Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.56
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Berkala Perikanan Terubuk Albacore : Jurnal Penelitian Perikanan Laut JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Tapian Nauli : Jurnal Penelitian Terapan Perikananan dan Kelautan Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Henry Sinaga
Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTARA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN DENGAN BANK TANAH: Studi Kasus Pemberian Izin Lokasi dan Pengelolaan Tanah eks Hak Guna Usaha Kabupaten Bireuen Andy Isnanda; Henry Sinaga; Detania Sukarja; Faisal Akbar Nasution
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 6 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i6.483

Abstract

Bank tanah bila dilihat dari tugas dan kewenangan nya terdapat tumpang tindih dengan Dinas Pertanahan Aceh. Dimana Dinas Pertanahan Aceh diberi kewenangan oleh pemerintah pusat diantaranya adalah untuk pemberian izin lokasi dan pengelolaan tanah eks Hak Guna Usaha, namun hari ini kewenangan yang sama tersebut juga diperoleh oleh bank tanah, dengan demikian secara pelaksanaan akan menjadi problematika baru dalam pemberian izin lokasi dan pengelolaan tanah yang berkaitan dengan tanah eks Hak Guna Usaha khususnya di Propinsi Aceh Kabupaten Bireuen. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Bireuen / Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang. Data yang digunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, Faktor-faktor terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen dengan bank tanah berkaitan pemberian izin dan pengelolaan tanah eks Hak Guna Usaha antara lain : pertama, Pemberian kewenangan yang sama oleh Pemerintah Pusat terhadap Dinas Pertanahan Aceh dengan bank tanah perihal pengelolaan tanah dan pemberian izin lokasi tanah eks Hak Guna usaha. Kedua, Adanya ketidakpastian mekanisme yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah aceh khususnya perihal pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Aceh. Ketiga, Hadirnya bank tanah mengeliminasi mandat yang sebelumnya di berikan kepada Dinas Pertanahan Aceh khususnya Kabupaten Bireuen. Keempat, Fungsi dan peran bank tanah tidak sesuai dengan amanat Undangundang Tanah eks Hak Guna usaha yang dikelola oleh bank tanah yang seharusnya didistribusikan untuk masyarakat melalui program Reforma Agraria yang dalam hal ini Pemerintah Daerah menjadi panitia pelaksana, nantinya akan berubah menjadi kepentingan bisnis dan komersial bila pemberian dan penetapan izin dilakukan oleh bank tanah. Solusi tumpang tindih agar terlaksana dengan baik antara Dinas Pertanahan Aceh dan bank tanah dalam pemberian izin lokasi dan pengelolaan tanah eks Hak Guna Usaha, hendaknya pemerintah memperhatikan beberapa faktor kesuksesannya, yaitu: pertama, Dinas Pertanahan Aceh sebagai pelaksana aksi, hendaknya pemerintah memberikan satu aturan yang pasti agar tidak terjadi kerancuan hukum. Kedua, Dinas Pertanahan Aceh diberikan kewenangan secara penuh oleh Pemerintah pusat seperti telah tertuang dalam Mou Helsinki dalam pengelolaan dan pemberian izin berkenaan tanah eks Hak Guna Usaha mengingat Dinas Pertanahan yang lebih memahami kepentingan masyarakat luas khususnya masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar tanah eks Hak Guna Usaha. Ketiga, Pemerintah harus lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat suatu regulasi hukum khususnya terkait tanah eks Hak Guna Usaha agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu Instansi dengan yang lain. Dengan demikian terjamin dan tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat
PENGARUH PADAT TEBAR YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KELULUSHIDUPAN BENIH IKAN NILA (OREOCROMIS NILOTICUS) DENGAN SISTEM AKUAPONIK Sinaga, Henry; Santikawati , Susi; Gea, Diani Feronika
TAPIAN NAULI: Jurnal Penelitian Terapan Perikanan dan Kelautan Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Penelitian Terapan Perikanan dan Kelautan
Publisher : Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh padat tebar yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kelulushidupan benih ikan nila (Oreochromis niloticus) dengan sistem akuaponik. Metode penelitian eksperimen bersifat kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu yang dilakukan secara tradisional menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap), dengan 4 perlakuan dan masing-masing memiliki 3 ulangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh padat tebar yang berbeda terhadap laju pertumbuhan spesifik panjang benih ikan nila, laju pertumbuhan spesifik berat benih ikan nila, pertumbuhan panjang mutlak benih ikan nila, pertumbuhan berat mutlak benih ikan nila dan kelulushidupan benih ikan nila (Oreochromis niloticus) dengan sistem akuaponik, memberikan perbedaan yang signifikan dengan hipotesa H0 ditolak dan H1 diterima. Padat tebar yang terbaik terdapat pada perlakuan P3 (35 ekor/30 liter air) dengan hasil laju pertumbuhan spesifik panjang sebesar (2,20 %), laju pertumbuhan spesifik berat sebesar (6,32 %), pertumbuhan panjang mutlak sebesar (5,73 cm), pertumbuhan berat mutlak sebesar (20,34 gram), dan kelulushidupan sebesar (99,00 %). Pengaruh Padat tebar yang berbeda terhadap food convertion ratio benih ikan nila (Oreochromis niloticus) dengan sistem akuaponik, memberikan perbedaan signifikan dengan hipotesa H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa pengaruh padat tebar yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kelulushidupan benih ikan nila (Oreochromis niloticus) layak digunakan dalam budidaya ikan.
PENGARUH HIBRIDISASI JANTAN STARFIRE RED DENGAN STRAIN BETINA YANG BERBEDA TERHADAP KERAGAMAN WARNA, PERTUMBUHAN DAN KELULUSHIDUPAN IKAN GLOFISH (Gymnocorymbus ternetzi Henry Sinaga; Lenni Wahyuni Batubara; Budiargo, Wisnu
TAPIAN NAULI: Jurnal Penelitian Terapan Perikanan dan Kelautan Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Penelitian Terapan Perikanan dan Kelautan
Publisher : Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.300491/tapiannauli.v7i1.248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hibridisasi Jantan Starfire Red Dengan Strain Betina Yang Berbeda Terhadap keragaman warna, pertumbuhan dan kelulushidupan ikan glofish (Gymnocorymbus ternetzi). Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2024 dengan menggunakan metode eksperimental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman warna yang dihasilkan dari hibridisasi ikan glofish (Gymnocorymbus ternetzi) terdiri dari Starfire Red (merah), Electric Green (Hijau), Moonrise Pink (Pink), Cosmic Blue (Biru), Bening Transparan. Berdasarkan analisis variansi tidak ada pengaruh hibridisasi terhadap kelulushidupan Ikan Glofish (Gymnocorymbus ternetzi) tetapi berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan glofish (Gymnocorymbus ternetzi). Kualitas air yang diperoleh selama penelitian masih tergolong optimal dengan pH 7, suhu 270C serta DO sebesar 6,7 Mg/l
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA  OTENTIK OLEH NOTARIS (PENDEKATAN KASUS : PUTUSAN NOMOR 40/PID.B/2013/ PN.LSM DAN PUTUSAN NOMOR 44/PID.B/2021/ PN.CLP) Edison Sumitro Situmorang; Mahmud Mulyadi; Henry Sinaga
