Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Arena Hukum Acta Comitas Jurisprudentie Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Hasanuddin Law Review Jurnal Ius Constituendum Jambe Law Journal Jurnal Jatiswara Kosmik Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Suara Hukum Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) Jurnal Analisis Hukum Batulis Civil Law Review Jurnal Media Akademik (JMA) Journal of Law and Legal Reform Lex Scientia Law Review Indonesian State Law Review (ISLRev)
Putu Aras Samsithawrati
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEABSAHAN DAN KLAUSUL PENTING DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BRAND AMBASSADOR DENGAN PERUSAHAAN PRODUK KECANTIKAN Aryani, Ni Luh Irma; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai syarat sahnya perjanjian kerjasama antara Brand Ambassador dengan Perusahaan produk kecantikan serta mengetahui klausul hukum yang penting untuk dicantumkan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitikal, dan konseptual. Perjanjian antara Brand Ambassador dengan Perusahaan produk kecantikan tentu harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Tidak terpenuhinya kesepakatan dan kecakapan yang merupakan syarat subjektif berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian tersebut, sedangkan tidak terpenuhinya suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sebagai syarat objektif berakibat pada perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Perjanjian kerjasama Brand Ambassador dengan Perusahaan produk kecantikan disamping penting untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian juga harus memuat beberapa klausul penting seperti: identitas para pihak, definisi, waktu kerjasama, larangan untuk mempromosikan produk sejenis dari brand lain manakala kontrak kerjasamanya eksklusif, hak dan kewajiban para pihak terkait promosi produk kecantikan, wanprestasi, force majeure, penggunaan Kekayaan Intelektual terkait konten promosi dan penyelesaian sengketa. Kata Kunci : Perjanjian, Brand Ambassador, Perusahaan Produk Kecantikan, Klausul Penting. ABSTRACT The aim of writing this journal is to find out in depth about the legal conditions for a collaboration agreement between a Brand Ambassador and a beauty product company and to find out the legal clauses that are important to include in the collaboration agreement. The type of research used in this journal is normative legal research with statutory, analytical and conceptual approaches. The agreement between a Brand Ambassador and a beauty product company must of course be guided by Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of the agreement, namely: agreement between the parties, the ability of the parties to make an agreement, a certain subject matter, and a cause that is not prohibited. Failure to fulfill the agreement and skills which are subjective requirements can result in the agreement being cancelled, while failure to fulfill a particular subject matter and a cause which is not prohibited as an objective requirement results in the agreement becoming null and void. A Brand Ambassador collaboration agreement with a beauty product company, besides being important to fulfill the legal requirements of an agreement, must also contain several important clauses such as: identity of the parties, definition, time of collaboration, prohibition on promoting similar products from other brands when the collaboration contract is exclusive, rights and obligations of the parties. parties related to promotion of beauty products, default, force majeure, use of Intellectual Property related to promotional content and dispute resolution. Key Words : Agreement, Brand Ambassador, Beauty Products Company, Important Clause
PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK SKINCARE MELALUI PENGGUNAAN MEREK HOLOGRAM: PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL Permatasari, Putu Ayu Intan Widya; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze the functions of brands, especially hologram brands, particularly in the skincare product context, from the perspective of intellectual property and the legal steps involved in the first-to-file registration system to protect skincare products in relation to the use of hologram brands from an intellectual property perspective. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, and analytical approaches. The results of the research indicate that the function of brands, especially hologram brands in connection with skincare products from an intellectual property perspective, is to distinguish goods produced by one company from similar goods produced by other companies. Specifically, hologram brands have a more specific function where optical information forms an image or scene. Holograms represent the latest form of information storage. Referring to the legal protection system for brands, which is the first-to-file system, the legal step of brand registration is mandatory to protect skincare products concerning the use of hologram brands from an intellectual property perspective.
