Articles
<![CDATA[TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.922 KB)
<![CDATA[       Sudah menjadi kebiasaan bangsa Indonesia setiap datang hari kebangkitan nasional senantiasa diperingati dengan seksama dan penuh khidmat; hal ini sangat wajar karena kebangkitan nasional telah disepakati oleh bangsa kita sebagai momentum yang sangat strategis dalam menum-buhkan wawasan kebangsaan Indonesia.        Secara historis memang harus diakui bahwa masalah perjuangan, persatuan dan kesatuan "bangsa" yang menan-dai adanya wawasan kebangsaan memang sudah tumbuh subur di negara kita ini sejak berabad-abad yang silam; sejak Zaman Majapahit (abad ke-14) atau bahkan Zaman Sriwijaya(abad ke-7) semangat "kebangsaan" tersebut telah mulai memercik, meskipun secara embrional. Tentu saja termino-logisasi "bangsa" dalam konteks ini harus diinterpretasi secara khusus.        Beberapa contoh dapat diangkat; perlawanan Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro (Jawa), Sultan Hassanudin (Sulawesi), Teuku Umar (Aceh), Pattimura (Ambon), Sisi-ngamangaraja (Batak), dsb, terhadap kaum penjajah yang terjadi pada abad belasan menunjukkan adanya kesamaan wawasan; yaitu wawasan anti penjajahan.]]>
<![CDATA[MENGHITUNG DAMPAK ALIH FUNGSI SPG ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (94.845 KB)
<![CDATA[      Tahun ajaran baru 1989/90 yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama nampaknya akan ditandai dengan suatu peristiwa yang cukup monumental: yaitu tamatnya riwayat sekolah pendidik-an guru, SPG. Kalau dalam satu atau dua tahun terakhir ini masih berada dalam proses, maka pada tahun 1989/90 nanti kiranya sejarah SPG benar-benar akan berakhir.      Kalau kita sempat mengadakan perjalanan keliling di negeri tercinta ini maka kita akan menyaksikan papan-papan nama SPG yang "diturunkan", serta diganti dengan papan nama yang baru: SMA atau SMTAK, sekolah menengah tingkat atas kejuruan.      Itu semua merupakan akibat atau konsekuensi logis dari kebijakan Depdikbud tentang alih fungsi sekolah pen didikan guru, sekolah yang telah banyak jasanya di dalam memproduksi guru-guru sekolah dasar.       Tamatnya riwayat SPG memang akan mencegah terjadinya permasalahan pendidikan dasar dan menengah yang kian kompleks, terutama menyangkut semakin melimpahnya angka pengangguran lulusan SPG itu sendiri; akan tetapi bukan berarti bahwa alih fungsi SPG tersebut tidak mempunyai dampak sama sekali terhadap dunia pendidikan di negara kita. ]]>
<![CDATA[TENTANG TERBITAN JURNAL PENELITIAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.486 KB)
<![CDATA[      Pada tanggal 6-7 November 1997 di Yogyakarta diselenggarakan ASEAN University Network (AUN) Workshop on Collaborative Research. Kegiatan yang dikoordinasi oleh Universitas Gadjah Mada ini diikuti oleh berbagai universitas anggota AUN; yaitu Universiti Brunai Darussalam (Brunai), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Universitas Indonesia Jakarta (Indonesia), Universiti Malaya Kua-la Lumpur dan Universiti Sains Malaysia Kuala Lumpur (Malaysia), University of Philippines Manila dan De La Salle University Manila (Philippina), National University of Singapure dan Nanyang Techno-logy University (Singapura), Chulanlongkorn University Bangkok dan Burapha University Bangkok (Thailand), serta Vietnam National Uni-versity Hanoi dan Universitas Ho Chi-min Hanoi (Vietnam).       Dalam temu ilmiah tersebut dibahas pentingnya kerja sama yang mutualistik antaruniversitas di bidang penelitian; kemudian mengem-bangkannya ke dalam program-program yang dapat ditindaklanjuti di tingkat operasional (follow-up action). Sementara itu isu di berbagai bidang, khususnya bidang sosial, pertanian dan lingkungan mendapat porsi pembahasan secara dominan.     