Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Arena Hukum Acta Comitas Jurisprudentie Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review Jurnal Ius Constituendum Jambe Law Journal Jurnal Jatiswara Kosmik Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) Jurnal Analisis Hukum Batulis Civil Law Review Jurnal Media Akademik (JMA) Journal of Law and Legal Reform Lex Scientia Law Review Indonesian State Law Review (ISLRev)
Putu Aras Samsithawrati
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Model Perjanjian Bisnis Kreatif Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Start-Up Berbasis Paid Promote: Era Hyper-Connected Society Putu Aras Samsithawrati; I Gede Agus Kurniawan; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Acta Comitas Vol 7 No 03 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i03.p2

Abstract

The purpose of this paper is to elaborate on the agreement model and important clauses related to business development based on paid promotion on social media in the era of a hyper-connected society that is beneficial for all parties. This paper uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and analytical approach. The electronic-based business development agreement model of paid promotion on social media in the era of a hyper-connected society can be categorized as a creative variant of a service agreement. Although the tendency in business development with paid promotion on social media is in the form of standard contracts, in the context of an agreement that is legal, fair, and beneficial for the parties, the characteristics of the paid-promote agreement model become relevant to be stated in the form of agreement clauses. Those are the obligation to upload content, obligation to pay promotion fees, uploaded content, amount of uploaded content, the precise time to upload content, duration of displaying uploaded content, number of followers on social media, price, promotion fees, payment mechanism, period and expiration of paid promote agreement, the event of default, as well as dispute resolution. Accuracy in elaborating the elements of the agreement and their detailed placement in firm clauses leads to legal certainty, expediency, and reduces legal risks, especially for Micro, Small, and Medium Enterprises and start-up businesses who are just starting to develop their business by using paid-promote agreement model in the hyper-connected era as an alternative.
TRANSFORMASI GOOD FAITH PRINCIPLE DALAM HUKUM PERBANKAN KHUSUSNYA BPR: PERSPEKTIF LOKAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL Retno Murni; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putu Aras Samsithawrati
Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.9

Abstract

AbstractThe Good faith principle as stated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, has not been maximally implemented in BPR credit agreements, so it is important to review the transformation of good faith principle of the Civil Code in banking provisions, especially BPR in realizing sound credit. The research uses normative juridical legal methods. The results of the study show that the transformation of the principle of good faith stated in the Civil Code has not been explicitly stated in the provisions of banking law in Indonesia. The existence of principle of good faith explicitly only exists in Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code. Meanwhile, in the provisions of the Banking Law the existence of the principle of good faith is only implied by the principle of economic democracy by using the precautionary principle that is applied carefully and in good faith, as well as the principles of trust and confidence in good ability, ability, intention and morals from customers or the community in returning credit. The transformation of the principle of good faith should be clearly stated in the norm structure into the Banking Law and other related banking legal provisions.AbstrakGood faith principle sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, belum diimplementasikan secara maksimal dalam perjanjian kredit BPR, sehingga penting mengkaji  transformasi asas itikad baik KUH Perdata dalam ketentuan perbankan khususnya BPR  dalam  mewujudkan perkreditan yang sehat. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transformasi asas itikad baik yang tercantum dalam KUHPerdata belum secara eksplisit ternormakan dalam ketentuan hukum perbankan di Indonesia. Keberadaan asas Itikad baik secara eksplisit hanya eksis dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata. Sementara itu, dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan keberadaan asas itikad baik  hanya  tersirat dari asas demokrasi ekonomi  dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan secara hati-hati dan itikad baik,  serta prinsip kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan, kesanggupan, itikad serta akhlak yang baik dari nasabah atau masyarakat dalam mengembalikan kredit. Transformasi asas itikad baik sebaiknya dituangkan dalam struktur norma secara tegas ke dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan hukum perbankan terkait lainnya.
Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law I Gede Agus Kurniawan; Putu Aras Samsithawrati; Lourenco de Deus Mau Lulo
Jurnal Ius Constituendum Vol 8, No 1 (2023): FEBRUARY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v8i1.6281

