Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.837
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Transparansi Hukum ADIL : Jurnal Hukum Prosiding Conference on Research and Community Services Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains IBLAM Law Review Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Yustitia Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Slamet Suhartono
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Nabila Rohmaniar Amri; Slamet Suhartono
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMenganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala sertaWakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak diatur dengan jelas dalamperaturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNtidak mencantumkan batasan periodesasi jabatan bagi kedua posisi tersebut, yangmenimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum diIndonesia, termasuk prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansipemerintahan. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif denganpendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.
SANKSI HUKUM KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Mega Dewi Kartika; Slamet Suhartono
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18655

Abstract

Kasus Kekerasan Seksual Terhap anak di Indonesia terus meningkat, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum melakukan upaya penekanna laju kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai upaya tersebut, pemerintah melahirkan hukuman tambahan baru, yaitu hukuman kebiri kimia terhadap pelaku . Sorotan masyarakat terkait aturan tersebut di Latar belakang bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto. Selain kebiri, juga ada dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp. 100.000.000 juta rupiah subsidair enam tahun kurungan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Perpektif Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Makna Persetubuhan dalam Pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang terkait dengan penelitian penulis yang bersifat formal seperti undang-undang terkait, lietratur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini adalah Hukuman Kebiri Kimia dalam perpektif undang-Undang Perlindungan anak merupakan upaya preventif pemerintah dalam penekanan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan unsur persetubuhan dalam pasal 76 D yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia ialah memasukan alat kelamin laki laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mana dalam Batasan masalah ini perempuan ini adalah anak.. Kata kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak ;Hukuman Kebiri Kimia, Persetubuhan
Regulating the Construction Services Supervisory Board Based on the Principle of Legal Certainty Jeffry Yuliyanto Waisapi; Slamet Suhartono; Yovita Arie Mangesti; Rosalinda Elsina Latumahina
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1240

Abstract

Corruption in Indonesia's construction sector results in material losses and damaged public trust, and slows economic growth. To address this problem, systemic reforms focusing on tender transparency, strict law enforcement, and strengthening oversight institutions are needed. Law No. 2/2017 on Construction Services provides a comprehensive legal framework, but its implementation is often hampered by a lack of inter-agency coordination and weaknesses in supervision and enforcement. This research uses a normative method to analyze regulations related to construction supervision and design a conceptual framework and policy recommendations to improve the effectiveness of supervision. The results show that legal certainty and transparency are key to building public trust and ensuring accountability. The implementation of regulations such as Government Regulation No. 22/2020 and Minister of Public Works and Housing Regulation No. 7/PRT/M/2019, accompanied by consistent sanctions, strengthens trust in the legal and supervisory systems. Systematic supervision and transparent reporting are essential elements to maintain the integrity and effectiveness of construction projects.
MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Nabila Rohmaniar Amri; Slamet Suhartono
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6735

Abstract

Menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala serta Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN tidak mencantumkan batasan periodesasi jabatan bagi kedua posisi tersebut, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia, termasuk prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya periodesasi jabatan bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN berpotensi menimbulkan inkonsistensi dengan konsepsi demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk merevisi peraturan terkait, guna memastikan terciptanya mekanisme pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Kata Kunci: Masa jabatan, Kepala Otorita, IKN, demokrasi, akuntabilitas, periodesasi.
PRINSIP TANGGUNG GUGAT MUTLAK DALAM HUKUM LINGKUNGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA Alfiatu zanuba hanim; slamet suhartono
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6743

Abstract

Penelitian ini membahas perubahan prinsip tanggung gugat mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, UU No. 32 Tahun 2009 memungkinkan pihak yang dirugikan akibat pencemaran untuk menuntut ganti rugi tanpa perlu membuktikan kesalahan pelaku. Namun, dengan perubahan ini, pembuktian kesalahan kini menjadi syarat untuk menuntut ganti rugi, yang dianggap memperumit proses hukum dan bisa melemahkan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode hukum normative dan menyimpulkan bahwa perubahan ini dapat mengurangi efektivitas penuntutan kasus pencemaran serta lebih menguntungkan perusahaan, dengan dampak terhadap perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat. Kata Kunci: strict liability, hukum lingkungan, Undang-Undang Cipta Kerja, pembuktian kesalahan,
Doctors' Legal Protection of Midwives And Nurses Professionals In Medical Actions In Hospitals Yeni Vitrianingsih; Slamet Suhartono; Yovita Arie Mangesti; Budiarsih
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 19 No. 3 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v19i3.212

