Articles
<![CDATA[PERKAWINAN ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Raden Zainal Abidin]]>;
<![CDATA[Slamet Suhartono]]>;
<![CDATA[Erny Herlin Setyorini]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tesis ini mengkaji salah satu aspek dari UU Perkawinan Adat, yaitu prosedur untuk melaksanakan pernikahan (proses pelaksanaan pernikahan), antara lain: pernikahan pinang, kawin kawin bersama dan kawin lari dengan paksa, yang semuanya masih berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional (sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974). Menggunakan Hukum Adat karena kejadian itu terjadi di masyarakat adat, sedangkan menggunakan Hukum Islam karena teori Receptio di complexiu mengatakan bahwa Hukum Islam telah menjadi Hukum Adat, untuk mengetahui sejauh mana hukum Islam mengatur masalah pernikahan untuk menikah , kawin lari bersama dan kawin lari dengan paksa. Lembaga Pernikahan Adat di Indonesia telah diakui sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) JO pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi berkewajiban untuk memeriksa, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN ]]>
<![CDATA[Khoirul Anam]]>;
<![CDATA[Slamet Suhartono]]>;
<![CDATA[Hufron Hufron]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan wujud perlindungan Hukum bagi ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena pewarisannya tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (Normatif Legal Research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat koseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukumyang diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan berakibat hukum: Ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah tidak mendapat jaminan kepastian hukum. Ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena pewarisannya tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan, pada dasarnya mendapat perlindungan hukum karena secara materiil hak dan kewajiban. Pewaris langsung beralih ke ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah dan sampai saat ini masih menguasai tanahnya. Akan tetapi, wujud perlindungan hukum yang diberikan berbeda kepada ahli waris yang sudah mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena pewarisannya. Hal ini disebabkan karena ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah telah mendapat perlindungan hukum yang kuat berupa sertifikat sebagai surat tanda bukti hak.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PRAKTEK KARTEL OLEH PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Chindra Adiano]]>;
<![CDATA[Slamet Suhartono]]>;
<![CDATA[Erny Herlin Setyorini]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 4 No 4 (2019): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perusahaan telekomunikasi merupakan perusahaan yang menyediakan jasa layanan informasi dan telekomunikasi demi kemudahan dalam menjalin hubungan dan bersosialisasi, sehingga dalam hal ini segala kegiatan dalam dunia bisnis pertelekomunikasian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, kebijakan secara normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dipenuhi perusahaan untuk kegiatannya. Seperti halnya dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana mengatur mengenai perjanjian kartel. Praktek kartel membawa pengaruh dan dampak terhadap pelaku usaha lain dan juga merugikan pihak konsumen. Pada dasarnya konklusi dalam kartel bertujuan untuk mengatur produksi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga. KPPU dan BRTI sebagai lembaga pengawas persaingan dalam hal implementasi regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bekerja bersama dalam menindak kecurangan dan indikasi praktek kartel yang dilakukan para pelaku usaha]]>
<![CDATA[HAK MANTAN NARAPIDANA UNTUK IKUT SERTA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Achmad Taufik, Slamet Suhartono &Budiarsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 21, No 1 (2020): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (546.18 KB)
|
DOI: 10.53712/yustitia.v21i1.819
<![CDATA[Pemilihan umum yang disingkat menjadi pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, Pemilu dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan setiap orang yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Indonesia merupakan sarana untuk membentuk Pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil. Sehingga hak asasi dari semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, seperti halnya hak-hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan proses-proses politik. Untuk menegakkakn dan melindungi hak asasi manusia maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa membedakan, sedangkan mantan narapidana adalah seseorang yang sudah selesai menjalani hukuman dilembaga permasyarakatan akibat perbuatan pelanggaran hukum yang telah dibuatnya dan mendapatkan sanksi hukum atas perbuatannya tersebut, hingga mendapatkan hukuman atau dijatuhi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (inkrach). sehingga seseorang tersebut layak dan disebut dengan mantan narapidana atau mantan terpidana. Akan tetapi dalam pemenuhan hak bagi mantan narapidana untuk ikut serta dalam politik harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan atau diatur dalam hukum positif di Indonesia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS DUALISME ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 65 P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPD PADA PEMILU 2019 ]]>
