Articles
<![CDATA[LATAR BELAKANG KONSEP LPTK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.821 KB)
<![CDATA[      Salah satu hasil terpenting dari Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Prajabatan dan Penyetaraan Guru SD baru-baru ini, di Jakarta, ialah makin "dekat"-nya rencana pemerintah untuk membuka program D2 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk meningkatkan keterampilan profesional para lulusan SPG/SGO yang sampai saat ini masih menganggur.      Niatan pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar yang dimulai dari peningkatan mutu para gurunya segera akan direalisasikan; salah satu caranya adalah dengan menaikkan kriteria pendidikan formal para calon guru-guru baru, dari jenjang SMTA sampai pada jenjang Diploma Dua Tahun (D2).      Berkaitan dengan upaya tersebut maka para lulusan SPG/SGO, yang notabene dipersiapkan akan menjadi guru SD nantinya, diharapkan dapat memanfaatkan program peningkatan kemampuan profesional melalui LPTK; meskipun LPTK sendiri nampaknya belum menjanjikan masa depan bagi para lulusannya kelak.]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN INDONESIA DI MASA KRISIS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.353 KB)
<![CDATA[Melihat titel laporan preliminari Bank Dunia tentang pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang baru saja dipublikasikan, Education in Indonesia : From Crisis to Recovery (1998), banyak orang yang tertegun dan ingin membacanya. Dengan melihat judulnya saja, yang mengandung kata-kata krisis, orang sudah penasaran ingin membaca sesungguhnya apa yang terjadi dalam pendidikan di Indonesia ketika masyarakatnya harus berjuang hidup di tengah-tengah masa krisis.     Nampaknya Bank Dunia memang pandai memilih judul; kata-kata "crisis" (krisis) di dalam judul itu memang sedikit bombastis. Tetapi justru kebombastisan itulah yang membuat penasaran (calon) pembacanya. Di dalam soal ini Bank Dunia memang jago. Enam tahun lalu lembaga internasional ini mempublikasikan laporan yang bertitel The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy (1993). Kata-kata "miracle" (ajaib) yang sedikit bombastis di dalam judul itu juga berhasil menarik minat banyak orang untuk membacanya.      Ternyata kemenarikan laporan Bank Dunia itu tidak sebatas pada judul. Banyak bagian dari isi laporan itu yang menarik untuk disimak dan dicermati lebih lanjut. Bagaimana Bank Dunia menilai mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia cukup menarik disimak; belum lagi dengan komentar dan rekomendasi yang diajukan. Lebih lanjut diurai pula dampak krisis nasional, khususnya krisis ekonomi, terhadap upa-ya-upaya untuk meningkatkan kualitas. Sistem komparasi antarnegara yang dikembangkan, misalnya membandingkan durasi belajar siswa SD di Indonesia dengan siswa setingkat di negara-negara maju, cukup menarik untuk diikuti lebih lanjut.      Khususnya menyangkut dampak krisis ekonomi terhadap pelaksa-naan pendidikan di Indonesia, Bank Dunia memberikan penilaian yang tersendiri yang kiranya amat bermanfaat (usefull) dijadikan referensi dalam pembangunan pendidikan nasional di masa-masa mendatang.]]>
<![CDATA[SISTEM ANGKA KREDIT DAN KEMAMPUAN PROFESIONAL GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.152 KB)
