Articles
<![CDATA[PELANGGARAN AWAL UU SISDIKNAS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.64 KB)
<![CDATA[ Anggaran pendidikan nasional kita pada tahun 2004 mendatang belum menunjukkan tanda-tanda yang memuaskan. Hal ini dapat disimak dari pidato kenegaraan Presiden Megawati Soekarnoputri di depan sidang DPR RI pada tanggal 15 Agustus 2003 yang lalu. Dalam pidato yang sekaligus penyampaian nota keuangan pemerintah itu Ibu Mega menyatakan bahwa sektor pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga dalam RAPBN Tahun 2004 mendapatkan alokasi anggaran sebesar 15,2 trilyun rupiah.         Secara lebih rinci presiden menjelaskan bahwa anggaran pendapatan negara pada tahun 2004 nanti direncanakan sebesar 343,9 triliun rupiah; sedangkan anggaran belanjanya mencapai 368,8 triliun rupiah. Selanjutnya anggaran pengeluaran pembangunan sebesar 68,1 triliun rupiah yang ber-sumber dari pembiayaan rupiah serta dari pinjaman proyek dan hibah.        Kalau kita lakukan persentase, anggaran pendidikan yang besarnya 15,2 trilyun tersebut memang mencapai 22,4 persen terhadap anggaran pembangunan; akan tetapi kalau dipersentase terhadap RAPBN besarnya hanya 4,12 persen. Angka ini relatif kecil bila dibanding dengan âbilangan idealâ di dalam UUD 1945 yang mengamanatkan besarnya anggaran pen-didikan sekurang-kurangnya 20 persen dari nilai APBN. ]]>
<![CDATA[INDONESIA KEKURANGAN TENAGA PENELITI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.765 KB)
<![CDATA[      Salah satu pakar pendidikan dan ketenagakerjaan yang secara bersungguh-sungguh berupaya keras untuk bisa membuat kategorisasi kerja atau karir seseorang adalah John L. Holland, seorang "professor emeritus" dari Hopkins University.      Di dalam suatu karya tulisnya, "Making Vocational Choices" (1973) pakar tersebut mencoba mengkomunikasikan temuan teoretiknya yang lazim disebut dengan Hexagonal Model. Dalam teori ini dideskripsikan bahwa pekerjaan atau karir manusia di dunia ini pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam enam jenis; masing-masing adalah pekerjaan atau karir di bidang artistik, sosial, usaha / bisnis, konvensional, realistik, dan penelitian.      Sementara itu "bakat" (Holland menggunakan istilah personality) manusia dalam kaitannya dengan kerja atau karirnya juga dibedakan menjadi enam kategori utama sebagaimana dengan kategorisasi kerja atau karir itu sendiri; ialah artistik, sosial, usaha/bisnis, konvensional, realistik, dan penelitian.      Kesempatan berkarir seseorang akan terbuka secara maksimal apabila jenis pekerjaan yang ditekuninya sangat sesuai dengan "bakat"nya. Misalnya "bakat"nya artistik mereka menekuni pekerjaan-pekerjaan di bidang artistik, "bakat"nya penelitian menekuni pekerjaan-pekerjaan di bidang penelitian, dan sebagainya. ]]>
<![CDATA[UNSUR KRIMINAL PERKELAHIAN PELAJAR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.584 KB)
<![CDATA[ Perkelahian pelajar kambuh lagi! Setelah Jakarta dibikin "geger" oleh perkelahian pelajar yang melibatkan puluhan bahkan ratusan siswa; kemudian menyusullah kasus serupa di berbagai tempat, di Gresik, Surabaya, Semarang, dan entah di mana lagi. Di Jakarta para pelajar yang saling berantem tersebut sepertinya sudah tidak mau menghormati aparat keamanan; terbukti beberapa polisi yang akan mendamaikan suasana tidak luput dari lemparan batu.        Bagaimana yang di Gresik? Sekelompok pelajar SMTA "bertandang" ke sekolah adiknya yang masih SMTP. Maksud-nya? Berkelahi karena merasa dikecewakan gara-gara soal goda-menggoda wanita. Di kota lain? Macam-macamlah ceri-tanya; akan tetapi berintikan sama yaitu sekitar masalah perkelahian pelajar sebagai ekspresi kenakalan remaja.        Menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut Mendikbud Fuad Hassan menyatakan bahwa perkelahian pelajar terlalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu. Barangkali pernyataan Mendikbud ada benarnya, tetapi lepas dari itu yang jelas Presiden Soeharto sendiri sempat menyatakan keprihatinannya atas berbagai kasus tersebut.]]>
<![CDATA[MERINDUKAN DESISI AKADEMIS YANG MANTAB ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.214 KB)
