Amiek Soemarmi
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

POTENSI PERJANJIAN LEASING DALAM PEMBIAYAAN KAPAL NELAYAN Siti Malikhatun Badriyah; Siti Mahmudah; Amiek Soemarmi; R. Suharto; Marjo Marjo; Hendro Saptono; Kornelius Benuf
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.4.2022.422-432

Abstract

Nelayan dalam penangkapan ikan membutuhkan kapal sebagai modal utama. Walaupun demikian tidak semua nelayan memiliki kapal sendiri karena tidak memiliki modal. Leasing untuk pengadaan kapal nelayan berpotensi besar untuk dikembangkan. Proses leasing yang relatif lebih sederhana dari pembiayaan melalui bank menjadikan leasing sangat potensial dalam pembiayaan usaha bagi para pihak yang kurang memiliki akses perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi perjanjian leasing dalam pembiayaan kapal nelayan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian leasing sangat potensial untuk dikembangkan dalam pengadaan kapal nelayan, namun belum banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip perjanjian leasing.
Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia Kornelius Benuf; Ery Agus Priyono; Siti Mahmudah; Siti Malikhatun Badriyah; Bagus Rahmanda; Amiek Soemarmi
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.21777

Abstract

In the industrial era 4.0 as it is now, the ease and speed of getting something are highly sought after, including the ease and speed of obtaining financial services. Financial Technology (Fintech) is a digital commercial service that offers and provides convenience and speed of financial services. The emergence of Fintech certainly makes it easy for people to get financial assistance. But as a state of law, Indonesia must regulate Fintech's business practices. Including the implementation of Fintech's business, it must be controlled and monitored by existing laws in Indonesia, not just stopping the formation of the rules, but also must be ensured that the rules apply effectively. This study aims to describe the basis for Fintech's business arrangements in Indonesia and will explain the effectiveness of the regulation in society. The writing method used is normative juridical, with a statutory approach, using secondary data by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, it is known that in Indonesia, Fintech's business is regulated by three institutions, namely the Ministry of Communication and Information, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority. Regarding the effectiveness of the rules regarding the implementation of Fintech in Indonesia has not been going well because there are still shortages both in terms of legal structure, a legal substance, and legal culture.
EKSISTENSI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI KABUPATEN PATI Putri, Erika Anamantika; Soemarmi, Amiek; Indarja, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39061

Abstract

Upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati. Tujuan penelitian ini guna mengetahui upaya penurunan kekerasan berbasis gender dan guna mengetahui kendala apa saja yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk mencegah terjadi kekerasan pada perempuan dan anak dapat dilakukan sosialisasi atau memberi edukasi kepada masyarakat. Akan tetapi, didalam pelaksanaanya masih terdapat kendala yang tidak dapat mengoptimalkan sosialisasi dikarenakan kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia. diambil kesimpulan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati sudah melaksanakan tugasnya.