<![CDATA[      Kurang lebih satu setengah tahun yang lalu, atau tepatnya tanggal 2 Mei 1989 bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), maka Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Keputusannya dengan No: 26/Menpan/1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Dalam dunia "per-SK-an" maka usia satu setengah tahun tergolong sudah cukup berumur.      Dikeluarkannya SK Menpan tersebut di atas berte-patan dengan "moment" nasional tentu bukan tanpa maksud sama sekali; adapun maksudnya adalah peringatan hari pen didikan nasional yang penuh memorial tersebut diharapkan menjadi babak baru bagi sistem pendidikan nasional yang ditandai dengan meningkatnya mutu pendidikan melalui ja-lur peningkatan kemampuan profesional dan prestasi guru.      Benarkah sistem angka kredit tersebut mampu mem-perbaiki nasib para guru? Jawabnya terdapat dalam Surat Edaran bersama antara Mendikbud dan Kepala BAKN No:57686/MPK/1989 dan No: 38/SE/1989 yang secara eksplisit mene-rangkan bahwa penetapan angka kredit bagi jabatan guru adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu dan prestasi guru.]]>
<![CDATA[KRITIK KURIKULUM IKIP ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.297 KB)
<![CDATA[       Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) kini meningkat popularitasnya; hal ini berkaitan dengan adanya rancangan dan realisasi penyempurnaan kurikulumnya. Sebagaimana telah diberitakan pada berbagai media massa maka kurikulum IKIP akan dan sedang mengalami penyempurnaan. "Akan" karena belum semua IKIP di Indonesia telah mengaplikasikan kurikulum baru yang telah disempurnakan, sementara itu konotasi "sedang" karena adanya beberapa fakultas di IKIP yang tahun ini sudah mulai melaksanakan kurikulum baru yang disempurnakan.        Bahwa setiap lembaga pendidikan berhak menyempur-nakan kurikulumnya kiranya memang merupakan sesuatu yang cukup wajar; akan tetapi penyempurnaan kurikulum di IKIP kali ini banyak yang mengomentarinya sebagai tidak cukup wajar, atau setidak-tidaknya mengandung berbagai permasalahan yang perlu diklarifikasi. Hal ini berkaitan dengan kurikulum baru yang dibuat menjadi sangat fleksibel atau luwes; dan demikian fleksibelnya sehingga konon lulusan IKIP nanti bisa saja berprofesi di luar guru atau tenaga kependidikan dikarenakan kurikulumnya memang su-dah dipersiapkan sedemikian itu.        Mengenai fleksibilitas itulah sesungguhnya yang mendatangkan hujan kritik. Pada sementara kalangan IKIP sendiri proses penyempurnaan kurikulum tersebut ada yang menyebutnya sebagai proses fleksibilisasi kurikulum; hal ini berkaitan dengan kurikulum baru yang sangat (untuk tidak mengatakan terlalu) fleksibel. Apakah fleksibilisasi kurikulum ini tepat atau tidak, inilah yang tengah didiskusikan oleh banyak orang sekarang ini.]]>
<![CDATA[MENGEMBALIKAN KEJAYAAN SEKOLAH KEJURUAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.455 KB)
<![CDATA[      Meskipun banyak masalah-masalah kependidikan yang sudah mendapatkan jalan keluar, akan tetapi problematika kependidikan di negara kita semakin lama tidak menjadi semakin sederhana namun justru terasa semakin kompleks saja.       Kompleksitas permasalahan kependidikan menyangkut berbagai jalur ektremitas, diantaranya yang cukup dominan adalah jalur kuantitas, kualitas dan relevansitas.      Dari jalur kuantitas berkisar pada masih terbatasnya daya tampung lembaga pendidikan menengah keatas yang menyebabkan banyak warga negara belum sempat mendapatkan pelayanan pendidikan secara memadai. Dari jalur kualitas berkisar pada mutu lulusan lembaga pendidikan yang masih sering disangsikan orang, khususnya para pengguna tenaga kerja. Sedangkan dari jalur relevansitas berkisar pada masih relatif banyaknya lulusan lembaga pendidikan yang dalam kiprahnya di masyarakat kurang atau bahkan tidak sesuai dengan bidangnya sama sekali.      Sekolah kejuruan (vocasional school) adalah merupakan suatu bagian permasalahan kependidikan di negara kita yang sampai saat ini belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas; baik dari segi kuantitas, kualitas maupun relevansitasnya.]]>