Pengaturan Hukum dan Mekanisme Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Angel, Shara Mariyanti; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan hukum perjanjian waralaba yang ada di Indonesia berserta upaya perlindungan hukum perjanjian waralaba (franchise) melalui mekanisme penerapan asas proposionalitas. Penelitian ini memakai penelitian hukum normatif serta memakai pendekatan konsep, analitikal, dan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini menghasilkan pengaturan hukum perjanjian waralaba di Indonesia ditemukan dalam KUHPerdata, PP 42/2007, dan Permendag 71/2019. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan semua perjanjian yang dihasilkan secara sah dapat menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Dalam Pasal 4 PP 42/2007 menjelaskan bahwa, Waralaba dilakukan beralaskan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dengan menyimak hukum Indonesia. Dalam Pasal 6 Permendag 71/2019 menjelaskan bahwa pengurusan Waralaba patut dialaskan pada Perjanjian Waralaba yang telah dibuat antara para pihak dan memiliki kedudukan hukum yang setara serta terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Lebih lanjut, agar tercapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat, maka perjanjian waralaba harus didasari dengan saling bertukarnya wewenang-kewajiban secara proporsionalitas dalam membentuk perjanjian. Mekanismenya yaitu pemberi waralaba memberikan keterangan tertulis yaitu Prospektus Penawaran Waralaba sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Permendag 71/2019 kemudian diikuti dengan STPW sebagai bukti pendaftaraan kepada para pihak sebagai pemenuhan syarat pendaftaran. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melaui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission.
PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT UNTUK MENUNJANG EKONOMI KREATIF: PERSPEKTIF PENDAFTARAN KARYA DAN VALUASI Maheswari, Ni Kadek Ratih; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Peran kekayaan intelektual sangatlah esensial dalam perkembangan ekonomi kreatif sebagai tumpuan perekonomian nasional. Hal ini diwujudkan dalam kekayaan intelektual yang menjadi basis dari ekonomi kreatif untuk mengajukan pembiayaan. Penelitian ini berupa penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang dan komparatif. Penelitian menunjukkan skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diatur secara khusus dalam PP 24/2022. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan jenis kekayaan intelektual, hanya kekayaan intelektual berupa hak cipta dan paten saja yang dapat menjadi objek jaminan fidusia. Kekayaan intelektual wajib untuk dicatatkan atau memperoleh sertifikat kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan utang sebagai salah satu persyaratan. Untuk mendapatkan pembiayaan, kekayaan intelektual harus divaluasi oleh lembaga keuangan dan/atau menunjuk sekelompok panel penilai. Namun, Pasal 12 PP 24/2022 hanya menyebutkan pendekatan untuk menilai aset kekayaan intelektual tanpa menetapkan standar valuasi yang harus diikuti oleh penilai untuk menentukan nilai ekonomi dari aset kekayaan intelektual, sehingga terdapat kekaburan norma yang membuat PP 24/2022 sulit untuk diimplementasikan. International Valuation Standard Council menetapkan tiga pendekatan sebagai standar penilaian kekayaan intelektual, yakni pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Setiap pendekatan ini disesuaikan penggunaannya dalam berbagai kondisi serta menggunakan beberapa metode dan langkah-langkah tertentu. Standar penilaian kekayaan intelektual di Indonesia sebaiknya disusun menggunakan prinsip-prinsip umum dengan tujuan yang jelas untuk kepentingan publik mengingat sifat dinamis dan uniknya karakteristik dari kekayaan intelektual. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Jaminan Kredit, Ekonomi Kreatif, Pendaftaran Karya, Valuasi ABSTRACT The role of intellectual property us essential in the development of the creative economy as a pillar of the national economy. This is manifested in the intellectual property that serves as the foundation of the creative economy to apply for financing. This research takes the form of normative research through statutory and comparative approaches. The results show the intellectual property-based creative economy financing scheme is specifically regulated in PP 24/2022. Based on regulations relating to types of intellectual property, only intellectual property in the form of copyrights and patents can be the object of fiduciary guarantees. Intellectual property must be registered or obtain an intellectual property certificate to be used as an object of debt collateral among other provisions. To obtain financing, financial institutions must carry out a valuation of intellectual property assets. However, Article 12 of the Creative Economy PP only mentions the approach to assessing intellectual property assets without setting valuation standards that appraisers must follow, accordingly there is blurring of norms which makes PP 24/2022 difficult to implement. The International Valuation Standard Council establishes three approaches as standards for intellectual property valuation, namely the market approach, income approach and cost approach. Intellectual property valuation standards in Indonesia should be constructed using general principles with clear objectives for public interest considering the dynamic nature and unique characteristics of intellectual property. Key Words: Intellectual Property, Credit Guarantee, Creative Economy, Works Registration, Valuation
PENGATURAN PERJANJIAN JASA PAID PROMOTE SEBAGAI PROMOSI BISNIS DI INSTAGRAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMENNYA Kurniawati, Ni Kadek Dian; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji terkait pengaturan perjanjian paid promote sebagai media promosi bisnis pada aplikasi Instagram serta mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa paid promote di Instagram dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan jasa paid promote sebagai media promosi bisnis di Instagram terbentuk karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh pemilik bisnis dengan penyedia jasa paid promote tersebut dengan memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa paid promote sangatlah penting guna menjamin hak-hak konsumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada hakikatnya hak bagi konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha itu sendiri. Dalam jasa paid promote, pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa paid promote berkewajiban dalam menjaga hak-hak konsumen sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen selaku pengguna atau pemakai barang/jasa yang diperjualbelikan. Itikad baik dan sikap jujur dalam berusaha bagi dari para pihak sangatlah penting guna menciptakan kesadaran akan pentingnya hak-hak konsumen. Konsumen harus diberikan perlindungan hukum dikarenakan konsumen sangat rentan mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang beritikad tidak baik. The purpose of this study is to examine the arrangement of paid promotion agreements as a business promotion medium on the Instagram application and to examine legal protection for consumers in paid promotion services on Instagram from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses normative legal research using statutory and conceptual approaches. The research results show that paid promotion services as a business promotion media on Instagram were formed because of an agreement made by the business owner with the paid promotion service provider by fulfilling the 4 conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for consumers in paid promotional services is very important to guarantee consumer rights as regulated in Article 4 of the Consumer Protection Law. In essence, consumer rights are obligations that must be fulfilled by business actors themselves. In paid promotion services, service users and paid promotion service providers are obliged to safeguard consumer rights as an effort to provide legal protection for consumers as users or users of the goods/services being bought and sold. Good faith and an honest attitude in doing business on the part of the parties is very important to create awareness of the importance of consumer rights. Consumers must be given legal protection because consumers are very vulnerable to experiencing losses due to the actions of business actors who have bad intentions.
Quo Vadis Traditional Cultural Expressions Protection: Threats from Personal Intellectual Property and Artificial Intelligence Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Kasih, Desak Putu Dewi; Samsithawrati, Putu Aras; Dwijayanthi, Putri Triari; Salain, Made Suksma Prijandhini Devi; Mahaswari, Mirah; Ustriyana, Made Grazia; Moisa, Robert Vaisile
LAW REFORM Vol 19, No 2 (2023)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v19i2.58639

