Articles
<![CDATA[TAHUN KETIDAKBERUNTUNGAN IKIP ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (43.697 KB)
<![CDATA[           Perjalanan pendidikan di Indonesia untuk periode tahun 1991 ini nampaknya memang sangat menarik dicermati dan dievaluasi, dikarenakan relatif banyaknya isu serta kebijakan pendidikan yang bermunculan. Tidak seluruh isu serta kebijakan disambut "welcome" oleh masyarakat kita, karena ada sebagian di antaranya yang dipandang masih harus memerlukan diskusi panjang.        Tiga tahun yang lalu dalam menganalisis-evaluatif pendidikan akhir tahun 1988, di harian ini saya menulis mengenai kurang cerahnya IKIP dalam menapaki perjalanan pendidikannya; hal ini diindikatori oleh ditutupnya sebanyak 209 program studi pada lingkungan IKIP (dan FKIP) Negeri di seluruh Indonesia (Supriyoko, "Dinasti IKIP pun Mulai Berguguran", SK: 29/12/1988). Kalau dalam tulisan ini saya kembali menyajikan romantika akademis yang dila lui IKIP selama tahun 1991 maka akan ada kesamaan makna; yaitu mengenai kurang cerahnya perjalanan pendidikan ba-gi lembaga IKIP itu sendiri.        Memang, sebagaimana yang terjadi pada tiga tahun yang silam maka tahun 1991 ini nampaknya merupakan tahun ketidak-beruntungan IKIP. Tiga tahun yang lalu lembaga IKIP harus merelakan kehilangan ratusan program studinya karena terkena facing out; lebih dari itu berbagai kritik tajam (cemoohan?) pun bermunculan di sana-sini. Kali ini kritik tajam tersebut kembali menusuk dada; bahkan lebih dari itu ada sementara kalangan tertentu yang meng gugat eksistensi IKIP itu sendiri.]]>
<![CDATA[MEREALISIR EMPAT JALUR DISTINGTIF IKIP ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SURYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (140.821 KB)
<![CDATA[          Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Fuad Hassan dalam merespon kritik dan sinyalemen tentang menurunnya kualitas pendidikan di negara kita secara "gentlemen" pernah mengkomunikasikan bahwa masalah fenomena menurunnya mutu pendidikan sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Depdikbud.          "Statement" seperti tersebut di atas selanjutnya diterima oleh sebagian anggota masyarakat sebagai sebuah "pembenaran" terhadap fenomena merosotnya kualitas pendidikan sebagaimana banyak dipolemikkan akhir-akhir ini. Akibatnya mereka kemudian mencoba mencari-cari "siapa" atau "lembaga apa" diantara komponen Depdikbud yang dianggap paling banyak menanamkan andil terhadap fenomena "dekadensi kualitas" ini.          Tidak pelak lagi IKIP sebagai lembaga pendidikan tinggi pencetak guru akhirnya mendapatkan "tuduhan" atau semacam keharusan untuk ikut bertanggung jawab terhadap    gejala kemerosotan kualitas.          Garis logikanya adalah cukup sederhana, dan rasional pula. Salah satu faktor yang dipandang cukup dominan terhadap fenomena kemerosotan kualitas pendidikan menengah adalah rendahnya kualitas tenaga pendidik. Karena tenaga pendidik merupakan hasil produksi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); SPG, SGO, SGPLB, IKIP, FKIP, dsb, maka lembaga ini sudah selayaknya untuk ikut    menanggung "dosa". ]]>
<![CDATA[DI PEDESAAN MUNGKIN BANYAK SLTP TUTUP ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.128 KB)
<![CDATA[       Sebagaimana yang telah direncanakan secara matang jauh hari sebelumnya maka hari ini, 2 Mei 1994, Presiden Soeharto mencanangkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WBPD) atau wajib belajar sembilan tahun, sebuah program "besar" pendidikan yang kita yakini secara sis-tematis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.        Momentum pencanangan WBPD kali ini bagi bangsa Indonesia merupakan pengalaman yang kedua kalinya. Kalau kita ingat kembali sepuluh tahun yang lalu, tepatnya tgl 2 Mei 1984, Presiden Soeharto telah berkenan pula menca-nangkan program Wajib Belajar Sekolah Dasar (WBSD), atau wajib belajar enam tahun. Dalam perjalanan WBSD di akhir tahun yang kesepuluh ini nampaknya banyak keberhasilan yang telah diraih; jumlah anak usia SD (7-12 tahun) yang tidak sekolah dari tahun ke tahun dapat ditekan, di sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-nya paling tidak sampai tamat SD juga makin nyata.        