Articles
<![CDATA[SIARAN RADIO PENDIDIKAN SEBAGAI ALTERNATIF ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.626 KB)
<![CDATA[      Kualitas pendidikan dasar di negara kita kali ini kiranya tengah mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah; hal ini dapat dicermati dengan adanya berbagai upaya dari pemerintah, baik melalui Depdikbud maupun departemen yang lain, untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di negara kita.      Diberikannya kesempatan kepada guru-guru Sekolah Dasar, SD, untuk menduduki pangkat dan jabatan yang sepadan dengan guru-guru sekolah menengah (baca:SK Menpan No:26/Menpan/1989) dan dibukanya Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada berbagai perguruan tinggi adalah tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar.      Logikanya: apabila pangkat dan jabatan para guru SD dimungkinkan dapat setara atau bahkan lebih tinggi dari guru menengah maka secara psikologis akan memberikan motivasi tersendiri dalam menunaikan tugas-tugasnya. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi mutu pengajaran dan pendidikan pada sekolahnya masing-masing. Sementara itu peningkatan pendidikan formal minimal sampai jenjang Diploma Dua (D2) sudah barang tentu juga akan meningkatkan kualitas dan profesionalitas para guru SD.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERGURUAN TINGGI NEGERI MENAIKKAN SPP ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.734 KB)
<![CDATA[       Otonomi keuangan pada perguruan tinggi yang telah dibuka krannya oleh PP No:30/1990 nampaknya benar-benar dimanfaatkan oleh para pengelola perguruan tinggi, baik PTS maupun PTN. Bagi PTS pemanfaatan otonomi keuangan di lembaganya memang bukan merupakan hal yang baru; tetapi bagi PTN hal tersebut memang merupakan sesuatu yang semakin hari akan semakin dibiasakan. Itulah sebabnya maka ketika PP No:30/1990 diturunkan dan kran otonomi keuangan dibuka maka segera saja kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan semaksimal mungkin.        Betapa tidak, apabila tahun lalu atau bersamaan dengan dimulainya tahun akademik 1991/1992 beberapa PTN sudah menaikkan "tarif"nya maka tahun ini atau bersamaan dengan dimulainya tahun akademik 1992/1993 nanti bebera-pa PTN akan menaikkan lagi pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)-nya.        Meskipun belum diumumkan secara resmi akan tetapi berita mengenai akan dinaikkannya pungutan SPP pada Uni-versitas Indonesia (UI) Jakarta serta Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mulai tahun akademik 1992/1993 nan ti sudah memasyarakat. Beberapa PTN yang lainnya secara diam-diam konon juga tengah menggodog konsep kenaikan SPP yang baru akan diumumkan pada saat yang tepat nanti. ]]>
<![CDATA[KEBANGKITAN NASIONAL KEDUA TUNTUT TINGKATKAN SDM ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.474 KB)
<![CDATA[       Suka tidak suka atau setuju tidak setuju, sekarang ini kita tengah berada dalam era kebangkitan nasional kedua. Memang benar adanya bahwa ungkapan atau istilah kebangkitan nasional kedua itu sendiri merupakan ungkapan politis, namun bukan berarti tanpa makna sama sekali. Pemakaian ungkapan kebangkitan nasional kedua bersamaan dengan dimasukinya pintu gerbang Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua dimaksudkan untuk lebih menggairahkan semangat pem-bangunan bangsa Indonesia menuju terwujudnya bangsa yang besar, sejahtera dan berwibawa agar dapat sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu maju.        Dalam amanatnya enam tahun yang lalu, tepatnya 20 Mei 1989, Presiden Soeharto sudah menegaskan mengenai apa yang hendak kita dicapai di dalam mengarungi era kebangkitan nasional kedua. Beliau dengan jelas menegaskan bahwa kalau kebangkitan nasional pertama tahun 1908 bertujuan mendirikan negara kebangsaan yang didasarkan atas persatuan dan kesatuan maka tujuan kebangkitan nasional kedua nantinya (waktu itu) ialah menempatkan negara dan bangsa Indonesia sejajar dengan negara dan bangsa lain yang sudah lebih maju.        Mengenai asas kesejajaran tersebut secara eksplisit dituangkan di dalam formulasi GBHN 1993 sbb: "Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua merupakan masa-masa kebangkitan nasional kedua bagi bangsa Indonesia yang selalu tumbuh dan berkembang dengan makin mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta semakin menggeloranya semangat kebangsaan untuk membangun bangsa Indo-nesia dalam upaya mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju".]]>
<![CDATA[UU GURU: ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.517 KB)