<![CDATA[      Marilah sejenak menengok sejarah kita, sebuah romantika akademis yang terdokumentasi secara memorial.       Pada thn 1984 terjadilah peristiwa akademis yang sangat penting dalam dunia pendidikan kita, ialah direalisasikannya pelaksanaan kurikulum baru pada SMA. Formulasi kurikulum baru ini selanjutnya yang dikenal dengan "Kurikulum 1984 SMA". Perlu diingat pula bahwa pada saat itu yang (kebetulan) menjadi Mendikbud adalah Prof. Dr. Nugroho Notosoesanto .       Konstruksi kurikulum ini terdiri dari dua program utama, masing-masing adalah program-A dan program-B . Program A (A1, A2, A3 dst) bertugas mempersiapkan para lulusannya untuk melanjutkan studi kejenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, sedangkan program-B bertugas mempersiapkan lulusannya untuk bekerja.       Seperti sediakala, setiap Depdikbud mengeluarkan keputusan-keputusan atau "desisi akademis" yang baru pasti akan mengundang reaksi dari masyarakat, positif atau tidak positif (ini membuktikan bahwa di negara kita telah tercipta "demokrasi akademis").]]>
<![CDATA[BANGGALAH MENJADI GURU SD ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.787 KB)
<![CDATA[      Di dalam suatu acara keluarga bertemulah empat orang dengan profesi berbeda; bankir, dokter, pengacara, dan guru. Ketika mereka berkenalan, sang bankir dengan bangga memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah seorang bankir yang bekerja pada Bank X; demikian pula dengan sang dokter dan sang pengacara yang masing-masing memperkenalkan diri, profesi dan tempat bekerjanya dengan rasa bangga (tanpa kesan sombong). Ketika tiba pada giliran sang guru, ia pun memperkenalkan diri dengan agak malu dan sedikit pun tak terlintas nada kebanggaan atas profesinya, âSaya hanya seorang guru SDâ, katanya.      Peristiwa tersebut tentunya cukup menggelitik kita semua; seorang guru SD yang sangat dihormati karena telah terbukti memberikan jasanya untuk setiap orang, setidak-tidaknya bagi yang pernah bersekolah, ternyata dihinggapi perasaan rendah diri serta tidak bangga atas profesi yang disandangnya.       Bukan itu saja; dalam berbagai kesempatan sering terjadi pertemuan di antara sesama penyandang profesi guru; dalam hal ini ialah guru SD, SMP, SMA, SMK, dan dosen PT. Di dalam pertemuan seperti ini pun ternyata sang guru SD tidak merasa bangga atas profesinya tersebut. Ia merasa dirinya lebih rendah daripada teman-teman guru lainnya; apalagi dibanding dengan dosen di perguruan tinggi. ]]>
<![CDATA[PERLUKAH SD SWASTA SEGERA DITUTUP ? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.532 KB)
<![CDATA[          Dalam hal pelayanan pendidikan dasar kepada warga masyarakat, khususnya dalam penyediaan gedung Sekolah Dasar (SD) kiranya Yogyakarta pantas dimasukkan di dalam kelompok daerah "nomer satu" di seluruh Indonesia.          Yogyakarta di samping telah mampu menyediakan ribuan gedung sekolah dasar yang sanggup memenuhi kebutuhan daya tampung murid SD, juga telah mampu mendistribusikan pembangunan gedung-gedung ini sampai ke pelosok-pelosok desa sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan pendidikan.          Akhir-akhir ini ternyata muncul sebuah fenomena yang dapat mengcounter kebanggaan atas keberhasilan tersebut diatas, ialah fenomena tentang "merosotnya" jumlah murid SD itu sendiri.          Sebagaimana yang pernah diberitakan oleh KR edisi 23 April 87. Jumlah murid SD di DIY dari tahun ke tahun semakin merosot. Jumlah SD yang mempunyai murid dengan standar "A" yakni murid diatas 180 anak hanya 15 persen saja. Banyak SD, baik swasta maupun negeri yang setiaptahun ajaran baru hanya menerima murid baru dibawah 10-15 anak saja.       ]]>
<![CDATA[IHWAL PENGANGKATAN REKTOR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.488 KB)
<![CDATA[       Era keterbukaan yang telah berkembang akhir-akhir ini ternyata telah membawa berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Perguruan tinggi sebagai bagian dari institusi masyarakat kiranya tak luput dari dampak keterbukaan. Apabila ada sementara orang yang menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan institusi penggerak a-wal (prime mover) keterbukaan, ternyata perguruan tinggi pun tidak sanggup membendung dampak dari semangat keterbukaan yang digerakkannya.        Buktinya? Akhir-akhir ini dunia perguruan tinggi sering diributkan dengan kasus yang menyangkut pengang-katan pucuk pimpinan lembaganya.Akhir-akhir ini berbagai perguruan tinggi telah mencuat namanya disebabkan adanya "keributan" kampus di dalam kasus pengangkatan rektornya; katakanlah misalnya di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dan Universitas Trisakti (Usakti) Jakar-ta untuk PTS serta Universitas Pattimura (Unpatti) untuk PTN. Didalam hal ini tidak hanya perguruan tinggi swasta yang nota bene diselenggarakan oleh masyarakat saja yang terkena dampak keterbukaan, akan tetapi perguruan tinggi negeri yang nota bene diselenggarakan pemerintah juga tak dapat berkelit dari dampak keterbukaan.        Apakah benar bahwa "keributan" dalam pengangkatan rektor tersebut merupakan dampak semangat keterbukaan? Kiranya memang iya! Mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi yang makin transparan sebagai indikasi berkembang nya keterbukaan, ternyata telah menimbulkan multiinter-pretasi bagi civitas akademika. Multiinterpretasi inilah yang menjadi salah satu potensi "keributan" kampus.]]>
