Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Jurnal Taman Vokasi COMPTON: Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Media Manajemen Pendidikan SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme
Ki Supriyoko
Unknown Affiliation
Automotive Engineering Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Physics Other

Published : 1291 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1,291 Documents
Search

 20   21   22   23   24 
PENULISAN SEJARAH NASIONAL Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.954 KB)

Abstract

       "Historian write history for the government,  but educational scientist write history for students".  Dari kalimat yang sangat tidak mengenakkan (bagi ahli sejarah) tersebut setidak-tidaknya terdapat dua pesan yang bisa dipetik;  pertama,  penulisan sejarah harus jelas siapa yang menjadi sasaran,  dan kedua, penulisan sejarah bagi kepentingan pendidikan perlu memperhatikan siapa yang menulisnya.       Pesan tersebut  memang sangat relevan diaktualisasi sekarang ini ketika pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) menyatakan keinginannya untuk membenahi kurikulum sejarah nasional bagi anak-anak didik di sekolah.  Seperti kita ketahui bersama baru-baru ini menteri pendidikan Juwono Sudarsono menyatakan bahwa Depdikbud  akan mengajak komunitas ilmuwan sejarah, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI),  untuk menyusun kurikulum baru sejarah nasional.       Tim penyusun kurikulum baru sejarah nasional  nantinya ditugasi menelusuri kembali kurikulum sejarah semenjak Revolusi 1945, masa demokrasi parlementer,  pemerintah Sukarno sampai dengan Suharto, serta menuliskannya kembali secara menyeluruh, proporsional, berim-bang dan wajar.  Penyusunan kurikulum baru sejarah itu merupakan bagian dari program pembaruan seluruh kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang akan dikerjakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Pusat Kurikulum Depdikbud.       Khusus mengenai pembaruan kurikulum sejarah nasional tersebut Pak Juwono menyatakan tidak mau terburu-buru. Nampaknya beliau ingin mendapatkan hasil yang optimal dengan melibatkan komunitas ilmuwan sejarah.  Pelibatan ilmuwan sejarah (dan para tokoh) diharap dapat mengemukakan secara adil hal-hal yang baik dan buruk pada masing-masing periode pemerintahan.
DUAL CAREER FAMILY (DFC), DILEMA KELUARGA MODERN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.356 KB)

Abstract

       Hari ini enam puluh sembilan tahun yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 22 Desember 1928,  telah dibuka Kongres Perempoean Indonesia (Pertama) di Kota Perjuangan Yogyakarta.  Kongres yang telah berlangsung selama empat hari itu,  dari 22 s/d 25 Desember 1928,  diilhami oleh peristiwa penyelenggaraan Kongres Pemoeda sekitar dua bulan sebelumnya;  yaitu tanggal 28 Oktober 1928 yang sangat bersejarah itu.  Rupa-rupanya para ibu dan kaum wanita (pemudi) waktu itu merasa "iri" (dalam konotasi yang positif);  kalau kaum pemuda dapat berkongres untuk memformulasi semangat perjuangannya mengapa kaum pemudi tidak.       Terselenggaranya kongres tersebut dilandasi  oleh semangat yang luhur untuk memajukan para ibu dan kaum wanita Indonesia pada umumnya agar dapat berdiri sama tinggi dengan pria, dan berjuang bersama-sama kaum pria dalam mencapai cita-cita kemerdekaan.        Lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1933, maka diselenggarakanlah Kongres Perempoean Indonesia (Kedua) di Jakarta. Dari kongres kedua ini lalu lahir "janji" para ibu dan kaum wanita untuk meneruskan perjuangannya dengan cara menjadi Ibu Bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang berjiwa kebangsaan Indonesia.       Sejarah pun terus bergulir. Tahun 1938 diselenggarakan Kongres Perempoean Indonesia (Ketiga) di Bandung;dan dari forum ini muncul kesepakatan untuk menjadikan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk menghayati kembali dan memelihara api semangat para ibu dan kaum wanita Indonesia dalam upaya mencapai cita-cita luhurnya. Pada masa pasca kemerdekaan penetapan Hari Ibu ini dibakukan dengan Keputusan Presiden RI Nomer 316 Tahun 1959 tertanggal 16 Desember 1959.
SAATNYA MEMBENAHI PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN KOMPAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.694 KB)

