Articles
<![CDATA[MELAWAN LIBERALISASI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.332 KB)
<![CDATA[ Sahabat saya mantan rektor IAIN Walisongo Semarang, juga mantan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama (Depag) RI, Qodri Azizy, pernah menulis buku berjudul ?Melawan Globalisasi? (2003). Bagi yang hanya membaca judul tanpa membaca isinya, pasti akan berkomentar, ?globalisasi koq dilawan?. Bagi yang membaca judul dan isinya pasti tidak berkomentar seperti itu karena Pak Qodri sama sekali tidak melawan globalisasi dalam arti sebenarnya; tetapi justru membagi resep bagaimana ?menikmati? globalisasi tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Judul tulisan ini pun demikian halnya, ?Melawan Liberalisasi Pendidik-an?. Bagi yang hanya membaca judulnya pasti akan berkomentar senada, ?Liberalisasi koq dilawan?. Dengan tetap menghargai para ilmuwan, akademisi dan warga kampus lainnya yang melawan liberalisasi dalam pengertian sebenarnya, saya sama sekali tidak demikian; tetapi justru menyodorkan resep bagaimana cara ?menikmati? liberalisasi pendidikan tanpa kehilangan jati diri.]]>
<![CDATA[HERMAPHRODITAS PENGGABUNGAN EBTANAS DENGAN UMPTN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (88.682 KB)
<![CDATA[ Rencana pemerintah, di dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), untuk menggabung dua jenis tes yaitu Eva-luasi Belajar Tahap Akhir secara Nasional (Ebtanas) dengan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) nampaknya makin menjadi isu pendidikan yang banyak dibicarakan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui Pak Indra Jati Sidi selaku Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pernah mem-buat pernyataan mengenai adanya rencana tersebut. Bahkan beliau menyatakan bahwa sekarang sudah ada kesepakatan antara dirinya dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk menggabungkan dua jenis alat evaluasi tersebut. Sementara itu Pak Satrio Sumantri B. selaku Direktur Jenderal Dikti juga pernah menyatakan bahwa gagasan penggabungan tersebut memang cukup konstruktif dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Rencana penggabungan Ebtanas dengan UMPTN itu segera mendapat respon masyarakat; ada yang menyatakan hal itu sangat konstruktif karena secara ekonomis akan membantu orang tua siswa dan calon mahasiswa PTN, namun di sisi lain ada yang menyatakan hal itu sangat destruktif sekaligus mencerminkan para pengambil keputusan di Depdiknas benar-benar tidak menguasai persoalan. Reaksi negatif kabarnya justru datang dari para rektor PTN yang pada dasarnya menolak rencana pemerintah tersebut. Apabila pertimbangannya cuma ekonomi maka bisa saja para peserta UMPTN nantinya dibebaskan dari "pasokan" beaya. Demikianlah respon dari para rektor PTN kita.]]>
<![CDATA[STATUS AKREDITASI, MASIH PERLUKAH ? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.825 KB)
<![CDATA[ Baru-baru ini agenda kegiatan pendidikan di kota Yogya ini tambah acara, para siswa dari salah satu SMA swasta mengadakan aksi 'unjuk perasaan' (ethical term dari istilah demonstrasi/protes yang dikatakan sebagai tidak mendidik). Mereka kumpul-kumpul (eh, bukan kumpul kebo) dan ramai-ramai sambil membawa poster yang 'macam-macam', baik bentuk tulisan maupun isinya untuk menarik perhatian massa. Berhasillah mereka! Beberapa koran daerah dan pusat langsung memberitakan peristiwa ini lengkap dengan beberapa komentar dari pejabat yang berkepentingan. Pasalnya? Konon mereka kecewa karena sekolahnya mendapat 'status terdaftar' setelah diakreditasi oleh team dari Depdikbud tentunya. Sekolah yang telah dibina selama hampir 40 tahun, lulusannya banyak yang diterima diperguruan tinggi negeri serta proses belajar mengajaryang berjalan dengan baik dan lancar (menurut mereka) tentu tidak sepantasnya mendapat 'status terdaftar' sebagai jenjang kualifikasi formal yang terendah dalam proses akreditasi. Inilah yang menyebabkan mereka tidak puas. Peristiwa ini sebenarnya tidak saja cukup 'mengganjal' bagi jamhur-jamhur pendidikan dikota pelajar ini, melainkan bila kita jeli dapat dipandang sebagai adanya distegralitas (ketidak-terpaduan) konsep-konsep yang menjadi pola kebijaksanaan pemerintah, dalam hal ini Depdikbud.]]>
<![CDATA[PLUS MINUS UNAS ULANGAN ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (86.254 KB)
