Articles
<![CDATA[KAGAMA DI TANGAN SULTAN ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (82.395 KB)
<![CDATA[ Sekitar sepuluh tahun silam saya diundang oleh gubernur Kalimantan Timur untuk memberikan presentasi dalam rangka pendirian Sekolah Mene-ngah Atas (SMA) unggulan sebagaimana SMA Taruna Nusantara Magelang hasil kerja sama antara Tamansiswa dengan ABRI. Waktu itu saya memang menjadi salah satu pembina SMA Taruna Nusantara Magelang.        Malam sebelum hari presentasi saya dibawa oleh beberapa orang, ter-masuk Sekretaris Daerah, untuk ngobrol santai di sebuah restoran ternama di Samarinda. Beberapa orang tersebut ternyata pengurus Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) setempat; dan saya dikira merupakan alumnus UGM. Di sini terjadi salah kira; ketika itu saya memang sudah mengajar di UGM tetapi sama sekali bukan alumnus UGM.        Terlepas dari kasus salah kira tersebut ada satu hal yang perlu dicatat; sikap kekeluargaan pengurus Kagama dengan para anggota memang telah tumbuh subur sejak lama. Sikap semacam ini tidak saja terjadi di pusat yang dalam hal ini adalah Yogyakarta akan tetapi di daerah-daerah, termasuk di Kalimantan Timur, telah tumbuh subur sejak lama.  ]]>
<![CDATA[SISTEM GERAKAN ORANG TUA ASUH UNTUK PTS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[      Bagus, demikian satu komentar tentang penerapan sistem orang tua asuh untuk menunjang program wajib belajar bagi anak usia 7 s/d 12 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Depdikbud baru-baru ini.      Gerakan orang tua asuh yang diresmikan Mendikbud pada salah satu Sekolah Dasar di Yogyakarta sebagai tanda diresmikannya sistem ini secara nasional ternyata membawa dampak yang positif. Berbagai pihak, baik secara individual, keluarga, kelompok maupun secara organisasi menyatakan bersedia dan meminta dijadikan orang tua asuh atas dasar kemanusiaan dan tanpa pamrih. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa orang-orang pandai yang ber-budi luhur sangatlah diperlukan untuk suksesnya pembangunan bangsa secara utuh, baik pembangunan fisik maupun mental spiritual. Itulah rupanya mereka kemudian men-jadi cinta pada dunia pendidikan, meski di negara kita masih berwarna "putih-kelabu" ini.]]>
<![CDATA[MEREKONSTRUKSI FONDASI PENDIDIKAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.609 KB)
<![CDATA[      Perjalanan pendidikan nasional Indonesia selama ini dirasa penuh dengan dinamika dan romantika. Kedinamikaan ini sangat dirasakan dengan munculnya berbagai kebijakan yang sering menimbulkan pole-mik, khususnya antara pengambil kebijakan di tingkat pusat dengan praktisi di tingkat bawah; sedangkan keromantikaan dirasakan dengan munculnya berbagai kendala dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hasil pendidikan kita memang cukup memadai, walaupun masih jauh dari memuaskan.      Kemajuan jaman yang terlalu pesat akhir-akhir ini ternyata mem-bawa berbagai fenomena baru yang bisa mereduksi nilai-nilai konsepsi filosofis pendidikan nasional; akibatnya konstruksi pendidikan nasional kita menjadi tidak kokoh apabila tidak segera dilakukan reformulasi konsep. Sekarang sudah saatnya dilaksanakan reformulasi konsep dan rekonstruksi fondasi pendidikan nasional; utamanya menyangkut hak-hak pendidikan masyarakat serta nilai-nilai dasar pendidikan nasional itu sendiri.      Pada dasarnya pendidikan itu merupakan usaha untuk memajukan bertumbuhnya kecerdasan, kepribadian, dan tubuh anak didik. Dengan demikian keberhasilan suatu proses pendidikan sangat tergantung pada sejauh mana bertumbuhnya kecerdasan,kepribadian dan tubuh tersebut dapat dicapai secara bersama-sama. Tinggi dan rendahnya pertumbuh-an ketiga matra tersebut sangatlah menentukan tingkat keberhasilan proses pendidikan bagi anak didik; di sisi yang lainnya, kebersamaan bertumbuhnya ketiga matra juga menjadi faktor penentu.      Dalam konteks kebudayaan maka pendidikan merupakan proses pembudayaan anak. Kalau budaya itu sendiri merupakan buah keadab-an manusia maka melalui proses pendidikan anak didik dituntun men-jadi manusia yang makin beradab. Adalah keliru bila anak didik yang diberi pendidikan justru menjadi manusia yang makin tidak beradab.]]>