Abstract

Bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang dalam keadaan yang terpuruk kiranya sudah menjadi pengetahuan, bahkan kesadaran umum. Tidak hanya kaum intelektual saja yang mengetahui dan me-nyadari keadaan seperti ini,  rakyat kecil dan kaum jelata pun ikut pula merasakannya.  Bahkan, masyarakat dunia pun dengan cermat mengikuti perkembangan negara kita  yang sarat dengan persoalan politik, permasalahan ekonomi dan problematika sosial.          Keadaan kita hari ini benar-benar kompleks. Simultansi pro-blematika politik, ekonomi dan sosial  tidak saja membuat bangsa ini menjadi stagnan akan tetapi lebih daripada itu telah menjadikan kita kehilangan ketangguhan daya saing.  Jangankan bersaing dengan negara maju seperti Jepang dan Korea;  sedangkan untuk bersaing melawan negara-negara "sepantaran" seperti Malaysia, Thailand dan Filipina pun sangat berat.  Akibatnya,  secara ekonomi kita didikte bangsa lain dan secara politik kita dijajah bangsa lain.          Kiranya benar, meskipun tidak mutlak, hasil penelitian yang dipublikasi oleh International Institute for Management Development (IMD), suatu organisasi internasional yang bermarkas di Lausanne, Swiss, tiga bulan lalu. Menurut IMD, daya saing Indonesia ternyata paling rendah di antara 49 negara yang diteliti.  Posisi kita jauh di bawah Singapura, Australia, Malaysia, Thailand dan Filipina. Dalam hal ini yang dimaksud daya saing merupakan hasil analisis mengenai kemampuan suatu negara dalam mengembangkan diri yang menyangkut berbagai aspek sekaligus;  seperti aspek ekonomi, pendidikan, pemerintahan, ketenagakerjaan, dan sebagainya.  
DIY PALING SIAP MENYONGSONG WAJIB BELAJAR SMTP Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.936 KB)

Abstract

       Sebagaimana yang telah "diinstruksikan" oleh GBHN Tahun 1988 maka  sekarang ini pemerintah tengah berusaha keras agar pada akhir Pelita V nanti dapat merealisasikan cita-cita nasional, yaitu melaksanakan wajib belajar (wajar) pada jenjang SMTP, sekolah menengah tingkat pertama, di seluruh Indonesia.       Salah satu persyaratan akademis untuk dapat dilaksanakannya wajar tersebut adalah daya tampung SMTP itu sendiri sudah mendekati angka ideal;  secara teoretis di atas angka 90%. Hal ini berarti bahwa pemerintah (bersama-sama masyarakat) setidak-tidaknya telah mampu menyediakan lebih dari 90 kursi belajar dari setiap 100 lulusan sekolah dasar.        Mengapa persyaratan daya tampung tersebut menjadi begitu mengikat?  Atau,  apakah persyaratan daya tampung tersebut tidak dapat dihindari?       Sampai saat ini nampaknya memang belum ada aturan atau hukum internasional yang mengeksplisitkan persyaratan daya tampung tersebut,  apalagi yang menyebut-nyebut angka 90%; akan tetapi menurut etika akademik maka setiap birokrasi pemerintah yang "berani" mewajib-belajarkan rakyatnya maka kepada mereka dituntut menyediakan sarana dan fasilitas belajar yang memadai.       Tentang hal tersebut di atas kita bisa melihatnya di Jepang, Amerika Serikat, atau negara-negara lain yang telah mewajib-belajarkan rakyatnya; meski sampai jenjang pendidikan yang berbeda-beda.
REPOTNYA MEMANDIRIKAN PTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.438 KB)

Abstract

Dalam beberapa hari yang terakhir ini berbagai media massa gencar memberitakan  aktivitas demonstrasi mahasiswa  yang terjadi di berbagai PTN; antara lain di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Kali ini pangkal persoalannya bukan masalah politik atau hukum  yang ada di luar kampus sebagaimana yang terjadi selama ini; tetapi menyangkut masalah "rumah tangga" para pemrotes dan demonstran tersebut.       Demonstrasi mahasiswa UI  yang melibatkan ratusan personal menuntut pimpinan perguruan tingginya  untuk membatalkan iuran atau pungutan Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan (DPKP). Mes-kipun pimpinan UI sudah menjelaskan  bahwa dana tersebut dipakai untuk kepentingan mahasiswa sendiri, dan di dalam penggunaannya pun siap diaudit,  akan tetapi para mahasiswa yang melakukan aksi itu sepertinya tidak mau mengerti.  Seperti diketahui UI memungut DPKP di luar SPP sebesar satu juta rupiah  bagi mahasiswa eksakta dan 750 ribu rupiah bagi mahasiswa sosial.      Demonstrasi mahasiswa UNS dan UPI tidak jauh berbeda per-masalahannya.  Mereka menuntut supaya pimpinan perguruan tinggi mencabut kebijakannya dalam menaikkan SPP mahasiswa; sekalipun kebijakan ini hanya dilakukan bagi mahasiswa baru.       Aksi mahasiswa baik di UI, UPI, maupun di UNS  tidak lagi sebatas mempengaruhi, tetapi sudah menghalangi mahasiswa lainnya untuk membayar DPKP maupun SPP.  Mungkin kita tidak mengerti, apakah fenomena ini  menunjukkan meningkatnya iklim demokrasi di kampus atau justru mengindikasikan kampus yang sedang sakit.
KEGIATAN BAGUS KURANG BERMAKNA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.833 KB)

