Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM MODELING: Jurnal Program Studi PGMI JURNAL PIONIR Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research Pengabdian Pendidikan Indonesia (PPI)
Islami Rambe, M. Irfan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perizinan Lingkungan Di Era Industri 4.0 Rambe, M. Irfan Islami; Sukmawati, Nirwana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13272

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam perizinan lingkungan di era Industri 4.0. Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian normatif, studi ini mengidentifikasi masalah dalam proses perizinan lingkungan yang belum mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan baik. Melalui analisis dokumen hukum, penelitian ini menemukan bahwa ketidaktahuan, ketidakjelasan, dan ketidakpastian dalam penerapan prinsip kehati-hatian menjadi masalah dalam proses perizinan lingkungan di era industri 4.0. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian yang baik dalam perizinan lingkungan di era Industri 4.0 dapat meningkatkan pengawasan lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan generasi mendatang. penelitian ini menggarisbawahi penerapan prinsip kehati-hatian dalam perizinan lingkungan di era Industri 4.0. Perlu dilakukan peningkatan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa prinsip ini diintegrasikan dengan baik dalam kebijakan dan prosedur perizinan lingkungan.
Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia Manik, Josua Ignatius; Rambe, M. Irfan Islami
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14099

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Latar belakangnya meliputi kebutuhan mendesak akan perlindungan lingkungan yang terancam akibat eksploitasi berlebihan. Metode kualitatif digunakan untuk mendalaminya melalui analisis dokumen kebijakan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan. Selain itu penelitian ini menggunakan metode studi literature dalam mengkaji hasil, Hasilnya dalam penelitian ini mengungkap penerapan prinsip-prinsip seperti kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, integrasi pembangunan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan. Prinsip penanggung jawaban dan prinsip polluter pays juga terbukti relevan dalam menegakkan tanggung jawab dan keadilan lingkungan di berbagai sektor industri. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas implementasi hukum lingkungan dalam konteks nasional.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Medan) Islami Rambe, Muhammad Irfan; Hutama Hutabarat, Dany Try; Reihansyah, Muhammad Naufal
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol. 10 No. 4 (2023): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v10i4.2112

Abstract

Regional Tax is a form of improvement in increasing Regional Original Income (PAD) as a source of funds to support development that needs to be continuously driven through cultivating new sources and improving the management of existing taxes. So regarding this matter, Regional Tax is a form of mandatory contribution to the region that is owed by an individual or entity that is coercive based on the Law, without receiving direct compensation and is used for Regional needs for the greatest prosperity of the people. The problem formulation discussed is how to implement an electronic system in motor vehicle tax payment services and what are the obstacles to implementing an electronic system in motor vehicle tax payment services. Taxpayers who pay motor vehicle tax at the Medan City UPPT SAMSAT Office must first fill out a Motor Vehicle Registration and Data Collection Letter (SPPKB) clearly, completely and correctly according to the identity of the motor vehicle and the taxpayer concerned and signed by the Taxpayer or his Proxy. . The SPPKB is submitted no later than 14 days from the time of ownership and/or control, for new motorized vehicles until the end date of the tax period for old motorized vehicles, 30 days from the date of the inter-regional fiscal certificate, for motorized vehicles moved from outside the region (incoming mutation). This was done with the aim of helping to secure Regional Original Income (PAD) in North Sumatra Province, especially in the Medan City area. The most frequently encountered obstacle faced by the Medan City UPPT SAMSAT Office in collecting motor vehicle tax is the lack of public awareness in paying taxes. Public awareness is what is most needed in the implementation of motor vehicle tax payments, currently there are still many people who are reluctant or even do not immediately pay their motor vehicle tax even though the due date for paying their motor vehicle tax has passed. The attitude of the public is less aware of their duties/obligations in paying Taxpayers (WP). And most people are apathetic and don't care about paying taxes at all, the Medan City SAMSAT UPPT Office minimizes the obstacles that arise in the implementation of motor vehicle tax collection by providing a Motor Vehicle Tax Notification Letter (SPKPKB) which is sent directly to the Taxpayer according to the address listed. in the STNK
PENDAMPINGAN DAN SOSIALISASI UMKM LOKAL DALAM PRORAM SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI DESA AIR JOMAN Rambe, M Irfan Islami; Bahmid, Bahmid; Fauzan, Aan; Zuandana, Ahmad; Rivai, Imam; Farezi, Muhammad Al; Tampubolon, Muhammad Amin; Salsabila, Jihan; Marpaung, Saplia Amanda; Maharani, Salsyadilla
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.35364

Abstract

Desa Air Joman memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam hal mendapatkan sertifikat halal. Untuk mendukung bisnis dalam memenuhi standar halal, yang diharapkan akan meningkatkan daya saing produk mereka, masyarakat setempat berinisiatif membentuk kelompok. Meskipun sumber daya dan pengetahuan saat ini terbatas, pendampingan kepada UMKM di Desa Air Joman bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pemahaman tentang proses sertifikasi halal. Diharapkan agar anggota kelompok usaha dapat menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, kegiatan ini akan dilakukan melalui ceramah dan diskusi. Pelaku usaha desa ini dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi mereka, dan produk yang dibuat dapat menarik minat pelanggan lokal dan internasional. pendampingan ini juga mencakup elemen pemasaran produk halal, sehingga UMKM dapat fokus pada produksi dan pemasaran produk mereka. Diharapkan produk halal Desa Air Joman akan dikenal lebih luas dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat, seperti menggunakan media sosial dan platform online. UMKM di desa ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru dengan menggabungkan pengetahuan tentang sertifikasi halal dan taktik pemasaran yang efektif.
Perbaikan Akses Pendidikan Pasca-Banjir: Model Pendampingan Hukum untuk Anak Sekolah di Aceh Tamiang Nasution, Fahman Urdawi; Dwitanto, Hendri; Yanti, Rika Afrida; Rambe, M. Irfan Islami; Rokan, Mustika Putra
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 3 No. 03 (2025): Artikel Periode Desember 2025
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v3i03.7797