Berbeda dengan WBSD yang sasarannya anak usia SD maka WBPD sasarannya ialah anak usia SLTP (13-15 tahun). Jadi esensi WBPD ialah "mewajibkan" (baca: menganjurkan) anak-anak usia SLTP untuk segera "belajar" menuntut ilmu (baca: bersekolah). Adapun konotasi "belajar" dalam hal ini tidaklah terbatas pada pengertian bersekolah secara konvensional, namun boleh juga mengikuti program-program ekuivalensinya; misalnya mengikuti Kejar Paket B, pesan-tren "modern", SMP Terbuka, dan sebagainya.]]>
<![CDATA[DAYA SAING SISWA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.127 KB)
<![CDATA[ Suatu saat saya mendapatkan kontak dari teman yang tengah berada di Hong Kong. Ia adalah pejabat Depdiknas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ujian nasional. Dari Hong Kong ia mengabarkan tengah berpartisipasi dalam âThe IEA General Assembly Meetingâ yang diikuti puluhan negara karena keterlibatannya pada forum Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Progress In International Reading Literacy Study (PIRLS). Â Â Â Â Â Â Â Pada dasarnya TIMSS merupakan studi internasional yang diselengga-rakan empat tahun sekali bertujuan mengetahui perkembangan kemampuan Matematika dan Sains para pelajar di berbagai negara. Sementara itu PIRLS merupakan studi internasional bidang membaca pada anak-anak di berbagai negara. Dua momentum ini diselenggarakan The International Association for The Evaluation of Educational Achievement (IEA) di Belanda. Â Â Â Â Â Â Â Pertemuan seperti yang berlangsung di Hong Kong, âThe IEA General Assembly Meetingâ, dilakukan per tahun untuk meningkatkan koordinasi antarnegara partisipan. Amiens (2006); Helsinki (2005); Taipei (2004); dsb, adalah tempat-tempat yang pernah digunakan pertemuan sebelumnya. ]]>
<![CDATA[KENDALA LIMA HARI SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.803 KB)
<![CDATA[       Kebijakan lima hari kerja yang (sudah dan) segera akan dimulai di berbagai kantor dan instansi pemerintah kiranya sudah merupakan keputusan politik (political de-cision) yang harus dijalani; dengan demikian respon atau tanggapan masyarakat rasanya tidak mungkin akan mengubah keputusan tersebut, setidak-tidaknya dalam waktu dekat ini. Tentunya hal ini bukan berarti tanggapan masyarakat tidak penting karena sebenarnya tanggapan masyarakat itu, baik yang positif maupun yang kurang positif, tetaplah penting dan significant untuk membuat rambu-rambu sukses dalam melaksanakan keputusan politik tersebut.        Belajar pengalaman dari negara-negara maju yang lebih dulu melakukan sistem lima hari kerja, kita memang dapat melihat berbagai nilai positif yang didapatkannya; khususnya yang menyangkut efisiensi serta produktivitas kerja. Di antara perusahaan ataupun pemakai tenaga kerja dengan pekerja pun terjadi simbiose mutualistik; semacam kerja sama yang saling menguntungkan.        Memang, kesuksesan tersebut tak dapat dilepaskan dari dua aspek yang dominan; yaitu aspek etos kerja dan sistem manajerial. Masyarakat di negara maju umumnya me-miliki etos kerja yang tinggi; dengan lima hari kerja mereka terbiasa bekerja dari pagi sampai sore, terkadang sampai malam hari, secara efektif. Mereka telah memiliki "work habit" yang efisien. Di sisi yang lain sistem mana jerial di negara-negara maju umumnya dilaksanakan secara efektif pula; seorang manajer mengerti benar kapan harus mengefektifkan waktu kerja dan kapan harus mengefektif-kan waktu rekreasi bagi pekerja atau karyawannya.]]>
<![CDATA[KENDALA OPTIMALISASI PENDIDIKAN SISTEM GANDA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.621 KB)