Sesungguhnya AUN merupakan "kekuatan ilmiah" bangsa-bangsa ASEAN. Di dalam AUN bergabung para pakar dan cendekia dari uni-versitas-universitas terbaik dari negara-negara ASEAN; meski belum semua universitas bergabung didalamnya. Dengan demikian sangatlah wajar apabila dari lembaga ini muncul berbagai pemikiran (ide) dan juga kegiatan (action) untuk memajukan lembaga universitasnya sen-diri pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya.      Ibarat kendaraan, AUN adalah mobil yang dirakit dari komponen yang terpilih kualitasnya. Dengan demikian diharapkan mobil AUN ini dapat melaju dengan cepat sambil membawa muatan yang dibebankan kepadanya.]]>
<![CDATA[SELAMAT DATANG KOMNAS PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.629 KB)
<![CDATA[      Setelah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Komnas HAM, kini pemerintah melalui menteri pendidikan nasional membentuk Komisi Nasional Pendidikan atau Komnas Pendidikan. Dengan demikian di Indonesia sekarang ini setidak-tidaknya ada dua jenis Komnas, masing-masing adalah Komnas HAM dan Komnas Pendidikan.        Komnas HAM memang sudah lahir lebih dahulu. Lembaga ini telah berhasil menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh tentara maupun oleh penduduk sipil. Tentunya kita masih ingat, banyaknya oknum tentara dari kroco sampai para jenderal yang "diperkarakan" oleh Komnas HAM; di luar itu banyak pula penduduk sipil yang harus berhadapan dengan badan yang seringkali terkesan bertindak "miring" itu. Disisi yang lain Komnas Pendidikan belum mampu menunjukkan prestasi, terkecuali serang-kaian pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai permasalahan dunia pendidikan kita, karena badan ini memang baru saja lahir.        Apabila kita runut ke belakang; lahirnya Komnas HAM tempo hari sedikit banyak memang dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terutama pada daerah-daerah yang sedang dilanda kerusuhan. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah lahirnya Komnas Pendidikan juga dilatarbelakangi oleh ba-nyaknya kasus pelanggaran pendidikan di Indonesia.       Pertanyaan tersebut di atas memang agak sulit dijawab secara eksakt; meskipun demikian yang tidak dapat dipungkiri ialah bahwa lahirnya Komnas Pendidikan itu ada di tengah-tengah situasi, kon-disi dan kinerja pendidikan nasional yang memprihatinkan. ]]>
<![CDATA[SMP TERBUKA YANG MENJADI PILIHAN (1) ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.144 KB)
<![CDATA[      Keinginan dan tekad pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar SMTP mulai akhir Pelita V nanti nampaknya berdampak positif terhadap upaya-upaya meningkatkan daya tampung SMTP di negara kita yang sampai saat ini angkanya masih relatif rendah, sekitar 70%. Ini berarti bahwa pemerintah (dan masyarakat) baru sanggup menyediakan 70 kursi belajar dari setiap 100 lulusan SD.      Dengan kondisi seperti itu tentunya belum "layak" wajib belajar dicanangkan secara resmi; masalahnya wajib belajar itu sendiri akan membawa resiko.      Apakah resikonya ...? Sewaktu-waktu yang diwajib-belajarkan menuntut sarana dan fasilitas belajar, asal masih di dalam batas-batas yang wajar, maka mau tak mau pemerintah sebagai pihak yang mewajibbelajarkan warganya wajib memenuhi tuntutan itu.      Implikasinya: pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas belajar yang memadai terlebih dahulu, termasuk menyediakan kursi belajar di sekolah dalam jumlah yang cukup, sebelum mencanangkan program wajib belajar itu sendiri.]]>
<![CDATA["QUO VADIS" ANGGARAN PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN KOMPAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.326 KB)