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis atas isu hukum yaitu konflik aturan antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE terkait dengan sanksi administratif dalam perspektif Economic Analysis of Law (EAL). Hal ini karena dalam perspektif EAL, peran pemerintah penting sebagai regulator atas berbagai perkembangan bisnis yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa problematika hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital adalah adanya konflik hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE. Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferior ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan lah yang berlaku. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), maka secara hierarkis kedudukan UU Perdagangan adalah lebih tinggi dari PP PMSE. Hal ini berimplikasi bahwa setiap pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.   Sanksi administratif bisnis digital dalam perspektif EAL adalah tidak memenuhi aspek keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Hal ini dikarenakan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan justru menempatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin secara langsung sebagai langkah utama, sehingga dapat berimplikasi pada iklim bisnis yang kondusif di masyarakat. Dengan demikian, mengacu pada analisis EAL maka ketentuan yang relevan adalah diberlakukannya sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana dalam Pasal 80 PP PMSE. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya revisi ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sehingga dikonstruksikan sesuai dengan rumusan Pasal 80 PP PMSE.
KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA: STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Jess lyn; Putu Aras Samsithawrati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i09.p1

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memahami pengaturan kewajiban alimentasi seorang anak kepada orangtuanya dan konsekuensi bagi anak yang tidak melakukan kewajiban alimentasi tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Pengaturan terkait kewajiban alimentasi dari anak kepada orangtua di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan KUHPerdata, UU 1/1974, UU 23/2002 dan UU 23/2004. Dalam Pasal 298 KUHPerdata menentukan bahwa, setiap anak dalam umur berapapun itu memiliki kewajiban untuk menaruh keseganan dan kehormatan kepada orang tuanya. Dalam pasal 19 UU 23/2002 menentukan bahwa, setiap anak berkewajiban untuk: menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; melaksanakan etika dan akhlah yang mulia. Dalam pasal 9 ayat (1) UU 23/2004 menentukan bahwa, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau kerena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Konsekuensi bagi anak yang tidak memenuhi kewajiban alimentasi terhadap orangtuanya diatur dalam KUHPerdata dan UU 23/2004. Sedangkan di Amerika Serikat seperti misalnya di California, kewajiban anak yang sudah dewasa untuk membantu orang tuanya disebut sebagai filial responsibility. Berdasar California Family Code Section 4400 diketahui bahwa kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, seorang anak dewasa, sejauh kemampuan anak dewasa itu, harus mendukung orang tuanya yang membutuhkan dan tidak mampu menghidupi diri sendiri melalui pekerjaan. Kata Kunci: Kewajiban Alimentasi, Anak, Orang Tua, Hukum Positif Indonesia, Amerika Serikat. ABSTRACT This article aims to understand arrangements and consequences of nonfulfillment of child’s alimony obligation to his/her parents from Indonesian law and the United States. This is normative legal research with statutory, conceptual and comparative approaches. In Indonesia, arrangements on child’s alimony obligation towards his/her parents are regulated in several laws: Indonesian Civil Code, Law 1/1974, Law 23/2002 and Law 23/2004. Article 298 of Indonesian Civil Code stipulates every child, regardless of age, has the obligation to place reverence and honor on their parents. Article 19 of Law 23/2002 stipulates every child is obliged to respect parents, guardians and teachers; love family, society, and love friends; love the motherland, nation and country; perform worship in accordance with the teachings of their religion; carrying out noble ethics and morals. Article 9(1) Law 23/2004 stipulates it is prohibited for everyone to abandon people within the scope of their household, even though according to the law that applies to them or because of an agreement he is obliged to provide life, care or maintenance for that person. The consequences for nonfulfillment are regulated in Indonesian Civil Code and Law 23/2004. Meanwhile, in the United States, such as in California, the obligation of an adult child to help his/her parents is referred to as filial responsibility. Based on California Family Code Section 4400 unless otherwise provided by law, an adult child, to the extent of the ability of the adult child, must support parents who are in need and unable to support themselves through work. Key Words: Alimentation Obligations, Children, Parents, Indonesia’s Applicable Law, United States.
Perlindungan Seni Menghidangkan Makanan dan Karya Turunannya Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta Putu Aras Samsithawrati; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putri Triari Dwijayanthi; Anak Agung Istri Eka Krisnayanti; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.4159

