verbal agreements and family customs, leading to disputes and inequitable asset division. After the socialization activities, participants demonstrated improved comprehension of inheritance principles, recognized the importance of legal documentation, and showed greater willingness to consult legal experts. The study concludes that systematic legal education significantly enhances community literacy on inheritance law, promotes fairness in asset distribution, and helps prevent potential family conflicts. This initiative is recommended as a model for broader community-based legal empowerment programs in urban areas.
TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN DRONE ANTARA KEAMANAN PUBLIK DAN PERLINDUNGAN PRIVASI INDIVIDU Muhammad Rhicco; Ardison Asri
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 2 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i2.306

Abstract

The rapid development of drone technology has brought significant innovations in various sectors, including military, photography, delivery, and surveillance. Although it offers efficiency and the ability to access difficult areas, the massive use of drones raises legal challenges related to the conflict between public security and individual privacy rights. Drones can be an effective tool for security surveillance, but their ability to record without permission also threatens privacy, such as incidents of drones falling or being used for espionage. This makes it interesting to discuss how current laws and regulations in Indonesia regulate the use of drone technology related to aspects of public security and protection of individual privacy? and what are the mechanisms for supervision and law enforcement against violations of privacy and public security involving the use of drone technology in Indonesia?. This study uses a juridical-normative method with a literature approach to analyze existing laws and regulations. The results show that Permenhub PM 37/2020 implicitly touches on aspects of privacy, it is realized that privacy protection requires more specific regulations. Therefore, Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and especially Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the ITE Law (along with PP Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions). Supervision and law enforcement of drone use in Indonesia is a collaborative and multi-layered effort involving various government agencies, a strict licensing system.
ANALISA HUKUM DAMPAK HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Muhamad Rico Paura; Ardison Asri
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 2 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i2.307

Abstract

This study analyzes the legal impact of overcapacity in correctional institutions (Lapas) on the implementation of Law No. 22 of 2022 concerning Corrections. Prison overcapacity is a serious problem that impacts various aspects, including inmates' rights, the quality of correctional facilities, and the effectiveness of their function as a place of correctional facilities and social recovery. This study will examine legally how prison overcapacity violates the basic principles of correctional facilities stipulated in Law No. 22 of 2022, identify the negative impacts it causes, and provide recommendations for solutions to address this problem.
Co-Authors Aria Caesar Kusuma Atmaja Aria Caesar Kusuma Atmaja Aria Caesar Kusumaatmaja Aria Cesar Kusuma Atmaja Ario Wendra Arya Budi Pratama Arya Budi Pratama Atmaja, Aria Caesar Kusuma Aulia Gita Bambang Widarto Cahyo Haryono, Yohanes Chrysta Kusuma Dadang Wahyudin Daffa Dwi Apriansyah David Budi Dedy Irawan Diding Rahma Diding Rahmat Dwi Rinawati, Dwi Dzulkarnain, Ariefin Guruh Tirta Lunggana Hainun, Nienne Aridyanthi Hasudungan, Oktar Indah Sari Indah Sari Istianingsih Istianingsih, Istianingsih Istirokah, Istirokah Lasmauli Niverita Lio Alaska Luis Bayu Gustian Erlangga Maniur sinaga Mochammad Imron Awalludin Muhamad Rico Paura Muhammad Faros Haikal Muhammad Rhicco Muhammad Rifqi Sulthanbaghasana Muhammad Syahril Ananda Nugraha Putra, Dhika RR. Ella Evrita Hestiandari Saputra, Samsudin Jagat Selamat Lumban Gaol Simarmata, Lasmauli Noverita Siregar, Zeta Claudia Sandra Subhan Zein Sgn Sudarto Sudarto Sukesti, Yuni Suwito Suwito Wahyudiono, Andri Widiraharjo Widiraharjo Zeta Claudia sandra siregar