Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Jurnal Taman Vokasi COMPTON: Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Media Manajemen Pendidikan SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme
Ki Supriyoko
Unknown Affiliation
Automotive Engineering Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Physics Other

Published : 1291 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1,291 Documents
Search

 55   56   57   58   59 
MENIADAKAN JABATAN REKTOR PTN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.938 KB)

Abstract

       Dalam pertemuan dengar pendapat antara beberapa pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) dengan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini muncul pendapat yang sungguh mengejutkan; yaitu pendapat mengenai perlu ditiadakannya jabatan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN).          Pendapat yang berbau kontroversial tersebut dikemukaan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III  (untuk DKI Jakarta dan sekitarnya), Sambas Wirakusumah. Dalam forum itu Pak Sambas menyatakan bahwa keberadaan rektor PTN di Indonesia saat ini sudah saatnya ditiadakan karena dalam  banyak hal langkah dan operasinya lebih banyak diatur o-leh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) maupun Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).         Lebih lanjut beliau bahkan menyatakan bahwa rektor PTN sekarang ini  lebih banyak berperan sebagai provost atau polisi karena gerak serta langkahnya kurang mandiri karena banyak diatur oleh Mendikbud maupun Dirjen Dikti; dengan  demikian rektor tinggal mengoperasikan sekaligus mengamankannya.
HARAPAN UNTUK MENTERI PENDIDIKAN KITA YANG BARU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.707 KB)

Abstract

       Ganti menteri ganti beleid! Inilah pomeo klasik yang sampai sekarang belum dapat dienyahkan dari pikiran kita. Pomeo yang bernada sinisme itu mengandung konotasi adanya rasa keengganan masyarakat mengenai bergantinya kebijakan pendidikan  manakala terjadi  pergantian orang nomer satu di lingkungan departemen pendidikan.          Memang, pomeo tersebut selama ini nampaknya hanya berlaku bagi departemen pendidikan;  tidak berlaku untuk departemen yang lain. Lepas dari tepat atau tidaknya po-meo tersebut di atas sebenarnya ada hal-hal yang positif di balik pomeo itu;  yaitu adanya kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan kita. Seandainya saja masyara-kat bersikap masa bodoh terhadap dunia pendidikan sudah dapat dipastikan bahwa pomeo yang bernada sinisme terse-but pasti tak bakal muncul di permukaan.          Kita memang cukup beruntung dengan kepedulian ma-syarakat tersebut di atas;  meskipun bagi pimpinan teras lembaga dan departemen pendidikan hal itu sering membuat "risih" serta hati-hati. Mengapa demikian? Karena hampir semua kebijakan yang diambil seolah-olah langsung dieva-lusi oleh masyarakat kita;  akibatnya sedikit saja kebi-jakan tersebut berkesan aneh atau surprise maka hebohlah masyarakat kita karenanya.
DARI RUUPN SAMPAI PERKELAHIAN PELAJAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.953 KB)

Abstract

       Sebagimana yang selalau terjadi jpada tahun-tahun sebelumnya maka perjalanan pendidikan di Indonesia untuk Tahun 1988 ini diwarnai oleh berbagai macam peristiwa dan kebijakan; baik kebijakan yang langsung bisa diterima dengan "mulus" oleh masyarakat maupun kebijakan yang masih mengandung respon, diskusi, adu argumentasi sempai semacam "polemik".       Meskipun demikian tidak berlebihan  kalau  tahun 1988 me-nyimpan peristiwa-peristiwa dan kebijakan-kebijakan pendidikan yang bersifat spesifik; karena peristiwa dan kebijakan tersebut hampir tidak pernah termanifestasikan pada tahun-tahun sebelum-nya.       Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional yang tidak putus-putusnya untuk sepanjang tahun, dan yang telah melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat, kiranya merupakan moment yang amat spesifik dan sangat mengesankan. Kenapa ...? Karena hal tersebut secara langsung telah mencerminkan tumbuh suburnya iklim demokrasi di negara kita, khususnya dalam hal pembahasan masalah-masalah pendidikan.       Peristiwa lainnya yang tidak kalah spesifik ialah runtuhnya keperkasaan dinasti lembaga pendidikan guru; terutama untuk jenjang sekolah menengah keguruan. Berbagai SPG (dan sekolah sejenis lainnya) terkena kebijakan untuk segera beralih fungsi menjadi sekolah umum, sedangkan yang lainnya tidak diperkenankan lagi menerima calon siswa baru.
KERANCUAN PEMAKAIAN INDEKS PRESTASI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.363 KB)