<![CDATA[      Setelah berkali-kali tertimpa bencana, kini dunia pendidikan nasional kita lagi-lagi terkena musibah. Anggaran pendidikan yang diharapkan banyak orang mengalami kenaikan pada tahun anggaran 2001 ternyata tidak jadi naik. Harapan tinggal harapan. Ironisnya; anggaran pendidikan kali ini justru mengalami penurunan.      Seperti diketahui, dalam RAPBN 2001 pemerintah menetapkan anggaran untuk sektor pendidikan nasional sebesar 11,310 triliun rupiah; angka ini didalamnya sudah termasuk anggaran rutin yang besarnya mencapai 4,046 triliun rupiah. Tahun 2000 yang sedang berjalan ini sektor pendidikan mendapat alokasi dana sebesar 12,850 triliun rupiah. Dengan demikian anggaran pendidikan nasional kita mengalami penurunan mutlak sebesar 1,540 triliun rupiah, atau pe-nurunan relatif sebesar 12 persen.      Penurunan anggaran pendidikan yang sangat signifikan ter-sebut merupakan musibah nasional. Bagaimana tidak; dengan porsi anggaran yang relatif kecil maka kinerja pendidikan nasional yang sudah terlanjur "berantakan" tentu sulit diperbaiki. Padahal, dunia global sekarang ini menghendaki setiap bangsa untuk memiliki daya kompetisi yang tangguh.      Dengan anggaran pendidikan yang amat terbatas tentu sulit bagi kita untuk melahirkan anak-anak dengan gizi yang cukup dan kemampuan berfikir yang cemerlang. Dengan anggaran yang sangat minim agak sukar bagi kita melahirkan pemimpin yang berbobot dan mampu berkiprah secara internasional. Dengan anggaran yang amat kecil tentu sulit mengharapkan hadirnya generasi masa depan yang berkualitas dan penuh harapan.]]>
<![CDATA[KEPENDUDUKAN DAN KEPENDIDIKAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.591 KB)
<![CDATA[      Mencermati dengan seksama terhadap gambaran besar tentang kependudukan dan kependidikan masyarakat Islam di dunia sekarang ini tersurat dan tersirat adanya berbagai indikator keterbelakangan di dalamnya; suatu hal yang menuntut perhatian masyarakat dunia, khususnya dari masyarakat Islam itu sendiri tentunya.      Berbagai indikator keterbelakangan masih melekat rapat dalam gambaran besar tersebut; antara lain adalah mayoritas penduduk dalam usia tidak produktif, tingginya jumlah penduduk yang buta huruf, tingginya tingkat kematian bayi, juga tingginya tingkat kematian ibu, dan sebagainya. Ini semua memberikan ilustrasi tentang masih adanya keterbelakangan pada masyarakat Islam dunia di dalam menyongsong era industrialisasi; meskipun dari kasus per kasus ada pula beberapa negara Islam yang sudah layak dikatakan sebagai relatif "maju".      Bangladesh misalnya. Negara yang berpenduduk sekitar 118 juta jiwa dengan 86% di antaranya yang beragama Islam merupakan salah satu contoh "negara Islam" yang relatif tertinggal. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah serta berbagai indikasi tingkat kesehatan masyarakat yang belum optimal merupakan fenomena yang mudah ditangkap.]]>
<![CDATA[PENELITIAN PENDIDIKAN DARI YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (94.49 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Â Â Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas baru saja melakukan seleksi dan evaluasi proposal penelitian pendidikan yang masuk dari para guru dan dosen dari seluruh Indonesia; kemudian mengumumkan-nya secara terbuka kepada publik sehingga informasinya dapat diakses secara transparan oleh siapa saja yang menginginkannya. Â Â Â Â Â Â Â Kegiatan yang diadakan dalam rangka Pemberdayaan Kapasitas Tenaga Kependidikan (Guru) dalam Penelitian Pendidikan tersebut ternyata cukup menarik minat guru dan dosen terbukti ada ratusan proposal yang diterima Balitbang Depdiknas. Hebatnya, proposal yang masuk tidak hanya berasal dari Pulau Jawa tetapi dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua pun sampai ke meja âredaksiâ. Lebih daripada itu proposal dari guru di pulau kecil seperti Ternate dan Tidore pun masuk dan sekaligus lolos seleksi. Â Â Â Â Â Â Â Sebanyak 40 proposal penelitian pendidikan guru SD, 93 guru SMP, 100 guru SMA dan SMK, serta 57 proposal penelitian dosen PTN dan PTS telah ditetapkan lolos seleksi dan evaluasi. Bagi proposal yang lolos seleksi dan evaluasi ini segera dilaksanakan proses penelitiannya menggunakan dana bantuan dari Depdiknas. Â ]]>