Abstract

The lack of legal understanding by the parties concerned and the lack of legal protection for both patients and health workers. So the results of the nurses' hard work in providing health services if they are not successful will be faced with the law and even categorized as malpractice with criminal sanctions. Focus problems, namely: Doctors' legal protection of midwives and nurses professionals in medical actions in hospitals.The method used in this study is normative juridical research, which is a study using legislation that includes three layers of legal science consisting of the study of legal science, legal theory and legal philosophy. The results of the discussion found that the delegation of Doctor's authority to the nurse profession in medical action from a legal perspective. Nurses are someone who plays a role in caring for and helping someone by protecting them from pain, injury and the process of aging. It is not in accordance with the regulations of Law No. 38 of 2014 concerning Nursing Article 32 Paragraph (1) and Minister of Health Regulation No. 2052 of 2011 Article 23 Paragraph (1). The nature of the act of giving a medical diagnosis and the determination of medical therapy should not be delegated to nurses of Law No. 17 of 2023. The authority of nurses is as follows: Article 30 paragraph 1 and 2. The two legal umbrellas can certainly make nurses' understanding and protection in carrying out medical duties.  
ADJUSTMENT OF THE BPK'S AUTHORITY IN AUDITING STATE FINANCES DURING EMERGENCY SITUATIONS Slamet Suhartono; Muhamad Alvan
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 10 No. 4 (2025): November
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Emergency situations such as global pandemics, natural disasters, and economic crises often compel governments to adopt fiscal measures that are both rapid and unconventional. In such conditions, the principles of transparency and accountability are frequently put to the test. Amid these dynamics, the Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan – BPK) plays a crucial role in ensuring that state financial management remains consistent with constitutional principles and public accountability values. This article examines how the constitutional authority of BPK can be effectively exercised during states of emergency, and how public audit mechanisms can be adapted without undermining the government’s flexibility in responding to crises. The study employs a juridical-normative approach, combined with conceptual analysis and a review of recent literature (particularly from academic publications between 2022 and 2025). The findings indicate that BPK’s authority is imperative and constitutionally entrenched, and thus cannot be disregarded even under extraordinary circumstances. Nevertheless, maintaining effective public oversight requires a reformulation of audit methodologies—such as the application of interim audits, risk-based audits, and institutional synergy among BPK, internal government auditors (APIP), and national crisis management bodies. Based on the author’s personal research experience on BPK’s auditing practices during the COVID-19 pandemic, the study highlights that the primary challenge does not lie in weak legal foundations but in institutional adaptation and technological capacity. Therefore, this article recommends strengthening the legal framework for auditing during emergencies, accelerating the digitalization of public audit systems, and establishing responsive inter-agency coordination networks to ensure that the principle of public accountability remains intact even amidst crises
Ethico-Legal Aspects Of Personal Data Protection In Indonesia Yovita Arie Mangesti; Slamet Suhartono; Ahmad Mahyani
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 5 (2021): October 2021
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v2i5.160

Abstract

Protection of personal data is a manifestation of the state's role in protecting human rights. The use of electronic data on the one hand provides convenience, especially in terms of accessibility of public services, but on the other hand electronic data leakage is a violation of ethics and law. This paper is a normative legal research that examines the ethical aspects of personal data protection in Indonesia with a statutory approach and a conceptual approach. There is an ethical and legal correlation that should be the legal ratio of personal data protection, so that in order to provide legal protection not only through the formation of laws but also the efforts of the information commission agency to educate the public that ethically the misuse of one's personal data for commodities is a non-legal act. ethical behavior that exploits and demeans human dignity, which must be accounted for. Protection of personal data is realized by making crimes against personal data a common offense, and providing public accessibility to obtain advocacy whenpersonal data is misused in order to achieve the value of justice and legal protection.
Ethico-Legal Aspects Of Personal Data Protection In Indonesia Yovita Arie Mangesti; Slamet Suhartono; Ahmad Mahyani
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 5 (2021): October 2021
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v2i5.180

Abstract

Protection of personal data is a manifestation of the state's role in protecting human rights. The use of electronic data on the one hand provides convenience, especially in terms of accessibility of public services, but on the other hand electronic data leakage is a violation of ethics and law. This paper is a normative legal research that examines the ethical aspects of personal data protection in Indonesia with a statutory approach and a conceptual approach. There is an ethical and legal correlation that should be the legal ratio of personal data protection, so that in order to provide legal protection not only through the formation of laws but also the efforts of the information commission agency to educate the public that ethically the misuse of one's personal data for commodities is a non-legal act. ethical behavior that exploits and demeans human dignity, which must be accounted for. Protection of personal data is realized by making crimes against personal data a common offense, and providing public accessibility to obtain advocacy whenpersonal data is misused in order to achieve the value of justice and legal protection.
Co-Authors Achmad Taufik Ahmad Mahyani Aldiansyah Pratama Alfiatu zanuba hanim Aminuyati Asri Wijayanti Budiarsih Budiarsih Budiarsih Chindra Adiano Didi Hariyono Enricho Duo Putra Njoto Erny Herlin Setyorini Erny Herlyn Setyorini Hufron Hufron Idris Firmansyah Jeffry Yuliyanto Waisapi Jony Fauzur Rohmad Kaharudin Putera Samudra Karina Sari Wijayanto Putri Krisnadi Nasution Lira Arimbi Kusyanti Made Warka MEGA DEWI KARTIKA Muhamad Alvan Nabila Rohmaniar Amri Obed Edotalino Sudiro Rachman Subiyantoro Raden Zainal Abidin Rizal Yudistira Rosalinda Elsina Latumahina Sjaifurrachman Sjaifurrachman Sri Setyadji Syofyan hadi Taufikkurrahman Upik Tayono Tayono Tomy Michael Yeni Vitrianingsih Yovita Arie Mangesti