Abstract

       Pada tanggal 21 Oktober 1990 baru-baru ini sebuah Festival Anak-Anak Luar Biasa diselenggarakan untuk yang pertama kalinya di Semarang. Kegiatan yang jarang dilaksanakan ini ternyata sempat mengundang perhatian masyarakat luas serta beberapa pakar pendidikan dan psikologi.       Hadir dalam acara tersebut beberapa pejabat pemerintah, masyarakat umum, serta para pengembang ilmu; di antaranya Prof. DR. Utami Munandar, seorang pakar psikologi dari Universitas Indonesia yang selama ini banyak menekuni masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak Indonesia yang tergolong "luar biasa".       Setelah beberapa waktu yang lalu masyarakat kita sempat dibuat terheran-heran oleh kehebatan  Queen Mona Agusta,  seorang bocah kecil berusia balita yang sanggup menghafal 400 data,  maka dari festival tersebut muncul anak-anak "ajaib" yang lainnya; katakanlah misalnya saja Senda (2 thn 1 bln), Sasthia (3 thn 4 bln), Christian (2 thn 10 bln), Asih (2 thn 3 bln),  dan sebagai-nya.
DANA KOMPENSASI BBM UNTUK PENDIDIKAN DASAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.027 KB)

Abstract

       Pendidikan, sektor pembangunan yang memerlukan biaya besar akan tetapi tidak pernah mendapatkan alokasi dana yang memadai sekarang ini akan mendapatkan tambahan dana sebesar 5,6 triliun rupiah. Dana ini merupakan kompensasi BBM yang khusus dikucurkan untuk menambah anggaran pendidikan yang mepet.          Angka 5,6 triliun tersebut memang relatif besar untuk ukuran sektor pendidikan. Bayangkan, pada tahun 2004 yang lalu keseluruhan anggaran pendidikan kita cuma 15,2 triliun rupiah; itupun sudah termasuk bidang kebudayaan, pembinaan pemuda dan olah raga. Dengan demikian adanya tambahan dana pendidikan yang mencapai 5,6 trilyun rupiah itu bernilai lebih sepertiga dari anggaran pendidikan tahun lalu. Lumayan besar dan tentu cukup bermakna.          Terhadap dana tambahan tersebut pemerintah sudah memutuskan akan dipakai untuk memberikan beasiswa kepada 9,6 juta anak sekolah yang berasal dari keluarga miskin.          Sebagian anggota masyarakat kita menilai keputusan pemerintah itu sangat tepat karena pada kenyataannya sampai hari ini masih banyak anak yang tidak bersekolah karena orang tuanya miskin sehingga tidak dapat membayar uang sekolah dan keperluan pendidikan lainnya. Namun demikian ada juga yang menilai keputusan pemerintah tersebut kurang tepat karena pemberian beasiswa seperti itu tidak akan ada ”berkasnya”. Mengapa dana tersebut tidak digunakan saja untuk hal-hal yang konkret seperti membangun gedung sekolah misalnya.
MELIBATKAN "EMPU" DALAM MUATAN LOKAL Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.927 KB)

Abstract

       Adu argumentasi atau semacam polemik yang pernah terjadi tentang sudah perlu atau belumnya kurikulum SD diberi muatan lokal segera berakhir, karena nampaknya muatan lokal benar-benar akan segera direalisasikan dan diintegrasikan kedalam kurikulum.        Pada saat memberikan sambutan pengarahannya dalam pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Depdikbud tgl 12 Juli 1987 yang lalu Mendikbud, Prof. Fuad Hassan mengemukakan bahwa di dalam perjalanan Pelita V nantinya pelaksanaan kurikulum "Muatan Lokal" pada jenjang SD sudah mendapatkan polanya yang lebih mantap dan efektif untuk mencapai tujuannya.        Lebih lanjut Mendikbud mengemukakan bahwa pendidikan hendaknya jangan sampai membuat si anak didik terasing dari lingkungannya. Oleh karena itu sejak anak memasuki pendidikan dasar perlu dikenalkan dengan berbagai hal khas atau karakteristik daerahnya. Hal ini bukan saja terdiri dari berbagai keterampilan dan kerajinan tradisional, tetapi juga berbagai manifestasi kebudayaan daerah; seperti bahasa, tulisan daerah, legenda dan adat istiadat. Untuk kepentingan inilah amaka muatan lokal perlu dimasukkan dalam kurikulum.        Sebaliknya apabila daerah memiliki karakteristik atau kekhasan daerah yang sangat "padat", maka bisa saja beban muatan lokal dibuat lebih dari 20% terhadap beban kurikulum; hanya saja kelebihannya ini hendaknya bersifat ekstra-kurikuler.
MEMBANGUN KEMBALI KARAKTER BANGSA (2) Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.244 KB)