<![CDATA[      Sejak pendekatan keterkaitan dan kesepadanan (Link and Match) menjadi kebijakan umum dalam pelaksanaan pendidikan nasional kita maka banyak hal di sekolah yang mengalami perubahan. Kebijakan keterkaitan dan kesepadanan itu sendiri diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan; salah satunya yang sangat menonjol adalah pengembangan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Oleh karenanya tulisan ini mengkhususkan pembahasannya mengenai pelaksanaan PSG di SMK.      Bila dicermati di SMK itu sendiri, yang kata orang telah menjadi "primadona" sejak Pak Wardiman menjabat menteri pendidikan, telah terjadi banyak perubahan baik di tingkat konsepsional maupun operasional.      Di tingkat konsepsional sekarang tengah terjadi perubahan kultur dari SMK Konvensional menuju SMK Kompetitif. Adapun konsepsi SMK Konvensional adalah "sekolah untuk sekolah" sehingga dalam operasionalnya seluruh proses belajar mengajar dilaksanakan di sekolah, terutama di ruang-ruang kelas. Pada sisi yang lain konsepsi SMK Kompetitif adalah "sekolah untuk masyarakat" sehingga dalam operasionalnya sebagian saja dari proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah, sedangkan sebagian yang lain dilaksanakan di masyarakat; terutama di dunia usaha dan dunia industri pasangan (DUDIP).     Untuk merealisasi konsepsi SMK Kompetitif maka dikembangkan PSG yang menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang diaplikasi untuk memudahkan siswa mencapai keterampilan keahlian menurut bidangnya. PSG merupakan salah satu model pendidikan yang efektif dalam mendekatkan kesesuaian antara supply dan demand ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan keterkaitan dan kesepadanan.]]>
<![CDATA[KAMPANYE DI KAMPUS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.688 KB)
<![CDATA[      Pernyataan salah seorang rektor PTS di Yogyakarta tentang akan diijinkannya kegiatan kampanye di kampus baru-baru ini mengundang polemik sementara pemerhati dan praktisi kampus. Lebih daripada itu pernyataan ini juga mengundang reaksi demonstratif dari sekelompok mahasiswa yang kurang sependapat atas kebijakan rektornya. Kelom-pok mahasiswa ini konon bahkan sempat menuntut agar rektor melihat kembali (=mencabut?) pernyataannya.      Di dalam perikehidupan kampus yang demokratis dan transparan maka perbedaan pendapat antar anggota civitas akademika, termasuk antara rektor (dosen) dengan mahasiswa, merupakan sesuatu yang sah saja sepanjang perbedaan pendapat tersebut bisa diekspresikan dengan performansi yang apik. Masalah, biasanya baru timbul apabila sistem performansi atas perbedaan pendapat diekspresikan secara berlebihan; semisal dengan cara-cara yang arogan, urakan dan juga "kampungan". Implikasinya: perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya kampus dijadikan ajang kampanye di antara pimpinan dengan mahasiswa pada sebuah PT kiranya merupakan hal yang wajar-wajar saja.      Bila kita runut lebih jauh perjalanan sejarah nasional kita; perbedaan persepsi dan pendapat tentang kampanye di kampus juga bukan merupakan hal yang baru. Sekitar lima tahun yang lalu di antara para anggota kabinet waktu itu seperti Pak Akbar Tanjung, Pak Domo, Pak Rudini, Pak Sarwono Kusumaatmadja, dan Pak Fuad Hassan pun juga memiliki pandangan yang tidak sama. Sekarang pun kalau jujur antara rektor PTN dan PTS juga banyak yang berbeda pendapat.      Dari kasus dan ilustrasi tersebut kiranya ada satu hal yang perlu diklarifikasi; yaitu mengenai pentingnya klarifikasi akademis dan kla-rifikasi politis atas sahnya berbicara politik di kampus serta kampanye politik di lingkungan kampus.]]>
<![CDATA[GURU SD YANG "FRUSTASI" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.277 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Â Beberapa waktu lalu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan seminar pendidikan yang diikuti oleh berbagai kalangan, terutama kalangan pengambil kebijakan serta praktisi pendidikan. Adapun topik yang dibahas menyangkut kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi berku rangnya murid Sekolah Dasar (SD); sebuah topik yang bagi DIY bersifat khas dan senantiasa aktual. Â Â Â Â Â Â Â Memang, bagi Propinsi DIY masalah persekolahan di jenjang pendidikan dasar, khususnya SD, bukan saja khas dan aktual akan tetapi juga sangat perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan adanya fenomena inefficiency (ketidakefisienan) penyelenggaraan sekolah yang tak dapat terhindarkan. Â Â Â Â Â Â Â Berdasarkan statistik persekolahan pendidikan da-sar di DIY, sekarang ini terdapat lebih dari 250 SD yang mengalami nasib mengenaskan,yaitu kekurangan siswa. Pada sekolah-sekolah dasar tersebut siswa kelas satunya tidak lebih dari 10 anak. Prediksi akademis saya, untuk tahun-tahun mendatang angka tersebut akan membengkak dan mem-bengkak lagi sampai tidak kurang dari 500 SD kalau pihak pengambil kebijakan tak segera mengantisipasinya dengan langkah-langkah yang konkrit. Apapun alasannya kenyataan ini menunjukkan adanya ketidakefisienan; jenis "penyakit" yang harus dihindari dalam manajemen profesional.]]>
<![CDATA[MEREVISI UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.062 KB)
<![CDATA[      Seandainya saja RM Soewardi Soerjaningrat, yang kemudian berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara, masih hidup maka hari ini beliau tepat berusia 110 tahun. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari keluarga Pakualaman Yogyakarta; beliau berkiprah di dalam dunia politik dan jurnalistik sebelum akhirnya memutuskan untuk mengabdikan diri dan menghabiskan hidupnya di dunia pendidikan.       Karena pengabdiannya yang luar biasa di dalam membangun dan memajukan pendidikan nasional maka beliau diangkat menjadi Pahlawan Pendikan Nasional. Pas sudah! Jangan lupa bahwa konsep-konsep pendidikan nasional yang kita kembangkan sekarang ini banyak yang lahir atas pemikiran cemerlang Ki Hadjar. Wajar kalau beliau juga sering kita sebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia; bahkan Presiden Soekarno sahabatnya dalam perjuangan pernah menyebut Ki Hadjar dengan tiga predikat sekaligus; yaitu Tokoh Politik, Tokoh Kebudayaan dan Tokoh Pendidikan.      Ketika Ki Hadjar wafat maka tanggal kelahirannya, 2 Mei, dija-dikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang senantiasa kita peringati pada setiap tahunnya. Banyak momentum pendidikan nasional yang lahirnya ditepatkan pada tanggal yang "baik" tersebut; salah satunya adalah momentum lahirnya Undang-Undang (UU) No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi hari ini, undang-undang pendidik-an kita sudah genap sepuluh tahun atau satu dasa warsa.      Problematika kita sekarang adalah; apakah undang-undang pendidikan kita telah berhasil menghantarkan prestasi yang gemilang dalam pelaksanaan pendidikan nasional itu sendiri, serta apakah undang-undang pendidikan kita yang sudah berusia sepuluh tahun itu masih relevan dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan di negara kita. Ataukah, undang-undang pendidikan kita sudah mulai tertinggal oleh lajunya kemajuan jaman.]]>
<![CDATA[ISU AKTUAL PENDIDIKAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.842 KB)
<![CDATA[Perguruan tinggi sebagai manifestasi dari lembaga pendidikan tinggi di manapun tak pernah lepas dari isu; demikian halnya dengan perguruan tinggi di Indonesia. Di kalangan masyarakat (kampus) kita akhir-akhir ini sedang berkembang berbagai isu aktual tentang pendidikan tinggi, terutama yang menyangkut perguruan tinggi (PTN dan PTS), sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No:30/1990 tentang pendidikan tinggi.
Secara material PP No:30/1990 tersebut memang me-miliki berbagai kelebihan, akan tetapi ada dua kelebihan yang paling mendasar; masing-masing adalah tercerminnya kesungguhan pemerintah untuk mengembangkan dan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta dihapuskannya garis dikhotomi antara PTN dengan PTS.
Makna dihapuskannya garis dikhotomi antara PTN de ngan PTS ialah mendekatkan realisasi dari cita-cita pola tunggal PTN-PTS yang pernah dicetuskan sejak tahun 70-an di samping secara otomatis membawa konsekuensi diberlaku samakannya berbagai ketentuan pada PTN dan PTS; misalnya saja dalam hal penyusunan kurikulum, penilaian hasil be-lajar, kebebasan akademik, otonomi keilmuan, sampai pada masalah akreditasi perguruan tinggi.]]>