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi untuk melakukan tindak pidana tegantung pada profesionalismenya dalam bekerja dan kualitas diri pribadi Notaris itu sendiri. Pada umumnya Notaris yang terjerat kasus pidana yakni terkait akta yang dibuat dihadapannya yakni dapat berupa pemalsuan akta otentik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah formulasi tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam hukum pidana? , Bagaimanakah pola tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dalam kasus : Putusan Nomor Putusan Nomor 40/Pid.B/2013/Lsm dan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp)? Dan Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 40/Pid.B/2013/Lsm dan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.  Penelitian ini bersifat deskriptif analitis Maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemalsuan surat dan memalsukan surat dalam bentuk pokok terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP.  Pada Pasal 263 KUHP objek pemalsuan adalah berupa surat atau dokumen, sedangkan Pasal 264 KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang diperberat berupa akta otentik. Selanjutnya Pasal 266 ayat (2) KUHP merupakan bagian penting dari pemalsuan surat, dimana terdapat unsur kesengajaan di dalamnya yaitu “dengan sengaja menggunakan keterangan palsu  atau yang tidak benar dalam suatu akta otentik”. Objek pemalsuan dalam Pasal 266 KUHP ini adalah berupa keterangan palsu. Kemudian Tindak pidana pemalsuan akta dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2013/Lsm dan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 264 KUHP yaitu unsur barang siapa, membuat surat palsu dan unsur terhadap akta otentik yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya pertanggung jawaban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yakni secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya, secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya, dan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris.
PENGARUH PADAT TEBAR TERHADAP PERTUMBUHAN, FCR DAN KELULUSHIDUPAN IKAN NILA (Oreochromis niloticus) PADA SISTEM DEEP WATER CULTURE (DWC) Henry Sinaga; Sakti Yonni Hamonangan Purba; Simon Putra Telaumbanua
TAPIAN NAULI: Jurnal Penelitian Terapan Perikanan dan Kelautan Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Penelitian Terapan Perikanan dan Kelautan
Publisher : Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh padat tebar yang berbeda terhadap pertumbuhan, konversi pakan (FCR), dan kelulushidupan benih ikan nila (Oreochromis niloticus) pada sistem Deep Water Culture (DWC). Melalui uji ANOVA, ditemukan bahwa padat tebar memiliki pengaruh signifikan terhadap panjang mutlak, bobot mutlak, dan FCR, namun tidak berpengaruh terhadap kelulushidupan benih ikan nila. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F-hitung yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai F-tabel untuk panjang dan bobot, yang menegaskan signifikansi perbedaan antar perlakuan padat tebar (Panjang Mutlak: F-hitung = 58,43 > F-tabel = 4,07; Bobot Mutlak: F-hitung = 34,91 > F-tabel = 4,12). Padat tebar sebesar 30 ekor per unit (P2) menghasilkan performa terbaik dengan panjang mutlak tertinggi (4,12 cm), bobot mutlak tertinggi (10,56 gram), dan FCR terendah (2,37), menunjukkan efisiensi pakan yang lebih baik dibandingkan dengan padat tebar lainnya. Hasil penelitian ini memberikan informasi penting mengenai padat tebar optimal untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan benih ikan nila pada sistem DWC.
Dampak Perubahan NJOP PBB-P2 Berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor: 900.1.13.1/1210/Ix/2024 terhadap Pelaksanaan Tugas PPAT dalam Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Pematangsiantar Frans Edison Sihombing; Henry Sinaga; tony
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i9.3634