Abstract

Abstract This article aims to analyze the categorization of the food plating art as art in the context of copyright protection and the protection of photography and video works upon the food presentation. This article uses normative research method with conceptual, statutory and comparative approaches. The results show that the food plating art cannot be categorized as a work of art that is protected under copyright because the elements of copyright protection that are interrelated to each other have not been fully fulfilled, such as the fixation requirement which is not successfully fulfilled. The food plating art is impermanent because it is easily destroyed and will not exist after being eaten (perishable in nature) because the art is meant to be eaten. Thus, the element of “should be embodied in real form” are very difficult to fulfill. The food plating art cannot yet be considered copyrighted art. However, derivatives of the food plating art in the form of photographic and cinematographic works on the food plating art can be copyrighted as works of Food Art Photography and Food Art Cinematography. Therefore, the creator has exclusive rights in the form of moral rights and economic rights, while the copyright holder can enjoy exclusive rights in the form of economic rights over the photographic and cinematographic works. Keywords: Food plating art, Copyright, Derivative Work, Technology Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengkategorian seni menghidangkan makanan sebagai seni dalam konteks perlindungan Hak Cipta serta perlindungannya terhadap karya fotografi dan video terhadap keberadaan hidangan makanan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seni menghidangkan makanan tidak dapat dikategoritisasikan sebagai karya seni yang dilindungi Hak Cipta karena belum terpenuhinya secara utuh unsur-unsur perlindungan hak cipta yang saling berkaitan satu sama lain, seperti syarat fixation yang tidak terpenuhi. Karya seni menghidangkan makanan sifatnya memang tidak permanen karena mudah dihancurkan dan akan tidak eksis setelah dimakan, karena sifat seni penyajiannya memang untuk dimakan. Dengan demikian, unsur diwujudkan dalam bentuk nyata sangat sulit dipenuhi. Seni menghidangkan makanan belum dapat dianggap sebagai seni yang dilindungi hak cipta. Namun demikian, turunan dari seni menghidangkan makanan tersebut dalam wujud karya fotografi dan sinematografi atas seni menghidangkan makanan dapat dilindungi hak cipta sebagai karya Food Art Photography dan Food art cinematography, sehingga penciptanya memiliki hak ekslusif berupa hak moral dan hak ekonomi, sedangkan pemegang hak cipta dapat menikmati hak eksklusif berupa hak ekonomi atas karya fotografi dan sinematografi tersebut. Kata kunci: Seni menghidangkan makanan, Hak Cipta, Karya Turunan, Teknologi
Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia: Perspektif Keabsahan Hukum dan Mekanisme Penilaian Ni Wayan Nilandari; Putu Aras Samsithawrati
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 8 No 02 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i02.p9