Abstract

Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 telah melumpuhkan akses pendidikan bagi ribuan anak sekolah. Sebanyak 71 sekolah di 12 kecamatan terdampak langsung, dengan kerusakan infrastruktur yang parah, terendamnya peralatan pembelajaran, dan terputusnya kegiatan belajar mengajar selama lebih dari sebulan. Kondisi ini melanggar jaminan konstitusional hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) yang menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membangun model pendampingan hukum yang komprehensif guna memulihkan dan melindungi akses pendidikan anak korban bencana. Metode pelaksanaan menggabungkan pendekatan advokasi non-litigasi, edukasi hukum partisipatif, dan pendampingan berbasis komunitas melalui kerja sama lintas sektor antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga bencana, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hak pendidikan di kalangan orang tua dan guru sebesar 78%, percepatan proses perizinan sekolah darurat dari rata-rata 14 hari menjadi 3 hari kerja, dan peningkatan tingkat kehadiran siswa dari 45% menjadi 89% dalam tiga bulan pertama implementasi. Model pendampingan hukum yang dikembangkan terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan struktural, administratif, dan sosial-budaya yang menghambat pemulihan pendidikan pasca-bencana. Kesimpulan menekankan bahwa pendekatan berbasis hak dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pemulihan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi untuk membangun ketangguhan sistem pendidikan di wilayah rawan bencana.
PUSKONSULDIK PEMILIH PEMULA” DALAM PIEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI SMA N 1 AIR JOMAN M Irfan Islami Rambe; Bahmid Bahmid; Chairanda Al Azmi; Septian Rizky Dalimunte; Aan Fauzan
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.42074

Abstract

SMA N 1 Air Joman memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Sekolah melakukan upaya untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya hak suara mereka dengan membentuk kelompok sosialisasi pemilih. Terlepas dari keterbatasan sumber daya dan pengetahuan saat ini, pendampingan pemilih pemula di SMA N 1 Air Joman bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pemahaman tentang proses pemilihan. Anggota kelompok diharapkan dapat berbagi informasi dengan teman-teman sekelas. Kegiatan ini akan dilakukan melalui diskusi dan ceramah. Siswa dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu, dan teman-teman mereka dapat tertarik untuk menggunakan hak suara mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh. Selain itu, pendampingan ini membantu siswa lebih memahami pentingnya berpartisipasi dalam pemilu
Legal Policy on the Replacement of Interim Members of the Asahan Regency Regional Representative Council M. Irfan Islami Rambe; Dessy Zulfianti Sinaga
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia implements representative democracy, which separates the legislative body into central and regional levels, namely the MPR, DPR, and DPRD. In their role as representatives of the people, council members must be prepared for political demands, both from the parties that nominated them and from the communities they represent. In practice, legislative elections are held through political parties as official participants in general elections. This shows that the existence of a legislative member in a representative institution is not only the result of the people's choice, but also a form of political mandate given by the political party that supports them. Research methods are systematic guidelines used by researchers to collect, analyze, and interpret data in order to answer legal issues that arise. Empirical legal research observes the law in its implementation in society. The results of the study show that the PAW mechanism in Asahan Regency involves good coordination between the DPRD, the Asahan Regency KPU, and political parties. The stages of the PAW procedure are carried out through a process of identifying the reasons for the dismissal of DPRD members, the submission of PAW proposals by political parties, verification of the requirements by the DPRD, technical verification of replacement candidates by the Asahan Regency KPU, and the appointment and inauguration of replacement candidates in a DPRD plenary meeting. Each stage has a clear timeline and requirements in accordance with the provisions of the legislation. The mechanism for determining replacement candidates follows the principle of the next highest number of votes from the same political party in the same electoral district. The most common obstacle is the incompleteness of PAW data and documents that do not meet the requirements set out in the legislation. Administrative obstacles include incomplete required documents and document formats that do not comply with applicable regulations. Timeline and deadline issues become obstacles when there are delays in one of the stages of the process. Human resource constraints, communication and socialization, as well as technological and information system aspects also influence the effectiveness of PAW implementation.
Co-Authors Aan Fauzan Afif, Zaid Ahmad Afandi Siregar arbin tanjung Bahmid Chairanda Al Azmi Dany Try Hutama Hutabarat Dessy Zulfianti Sinaga Dika, Pretty Rahma Dwitanto, Hendri Emiel Salim Siregar Fahman Urdawi Nasution Fareisya, Rizky Farezi, Muhammad Al Fauzan, Aan Fauzan, Fachri Fauzi Ahmad Muda Hutabarat, Dny Try Hutama Imam Rivai, Imam Ismail Ismail Maharani, Salsyadilla Mangaraja Manurung Manik, Josua Ignatius Manurung, Mangaraja Marpaung, Saplia Amanda Meyfiza, Fadya Rahazari Muhammad Luthfi Mulia, Baharuddinsyah Qoyyuum, Oca Julya Reihansyah, Muhammad Naufal Rizka Handayani ROKAN, MUSTIKA PUTRA Salsabila, Jihan Saragih, Agrifa Leonardo Septian Rizky Dalimunte Siregar, Pangulu Sitorus, Putri Nazira Sukmawati, Nirwana Suriani Suriani Syibra, Syasya Khairuna Tampubolon, Muhammad Amin Yanti, Rika Afrida Zaid Afif Zuandana, Ahmad Zulfahri Harahap