Abstract

The amendment to the Taxable Sale Value (NJOP) of Land and Building Tax (PBB-P2) based on the Decree of the Mayor of Pematangsiantar Number 900.1.13.1/1210/IX/2024 has significantly impacted the performance of Land Deed Officials (PPAT) in the transfer of rights over the land and the buildings. The increase in NJOP, reaching up to 1,000%, has sparked public controversy by raising the burden of Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB) and impeding the smooth flow of transactions. Employing a normative-empirical method with qualitative analysis, this study finds that the policy is legally valid yet problematic in its implementation, particularly concerning legal certainty, transparency and justice. Policy evaluation and a clear objection mechanism are needed to balance regional revenue optimization with the protection of taxpayers' rights.
Penerapan Hukum Waris Secara Hibrida dalam Putusan Hakim yang Membatalkan Hibah Wasiat: Studi Putusan Nomor 2665 K/Pdt/2019 Arief Zulkifli Nst; hasim purba; Henry Sinaga
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 6 (2026): Tema Hukum Keluarga
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i6.4059

Abstract

A testamentary gift (legaat) is a specific provision within a will involving the bequest of one or more items of a particular type, or the granting of a right of usufruct (vruchtgebruik) over all or part of the estate. In the case at hand, the validity of a testamentary gift made by a Batak Toba testator to the youngest son (siampudan) from his second marriage is challenged by heirs from his first marriage. Legal complexity arises when judges within the general court system-- adjudicating disputes regarding testamentary gifts made by Protestant Christian testators--invalidate such gifts and apply the one-third (1/3) testamentary limit that prevails in the religious court system. Using case, statutory and conceptual approaches, this research finds judicial inconsistency harming legitimaries and identifies teleological-sociological interpretation in situations where applicable law is already clear.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NOTARIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (STUDI DI KANTOR NOTARIS KOTA MEDANDAN KABUPATEN DELISERDANG) Dwita Ajeng Putrinda; Henry Sinaga; Agusmidah Agusmidah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2780

Abstract

Abstract: Based on article 13 number 1 of Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, namely "Employers are required to gradually register themselves and their employees as participants with the social security organizing body, in accordance with the social security program followed". However, the fact in the field is that notaries as employers are still negligent in their obligations to register their employees in the BPJS Ketenagakerjaan program, one of the social security programs created by the government to improve the welfare of workers, which means that notaries do not comply with Law Number 30 of 2014 concerning the Regulation of Notary Positions Article 4 Number 1. The results of this study indicate that the reason notaries do not register their workers is due to the lack of knowledge about social security and the factor of administrative sanctions that are not firm and the lack of supervision of protection for workers who have been registered or have not been registered. then also notaries who do not care about the welfare of their workers. The suggestions in this study are as follows: Notaries are expected to submit to and comply with the SJSN Law which states that notaries are employers, and based on the SJSN Law and the BPJS Law, employers are required to register their employees in the BPJS Employment program, secondly, the sanctions for notaries who have not fulfilled social security for their employees are still too light so that they do not have a deterrent effect, thirdly, it is expected that notaries and their employees are active and continue to synergize in implementing applicable laws and regulations for the sake of mutual progress and prosperity. Keyword: Social Security, Notary Employees, BPJS Employment Abstrak: Berdasarkan pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Namun fakta dilapangan notaris sebagai pemberi kerja masih lalai akan kewajibannya untuk mendaftarkan pegawainya pada program BPJS Ketenagakerjaan salah satu program jaminan sosial yang dibuat pemerintah untuk mensejahterakan pekerja yang berarti notaris tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Pasal 4 Angka 1. Hasil penelitian ini menunjukan penyebab notaris tidak mendaftarkan pekerjanya karena minimnya pengetahuan tentang jaminan sosial serta faktor tidak tegasnya sanksi administratif dan kurangnya pengawasan terhadap perlindungan pada tenaga kerja yang sudah didaftarkan ataupun yang belum didaftarkan. kemudian juga notaris yang kurang memperdulikan kesejahteraan pekerjanya. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Notaris diharapkan tunduk dan mematuhi UU SJSN yang menyatakan bahwa notaris merupakan pemberi kerja, dan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan, kedua sanksi bagi notaris yang belum memenuhi jaminan sosial untuk pegawainya masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, ketiga Diharapkan notaris dan karyawannya aktif dan terus bersinergi dalam penerapan peraturan perundangan-undangan yang berlaku demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kata kunci: Jaminan Sosial, Kesejahteraan, BPJS Ketenagakerjaan
Co-Authors afni afriani Agusmidah Agusmidah Andy Isnanda Arief Zulkifli Nst Budiargo, Wisnu Dwita Ajeng Putrinda Edison Sumitro Situmorang Faisal Akbar Nasution Ferry Susanto Limbong Frans Edison Sihombing Gea, Diani Feronika HASIM PURBA Irnawati Sinaga Irnawati Sinaga Jeno Mitra Nazara Juliyanto Zebua Juni Susanti Banurea Ladestam Sitinjak Lenni Wahyuni Batubara Mahmud Mulyadi Maretty TD Butarbutar Nico Hardi Harlan Panny Nadya Tambunan Taty Romla Nur Mauli Silitonga Sakti Yonni Hamonangan Purba sakti Yonni Hamongan Purba Santikawati , Susi Simon Putra Telaumbanua Sukarja, Detania SUPRAYITNO Susi Santikawati Tony