<![CDATA[MENCARI MODEL PENDIDIKAN MENGEMBANGKAN POTENSI ANAK GENIUS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.827 KB)
<![CDATA[Sungguh saya beruntung memperoleh kritik yang konstruktif dari Bapak Wardiman Djojonegoro, menteri pendidikan kita. Kritik beliau berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah di Perguruan Tamansiswa LNG Arun, Aceh. Dalam kritiknya beliau mengatakan kenapa tidak ada perlakuan yang berbeda antara siswa pandai dan kurang pandai, kan hal ini dapat merugikan siswa yang kurang pandai. Dari kritik tersebut akhirnya beliau menyarankan sebaiknya diadakan perlakuan yang berbeda antara siswa yang pandai dan kurang pandai agar kedua kelompok siswa ini dapat dikembangkan secara lebih proporsional.      Atas kerja sama di antara Majelis Luhur Tamansiswa dengan PT Arun, Aceh maka didirikanlah beberapa sekolah dari TK s/d SMA. Barangkali karena sekolah-sekolah ini termasuk terbaik di Indonesia maka Pak Menteri berkenan mengunjunginya. Kekhasan dari sekolah-sekolah ini adalah kandidat siswa yang masuk TK, SD, SMP, dan SMA tidak dikenakan tes; siapa saja (yang bodoh, yang sedang, dan yang pandai) wajib diterima.      Sebagaimana dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya mereka semua diajar secara klasikal tanpa ada perbedaan perlakuan di antara yang pandai, sedang dan kurang pandai. Di sinilah letak kejelian Pak Wardiman; meskipun dengan cara klasikal-konvensional seperti ini pencapaian prestasi akademik siswa sudah relatif tinggi akan tetapi hal itu akan dapat lebih tinggi lagi kalau ada perlakuan berbeda di antara siswa berdasarkan peringkat "dasar"nya. Dan yang penting, menurut beliau, siswa yang pandai tidak dirugikan dan yang kurang pandai pun merasa lebih diperhatikan.      Meskipun kritik tersebut diberikan kepada saya (maksudnya pada Tamansiswa) tetapi kiranya berlaku pula bagi para penyelenggara dan pelaksana sekolah di Indonesia pada umumnya.]]>
<![CDATA[PRAKTEK DESENTRALISASI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.21 KB)
<![CDATA[        Setelah melewati "masa tenggang" selama dua tahun semenjak diundangkan maka ketentuan-ketentuan tentang otonomi daerah se-bagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mulai dilaksanakan. Dari 360-an daerah kota dan kabupaten di Indonesia memang masih terlihat adanya beberapa daerah yang "adem ayem" dan terkesan kurang responsif, meskipun demikian pada umumnya daerah-daerah telah berusaha menjalankan otonomi pemerintahan secara apa adanya. Beberapa daerah bahkan terkesan super aktif dalam merespon otonomi.        Sebagai salah satu konsekuensi dari otonomi pemerintahan ialah dilaksanakannya pendidikan nasional dengan banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Terjadilah kemudian dengan apa yang disebut desentralisasi pendidikan; apabila dulunya hampir semua kebijakan pendidikan nasional diambil oleh pemerintah pusat maka sekarang "diturunkan" ke daerah.        Sekarang ini praktek desentralisasi pendidikan sudah mulai berjalan di daerah dengan segala kelebihan beserta kekurangannya. Konsep desentralisasi pendidikan yang dahulu baru terbatas pada tingkat orasional dan menjadi wacana publik; sekarang sudah pada tingkat operasional dan mulai dipraktekkan di lapangan.        Tentu kita semua dapat memaklumi kalau dalam menjalankan praktek masih banyak ditemui ketidakjelasan dikarenakan desentralisasi pendidikan itu sendiri merupakan barang baru dalam sistem pendidikan nasional kita. Lepas dari itu semua yang menarik dicer-mati dalam praktek desentralisasi pendidikan adalah keanekaragaman kebijakan antardaerah dengan potensi yang bervariasi. ]]>