Abstract

       Konsepsi Indeks Prestasi (IP) sebagai tolok ukur keberhasilan akademik mahasiswa serta lulusan perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, kiranya tidak pernah dipersoalkan. Mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi yang ber-IP tinggi menandakan bahwa kualitas akademik mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi tersebut adalah tinggi, demikian pula yang sebaliknya.          Keadaan tersebut cukup wajar oleh karena konsepsi tersebut memang sejalan dengan sistem belajar mengajar yang dikembangkan oleh  perguruan tinggi di negara kita. Meskipun demikian relevansi IP di dalam sistem aplikasi atau penerapan dan pemakaiannya sudah saatnya didiskusi-kan, atau bahkan perlu segera ditinjau lagi. Akhir-akhir ini  memang banyak kasus pengaplikasian IP yang relevan-sitasnya perlu dipertimbangkan kembali.  Sebagai contoh;  untuk  menerima kandidat peserta mahasiswa pasca sarjana (S2/S3) dipakai IP sebagai alat saring pertama; bagi pa-ra kandidat yang IP-nya memenuhi syarat,  misalnya 2,50 atau 2,75 (catatan: IP bergerak dari 0,00 s/d 4,00), bo-leh jalan terus;  tetapi bagi yang IP-nya tidak memenuhi persyaratan harus "mundur" teratur.          Pemakaian IP seperti tersebut di atas juga diper-gunakan bagi berbagai kepentingan akademik yang lainnya; misalnya saja dalam menyeleksi kandidat tenaga edukatif/ dosen di perguruan tinggi, menyeleksi kandidat mahasiswa penerima beasiswa,  menyeleksi kandidat mahasiswa yang akan dikirim ke luar negeri melalui  "students exchange programme" dengan berbagai universitas, demikian juga de ngan moment-moment akademik yang lainnya.
KELUARGA SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.693 KB)

Abstract

       Pemerintah dan masyarakat boleh saja membangun gedung-gedung sekolah yang megah,  boleh saja mengisinya dengan peralatan yang serba sophisticated, boleh saja membuat sistem pendidikan yang serba canggih; akan tetapi tidak boleh melupakan bahwa pusat pendidikan yang paling utama bagi sang anak adalah keluarga. Oleh karena demikian pentingnya pendidikan keluarga bagi sang anak maka seharusnya pendidikan keluarga dapat dilaksanakan seefektif mungkin.       Konsep keluarga sebagai pusat pendidikan yang pernah "disodorkan" oleh tokoh pendidikan nasional kita, Ki Hadjar Dewantara,  terlahir 101 tahun yang silam, telah diakui oleh para pakar pendidikan kita; bahkan oleh para pakar pendidikan dari berbagai manca negara.       Interaksi antar personal di dalam sebuah keluarga memang bersifat spesifik:  bersifat emosional (dalam konotasi positif),  akrab, tidak formal, tidak birokratis, namun penuh harapan. Situasi yang demikian telah memikat sekaligus mengikat sang anak untuk mengembangkan potensi dan kepribadiannya.
PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DASAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.596 KB)