<![CDATA[      Banyak orang kecewa ketika pemerintah âgagalâ memberlakukan UU Guru pada tanggal 25 November 2005 lalu bertepatan dengan Hari Guru yang oleh anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diperingati secara meriah dan antusias. Meriah karena peringatan Hari Guru tersebut melibatkan puluhan ribu guru; dan juga antusias karena sebagian guru berharap segera disahkannya RUU Guru menjadi UU untuk mendongkrak kesejahteraannya.        Lucu memang, banyak guru yang belum pernah sekali pun membaca RUU Guru, apalagi naskah versi agak terakhir yang menimbulkan banyak polemik, tetapi dengan penuh antusias mengharapkan RUU Guru dapat segera disahkan menjadi UU. Mereka beranggapan, nantinya UU Guru secara otomatis mampu memberikan reward berupa kesejahteraan yang dimimpikan.        Bertempat di kantor PGRI Pusat Jakarta, dan di hadapan banyak tokoh pendidik seperti Muh. Surya, Winarno Surakhmad, H.A.R. Tilaar, dsb., saya pernah menyatakan bahwa UU Guru yang menjamin kesejahteraan guru baik-baik saja diupayakan; namun seandainya pengesahannya tertunda para guru tidak perlu khawatir akan kesejahteraannya kalau pemerintah mematuhi UU Sisdiknas yang dibuatnya sendiri. Kenapa? Karena masalah kesejahteraan pendidik sudah ada dalam UU Sisdiknas; hanya pemerintah saja yang kurang konsisten untuk mematuhinya. ]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA RATIO DOSEN - MAHASISWA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.916 KB)
<![CDATA[      Saat ini ratio dosen-mahasiswa untuk bidang studi noneksakta adalah sangat buruk. Keadaan ini justru terjadi pada kebanyakan perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia. Ratio dosen-mahasiswa saat ini untuk bidang studi noneksakta berada pada angka 1:25; artinya rata-rata setiap satu dosen secara langsung harus menangani 25 mahasiswa. Suatu keadaan yang masih sangat jauh dari ideal.      Keadaan tersebut di atas dikemukakan oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud, Prof. Dr. Sukadji Ranoewihardjo baru-baru ini.      Dikomunikasikan lebih lanjut bahwa menurut aturan yang pernah ditetapkan pemerintah tahun 1968 disebutkan bahwa ratio dosen-mahasiswa untuk fakultas eksakta ialah sebesar 1:10; sedangkan untuk fakultas noneksakta sebesar 1:15. Artinya secara ideal seorang dosen eksakta cukup menangani 10 mahasiswa saja; sementara itu seorang dosen noneksakta cukup menangani 15 mahasiswa saja.      Bila ratio dosen-mahasiswa pada bidang studi noneksakta adalah "sangat buruk"; apakah ini berarti bahwa pada bidang studi eksakta sudah baik ....?]]>
<![CDATA[MENGGALI TEORI ONDERWIJS ORDONNANTIE ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.501 KB)
<![CDATA[      Sejarah Tamansiswa tak dapat dilepaskan dari Ki Hadjar Dewantara yang bernama kecil R.M. Soewardi Soerjaningrat. Ketika belajar di STOVIA Jakarta (1905), ia bergaul dengan teman-teman yang menjadi tokoh pergerakan nasional Indonesia, dan secara langsung memperoleh pengalaman berorganisasi secara modern.        Ki Hadjar adalah pengurus Boedi Oetomo (1908) seksi propaganda; dan juga membantu gerakan Sarekat Islam (1911). Pada tahun 1912 bersama Tjipto Mangoenkoesoema dan Dauwes Dekker, Ki Hadjar mendirikan Indische Partij (IP). Tahun 1913 membentuk Komite Bumi Poetera; dan sepulang dari tanah pembuangan di Belanda ia pun segera membentuk dan memimpin Nationaal Indische Partij (NIP) sebagai sekretaris jenderalnya.        Pada tahun 1922, tepatnya tanggal 3 Juli 1922, Ki Hadjar mengubah media perjuangan dari politik ke jalur pendidikan. Itulah sebabnya pada tanggal tersebut ia mendirikan dan memimpin Nationaal Instituut Onderwijs Tamansiswa (Perguruan Nasional Tamansiswa) yang sangat terkenal dengan wawasan kebangsaannya. ]]>
<![CDATA[DILEMA TUTORIAL UNIVERSITAS TERBUKA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.244 KB)
<![CDATA[      Akhir-akhir ini sangat sering kita temui keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh para mahasiswa Universitas Terbuka, baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis lewat media massa (koran, majalah, buletin dsb).       Koran biasanya merupakan sasaran yang paling empuk untuk menampung dan mengekspresikan keluhan, sesuai dengan sifatnya yang sangat komunikatif dewasa ini.      Inti keluhan tersebut biasanya berkisar pada kesulitan dalam mendalami materi kuliah secara mandiri. Terbatasnya komunikasi antara mahasiswa dengan pembimbing, dan langkanya interaksi antar mahasiswa sejurusan sebagai teman belajar juga lawan diskusi, terbatasnya referensi yang dimiliki dan sejenisnya adalah merupakan anak masalah yang berkembang dari keluhan tersebut.      Keluhan yang seringkali menyita beberapa kolom surat khabar tersebut rupanya mendapat sambutan hangat dari para pengelola Universitas Terbuka.]]>