Abstract

Legal certainty for Communal Intellectual Property protection on the inventory and record-keeping arrangements in terms of ownership proof in Indonesia, has increasingly been regulated in various regulations. However, threats are also growing. Traditional Cultural expression works are easily turned into personal video works. Along with that, such works are also vulnerable as those are easily threatened by Artificial intelligence’s ability to express works made from previous works of art such as paintings. This article aims to analyze Traditional Cultural Expressions protection which are transformed or adapted into personal works or works made by Artificial Intelligence and the measures to overcome these threats. The results show that referring to Government Regulation 56/2022, the commercial use of Traditional Cultural Expressions works both in the form of adaptation and transformation by individual humans and Artificial Intelligence is required to obtain a permit and pay attention to the distribution of benefits which will further be determined by the Minister. However, regulations on this mechanism has not been explicitly regulated. Measures to overcome threats can be made through measures to turn threats into opportunities and strengths. It is also relevant to prioritize countervailing measures, namely by following the pattern of threats as a balancing act.
Artificial Intelligence dan Kreatifitas Digital: Subyek Hukum dan Sarananya Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Patrika Vol 45 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i03.p03

Abstract

This article aims to analyze legal protection of creative works created by Artificial Intelligence (AI) from the perspective of Intellectual Property (IP) Law and future construction of IP law regarding works produced by AI. This article uses normative legal research methods with statutory, conceptual and analytical approaches. The results show that in the first pattern, creative work involves AI only as a supporting tool and humans take a full share in the production process of the work, then the work can be protected by IP law as long as it meets the legal object and subject checks based on statutory IP regulations. In the second pattern, if the creative work in the IP field is created entirely by AI then the work cannot be given legal protection in the IP realm because it can be interpreted that AI is the creator/inventor/designer and not humans. In this second pattern, although the object check is fulfilled, the legal subject check is not fulfilled because in general the IP laws and regulations in Indonesia stipulate that the legal subject must be a human and not AI. In the future, existing legislation in the field of IP needs to include several basic provisions such as (1) works that receive protection in the realm of IP are works produced by humans where the legal subject is humans and not AI; and (2) the use of AI as technology is to bring maximum benefits to human life and not actually harm or even shift human existence.
Legal Protection for Intellectual Property Holders in Business Activities in The Era of The Industrial Revolution 4.0 Kurniawan, I Gede Agus; Aras Samsithawrati, Putu; Dharmawan, Ni Ketut Supasti
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2024): Volume 11 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v11i1.48076

Abstract

The Industrial Revolution 4.0 brings new challenges in the protection of intellectual property rights (IPR) for business activities, such as the increased potential for IPR violations through massive digital dissemination, cross-border infringements, and the need for regulatory adjustments to accommodate the latest technological developments. Efforts to protect IPR in the digital era require more effective law enforcement, strong international cooperation, increased public awareness, and the availability of competent human resources in the field of IPR. The aim of this study is to analyze the legal protection for intellectual property rights holders in business activities during the Industrial Revolution 4.0 and to identify the challenges faced in these legal protection efforts. This research is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach to examine primary, secondary, and tertiary legal materials related to the protection of intellectual property rights in business activities during the Industrial Revolution 4.0. Data collection techniques are carried out through literature studies and qualitative data analysis to understand legal concepts, identify problems, and find solutions in the legal protection of intellectual property rights holders. The results of the study show that the legal protection for intellectual property rights (IPR) holders in business activities during the Industrial Revolution 4.0 is regulated by various laws in Indonesia, such as the Copyright Law, Trademark Law, Patent Law, and Trade Secrets Law. Although there is already a legal framework, IPR protection in the digital era faces new challenges such as digital infringement, trade secret theft through illegal access, and online trademark and patent violations. The government has taken steps such as the enactment of the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), the establishment of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), and the signing of international agreements related to IPR. However, comprehensive efforts are needed from the government, businesses, and the public through regulatory improvements, law enforcement, socialization, IPR registration, information system security, monitoring, and international cooperation to effectively protect IPR. The main challenges include rapid technological development, cross-border violations, lack of public understanding, limited competent human resources, and still less effective law enforcement.
Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions as Communal Intellectual Property: Are They Protected Under the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge 2024? Samsithawrati, Putu Aras; Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Putra, Made Aditya Pramana; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 7, Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i1.1-26