<![CDATA[Sukrisno Adi, Slamet Suhartono, Krisnadi Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.924 KB)
|
DOI: 10.53712/yustitia.v22i1.1114
<![CDATA[Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya dua Putusan MK yang ada dan bersinggungan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 / PUU-XVI / 218 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P / HUM / 2018 tentang Pencalonan Fungsionaris Parpol sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas pencalonan fungsionaris partai politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), selain untuk mengetahui penyebab dualisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 30 / PUU-XVI / 2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung Nomor 65 P / HUM / 2018 tentang keabsahan fungsionaris partai politik sebagai calon anggota DPD, dan untuk mengetahui implikasi dari kedua putusan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Materi kajian utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 / PUU-XVI / 218 tentang Hasil Peninjauan Kembali Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P / HUM / 2018 Hasil Materi Uji (Judicial review)Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak sah dan batal demi hukum . Peraturan KPU tersebut merupakan tindak lanjut KPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Mahkamah Agung menilai, sejak putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan tahapan pemilihan sudah dimulai dengan pembentukan Daftar Calon Sementara (DCS) calon DPD. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak mencantumkan bakal calon anggota DPD yang tidak mengundurkan diri sebagai fungsionaris. partai politik dalam Daftar Calon Tetap (DCT) bakal calon DPD. Dualisme putusan tersebut karena adanya perbedaan tafsir antara KPU dan MA terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 / PUU-XVI / 2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCT) calon anggota DPD.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM MELAKUKAN KESALAHAN TRANSFER DANA ]]>
<![CDATA[Aswhin Freddy, Slamet Suhartono & Krisnadi Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.75 KB)
|
DOI: 10.53712/yustitia.v22i1.1115
<![CDATA[Untuk mendukung kelancaran perekonomian masyarakat, bank memberikan fasilitas berupa transfer dana. Padahal, dalam transaksi transfer dana terdapat berbagai risiko, salah satunya adalah kesalahan alokasi transfer dana atau yang sering disebut salah transfer. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui mekanisme transfer dana menurut UU Udang No. 03 Tahun 2011 serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah bank jika terjadi kesalahan dalam mentransfer dana.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari buku, artikel baik dari koran maupun majalah, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan media literatur dan jurnal ilmiah elektronik lainnya seperti internet dan tinjauan yuridis.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyelenggara dalam kegiatan transfer dana berdasarkan Undang-Undang Transfer Dana dibedakan menjadi penyelenggara asal, penyelenggara penerus, dan penyelenggara penerima akhir. Perlindungan hukum bagi nasabah bank apabila terdapat kesalahan transfer dana, keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang merugikan Pengirim Asal atau Penerima, wajib membuktikannya kepada Penyelenggara dan / atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana. Penyelenggara pengirim yang terlambat mengoreksi kesalahannya wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi. Apabila terjadi kesalahan transfer dana, bank juga dapat meminta nasabah mengembalikan uang tersebut berdasarkan Pasal 1359 dan Pasal 1360 KUHP.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ]]>
<![CDATA[Lira Arimbi Kusyanti]]>;
<![CDATA[Slamet Suhartono]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v4i12.3930
<![CDATA[Perubahan dalam hukum pertambangan daerah seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Sebelumnya, wewenang ada pada pemerintah kabupaten/kota kini dialihkan ke pemerintah pusat dan/atau diberikan kepada gubernur. Menurut Pasal 9 UU 23/2014, pemerintahan mengurus tiga bagian: absolut, konkuren (dibagi menjadi wajib serta pilihan), dan umum. Pasal 12 ayat (3) menetapkan kewenangan pemerintah dalam mengelola sektor energi dan sumber daya mineral adalah salah satu aspek yang bisa dipertimbangkan dalam urusan pemerintahan yang terpilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, dengan mengevaluasi peraturan hukum dan teori-teori hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU 23/2014 mengakibatkan perubahan yang besar, termasuk penghapusan sebagian besar kewenangan terkait energi serta sumber daya mineral. Pemberian izin untuk usaha pertambangan saat ini menjadi tanggung jawab pemerintahprovinsi sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) dan (3). Dampaknya, terjadi ketidaksesuaian dan pertentangan antara UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan UU 23/2014yang menciptakan disonansi even dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Konflik kewenangan terjadi antara pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota terkait pemberian izin usaha pertambangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk mempertimbangkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, yang merinci kebijakan pengelolaan sumber daya alam.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat ]]>
