Articles
<![CDATA[PENGARUH PENGUASAAN TEORI MESIN DAN KETERAMPILAN PENGUKURAN TERHADAP PRESTASI PRAKTEK MESIN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: MAJALAH ARENA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.853 KB)
<![CDATA[      Kompleksitas pendidikan yang kita hadapi dewasa ini bergerak dalam dua jalur ekstremitas, masing-masing adalah jalur kuantitatif dan jalur kualitatif. Jalur kualitatif diindikatori oleh adanya isyu pendidikan tentang semakin diragukannya kualitas lulusannya lembaga pendidikan. Sementara itu jalur kuantitatif ditolok-ukuri oleh semakin membengkaknya lulusan disatu pihak dan keterbatasan daya tampung lembaga di pihak yang lain.      Hal yang senada juga dialami oleh lulusan sekolah kejuruan. Dewasa ini lulusan sekolah kejuruan seolah-olah berada dipersimpangan jalan, dan oleh karena kualitasnya semakin diragukan orang, khususnya para pengguna tenaga kerja (seperti kita ketahui lulusan sekolah kejuruan dipersiapkan untuk terjun langsung di lapangan kerja). Sebuah penelitian terdahulu tentang tenagakerja tingkat tinggi dalam bidang industri mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kesulitan utama di dalam membuat deskripsi pekerjaan lulusan perguruan tinggi yang bekerja di industri, yang menurut para pengguna tenaga kerja, adalah disebabkan karena para lulusan tidak mendapat latihan yang seharusnya diberikan pada waktu mengikuti kegiatan belajar di kampus (Hardjono Notodihardjo/1981).       Akibat dari keadaan seperti tersebut di atas maka tingkat pengangguran semakin meninggi. Hal ini kiranya sangat wajar karena memang keterampilan (skill) para lulusan lembaga pendidikan banyak diragukan para pengguna tenaga kerja.]]>
<![CDATA[MENYANTUNI SISWA UNGGUL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.598 KB)
<![CDATA[      Era globalisasi telah menimbulkan kompetasi global yang makin tajam. Sehingga,perhatian terhadap pengembangan potensi anak untuk dapat berkompetisidi masa depan menjadi tuntutan mutlak yang tidak dapat dikesampingkan. Sementara, di negara kita tidak banyak organisasi kemasyarakatan dan/atau organisasi sosial-pendidikan yang mau menaruh perhatian pada perkembangan potensi anak Indonesia.       Kalau kita runut sekarang ini memang banyak problematika yang tengah dihadapi oleh anak-anak Indonesia (sudah barang tentu beserta keluarganya); antara lain ialah banyaknya anak-anak yang lebih asyik menonton televisi daripada membaca buku pelajaran di sekolahnya, anak-anak yang belum memiliki kebiasaan membaca secara memadai, anak-anak yang kurang kritis terhadap perkembangan lingkungan, dan sebagainya.      Salah satu problematika pada anak-anak Indonesia yang solusinya perlu segera diformulasi menyangkut pendidikan anak-anak itu sendiri; adalah belum adanya santunan profesional terhadap anak-anak genius (gifted children) kita.]]>
<![CDATA[MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.808 KB)
<![CDATA[       Pertemuan selama enam hari yang menyenangkan dan sekaligus melelahkan baru saja berakhir. Itulah Kongres XVII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang baru saja ditutup di Jakarta. Pertemuan yang dibuka langsung oleh Presiden Soeharto tersebut sempat membuat "terpana" banyak orang; pasalnya dalam kongres tersebut pengurus organisasi profesi ini mampu mendatangkan sekitar 11.000 anggota serta undangan, termasuk tamu dari negara-negara manca di kawasan ASEAN dan pengamat dari organisasi guru tingkat internasional.        