Abstract

Indonesia has a culture and natural wealth that has the potential to be protected by Communal Intellectual Property (CIP). Indonesian national law has shown seriousness in the legal protection of CIP by issuing various CIP laws and regulations. However, the protection of CIP at the international level has only appeared with the issuance of the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge GRATK/DC/7 2024 (WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024) 2024. This paper examines the protection of Traditional Knowledge (TK) and Traditional Cultural Expressions (TCE) as CIP in Indonesia and internationally through the WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024. The normative legal research method is used with a statutory, conceptual, comparative and analytical approach. The results show that PP 56/2022 and Permenkumham 13/2017 provide sufficient protection for CIP works including TK and TCE, especially in the form of defensive protection (inventory and recording of CIP). WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 emphasizes genetic resources (GR) protection and TK related to GR and not TCE. However, TCE protection internationally is seen in the amendment to the Berne Convention, Article 15.4 through "anonymous works". WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 is an advancement in international recognition of the protection of CIP, especially TK related to GR. Internationally, this document is a legal umbrella to protect Indonesian CIP including TK that is used commercially considering that communities from regions in Indonesia are very rich in TK that they have inherited across generations.
Intellectual Property Rights and Ethics: A Comparison of Philosophical Approaches in Northern and Southern Countries I Gede Agus Kurniawan; Putu Aras Samsithawrati; Fradhana Putra Disantara; Briggs Samuel Mawunyo Nutakor; Mac Thi Hoai Thuong
Kosmik Hukum Vol 25, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.24489

Abstract

The philosophical differences between Northern countries, which adopt utilitarian and libertarian perspectives emphasizing strict Intellectual Property Rights (IPR) protection, and Southern countries, which prioritize distributive justice and universal access, create tensions in implementing global IPR policies, particularly concerning important issues such as access to medicines and technology. This research aims to analyze the influence of philosophical approach differences between Northern and Southern countries on Intellectual Property Rights (IPR) policies and implementation, as well as their ethical implications for public access to knowledge and technology. This research employs normative legal research methods with a conceptual approach, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through literature study, and uses qualitative analysis to interpret the differences in philosophical approaches to IPR policies between Northern and Southern countries along with their ethical implications. The research findings show that philosophical differences between Northern countries, which adopt a utilitarian-libertarian approach with strict IPR protection, and Southern countries, which emphasize distributive justice-collectivism with a more flexible approach, have significant ethical implications for public access to knowledge and technology, as seen in the HIV/AIDS crisis in Africa and access to education, where strict patent policies of Northern countries often hinder developing countries' access to important technology and knowledge, while Southern countries advocate for universal access especially for basic needs such as health and education, creating tension between IPR protection and fulfillment of society's basic needs.
Co-Authors Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Eka Krisnayanti Andrea Louisa Doren Angel, Shara Mariyanti Aryani, Ni Luh Irma Briggs Samuel Mawunyo Nutakor Budiana, I Nyoman Chansrakaeo, Ruetaitip D. Tee-anastacio, Princess Alyssa Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Dian Sawitri Disantara, Fradhana Putra Dwijayanthi, Putri Triari Fradhana Putra Disantara Hong, Tan Jian I Dewa Made Anom Jagadhita I Gede Agus Kurniawan I Gede Agus Kurniawan I Made Sarjana I.N. Bagiastra I.W. Wiryawan Jess lyn Krisna Yanti, A.A. Istri Eka Kurniawati, Ni Kadek Dian Lourenco de Deus Mau Lulo Mac Thi Hoai Thuong Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mahaswari, Mirah Maheswari, Ni Kadek Ratih Moisa, Robert Vaisile Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Krispa tripa Yanti Ni Wayan Nilandari Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo Nyoman Satyayudha Dananjaya P.T.C. Landra Palgunadi, Kadek Zalsa Putri Pamia Permatasari, Putu Ayu Intan Widya Pretysya, Ni Kadek Maretri Putra, Made Aditya Pramana Putri Triari Dwijayanthi Putri Triari Dwijayanthi Putu Ayu Asty Senja Pratiwi Putu Tuni Caka Bawa Landra R. A. Retno Murni Rafika Amalia Sawitri, Dewa Ayu Dian Thuong, Mac Thi Hoai Ustriyana, Made Grazia Yanti, Ni Kadek Cantika Siska