<![CDATA[POTENSI PENDIDIKAN MANUSIA INDONESIA (2) ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.687 KB)
<![CDATA[      Kompleksitas utama yang menyangkut pembangunan pendidikan menengah atas berkaitan dengan belum idealnya perbandingan antara pembangunan sekolah umum (SMA) dengan sekolah kejuruan; dengan titik berat masih terfokus pada sekolah umum.      Secara konseptual lulusan SMA dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja profesional melalui pendidikan lanjutan di perguruan tinggi, sementara itu lulusan sekolah kejuruan dipersiapkan untuk terjun langsung ke lapangan kerja sebagai tenaga kerja menengah. Oleh karena jumlah kebutuhan tenaga kerja menengah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja profesional maka seha-rusnya siswa sekolah kejuruan lebih tinggi jumlahnya dibanding siswa SMA.      Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) pernah membuat taksiran ideal perbandingan antara siswa SMA dengan siswa SMTA Kejuruan sebagai 3:7. Realita yang ada sekarang ini justru siswa SMA sangat mendominasi dalam hal kuantitas. Berdasarkan data statistik 1988/89 dari 4.040.327 siswa SMTA maka sebanyak 2.600.053 (64,35%) di antaranya merupakan siswa SMA. Sedangkan selebihnya, 1.318.867 (35,65%) siswa, merupakan siswa sekolah kejuruan dengan berbagai jenis, jurusan, dan spesifikasi-nya. ]]>
<![CDATA[KOMPLIKASI PERGURUAN TINGGI KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.687 KB)
<![CDATA[AsiaWeek edisi 5 Mei 2000 mempublikasi laporan pendidikan mengenai kualitas lembaga pendidikan penyelenggara program Mas-ters of Business Administration (MBA) di Asia dan Australia, dalam hal ini termasuk New Zealand dan negara-negara rumpun Polinesia. Ratusan lembaga yang dianggap bermutu dimasukkan menjadi sampel dari studi ini.      Hasilnya? Dari sebanyak 50 perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional ternyata tidak satu pun berasal dari Indonesia. Ranking pertama adalah Indian Institute of Management (India) dan ranking kedua adalah National University of Singapore (NUS) Business School (Singapura). Kemudian Asian Institute of Manage-ment (Philippina) menduduki ranking ketiga; dan seterusnya tidak satu pun perguruan tinggi di Indonesia masuk didalamnya. Tidak juga program Magister Manajemen (MM) UI Jakarta, UGM Yogyakarta dan program serupa pada PTN dan PTS di Indonesia lainnya.      Dalam klasifikasi Full-Time Programs, ternyata dari 46 per-guruan tinggi terbaik di Asia dan Australia itu tidak terdapat satu pun perguruan tinggi Indonesia. Untuk kelas ini, ranking yang pertama ditempati oleh Melbourne Business School (Australia); se-mentara itu ranking kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh Indian Institute of Management (India) dan Asian Institute of Mana-gement (Philippina).      Selanjutnya untuk klasifikasi Part-Time Programs, Executive Programs dan Distance Programs lagi-lagi tidak satu pun perguruan tinggi kita berhasil masuk dalam perankingan. Untuk kelas ini yang masuk perankingan ialah perguruan tinggi dari Jepang, Singapura, Korea, India, Thailand, Philippina, Malaysia, dan sebagainya.]]>
<![CDATA["PREVIOUS FINDINGS" YANG MENARIK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.399 KB)