Abstract

This study aims to examine and elaborate more comprehensively regarding the legal validity of intellectual property as an object of fiduciary guarantees in obtaining bank credit facilities for creative economy actors and to elaborate on the mechanism for intellectual property valuation and the approach used in determining the economic value of intellectual property. This study used a type of normative legal research method with a statutory approach and legal concept analysis. The results of the study indicated that the validity of intellectual property as a fiduciary guarantee is contained in various provisions, namely Law 28/2014, Law 13/2016, Creative Economy Law and PP 24/2022. The category of intellectual property that can be used as a fiduciary guarantee is normatively determined to be only intellectual property that has been registered and registered at the ministry responsible for legal affairs and intellectual property, namely registered and registered with the Directorate General of Intellectual Property, as well as intellectual property that has been managed either independently or by transferring rights to other parties. PP 24/2022 has explicitly regulated the mechanism for bank and non-bank financial institutions in providing access to intellectual property-based financing for creative economy actors, namely by evaluating the intellectual property that is used as collateral, using several approaches, namely: the cost approach, the market approach, the income approach and/or other valuation approaches in accordance with the applicable valuation standards.
Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putu Aras Samsithawrati; Desak Putu Dewi Kasih; Putri Triari Dwijayanthi; I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 17, No 2 (2023): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2023.V17.235-252

Abstract

Regulations regarding the protection of communal intellectual property in Indonesia are currently scattered in various regulations that are not explicitly stated in the form of Laws, and do not regulate benefit-sharing comprehensively. The purpose of this research is to elaborate on a protection strengthening model of Communal Intellectual Property based on the transplantation of policy content related to works of tradition, culture, custom, traditional knowledge, genetic resources and potential geographical indications from various existing legal policies and other sources both locally, nationally and internationally into the legal form of a Law, as well as a benefit-sharing regulation mechanism related to the commercial use of Communal Intellectual Property. The research method used is normative legal research with statutory, comparative, conceptual and analytical approaches. The results of the research showed that the current policy regarding Communal Intellectual Property in Indonesia is still in the hierarchy of Regulations of the Minister of Law and Human Rights and Government Regulations, namely Permenkumham 13/2017 and PP 56 of 2022. Several articles in the provisions of statutory regulations on Intellectual Property in Indonesia have regulated Communal Intellectual Property, but its nature is still very general. For stronger protection and legal certainty it is very urgent to regulate the protection policy in the form of a Law through a transplantation model of the substance of existing legal products related to Communal Intellectual Property, as well as strengthening of policy content including benefit-sharing in relation to the commercial use of Communal Intellectual Property.
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR: PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA Pretysya, Ni Kadek Maretri; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 09 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i09.p5

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk menganalisis syarat sahnya perjanjian serta akibat hukum transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan pengaturan hukum Indonesia dan Singapura. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) syarat sahnya perjanjian di Indonesia sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: (a) sepakat kedua belah pihak; (b) cakap; (c) sebab yang halal; dan (d) objek tertentu. Berdasarkan The Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, suatu perjanjian dapat terbentuk yaitu salah satu pihak membuat suatu “penawaran” atas beberapa barang maupun jasa, pihak atau pihak lain dapat “menerima” penawaran tersebut dan, dalam beberapa pertimbangan melewati antara para pihak. Lebih lanjut akibat hukum transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia yaitu terlihat tidak dipenuhinya syarat kecakapan (syarat subjektif) sehingga kontraknya menjadi dapat dibatalkan. Sedangkan di Singapura berdasarkan Pasal 35 (1) dari The Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2009, kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur yang telah mencapai usia 18 tahun akan berlaku seolah-olah ia telah mencapai usia dewasa. Dapat diasumsikan bahwa dalam konteks jual beli online sederhana selain yang berkaitan tanah atau hal-hal lain yang tercantum dalam Pasal 35 (4) dari the Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, dapat dilakukan oleh anak di bawah umur yang telah mencapai usia 18 tahun (terhitung sejak 1 Maret 2009) menurut hukum Singapura. Kata Kunci: Anak, Indonesia, Keabsahan, Perjanjian Jual Beli Online, Singapura. ABSTRACT This article aims to analyze the legal terms of the agreement and the legal consequences of online buying and selling transactions carried out by minors based on Indonesian and Singaporean laws. This article uses normative research methods with comparative, statutory, and contextual approaches. The results of the research show that: (1) the requirements for an agreement to be valid in Indonesia are in accordance with Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely: (a) both parties agree; (b) proficient; (c) lawful reasons; and (d) certain objects. Based on The Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, an agreement can be formed, namely one party makes an "offer" for some goods or services, the other party or parties can "accept" the offer and, in some considerations, pass it between the parties. party. Furthermore, the legal consequence of online buying and selling transactions carried out by minors in Indonesia is that it appears that the proficiency requirements (subjective requirements) are not fulfilled so the contract becomes revocable. Whereas in Singapore, based on Article 35 (1) of The Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, as of March 1, 2009, contracts made by minors who have reached the age of 18 will apply as if they had reached adulthood. It can be assumed that in the context of simple online buying and selling other than those related to land or other matters listed in Article 35 (4) of the Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, minors who have reached the age of 18 years of age (as of 1 March 2009) according to Singapore law. Key Words: Minors, Indonesia, Agreements, Buy and Sell Online, Singapore.
TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PADA SEKTOR PERBANKAN: KAJIAN FORMASI DAN STANDAR Palgunadi, Kadek Zalsa Putri Pamia; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 05 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i5.p3