<![CDATA[JEPANG LEBIH PINTAR DARI AMERIKA ?! ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.199 KB)
<![CDATA[      Baru-baru ini Amarika Serikat (AS) "geger", banyak di antara anggota masyarakatnya yang seperti kebakaran jenggot. Pasalnya dimulai dari sebuah "kesembronoan" yang dibuat oleh Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone, yang mengatakan bahwa keanekaragaman bangsa AS telah menyebabkan aikyu rata-rata bangsa AS lebih rendah dari bangsa Jepang.      Banyak koran mengutip bagian pidato selama 30 menit di hadapan anggota Partai Demokrat Liberal yang kini sedang berkuasa di Jepang, Nakasone mengatakan, "Jepang telah menjadi masyarakat yang berpendidikan tinggi dan intelegen. Amerika kalah jauh dalam hal ini bila ditarik ukuran rata-rata. Di Amerika tingkat intelegensi jauh lebih rendah dari Jepang karena di sana terlalu banyak orang kulit hitam, Puerto Rico, serta Meksiko". Yang dimaksud Amerika adalah AS.      Karena potongan pidato Nakasone tersebut dipublikasikan secara meluas di Amerika maka di negara Paman Sam tersebut terjadi semacam kemarahan rasial yang meng-hebat sehingga menjurus pada krisis diplomatik antar ne-gara.      Rakyat AS banyak yang marah mendengar ucapan Nakasone tersebut dan mereka menuntut agar Perdana Menteri Jepang tersebut menarik kembali ucapannya dan kemudian meminta maaf secara terbuka kepada rakyat AS. Sementara lainnya ada yang mengancam agar AS mengadakan "pemboi-kotan ekonomi" terhadap Jepang andaikata Nakasone enggan minta maaf kepada rakyat AS.]]>
<![CDATA[KOMITMEN PENDIDIKAN TAMANSISWA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.608 KB)
<![CDATA[      Pada suatu waktu terjadilah peristiwa sejarah yang tercatat dalam dinamika historia di era prakemerdekaan.Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan politik yang menjengkelkan, yaitu (1) seluruh sekolah swasta yang tidak dibeayai oleh pemerintah harus minta izin, (2) guru-guru yang mengajar di sekolah swasta juga harus mendapat izin dari pemerintah terlebih dulu, dan (3) materi pelajaran yang akan disampaikan pada siswa sekolah swasta tak boleh melanggar peraturan negeri dan harus sesuai dengan sekolah pemerintah.      Peristiwa yang terjadi tahun 1932 tersebut lazim disebut dengan Onderwijs Ordonnantie (OO). Adapun yang dimaksud dengan sekolah negeri/pemerintah ialah sekolah yang diselenggarakan oleh peme-rintah kolonial, dan sekolah swasta adalah sekolah yang (kebanyakan) diselenggarakan oleh putra-putra Indonesia.      Kebijakan politik OO diatas jelas merugikan sekolah swasta yang notabene merugikan bangsa Indonesia. Pasalnya eksistensi sekolah swasta (bumi putera) waktu itu merupakan bagian dari strategi perju-angan untuk melawan penjajah melalui jalur pendidikan. Bayangkan, bila keberadaan sekolah dan guru-gurunya harus menunggu ijin resmi pemerintah kolonial; dan apalagi materi pelajarannya pun harus direkomendasi oleh pemerintah kolonial pula maka proses penanaman jiwa merdeka dan jiwa kebangsaan tentu akan berhenti. Artinya,tujuan perjuangan bangsa akan makin sulit direalisasi.      Menghadapi situasi tidak sehat itu Ki Hadjar Dewantara (KHD) mengadakan perlawanan secara terbuka. Untuk melawan OO tersebut KHD dan keluarga besar Tamansiswa melakukan gerakan diam (lijdelijk verzet). Saat itu gerakan diam merupakan kulminasi dan akumu-lasi dari ketidaksenangan terhadap kebijakan tertentu.]]>
<![CDATA[MEMPROMOSIKAN SEKOLAH JURNALISTIK ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.937 KB)
<![CDATA[ Â Â Â Â Â Kalangan wartawan terutama anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) boleh berbangga hati karena keinginan lama untuk mendirikan seko-lah jurnalis, Sekolah Jurnalis Indonesia (SJI), pada akhirnya kesampaian juga. Bersamaan dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Palembang tanggal 9 Februari 2010 yang lalu resmilah berdirinya SJI. Â Â Â Â Â Â Â Kebanggaan itu bisa berlipat ganda karena sang pemberi kuliah perdana adalah orang nomor satu di Indonesia saat ini, yaitu Presiden SBY. Jarang atau hampir tidak pernah pendirian suatu lembaga pendidikan dapat dilan-jutkan dengan kuliah perdana oleh presiden RI. Â Â Â Â Â Â Â Apalagi, belum lama ini pun Presiden SBY memberikan kuliah umum (bukan perdana) di Harvard University. Semua orang tahu; Harvard Univer-sity bukan saja merupakan universitas berkelas dunia (world class univer-sity) akan tetapi sekaligus merupakan perguruan tinggi terbaik dunia (the best university) saat ini. Artinya, dalam hal memberikan kuliah, Presiden SBY bukanlah orang sembarangan. ]]>