Abstract

       Baru-baru ini saya diminta memberikan presentasi di hadapan 100-an para pengelola sekolah swasta pada sebuah forum ilmiah di Yogyakarta; adapun salah satu topik yang diminta ialah tentang pendidikan dasar. Berdasarkan informasi dari panitya, mereka sengaja memilih pendidikan dasar oleh karena di "sektor" yang biasanya dianggap enteng oleh banyak orang ini ternyata menyimpan segunung kompleksitas problematika yang tidak gampang mencarikan solusinya; di samping hampir seluruh peserta forum ini secara langsung mengelola pendidikan dasar.          Bahwa pendidikan dasar menyimpan berbagai komplek sitas problematika tentu kita akan sependapat; dan dalam kenyataannya problematika pendidikan dasar tidak lebih ringan dibandingkan problematika pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.          Problematika pendidikan dasar rasanya makin mena-rik dan makin kompleks saja manakala sementara kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan Sekolah Dasar yang meru-pakan bagian dari pendidikan dasar oleh sementara pakar masih "disangsikan"  (baca: dianalisis) efektivitasnya. Ambil contoh kebijakan mengenai "pengelolaan"  SD negeri yang secara langsung melibatkan dua departemen sekaligus; masing-masing ialah Departemen Pendidikan dan kebudayaan (Depdikbud) dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang dalam operasionalnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).  Di luar sisi-sisi positif yang ada, kebijakan pengelolaan sekolah  oleh lebih dari satu departemen ini (sistem multidepartementasi) banyak yang menilai sebagai kurang efektif. Ibarat satu kapal dua nakhoda.
TAYANGAN KUIS DAN FILM KERAS DI TV Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.724 KB)

Abstract

       Tayangan kuis di televisi akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Acara yang sangat digemari masyarakat ini mulai mendapat kritik; konon acara-acara kuis memang menarik dan digemari akan tetapi dapat merangsang masyarakat untuk menempuh jalan pintas dalam meraih keuntungan. Sorotan tajam ini bermula dari pernyataan Menteri Penerangan Harmoko bahwa penyelenggara undian termasuk kuis di televisi yang tidak meminta ijin ke Departemen Sosial (Depsos) dapat dikenai ancaman kurungan ataupun denda.          Bila kita perhatikan makin hari memang makin banyak tayangan kuis di televisi, baik televisi pemerintah (TVRI) maupun swasta (non-TVRI). Untuk sekedar ilustrasi ada bermacam-macam kuis yang dapat disebut namanya;  Berpacu Dalam Melodi, Aksara Bermakna, Kuis Siapa Dia, Lacak Dunia (TVRI),  Benyamin Show, Kuis Dangdut, Pesona Ramadhan (TPI),  Tak Tik Boom,  Kuis Berseri Mengukir Prestasi, Kuis Apa Ini Apa Itu, Kuis Si Doel Anak Sekolahan, Hip Hip Ceria (RCTI),  Kuis Aku dan Kau, Bulan Madu, Saling Silang (SCTV), Intermezzo, Gossip Show (AN-Teve),  serta Rezeki Rama-dhan (Indosiar).          Dari ilustrasi tersebut nampak jelas bahwa acara kuis saat ini memang sedang "naik daun";  sangat disukai dan dalam upaya meraih pemirsa memang termasuk program yang sangat layak untuk disiarkan (broadcastable). Dengan demikian menjadi sangat wajar kalau setiap stasiun televisi ingin berlomba untuk menayangkan beraneka macam acara kuis.  Secara strategis hal ini merupakan bagian untuk meningkatkan daya saing yang memang sangat diperlukan.
BANYAK CALON GURU MENGANGGUR :KEMANA LAGI HARUS DISALURKAN? Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.878 KB)

Abstract

       Ada informasi yang sangat menarik, meskipun bukan "surprise". Dewasa ini terdapat sekitar 70.000 (baca: tujuh puluh ribu) calon guru di Jawa yang masih menganggur. Mereka terkatung-katung menunggu dibukanya lowongan kerja. Demikian angka yang dikemukakan oleh Mendikbud Fuad Hassan pada pembukaan rapat kerja Rektor IKIP dan Dekan FKIP tentang pengembangan pendi-dikan kependudukan dan lingkungan hidup baru-baru ini.       Dari sekitar 70.000 calon guru yang menganggur tersebut dapat diidentifikasi distribusinya sbb: 32.000 orang terdapat di Jawa Timur, 20.000 di Jawa Tengah, dan 18.000 orang di Jawa Barat.  Para "penganggur" tersebut umumnya berijazah SPG (Sekolah Pendidikan Guru), SGO (Sekolah Guru Olahraga),  PGA ( Pedidikan Guru Agama), para lulusan Diploma Kependidikan dan S1 Kependidikan.       Apakah jumlah tersebut sudah pasti?  Belum, namun kalau "dipastikan" konon jumlahnya justru akan membengkak; alias lebih banyak dari angka 70.000 ini.       Menurut Mendikbud,  keadaan tersebut sesungguhnya tidak perlu terjadi,  andaikata saja lembaga pendidikan tenaga kependi-dikan yang banyak dibutuhkan belakangan ini mampu memperhitungkan kenyataan kesempatan kerja yang ada, tidak asal menghasilkan lulusan.
UI MENUJU “BENCHMARK” ASIA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.747 KB)