<![CDATA[ALOKASI DANA PENELITIAN DALAM RAPBN 1993/1994 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.659 KB)
<![CDATA[       Sebuah tradisi politis pidato presiden menjelang tahun anggaran baru guna menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di hadapan anggota wakil rakyat kiranya merupakan kebiasaan kenegaraan yang konstruktif; apalagi pidato tersebut secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat luas, meski harus melalui bantuan media. Dengan mengikuti pidato presiden ini kita dapat mengetahui secara lebih pasti kemampuan ekonomi "rumah tangga" negara, sekaligus kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuhnya.        Kiranya kita pantas bersyukur, di tengah-tengah gencarnya berbagai isu politis dunia yang menimbulkan berbagai spekulasi mengenai bantuan luar negeri ternyata RAPBN 1993/1994 mengalami kenaikan yang berarti apabila dibandingkan dengan APBN 1992/1993.        Lebih dari itu upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak "luar", meski belum hilang sama sekali, makin terlihat dalam formulasi RAPBN 1993/ 1994 tersebut. Hal ini menyiratkan makin mantapnya keman dirian kita dalam menjalankan roda-roda pembangunan.        Apabila dibandingkan dengan APBN 1992/1993 maka RAPBN 1993/1994 mengalami kenaikan sebesar 11,07%; yaitu dari 56.108,6 miliar rupiah (1992/1993) menjadi 62.322,1 miliar rupiah (1993/1994). Bila dibandingkan dengan APBN empat atau lima tahun yang lalu, APBN 1988/1989 yang be-sarnya 28.963,6 miliar rupiah, maka nominal kenaikannya mencapai lebih dua kalinya. Jujur saja, diakui atau ti-dak, hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah kita, khususnya di bidang ekonomi.]]>
<![CDATA[EMPAT ALTERNATIF YANG DAPAT DITEMPUH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.904 KB)
<![CDATA[      Kondisi pendidikan menengah di Indonesia dilukiskan oleh TPP SMTP dan SMTA saat ini yang masih berkisar pada angka 58% dan 34%. Pada sisi yang lain daya tampung sekolah terhadap jumlah lulusan jenjang pendidikan dibawahnya untuk SMTP dan SMTA berturut-turut berkisar pada angka 63% dan 82%.      Untuk tahun akademik 1987/88 sebanyak 6.687.000 dari 11.537.000 penduduk berusia pendidikan menengah per tama, 13 s/d 15 tahun, sudah dapat ditampung di sekolah. Pada sisi yang lain sebanyak 3.655.000 dari 10.745.000 penduduk usia pendidikan menengah atas, 16 s/d 18 tahun, sudah dapat ditampung di sekolah. Jadi, TPP untuk jenjang SMTP dan SMTA masing-masing adalah 58% dan 34%. Ini merupakan pencapaian TPP yang maksimal selama beberapa tahun yang terakhir ini. Periksa Tabel 3 dan Tabel 4!      Daya tampung sekolah menengah pun sampai sekarang ini belum mampu mencapai titik yang maksimal. Pada tahun 1987/88 seluruh SMTP di Indonesia hanya mampu menampung 2.377.000 siswa baru dari sebanyak 3.786.500 lulusan SD pada tahun ajaran sebelumnya. Hal ini berarti bahwa daya tampung pendidikan menengah pertama di negara kita masih berkisar pada angka 63%.      Sementara itu pada tahun yang sama seluruh SMTA di Indonesia hanya mampu menampung 1.397.000 siswa baru dari sebanyak 1.703.000 lulusan SMTP pada tahun ajaran sebelumnya. Hal ini berarti bahwa daya tampung pendidikan menengah atas di negara kita masih berkisar pada ang ka 82%.]]>
<![CDATA[GOSIP PEMBUBARAN IKIP ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.645 KB)