<![CDATA[          Teori perilaku atau yang juga disebut "the theory of reasoned action" yang dikembangkan oleh dua sosiolog terkemuka, Martin Fishbein and Icek Ajzen (1975), memang terbukti telah memberikan kontribusi pada berbagai kasus sosial kemasyarakatan; meskipun tidak berarti bahwa semua kasus sosial kemasyarakatan bisa diselesaikan dengan teori tersebut. Di dalam kasus KB Mandiri ternyata teori ini pun dapat dibuktikan keberlakuannya.          Salah satu bagian dari teori perilaku tersebut di atas mengatakan bahwa sikap (attitude) seseorang yang positif terhadap sesuatu akan mendorong niat (intention) orang yang bersangkutan untuk berperilaku atas sesuatu tersebut.          Penelitian yang pernah kami lakukan terhadap para peserta KB di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan bukti bahwa makin positif sikap seseorang terhadap pro-gram KB Mandiri maka semakin tinggi niatnya untuk ber-KB secara mandiri; sebaliknya makin negatif sikap seseorang terhadap program KB Mandiri maka semakin rendah niatnya untuk ber-KB secara mandiri (Supriyoko, dkk, "Sikap terhadap KB Mandiri : Studi Kasus pada Masyarakat Bantul DIY", 1988).]]>
<![CDATA[andi INOVASI PENDIDIKAN NEGARA PASIFIK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[       Bahwa pendidikan itu penting kiranya memang tidak terbantahkan oleh siapa pun. Itulah sebabnya maka banyak organisasi bertaraf internasional yang concern di bidang pendidikan; salah satunya adalah PAPE, Pan Pacific Association of Private School Education. Organisasi tingkat internasional ini merupakan wadah untuk berkomunikasi masalah-masalah pendidikan, khususnya pendidikan swasta, yang beranggotakan negara-negara Pasifik; Jepang, Cina, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Australia, New Zealand, Canada, Amerika Serikat (AS), dan sebagainya.       Untuk menyelenggarakan acara rutin tahunannya maka pada tanggal 18 s/d 21 September 1992 ini PAPE berkonggres di Kuala Lumpur, Malaysia. Kali ini merupakan konggres yang ke-XIV,dan kebetulan saya merupakan salah satu delegasi Indonesia yang diminta berperan serta di dalam konggres tersebut sekaligus memberikan kontribusi dalam forum pendidikan di tingkat internasional itu.        PAPE merupakan organisasi internasional yang ber-upaya menghimpun "kekuatan" pendidikan bangsa-bangsa di lingkungan Pasifik. PAPE lahir di Jepang pada tanggal 8 November 1979 sebagai hasil kesepakatan bersama delegasi negara-negara Pasifik yang diundang oleh tokoh pendidik-an swasta Jepang dalam rangka memperingati 40 tahun Un-dang-undang Perguruan Swasta (Private School Law). Hadir dalam acara yang bersejarah tersebut para delegasi dari hampir semua negara-negara Pasifik. Dalam pertemuan ini-lah muncul kesepakatan yang akhirnya melahirkan PAPE.]]>
<![CDATA[KOMPUTER MASUK SEKOLAH DAN PROBLEMATIKNYA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.473 KB)
<![CDATA[      Masalah masuknya "si kotak pintar" komputer ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah kini telah mendapatkan perhatian dari para pakar; baik yang generic sebagai pakar pendidikan, maupun yang spesific sebagai pakar dibidang perkomputeran.      Seorang ahli komunikasi, Dr. Alwi Dahlan bahkan berpendapat sejak SD anak-anak harus sudah mulai diperkenalkan dengan komputer. Mata pelajaran komputer sudah waktunya dimasukkan dalam kurikulum SD dan SMP apabila Indonesia tidak ingin ketinggalan lagi dalam usaha-usaha mengembangkan teknologinya (KR, 12 Juli 87).      Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa penerapan mata pelajaran tersebut (komputer) dalam kurikulum pendidikan tingkat SD dan SMP merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan dewasa ini; meskipun dilain pihak juga diakui olehnya bahwa penerapan mata pelajaran komputer akan banyak menelan sumber daya dan dana.      Pak Alwi nampaknya pintar melihat kenyataan bahwa dewasa ini mulai muncul kelompok profesionalis tertentu yang sudah begitu akrab dengan dunia komputer, sementara lapisan masyarakat lainnya masih begitu asing terhadap jenis teknologi ini. Apabila hal ini terus berkelanjutan maka dikhawatirkan akan muncul dua lapisan sosial; ialah lapisan yang menguasai dan yang dikuasai. Tentu hal ini tidak menguntungkan bagi perkembangan bangsa kita.]]>