Sebenarnyalah bahwa PGRI itu besar, setidak-tidak nya secara kuantitas apabila dilihat dari segi banyaknya anggota yang tergabung di dalamnya. Besarnya PGRI sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dari besarnya jumlah guru di tanah air ini yang secara tidak otomatis menjadi anggota (aktif) PGRI.        Barangkali kita dapat berhitung dengan angka: ka-lau kita misalnya melihat angka statistik tentang jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya hampir menca-pai empat juta orang itu ternyata 1,8 juta, atau hampir separoh, di antaranya adalah guru. Jumlah ini belum ter-masuk para guru nonPNS. Pada kenyataannya di negara kita ini sangat banyak "pahlawan tanpa tanda jasa" yang tidak (mau) atau belum berstatus PNS; terutama para guru tetap yayasan pada sekolah-sekolah nonpemerintah alias swasta. Karena jumlah guru banyak maka wajarlah kalau organisasi profesinya, PGRI, juga besar dalam hal jumlah anggota.]]>
<![CDATA[BEBERAPA CATATAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.441 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia sekarang ini makin jelas dengan dikeluarkannya dua Undang-Undang (UU) yang relatif masih baru; masing-masing adalah UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditandatangani Presiden RI tanggal 7 Mei 1999 serta UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditandatangani Presiden RI tanggal 19 Mei 1999.      Menurut kedua UU tersebut istilah daerah dibedakan dalam tiga macam; masing-masing adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sedangkan dari ketentuan dalam pasal-pasalnya bisa ditarik kesimpulan bahwa desentralisasi pendidikan akan dilaksanakan di Daerah Kabupaten atau Daerah Kota; terkecuali kedua macam daerah ini belum mampu melaksanakan maka desentralisasi pendidikan akan dilaksanakan di Daerah Propinsi.      Pasal 11 UU No.22 secara jelas menyebutkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja (ayat 2). Sementara itu di pasal sebelumnya, Pasal 9, disebutkan bahwa kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ter-masuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (ayat 2).      Jadi jelaslah bahwa cepat atau lambat konsep desentralisasi pendidikan akan segera bergulir nyata; dari semula yang segalanya serba sentralistik sacara perlahan-lahan tetapi pasti akan didesentralisasi kepada lebih dari 300 Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang ada di seantero Indonesia. Keadaan ini akan menjadi fenomena baru dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita.]]>
<![CDATA[RASIONALISASI DI DUNIA PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.829 KB)
<![CDATA[Gagasan rasionalisasi dalam dunia perbankan yang berkembang akhir-akhir ini cukup menyita perhatian kita; dan sudah barangtentu gagasan yang nampaknya segera akan menjadi kenyataan tersebut telah membuat cemas atau bahkan membuat stress bagi yang terkena dampaknya. Sejumlah besar karyawan dari tiga bank pemerintah, masing-masing adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Dagang Negara (BDN), dan Bank Bumi Daya (BBD) sedang berada dalam keadaan terancam oleh PHK, atau apalah nama "halus"nya, sebagai manifestasi dari kebijakan rasionalisasi tersebut.
Khabar yang cukup mencemaskan tersebut seterusnya disusul berita baru dari Jawa Timur; konon Perumtel III yang berkantor pusat di Surabaya akan mengurangi 275 kar yawannya secara bertahap. Dari Jawa Timur juga diperoleh berita bahwa Perusahaan Daerah (PD) di daerah tersebut konon juga sedang memikirkan diaplikasikannya rasionali-sasi karyawan demi pencapaian efektivitas dan efisiensi kerja yang optimal.