<![CDATA[MENGINTEGRASI UJIAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.459 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Ada hal menarik disampaikan oleh Mohammad Nuh selaku menteri pendidikan; beliau berniat akan mengintegrasi ujian nasional, yang dalam hal ini adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan Ujian Nasional (UN) di SMA. Â Â Â Â Â Â Â Setidaknya ada dua pertimbangan yang mendasari niatan pengintegra-sian ujian nasional tersebut di atas; pertama, anggaran negara dapat dihemat yang semula dipakai untuk membeayai dua kegiatan ujian, SNMPTN dan UN, menjadi satu kegiatan ujian saja, UN, dan yang kedua, masyarakat tak dipusingkan lagi oleh banyak kali ujian, SNMPTN dan UN, menjadi satu kali ujian saja, UN. Â Â Â Â Â Â Â Niatan menteri pendidikan tersebut segera menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi banyak guru SMA yang menyambut suka cita atas niatan tersebut karena jerih payahnya sangat dihargai dan bisa menghantarkan anak didik masuk PTN tanpa tes lagi. Sementara itu Ketua PGRI menolak niatan tersebut dikarenakan UN yang dilaksanakan selama ini hasilnya belum mencerminkan mutu siswa yang sebenarnya. ]]>
<![CDATA[TUJUH PERNYATAAN TAMANSISWA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (182.134 KB)
<![CDATA[       Konferensi Nasional Persatuan Tamansiswa saat ini sudah selesai, meskipun demikian ternyata untuk kalangan pakar dan praktisi pendidikan, pengamat budaya, dan para birokrat pemerintahan masih membawa gaung. Momentum pen-ting dua tahunan yang dibuka langsung oleh Menko Polkam Soesilo Soedarman pada tanggal 24 Juli 1994, dan ditutup oleh Mendikbud Wardiman Djojonegoro (diwakili Sekretaris Jenderal Depdikbud Hasan Walinono) pada tanggal 27 Juli 1994 itu masih bergaung antara lain karena adanya "note" atau Pernyataan Tamansiswa yang ditujukan kepada peme-rintah kita sebagai pelaksana pembangunan.        Rasanya selama ini memang masih banyak orang yang kurang yakin terhadap sikap Tamansiswa untuk bekerjasama dengan pemerintah; masih banyak orang menganggap Taman-siswa tak mau bekerja sama dengan pemerintah. Itu tidak mengherankan karena Tamansiswa memang bersikap tidak mau bekerja sama (noncooperative) dengan pemerintah, bahkan menentang (confrontative) pemerintah. Tetapi, sikap yang demikian itu ditujukan kepada pemerintah kolonial.        Terhadap pemerintah RI, Tamansiswa tentu tak lagi mengembangkan sikap-sikap itu. Sikap Tamansiswa terhadap pemerintah RI sekarang ini terformulasikan dalam "Konsep Triko"; yaitu kooperatif, konsultatif, dan korektif. Ta-mansiswa sekarang senantiasa siap bekerja sama (membantu dan dibantu) dengan pemerintah, mengadakan dialog konsul tatif terhadap setiap kebijakan yang telah dan akan di-ambil pemerintah, tetapi juga mengembangkan sikap kritis untuk mengadakan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai kurang menyentuh kepentingan rakyat banyak.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PENDIDIKAN TINGGI, DASAR DAN MENENGAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (430.402 KB)
<![CDATA[       Sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ternyata perjalanan pendidikan nasional kita pada tahun 1993 ini sangat menarik karena diwarnai oleh romantika akademik yang heteroton.Secara kasus per kasus banyak hal yang perlu mendapat perhatian, bahkan sebuah kasus pendidikan belum tertuntaskan keburu muncul kasus lain yang tak kalah menariknya. Barangkali inilah ciri-khas pendidikan kita; penuh kasus, gosip, deviasi-imple-mentatif, terkadang intrik-intrik yang terlimitasi.        Perjalanan pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional ternyata juga penuh romantika dan dinamika; dari hal-hal yang bersifat konsepsual se-misal konsep akreditasi yang adil dan profesional sampai hal-hal yang bersifat implementatif semisal "kekisruhan" mengenai pemberian dan pemakaian gelar akademik.        Ketika lembaran tahun 1993 dibuka dunia perguruan tinggi langsung dihadapkan pada permasalahan pengawasan dan pembinaan lembaga. Permasalahan ini kemudian menjadi isu menarik ketika dikaitkan dengan sistem akreditasi. Isu ini pun menjadi lebih menarik lagi ketika beberapa petinggi Depdikbud "menjanjikan" segera dibentuknya ba-dan akreditasi, disebut Badan Akreditasi Nasional (BAN), yang akan ditugasi mengawasi perguruan tinggi.]]>