Abstract

       Adanya keinginan  untuk membangun karakter baru  bangsa Indonesia sebenarnya sudah menjadi obsesi kita. Beberapa dokumen resmi pemerintah  telah menunjukkan karakter baru bangsa Indonesia sebagaimana yang diinginkan.          Tap MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004  merumuskan Masyarakat Baru Indonesia  yang mempunyai karakter sbb: damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan se-jahtera dalam wadah Negera Kesatuan Republik Indonesia. Sementa-ra itu dalam  Tap MPR RI No.VII/MPR/2001  tentang Visi Indonesia Masa Depan tercermin keinginan untuk membangun masyarakat yang mempunyai karakter sbb: religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri,  serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.         Task Force (TF) Philosophy of Education versi Bappenas dan Depdiknas dalam dokumen "Filosofi, Kebijakan, dan Strategi Pendidikan Nasional" (1999)  juga telah merumuskan karakter masyarakat (bangsa) Indonesia masa depan, yang disebutnya sebagai Masyarakat Madani Indonesia.  Adapun ciri-ciri atau karakter masyarakat madani yang dimaksudkan adalah sbb:  masyarakat yang dimokratis (democratization),  melakukan penegakan hukum (law enforcement), memiliki martabat yang memadai (human dignity),  sanggup mengakomodasi perbedaan-perbedaan (multicultural), serta memiliki kadar keberagamaan yang cukup (religionism).         Kombinasi dari sifat-sifat positif yang tereksplitisasi di dalam kedua ketetapan MPR tersebut  sesungguhnya  merupakan karakter baru bangsa Indonesia sebagaimana yang kita inginkan.
BEKAL KETERAMPILAN LULUSAN SD Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.588 KB)

Abstract

       Kurikulum sekolah dasar saat ini nampaknya mulai mendapat sorotan.  Setelah dalam beberapa waktu para pakar dan pengamat pendidikan kita memusatkan perhatiannya pada kurikulum sekolah menengah dan pendidikan tinggi, khususnya IKIP,  maka kurikulum sekolah dasar yang dalam beberapa waktu dianggap "establih" (dalam konotasi relatif) maka saat ini mulai mendapat giliran untuk disorot.       Deputi Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT),  Prof. Dr. Harsono Wiryosumartono, ketika didengar pendapatnya oleh FKP DPR untuk menghimpun masukan pembahasan RUU Pendidikan Nasional beberapa waktu yang  lalu mengatakan bahwa penyusunan kurikulum Sekolah Dasar (SD)  sudah harus memperhitungkan pemberian bekal keterampilan kepada lulusan SD untuk bekerja.       Mata pelajaran yang diberikan pada tingkat pendidikan SD tersebut seharusnya lebih condong pada berbagai mata pelajaran yang praktis, bukan mata pelajaran yang merupakan persiapan untuk memasuki pendidikan tinggi, apalagi universitas.       Garis logika yang diambil oleh pakar tersebut ada lah bahwa lulusan SD tidak memperoleh bekal keterampilan yang cukup dari sekolahnya untuk bekerja, pada hal sekitar 50% dari penduduk yang masuk SD tidak dapat langsung melanjutkan studinya, melainkan terjun langsung ke dunia kerja.  Akibatnya mereka menjadi canggung untuk memasuki lapangan kerja pada pos-pos yang ada.
Co-Authors Agustinus Mardiyono Christina Nur Ida Wahyuningsih Devy Estu Anna Putri Farida Rahmawati FX Sudarsono I Nyoman Santiawan Ita Faramita Sari Jumariah Jumariah Lambertus Pramudya Wardhana Maria Ernawati Milla Tana Mufrod Teguh Mulyo Muhamad Romdoni Mulyo, Mufrod Teguh Ngatiman Ngatiman Ngatiman Ngatiman, Ngatiman Nuryani Nuryani Purbonuswanto, Welius Purwanti Purwanti Purwanto Purwanto R. Anang Mustofa Ronaldi Ronaldi Saffri Saffri Samsi Haryanto Samsi Haryanto Sidik Wardoyo Siti Toyibatun Khasanah Siti Zumrotul Arifah Sugeng Haryanto Sumarjana Sumarjana Sumarsih Sumarsih Sumini Notodiharjo Supriyatno Supriyatno Tati Hartati Wagiman Wagiman Waruwu, Lestari Wiji Wati Yuli Prihatni