Bagaimana dengan karyawan di lingkungan instansi atau lembaga pendidikan? Disadari atau tidak, nampaknya keadaan ini juga telah melanda dunia pendidikan meskipun di dalam skala yang tidak sama. Beberapa sekolah swasta dari berbagai jenjang pendidikan yang kekurangan siswa konon terpaksa mem-phk-kan sebagian para gurunya. Apakah argumentasinya? Apalagi kalau tidak efektivitas dan efi-siensi. Bagi sekolah swasta dengan minimnya siswa maka minim pula income sekolah; dan ....]]>
<![CDATA[UJIAN NASIONAL YANG BERKEADILAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.782 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Â Â Ada hal baru yang ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, sekarang ini; yaitu mengumumkan momentum Ujian Nasional (Unas) jauh hari sebelum pelaksanaannya dilakukan. Berbeda dengan yang sudah-sudah momentum Unas diumumkan dalam waktu relatif mepet dengan pelaksana-annya sehingga sulit bagi masyarakat untuk memberi respon atau bahkan masukan demi penyempurnaannya. Â Â Â Â Â Â Â Seperti diketahui bersama, Depdiknas yang diwakili Kepala Balitbang Mansyur Ramli dan Kepala Puspendik Bahrul Hayat bersama Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suhendro baru-baru ini menginformasikan bahwa penyelenggara Unas 2006 tidak lagi Depdiknas tetapi BSNP. Sebagai catatan baru pertama kalinya dalam sejarah BSNP akan menyelenggarakan Unas. Kedua, tingkat kelulusan secara kompre-hensif adalah di atas 4,50; sedangkan tingkat kelulusan secara parsial untuk bidang studi yang diunaskan adalah di atas 4,25. Ketiga, pengawas ujian tidak lagi semata-mata guru dan tenaga kependidikan lain tetapi nantinya akan dilibatkan tim independen. Dan masih banyak kebijakan lainnya yang diinformasikan. Â Â Â Â Â Â Â Untuk melaksanakan Unas tahun 2005/2006 sudah ditunjuk Ketua Pelaksana dari kalangan BSNP, yaitu Djemari Mardapi yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Ditunjuknya Pak Djemari sebagai ketua tentu bukan karena berasal dari lembaga yang sama dengan Direktur Jenderal Mandikdasmen, yaitu Suyanto, tetapi kiranya lebih dipertimbang-kan yang bersangkutan memiliki latar belakang akademis yang mendukung. ]]>
<![CDATA[MAKNA KELAHIRAN WAHYU NUSANTARA AJI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.162 KB)
<![CDATA[Telah lahir putra negara; penduduk negri yang kedua ratus juta; tumbuhlah di dalam suasana bahagia; ja-dilah manusia yang handal dan mandiri; kau lahir di tengah derapnya suasana; berjuta manusia berlomba prestasi; smarak pembangunan menyentuh desa dan kota; smoga terjaga alam lingkungannya.              ( Haryono Suyono dan Ully Sigar Rusady )      Wahyu Nusantara Aji; itulah nama bayi mungil yang lahir di Jero Waru, Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tanggal 4 Februari 1997 yang lalu. Kelahiran Wahyu telah menandai lahirnya manusia Indonesia yang ke dua ratus juta; artinya sekarang ini penduduk Indonesia telah mencapai jumlah 200 juta jiwa, bahkan lebih.      Lahirnya Wahyu pada tanggal tersebut sebenarnya dibarengi oleh 8.000-an bayi yang lainnya. Wahyu bernasib baik setelah melalui per-syaratan, mekanisme, prosedur, dan penetapan. Mulanya pada tanggal 4 Februari 1997 tersebut dibuka posko di tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat dua.Petugas tingkat dua mencatat kelahiran bayi pada hari itu terhitung dari jam 00.00 s/d 24.00 waktu setempat di wilayah-nya masing-masing. Kalahiran bayi di tingkat dua ini dilaporkan dan direkapitulasi oleh petugas di tingkat propinsi.      Selanjutnya petugas di propinsi menseleksi dengan mengaplikasi berbagai persyaratan, baik persyaratan pokok maupun pendukung; di antaranya adalah lahir dari hasil perkawinan yang sah, usia minimal si ibu adalah 20 tahun, merupakan anak lahir hidup, anak pertama atau kedua, jarak kelahiran bagi anak kedua adalah tiga tahun, pengaturan jarak kelahiran memakai kontrasepsi modern, waktu hamil si ibu rajin periksa ke dokter, dan lahir dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Masing-masing propinsi mengirim data tiga bayi yang bisa memenuhi kualifikasi tersebut ke petugas di tingkat pusat.]]>
<![CDATA[KELUARGA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.064 KB)
