Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Revolusi Repackaging Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online Samsithawrati, Putu Aras
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.4954

Abstract

Di Indonesia, pengemasan ulang makanan ringan yang dijual online merupakan sebuah tren yang diminati masyarakat dan seringnya dilakukan oleh pelaku usaha non-produsen dan non-pengemas yang rentan isu hukum merek dan desain industri. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan inovasi penjualan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual berupa merek dan desain industri, berhubungan dengan 3 mekanisme penjualan yang sering dijumpai dalam praktik: (1)repackaging jumbo makanan ringan dengan desain pribadi pelaku usaha atau custom pemesan; (2)repackaging jumbo makanan ringan dengan desain menyerupai makanan ringan pihak lain yang dikenal di pasaran tanpa mencantumkan merek apapun pada kemasan jumbonya; (3)repackaging jumbo makanan ringan dengan penggunaan desain dan merek milik pihak lain. Dari ketiga mekanisme tersebut, bila pelaku usaha repackaging jumbo makanan ringan memiliki perjanjian lisensi dan/atau perjanjian kerjasama lainnya dengan pemilik merek terdaftar dan/atau pendesain yang memberikan baginya suatu alas hak yang sah secara hukum untuk menggunakan dan menjual suatu produk dengan merek dan desain industri terdaftar maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum. Sebaliknya, tanpa alas hak tersebut maka penggunaan dan penjualan kemasan ulang jumbo dengan merek dan desain industri terdaftar merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum merek dan desain industri yang dapat dikenakan sanksi pidana.
Justice and Ethics in Business Law: A Legal Philosophy Perspective Kurniawan, I Gede Agus; Samsithawrati, Putu Aras; D. Tee-anastacio, Princess Alyssa
Batulis Civil Law Review Vol 6, No 3 (2025): VOLUME 6 ISSUE 3, NOVEMBER 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v6i3.3357

Abstract

Introduction: In the business world, law plays a crucial role as a guideline that maintains stability and justice. However, its implementation often benefits parties with significant influence, necessitating an approach that considers moral and ethical aspects to achieve true justice.Purposes of the Research:  Explore and analyze how the principles of justice and ethics rooted from the perspective of legal philosophy are applied in the practice of business lawMethods of the Research: This study employs a normative legal research method with a conceptual approach, examining legal norms, principles of distributive and commutative justice, and ethical responsibilities in business based on primary and secondary legal sources.Results Main Findings of the Research: The findings reveal that the principles of justice and ethics in legal philosophy are applied in business law practice by prioritizing distributive and commutative justice, as well as ethical responsibility toward society. Distributive justice seeks to ensure fair business competition and equal opportunities for business actors, while commutative justice guarantees equality of rights and obligations through fair contracts. However, significant challenges remain in implementing justice and business ethics in Indonesia, including weak oversight, the dominance of large corporations, and low awareness of social responsibility.
Intellectual Property Law and Ethics Creating Space for Ethical Innovation from the Perspective of Dignified Justice Kurniawan, I Gede Agus; Samsithawrati, Putu Aras; Disantara, Fradhana Putra; Nutakor, Briggs Samuel Mawunyo
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 16, No 1 (2025): JNH VOL NO 1 JUNI 2025
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v16i1.4647

Abstract

This research aims to analyze the relationship between intellectual property law and ethics in fostering ethical innovation in Indonesia from the principles of dignified justice. This study employs normative legal research methods with a conceptual approach, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through literature study and qualitative analysis to examine the relationship between intellectual property law, ethics, and dignified justice in the context of innovation. The research findings indicate that the integration of ethical principles into Indonesia’s intellectual property legal framework is crucial for building a fair, inclusive, and sustainable innovation ecosystem. Intellectual Property Rights (IPR) should be seen not only as protection for exclusive rights but also as a tool to balance the interests of creators, society, and indigenous communities. Analysis of regulations and case studies such as copyright piracy, compulsory licensing in health emergencies, and protection of traditional knowledge demonstrates that ethical considerations must complement legal protections to ensure equitable access, cultural respect, and social responsibility. Adaptive legal reforms, stronger institutional enforcement, recognition of indigenous contributions, and incentives for green innovation are necessary to make Indonesia’s IPR system more humane, just, and aligned with both local wisdom and global standards.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara hukum kekayaan intelektual dan etika dalam mendorong inovasi yang beretika di Indonesia dalam prinsip keadilan bermartabat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif untuk mengkaji hubungan antara hukum kekayaan intelektual, etika, dan keadilan bermartabat dalam konteks inovasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip etika dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sangat penting untuk membangun ekosistem inovasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. HKI harus dipahami bukan hanya sebagai pelindungan hak eksklusif pencipta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan kreator, masyarakat, dan komunitas adat. Analisis terhadap berbagai regulasi dan studi kasus seperti pembajakan hak cipta, lisensi wajib dalam krisis kesehatan, serta pelindungan pengetahuan tradisional menunjukkan bahwa pertimbangan etis harus melengkapi pelindungan hukum demi memastikan akses yang adil, penghormatan budaya, dan tanggung jawab sosial. Reformasi hukum yang adaptif, penguatan lembaga penegak hukum, pengakuan terhadap kontribusi masyarakat adat, serta dorongan inovasi ramah lingkungan diperlukan agar sistem HKI Indonesia menjadi lebih manusiawi, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan standar global.