<![CDATA[SISTEM LATIHAN KERJA NASIONAL, TEROBOSAN SIMPATIK DEPNAKER ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.327 KB)
<![CDATA[      MASALAH ketenagakerjaan di negara kita makin lama terasa semakin kompleks; bukan saja karena bertambahnya tenaga kerja dari tahun ke tahun yang jumlahnya kian membengkak, akan tetapi kuga dikarenakan tuntutan disiplin ketrampilan dari lapangan kerja yang semakin lama semakin "canggih" saja.      Dari segi jumlah, setiap tahun tidak kurang dari dua juta pencari kerja yang berupaya dan berebut tempat untuk mengisi pos-pos kerja yang sangat terbatas jumlahnya. Tentu saja tidak akan mengejutkan kalau angka ini makin lama akan semakin membengkak jumlahnya, karena terbatasnya daya tampung lembaga pendidikan untuk setiap jenjang (kecuali pendidikan dasar) secara langsung telah berakibat pada meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja.      Sedangkan dari segi disiplin ketrampilan, pada umumnya tenaga kerja kita belum memiliki disiplin ketrampilan yang kualitatif terhadap tuntutan lapangan kerja. Salah satu indikator yang pantas dipresentasikan adalah banyaknya tenaga kerja terpaksa "ditampik" oleh para pengguna karena kualifikasi dan relevansi disiplin ketrampilannya yang diragukan.      Untuk mengatasi masalah ini Depnaker, Departemen Tenaga Kerja mengadakan terobosan baru yang cukup "simpatik" dalam bentuk sistem latihan kerja nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas ketrampilan yang dimiliki oleh para pekerja kita yang pada umumnya masih tergolong "minim".]]>
<![CDATA[HISTORIA PAPE DAN KONGRES TAHUNANNYA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.064 KB)
<![CDATA[      Apabila salah satu pasal undang-undang pendidikan nasional kita menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan nasional itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dengan orang tua dan masyarakat kiranya memang tepat adanya. Dalam realitanya masyarakat dunia pun meyakini bahwa pendidikan itu memang menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan lebih daripada itu bukan saja ma-syarakat lokal maupun masyarakat nasional tetapi pendidikan itu telah menjadi tanggung jawab masyarakat internasional.      Itulah sebabnya maka berbagai organisasi pendidikan tingkat internasional segera terbentuk untuk memecahkan berbagai proble-matika pendidikan itu sendiri. Salah satu dari organisasi pendidikan internasional itu adalah Pan-Pasific Association of Private Edu-cation (PAPE). PAPE merupakan organisasi pendidikan yang ang-gotanya berasal dari negara-negara Pasifik dan sekitarnya.      Apabila dirunut, PAPE lahir di Jepang pada tanggal 8 November 1979 sebagai hasil kesepakatan bersama utusan negara-negara Pasifik yang diundang oleh pemerintah Jepang dalam rangka memperingati 30 tahun Undang-Undang Perguruan Swasta (Private School Law). Hadir dalam acara yang bersejarah tersebut antara lain utusan dari Amerika Serikat, Canada, Taiwan, Thailand, New Zealand, Singapore dan sebagainya; tidak ketinggalan dari Indonesia.      Dalam pertemuan perdana tersebut para utusan merasakan perlu adanya semacam kegiatan bersama yang dapat menghimpun kekuatan swasta untuk mengoptimasi perannya dalam dunia pendidikan. Berke-naan dengan hal ini maka selanjutnya mereka bersepakat membentuk PAPE sebagai organisasi yang menghimpun kekuatan tersebut.]]>