Abstract

       Belum lama ini Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, meminta pimpinan Universitas Indonesia (UI) agar dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikannya sehingga dapat dijadikan universitas berkelas dunia (world calss university) yang menjadi “benchmark” atau rujukan di antara negara-negara kawasan Asia. Lebih lanjut wapres menyatakan agar UI tidak main-main dengan kualitas serta tidak mudah meluluskan mahasiswanya. UI agar supaya menjaga kualitas dan dapat membuat standar mutu bersama dengan universitas di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan sebagainya.          Hal tersebut disampaikan Pak Kalla ketika menerima delegasi UI yang terdiri dari para pimpinan lembaga pendidikan tinggi kebanggaan Indonesia di Istana Wakil Presiden.        Pesan Pak Kalla tersebut kiranya sejalan dengan tekad UI sebagaimana yang pernah dinyatakan Rektor Gumilar Rusliwa Somantri pada waktu sebelumnya. Setelah dilantik menjadi nakhoda UI, Pak Gumilar menya-takan akan membawa UI sebagai universitas berkelas dunia yang sanggup bersaing dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun di manca negara sekarang ini
POSISI BADAN PENYELENGGARA PTS Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.138 KB)

Abstract

       Setelah berhasil mengkomunikasi berbagai ide kreatifnya maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro kembali membuat surprise masyarakat dengan konsep keputusannya mengenai pengaturan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS). Konsep keputusannya konon sudah ada dan sekarang sedang dilakukan penggodogan lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang optimal.          Konon munculnya berbagai kekisruhan di kampus yang banyak merugikan mahasiswa salah satu penyebabnya adalah ketidak-beresan pada badan penyelenggara PTS;  oleh karena itu kalau badan ini dapat dibenahi maka terjadinya kekisruhan di kampus dapat diminimalisasi. Kalau kekisruhan di kampus dapat diminimalisasi maka orang tua bisa menyekolahkan anaknya dengan tenang,  di sisi yang lain mahasiswa pun dapat belajar dengan tenteram sehingga dapat mencapai prestasi akademik yang memuaskan. Begitulah kira-kira obsesi Pak Wardiman berkaitan dengan konsep keputusannya tentang BP-PTS.          Apakah lahirnya keputusan menteri nantinya bisa meminimalisasi masalah atau justru akan memaksimalisasi problema?  Inilah hal yang masih harus didiskusikan;  pasalnya banyak kalangan menilai bahwa kalau seorang menteri, Mendikbud sekalipun, sampai mengatur rumah tangga yayasan swasta itu menunjukkan adanya campur tangan yang terlalu jauh dari pemerintah terhadap swasta. Hal yang demikian ini di samping dinilai sebagai kurang etis juga merupakan anti-tesis terhadap fenomena perkembangan masyarakat.
Co-Authors Agustinus Mardiyono Christina Nur Ida Wahyuningsih Devy Estu Anna Putri Farida Rahmawati FX Sudarsono I Nyoman Santiawan Ita Faramita Sari Jumariah Jumariah Lambertus Pramudya Wardhana Maria Ernawati Milla Tana Mufrod Teguh Mulyo Muhamad Romdoni Mulyo, Mufrod Teguh Ngatiman Ngatiman Ngatiman Ngatiman, Ngatiman Nuryani Nuryani Purbonuswanto, Welius Purwanti Purwanti Purwanto Purwanto R. Anang Mustofa Ronaldi Ronaldi Saffri Saffri Samsi Haryanto Samsi Haryanto Sidik Wardoyo Siti Toyibatun Khasanah Siti Zumrotul Arifah Sugeng Haryanto Sumarjana Sumarjana Sumarsih Sumarsih Sumini Notodiharjo Supriyatno Supriyatno Tati Hartati Wagiman Wagiman Waruwu, Lestari Wiji Wati Yuli Prihatni