<![CDATA[ Ada kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang sekarang sedang menyita perhatian masyarakat luas utamanya masyarakat pendidikan; yaitu tentang pengajuan pelaksanaan Ujian Nasional (Unas). Unas SMA, MA, SMALB, dan SMK yang tahun ajaran 2008/2009 lalu dilaksanakan Bulan April maka pada tahun ajaran 2009/2010 sekarang akan dilaksanakan pada Bulan Maret, tepatnya minggu ketiga Maret 2010. Pada sisi yang lain Unas SMP, MTs dan SMPLB yang tahun ajaran 2008/2009 lalu dilaksanakan Bulan April maka pada tahun ajaran 2009/2010 sekarang ini akan dilaksanakan pada Bulan Maret, atau tepatnya minggu keempat Maret 2010. Alasan diajukannya pelaksanaan Unas tersebut adalah akan dilakukan-nya Unas Ulangan. Unas Ulangan ini diperuntukkan bagi siswa yang gagal dalam Unas Utama. Diajukannya pelaksanaan Unas tersebut banyak menunai protes dengan berbagai alasan; ada yang merasa tak siap, program sekolahnya terganggu, pengumumannya mendadak, dsb, bahkan ada yang menyalahkan pimpinan departemen yang suka membuat keputusan mengejutkan. Namun protes itu sedikit mereda ketika dilihat argumentasinya akan dilakukan Unas Ulangan untuk menolong siswa yang gagal Unas Utama. Senyatanya Unas Ulangan itu sendiri memang memiliki nilai plus dan minus didalamnya.]]>
<![CDATA[BAGAIMANA MENGADILI PELAJAR YANG BERKELAHI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.921 KB)
<![CDATA[Jakarta "heboh"; puluhan bahkan ratusan pelajar terlibat secara langsung dalam suatu perkelahian massal. Mereka "beringas", sampai polisi yang akan menetralisasi suasana ikut menerima lemparan batu atas keberingasannya itu. Kaca-kaca jendela sekolah pecah, dan mobil polisi pun kabarnya tak luput dari sasaran perusakan. Peristiwa tak berbudaya ini pun ternyata cepat merembet di berbagai kota; Semarang, Gresik, Surabaya, dan entah di mana lagi. Benar-benar memprihatinkan! Itulah ilustrasi global tentang sudah kelewat-ba-tasnya kenakalan remaja, tepatnya kenakalan siswa. Lebih memprihatinkan lagi justru ada sementara pelajar yang bangga dapat ikut berkelahi, meskipun atas ulahnya ter-sebut banyak pihak lain yang dirugikan. Atas kenyataan tersebut wajarlah apabila kemudian Presiden Soeharto sempat menyatakan keprihatinannya; ba-gaimana mungkin para pelajar kandidat pemimpin bangsa di masa depan justru bangga melibatkan diri dalam peristiwa yang tak berbudaya. Dan, wajar pulalah apabila Mendikbud Fuad Hassan kemudian mengemukakan ketersetujuannya untuk membawa pelajar yang sering berkelahi ke pengadilan.]]>
<![CDATA[MENIMBANG EFEKTIVITAS SISTEM DIKOTOMI SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN PRIORITAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.256 KB)
<![CDATA[ Sain Simon, seorang ilmuwan yang sering mendapat sebutan sebagai "bapak teknologi" pernah mengatakan bahwa demi kemajuan negara maka negara tersebut harus berani meninggalkan sistem kehidupan masyarakat yang feodal untuk kemudian memasuki babak baru, ialah babak industri. Dalam babak baru ini negara membutuhkan "new man" (menurut istilah Simon), ialah para enginer, builder, planner dan sebagainya. Yang dimaksud "new man" oleh Simon adalah mereka yang bekerja keras berdasarkan perhitungan-perhitungan rasional (ilmu dan teknologi). Bukan orang yang suka meneriakkan slogan-slogan abstrak sebagimana dilakukan oleh kaum peramal, metafisik, sofistik, dan sebagainya. Sementara itu Marshal menandai era baru suatu ne-gara apabila masyarakatnya sudah bersifat "gentlemen". Sedangkan yang dimaksud "gentlemen" disini adalah bila masyarakat tersebut sudah mampu menghargai pendidikan dalam sebuah struktur kerja. Semakin tinggi tingkat pen-didikan seorang pekerja akan semakin tinggi pula posisi mereka dalam struktur pekerjaannya, karena mereka mempu-nyai potensi yang lebih. Bekerja berdasarkan perhitungan-perhitungan ra-sional (dari Simon) dan dihargainya tingkat pendidikan dalam struktur kerja (dari Marshal) rupanya kemudian men jadi ide pengembangan lembaga pendidikan yang berorien-tasikan pada pekerja dan pekerjaannya.]]>
<![CDATA[TPP DAN ETOS DIDIK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.172 KB)