<![CDATA[       Setiap kita memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang "timing"-nya diambil dari hari lahirnya tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hadjar Dewantara, ma-ka sangatlah bijaksana bila kita sanggup melihat kembali konsep-konsep pendidikan yang pernah ditawarkan olehnya, untuk selanjutnya diaktualisasikan dalam konteks kependi dikan yang berlaku saat ini. Hal ini kiranya cukup pen-ting dan strategis sebab manakala terdapat deviasi dalam mengoperasionalisasikan sebuah konsep maka kita akan me-miliki kesempatan untuk meluruskannya; tentu saja kalau kita bersepakat untuk meluruskan hal-hal yang "bengkok". .lh8        Kemajuan dunia yang terindikatori oleh munculnya fenomena "impersonal relationship" dalam pola hubungan antar umat manusia menjadikan konsep pendidikan keluarga pantas diaktualisasi dan didiskusikan. Mengapa ...? Fe-nomena tersebut bukan saja mengingatkan kita pada sistem birokrasi ala Max Weber yang kurang cocok diaplikasikan secara apa adanya di negara kita, tetapi telah mengancam keharmonisan hubungan antar umat manusia itu sendiri.]]>
<![CDATA[MENGERLING POTENSI SMP TERBUKA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.851 KB)
<![CDATA[      Belum lama ini terselenggarakan pertemuan ilmiah yang bertujuan menganalisis dan mengantisipasi efektivitas pelaksanaan SMP Terbuka di negara kita, terutama SMP Terbuka di Adiwerna, Jawa Tengah; karena pertemuan tersebut memang dilangsungkan di tempat itu.      Dari pertemuan tersebut akhirnya diperoleh suatu kesimpul-an bahwa efektivitas pelaksanaan SMP Terbuka (di Adiwerna) relatif tinggi; hal ini ditunjukkan oleh eksis tensi SMP Terbuka tersebut yang semakin dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya, dalam artian bahwa masyarakat sekitar semakin merasakan perlunya diselenggarakan SMP dengan sistem pengajaran nonkonvensional tersebut.      Pada sisi yang lain dilihat dari daya serap terhadap kurikulum serta perkembangan jumlah siswanya, maka penyelenggaraan SMP Terbuka (di Adiwerna) tersebut juga tidak mengecewakan.      Good news! Berita tersebut tentu saja cukup bagus dan membanggakan. Di tengah-tengah pemerintah sedang ber upaya keras untuk menaikkan daya tampung lembaga pendidikan menengah pertama, maka terdapat sistem pengajaran nonkonvensional pada jenjang tersebut yang efektivitas-nya relatif tinggi. Dengan demikian kalau sistem nonkonvensional ini dapat dikembangkan lebih lanjut tentu akan membantu upaya peningkatan daya tampung sekolah.]]>
<![CDATA[ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.465 KB)
<![CDATA[      Oleh pimpinan MPR-RI, minggu lalu saya diminta memberikan presentasi dan kontribusi pemikiran di dalam pertemuan Panitya Ad Hoc II; adapun permasalahannya menyangkut etika kehidupan ber-bangsa. Meski bukan pertama kalinya saya memberikan presentasi dan kontribusi pemikiran kepada MPR, utamanya kepada Panitya Ad Hoc II, tetap saja saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan seperti itu. Apalagi masalah yang dibahas menyangkut kehidupan di dalam berbangsa (dan bernegara). Di samping saya sendiri memang banyak pakar yang selama ini diakomodasi pemikiran dan gagasan-nya oleh anggota MPR kita.      Ada sisi positif terhadap apa yang telah dan sedang dilakukan oleh MPR RI; dengan cara mengundang para nara sumber yang profesional di bidangnya serta mempunyai otorisasi di dalam disiplin ilmu yang ditekuninya maka sudah barang tentu para anggota MPR akan bertambah wawasannya. Dengan demikian produk atau doku-men politik yang dihasilkan akan lebih berbobot.      Secara sosiologis hal itu juga dapat diartikan sebagai bagian dari cara untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat luas. Bukan hanya mengandalkan 90 dari 700 anggota MPR yang terpilih duduk dalam Panitya Ad Hoc I dan II saja dalam menjalankan tugas-tugas penyiapan dokumen politik akan tetapi pernik-pernik pemikiran dan gagasan yang ada di masyarakat, utamanya para pakar, pun dapat terakomodasi. Secara psikologis hal itu juga "menenteramkan" hati para pakar dan pemikir kita karena mereka itu memperoleh saluran yang lebih banyak untuk mengkomunikasikan pemikiran dan gagas-an yang dimilikinya.]]>