<![CDATA[       Membaca berita bahwa sebanyak 10 IKIP Negeri akan segera "dibubarkan" dengan cara diubah statusnya menjadi universitas, kalangan IKIP ada yang menanggapinya dengan agak surprise; tetapi banyak pula yang menanggapinya secara dingin-dingin saja. Meskipun berita tersebut konon bersumber dari Direktur Jenderal Dikti Depdikbud, Soekadji Ranoewihardjo, tetapi berita semacam itu sepertinya sudah menjadi santapan sehari-hari bagi warga IKIP.        Sebelum berita tersebut muncul di permukaan maka gosip bahwa IKIP akan segera di-KO memang sudah beredar secara terbatas; ada yang menyebutkan IKIP akan digabung ke universitas sebagai FKIP, ada yang menyebutkan IKIP akan dikurangi populasinya, bahkan ada yang menyebutkan IKIP akan ditutup sama sekali. Jadi, mendengar berita bahwa IKIP akan diubah statusnya menjadi universitas maka berita tersebut dianggap biasa-biasa saja; yang agak tidak biasa ialah berita tersebut -konon- sumbernya lang sung dari seorang birokrat yang memang mempunyai "power" dan otorita untuk menentukan masa depan IKIP. Kalau yang biasa didengar selama ini sekedar gosip yang tidak jelas jluntrung-nya, maka berita pengubahan status ini mungkin sedikit agak lain.        Entahlah; tetapi justru yang kemudian "mengaget-kan" ialah adanya statement Pak Soekadji yang menyatakan tidak benar bahwa 10 IKIP Negeri akan diubah statusnya menjadi universitas, yang benar adalah akan segera dibe-nahinya lagi kurikulum IKIP. Sebagaimana dengan berita terdahulu yang dipublikasikan oleh berbagai media lokal dan ibu kota, maka berita "pembatalan" pengubahan status IKIP pun juga dipublikasi secara massa.]]>
<![CDATA[KENAKALAN SISWA SMTA : MEDIA MASSA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.611 KB)
<![CDATA[      Akhir-akhir ini masalah kenakalan remaja sangat menyita perhatian masyarakat, terlebih-lebih kemakalan para siswa sekolah menengah tingkat atas. Tindakan-tindakan mereka seringkali tidak saja bersifat ekspresif dan demonstratif belaka namun sudah menuju pada hal-hal yang cukup meresahkan masyarakat.      Beberapa kasus kiranya dapat diketengahkan untuk memberikan ilustrasi yang lebih konkrit, misalnya tentang perkelahian siswa dalam satu sekolah, perkelahian siswa antar sekolah, corat-coret tembok atau meja, mengendarai motor dijalan umum dengan kecepatan amat tinggi, mengunjungi tempat pelacuran, dsb. Dan hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak, baik aparat sekolah, aparat kepolisian, para penegak hukum maupun seluruh anggota masyarakat pada umumnya.      Beberapa kasus yang terjadi bahkan ada yang seperti mengandung tendensi politis, misalnya kasus beberapa siswa SMTA tertentu yang enggan/tak mau menghormat bendera pada saat upacara bendera.      Hal-hal seperti tersebut di atas merupakan manivestasi/perwujudan kenakalan remaja yang sudah sangat berlebihan, atau sudah menjurus pada perilaku kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat umum.]]>
<![CDATA[PERSIAPAN MASUK PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.501 KB)
<![CDATA[      Berapakah besarnya Tingkat Partisipasi Pendidikan (TPP) jenjang pendidikan tinggi di negara kita saat ini? Menurut data terakhir angkanya masih berkisar di sekitar bilangan 8,0%; hal ini berarti bahwa dari setiap ditemui 100 penduduk yang berusia pendidikan tinggi, 19 s/d 24 tahun, maka hanya 8 orang saja yang beruntung memperoleh kesempatan menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.      Berapakah jumlah riil mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia? Jawabnya adalah di sekitar angka 1,7 juta orang! Selanjutnya, berapakah jumlah penduduk Indonesia? Angkanya berkisar pada bilangan 185 juta.      Apakah artinya angka-angka tersebut? Atrinya jumlah keseluruhan mahasiswa kita kurang dari 1,0% terhadap jumlah penduduk. Jadi, dari setiap dijumpai 100 penduduk Indonesia maka paling banyak hanya ada seorang saja yang berpredikat mahasiswa. Bahkan mungkin, dari 100 penduduk tersebut tidak ditemui mahasiswanya.]]>