Abstract

Tujuan dari studi ini untuk menganalisis pengaturan tentang pendayagunaan tenaga kerja warga negara asing yang bekerja di sektor perbankan terkait formasi apa saja yang bisa diduduki serta standar-standar profesional apa saja yang dipersyaratkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan formasi pemanfaatan tenaga kerja asing pada sektor perbankan berdasarkan SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, tenaga kerja asing dapat menduduki bidang tugas tresuri, manajemen resiko, teknologi informasi, kredit atau pembiayaan, hubungan investor atau nasabah, pemasaran, dan keuangan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan bahwa tenaga kerja asing juga diperbolehkan menduduki jabatan setara direksi dan dewan komisaris, pejabat eksekutif, dan tenaga ahli atau konsultan. Namun demikian POJK ini juga mengatur tentang formasi yang tidak boleh diisi khususnya personalia dan kepatuhan. Dalam Pasal 81 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga mengatur formasi yang tidak boleh dimasuki yaitu personalia. Standar yang wajib dipenuhi oleh tenaga kerja asing secara khusus sesuai dengan formasi bidang kerja yang diperbolehkan. Secara umum wajib memenuhi persyaratan pengetahuan tentang ekonomi, kebudayaan, dan bahasa Indonesia. Kata Kunci: Formasi, Standar, Tenaga Kerja Asing ABSTRACT The purpose of this study is analyze the regulations concerning the utilization of foreign nationals working in the banking sector, including which positions can be occupied and what professional standards are required. This study uses a normative legal method with a statute approach. The study shows that the arrangement of the utilization of foreign labor in the banking sector, based on OJK Regulation No. 42/SEOJK.03/2017 concerning the Utilization of Foreign Labor and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector, foreign workers can occupy positions in treasury, risk management, information technology, credit or financing, investor or customer relations, marketing, and finance roles. Furthermore, in accordance with Article 2 and Article 3 of OJK Regulation No. 37/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Foreign Labor and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector, foreign workers are also allowed to hold equivalent positions to directors and commissioners, executive officers, and experts or consultants. However, this regulation also governs positions that must not be filled, particularly in personnel and compliance roles. In Article 81 Appendix of Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, it also regulates positions that must not be occupied, namely personnel roles. Foreign workers are required to meet specific standards according to the authorized job positions. In general, they must fulfill requirements related to knowledge of economics, culture, and the Indonesian language. Key Words: Position, Standard, Foreign Worker
ASAS KONSENSUALISME DALAM PROSES CHECKOUT PADA JUAL BELI SECARA ONLINE DI MARKETPLACE Yanti, Ni Kadek Cantika Siska; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel ditujukan untuk menganalisis keberadaan asas konsensualisme dalam proses checkout pada jual beli secara online di marketplace serta bagaimana akibat hukum yang didapatkan bagi pihak-phak yang melanggar asas konsensualisme tersebut. Penelitian ini dirampungkan dengan metode penelitian normatif, dimana yang menjadi kajiannya adalah aspek-aspek hukum positif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Kemudian, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini perkembangan teknologi terbilang sangat pesat hingga dapat melahirkan banyak sekali inovasi baru salah satunya adalah prosesi jual beli secara online yang dilakukan di marketplace. Jual beli