<![CDATA[ Sebagaimana yang telah direncanakan secara matang jauh hari sebelumnya maka hari ini, 2 Mei 1994, Presiden Soeharto mencanangkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WBPD) atau wajib belajar sembilan tahun, sebuah program "besar" pendidikan yang kita yakini secara sis-tematis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Momentum pencanangan WBPD kali ini bagi bangsa Indonesia merupakan pengalaman yang kedua kalinya. Kalau kita ingat kembali sepuluh tahun yang lalu, tepatnya tgl 2 Mei 1984, Presiden Soeharto telah berkenan pula menca-nangkan program Wajib Belajar Sekolah Dasar (WBSD), atau wajib belajar enam tahun. Dalam perjalanan WBSD di akhir tahun yang kesepuluh ini nampaknya banyak keberhasilan yang telah diraih; jumlah anak usia SD (7-12 tahun) yang tidak sekolah dari tahun ke tahun dapat ditekan, di sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-nya paling tidak sampai tamat SD juga makin nyata. Berbeda dengan WBSD yang sasarannya anak usia SD maka WBPD sasarannya ialah anak usia SLTP (13-15 tahun). Jadi esensi WBPD ialah "mewajibkan" (baca: menganjurkan) anak-anak usia SLTP untuk segera "belajar" menuntut ilmu (baca: bersekolah). Adapun konotasi "belajar" dalam hal ini tidaklah terbatas pada pengertian bersekolah secara konvensional, namun boleh juga mengikuti program-program ekuivalensinya; misalnya mengikuti Kejar Paket B, pesan-tren "modern", SMP Terbuka, dan sebagainya.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF PTN BERBENTUK BHMN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.904 KB)
<![CDATA[Belum lama ini UGM Yogyakarta menyelenggarakan seminar dan lokakarya nasional yang bertajuk ?Meninjau Kembali Persepsi dan Praktek Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dalam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia?. Di samping dari kalangan internal UGM Yogyakarta, beberapa utusan dari perguruan tinggi ?luar? juga hadir mengikuti kegiatan seminar dan lokakarya tersebut; seperti UPI Bandung, UI Jakarta, dan sebagainya. Kita tahu, BHMN merupakan bentuk perguruan tinggi yang relatif baru di Indonesia. Sebanyak empat PTN, yaitu UI Jakarta, UGM Yogyakarta, ITB Bandung, dan IPB Bogor, telah menjalankan konsep ini sejak empat tahun lalu. Beberapa PTN lainnya mempersiapkan diri untuk ?menyusul?, dan beberapa PTN lainnya justru menolak konsepnya. Sebagai konsep yang baru, sampai saat ini bentuk BHMN belum dapat diterima penuh oleh masyarakat luas, termasuk oleh kalangan akademisi. Beberapa komponen kampus di mana konsep BHMN diaplikasi juga belum dapat menerima konsep ini. Hal ini wajar; sebagai konsep yang baru biasa-nya memerlukan waktu untuk membuktikan kelebihan dibanding konsep yang telah establis.]]>
<![CDATA[KUALITAS SEKOLAH KEJURUAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.112 KB)
<![CDATA[ Melalui media ini saya pernah menyampaikan sebuah opini mengenai masalah-masalah yang tengah dan akan dihadapi dalam pengembangan pendidikan kejuruan di negara kita (Supriyoko, "Problematika Pendidikan Kejuruan", Bali Post: 9/3/92). Dalam artikel ini saya mencoba membuat pencandraan mengenai perbandingan kualitas sekolah kejuruan di negara kita dengan negara-negara manca, terutama dengan kualitas sekolah kejuruan di negara maju. Berangkat dari peristiwa di Jawa; baru-baru ini Kakanwil Depdikbud Jawa Tengah menyatakan bahwa sekolah kejuruan di Jawa Tengah mutunya tidak kalah dari sekolah kejuruan di Eropa. Hal ini dinyatakan dalam acara serah terima hasil pelaksanaan proyek pada Proyek Peningkatan SLTA Kejuruan dan Teknologi di gedung baru Sekolah Mene-ngah Teknik (SMT) Grafika, Banyumanik, Jawa Tengah. Persoalan yang menggelitik saya adalah mengenai perbandingan mutu sekolah kejuruan itu sendiri. Apabila pernyataan tersebut ditarik dalam skala yang lebih luas, katakanlah skala nasional, maka akan "asyik"-lah membuat pencandraan mengenai perbandingan sekolah kejuruan di In donesia dengan di negara-negara lainnya.]]>
<![CDATA[CHINA PUN PELAJARI KI HADJAR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (83.217 KB)
<![CDATA[Orang Islam tentu mengenal hadist riwayat Ibnu Uda, Uthlubuull ilma walau biishshiin(i); yang artinya tuntutlah ilmu walau ke Negeri China. Makna hadist itu menganjurkan umat Islam untuk belajar menambah ilmu meskipun sampai jauh tempatnya dan bukan pada orang Islam. Mengapa China? Pada jaman Nabi Muhammad SAW, 14 abad silam, Negeri China yang berpenduduk nonmuslim amat terkenal peradabannya; apalagi mereka punya ?nabi? seperti Lao Tse, Kung Fu Tse, dan sebagainya. Hadist yang sarat dengan makna tersebut seringkali hanya ditafsirkan secara harafiah saja, yaitu supaya kita pergi ke China untuk mencari ilmu. Tidak mengapa, karena hal itu sekarang benar-benar terjadi. Baru-baru ini belasan ?pendekar? dari berbagai perguruan tinggi yang ternama di Indonesia seperti Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengunjungi Kota Nanjing, China dalam rangka menjalin kerja sama pendidikan dengan Jiangsu Provincial Department of Education (JPDE), khususnya di bidang bahasa dan keb]]>