<![CDATA[Obed Edotalino Sudiro]]>;
<![CDATA[Slamet Suhartono]]>
<![CDATA[ Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): September : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/progres.v1i3.554
<![CDATA[The increasingly rapid development of the times has opened people's views to be more open to various kinds of world and national problems. Technology, which is one of the tools for thinking, has created innovative patterns of thinking in society that are mature in determining diverse perspectives and actions, as well as every outcome of views and attitudes that is permitted as long as it does not violate the rules and norms that have been regulated in state life. Customary forests are one of the categories of social forestry which are located in the living areas of local indigenous communities and can usually be found in inland areas. Customary forests are also regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry as stated in Article 1 number 6 "Customary forests are state forests that are within the territory of customary law communities." Conflicts between company interests and the rights of indigenous communities sometimes arise due to a lack of legal protection and unequal power, this is based on expansion which can be said to be irregular because quite a few mining companies expand mining areas outside the mine itself in order to exploit very natural resources. abundant in it.]]>
<![CDATA[TECHNICAL PROBLEMS IN THE REVIEWING OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW (PERPPU) AT THE CONSTITUTIONAL COURT FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY ]]>
<![CDATA[Taufikkurrahman Upik]]>;
<![CDATA[Slamet Suhartono]]>;
<![CDATA[Syofyan Hadi]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52249/ilr.v4i3.414
<![CDATA[The need for formal legal sources in constitutional activities in public life cannot be ascertained due to a country's dynamics and political conditions. It is still also related to the need for regulatory provisions that align with current conditions. Government Regulations in Lieu of Law (PERPPU) are issued by the President in response to compelling urgencies, leveraging his constitutional authority to enact such regulations. Since PERPPU is a subjective product of the President, as mandated by the 1945 Constitution, it must be immediately reviewed by The House of Representatives (DPR) for approval or revoked if rejected. With the issuance of the PERPPU, certain parties may undoubtedly feel constitutionally disadvantaged. In such cases, the way that can be taken is to conduct a judicial review of the Constitutional Court as has been established in legal precedent. This research includes legal research. It is called legal research because the object of research is related to law. The type of research used is normative juridical. The approaches used in this research are the statute, conceptual, and case approaches. The results showed that many cases of PERPPU reviewing at the Constitutional Court lost the object of reviewing because it was enacted into law by the DPR. The loss of reviewing object PERPPU reviewing at the Constitutional Court becomes a technical problem in PERPPU reviewing that must be anticipated in the procedure for reviewing at the Constitutional Court.]]>
<![CDATA[SANKSI HUKUM KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Mega Dewi Kartika]]>;
<![CDATA[Slamet Suhartono]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18655
<![CDATA[Kasus Kekerasan Seksual Terhap anak di Indonesia terus meningkat, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum melakukan upaya penekanna laju kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai upaya tersebut, pemerintah melahirkan hukuman tambahan baru, yaitu hukuman kebiri kimia terhadap pelaku . Sorotan masyarakat terkait aturan tersebut di Latar belakang bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto. Selain kebiri, juga ada dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp. 100.000.000 juta rupiah subsidair enam tahun kurungan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Perpektif Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Makna Persetubuhan dalam Pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang terkait dengan penelitian penulis yang bersifat formal seperti undang-undang terkait, lietratur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini adalah Hukuman Kebiri Kimia dalam perpektif undang-Undang Perlindungan anak merupakan upaya preventif pemerintah dalam penekanan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan unsur persetubuhan dalam pasal 76 D yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia ialah memasukan alat kelamin laki laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mana dalam Batasan masalah ini perempuan ini adalah anak.. Kata kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak ;Hukuman Kebiri Kimia, Persetubuhan]]>