secara online ini memiliki sistematika yang tidak jauh berbeda dibandingkan jual beli secara langsung. Hanya saja yang membedakannya adalah proses yang dilakukan tanpa melalui tatap muka. Salah satu tahapan penting yang terjadi ketika melakukan pembelian secara online adalah checkout yang mana tahap tersebut bertujuan untuk memastikan kembali barang yang akan dibeli pembeli. Setelah semua dirinci dengan benar oleh system, maka pembeli akan melakukan pembayaran dan checkout dan hal tersebut secara langsung sudah menimbulkan kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan ini menjadi bentuk keberadaan asas konsensualisme dalam jual beli secara online di marketplace sebagaimana pada ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata. Selanjutnya diketahui bahwasanya kesepakatan yang timbul sudah menjadi hak serta kewajiban bagi para pihak, sehingga apabila terdapat salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut, terdapat akibat hukum yang timbul didalamnya. Kata Kunci: Checkout, Asas Konsensualisme, Akibat Hukum, Marketplace ABSTRACT This article aims to analyze the principle of consensualism in the credit process in the purchase and sale market and the legal consequences for those who violate the principle of consensualism. This research was completed using normative research methods, which resulted in the study of good legal practices using a literature approach. Then, the results of this study show the speed of technological development that can give birth to many new things, one of which is the process of buying and selling on the Internet that is done in the market. Buying and selling online is a system that is not very different from direct buying and selling. In contrast, the process is done without face-to-face contact. One of the most important stages that occur when buying an online store is the checkout, where it is expected to confirm what the customer is going to buy. After everything is correctly specified by the system, the customer will pay and confirm and this will immediately result in a contract between the parties. This agreement is an expression of the principle of consensualism in the sale and purchase in the market as regulated in Article 1458 of the Civil Code. In addition, it is known that the existing contract becomes the rights and obligations of the parties, so if one party breaks the contract, legal consequences will arise. Key Words: Checkout, Consensus, Legal Consequences, Marketplace
Co-Authors Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Andrea Louisa Doren Angel, Shara Mariyanti Aryani, Ni Luh Irma Briggs Samuel Mawunyo Nutakor Budiana, I Nyoman Chansrakaeo, Ruetaitip D. Tee-anastacio, Princess Alyssa Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Dian Sawitri Disantara, Fradhana Putra Dwijayanthi, Putri Triari Fradhana Putra Disantara Hong, Tan Jian I Dewa Made Anom Jagadhita I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Made Sarjana I.N. Bagiastra I.W. Wiryawan Jess lyn Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Kurniawati, Ni Kadek Dian Lourenco de Deus Mau Lulo Mac Thi Hoai Thuong Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mahaswari, Mirah Maheswari, Ni Kadek Ratih Moisa, Robert Vaisile Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Krispa tripa Yanti Ni Wayan Nilandari Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Nyoman Satyayudha Dananjaya P.T.C. Landra Palgunadi, Kadek Zalsa Putri Pamia Permatasari, Putu Ayu Intan Widya Pretysya, Ni Kadek Maretri Putra, Made Aditya Pramana Putri Triari Dwijayanthi Putri Triari Dwijayanthi Putu Ayu Asty Senja Pratiwi Putu Tuni Caka Bawa Landra R. A. Retno Murni Rafika Amalia Sawitri, Dewa Ayu Dian Thuong, Mac Thi Hoai Ustriyana, Made Grazia Yanti, Ni Kadek Cantika Siska