Articles
<![CDATA[MEMAJUKAN MATEMATIKA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN SINAR HARAPAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.441 KB)
<![CDATA[ Belum lama ini bertempat di Hong Kong diselenggarakan pertemuan penting ?The IEA General Assembly Meeting? yang diikuti oleh puluhan negara yang terlibat dalam forum Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Progress In International Reading Literacy Study (PIRLS). Indonesia menjadi salah satu peserta dalam perte-muan tersebut; dan kehadirannya diwakili oleh Burhanuddin Tolla selaku Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Depdiknas. Mengapa Indonesia ikut hadir dalam pertemuan tahunan tersebut? Ya, karena selama ini Indonesia telah terlibat sebagai partisipan TIMSS sejak tahun 1999. TIMSS itu sendiri merupakan studi internasional yang dise-lenggarakan setiap empat tahun dengan tujuan mengetahui perkembangan kemampuan Matematika dan Sains bagi para pelajar di berbagai negara. Selain International Mathematic Olympiad (IMO) dan International Phisic Olympiad (IPhO), TIMSS diakui oleh masyarakat dunia sebagai ajang yang bergengsi untuk mengadu kemampuan Matematika dan Sains di antara para pelajar dari berbagai negara. Lebih daripada itu TIMSS bahkan diakui lebih representatif karena setiap negara peserta diwakili oleh ribuan pelajar; tidak seperti IMO dan IPhO yang lebih terkesan individual karena hanya diwakili 4 s/d 6 siswa.]]>
<![CDATA[FENOMENA RASIONALISASI DAN KEBERADAAN PGSD ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.636 KB)
<![CDATA[Akhir-akhir ini tersiar berita yang cukup menarik sekaligus membuat cemas atau bahkan dapat membuat stress bagi yang terkena dampaknya, yaitu akan dilaksanakannya rasionalisasi karyawan pada beberapa instansi atau perusahaan, pemerintah maupun swasta. Saat ini sejumlah besar karyawan dari tiga bank, masing-masing adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Bumi Daya (BBD) sedang berada dalam keadaan terancam oleh PHK (pemutusan hubungan kerja). Kebenaran berita mengenai ini baru saja diyakinkan oleh Menteri Keuangan, J.B. Sumarlin, yang menyatakan adanya pengajuan usulan PHK bagi sejumlah karyawan di lingkungan kerja ketiga bank tersebut. Khabar yang cukup mencemaskan tersebut kemudian disusul berita baru dari Jawa Timur; konon Perumtel III yang berkantor pusat di Surabaya akan mengurangi 275 kar yawannya secara bertahap. Dari Jawa Timur juga diperoleh berita bahwa Perusahaan Daerah (PD) di daerah tersebut konon juga sedang memikirkan diaplikasikannya rasionalisasi karyawan demi pencapaian efektivitas dan efisiensi kerja yang optimal.]]>
<![CDATA[GAIRAH BARU UJIAN CICILAN PTS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN PRIORITAS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (123.436 KB)
<![CDATA[ Terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SK Mendikbud) Nomer:020/U/1986 tentang ujian negara bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta disambut gembira oleh segenap civitas perguruan tinggi swasta, baik oleh para penyelenggara didik maupun oleh para peserta didiknya. Inti dari SK Mendikbud tersebut adalah memberikan pedoman tentang pelaksanaan ujian negara bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta dengan sistem baru, yang kemudian lebih dikenal dengan "sistem ujian cicilan", untuk menggantikan sistem ujian yang lama. Dalam sistem ujian yang baru ini terdapat kemungkinan yang lebih terbuka bagi mahasiswa untuk memperpendek "waktu tempuh" untuk menyelesaikan program studinya. Kemungkinan dapat diperpendeknya "waktu tempuh" ini disamping dapat ditelusuri dari sistem ujiannya juga adanya kewenangan menguji yang lebih mantap bagi dosen-dosen perguruan tinggi swasta (PTS) itu sendiri. Bagi PTS-PTS di negara kita yang jumlahnya mencapai sekitar 550 lembaga (bandingkan dengan PTN yang jumlahnya "hanya" 44 lembaga) dan mampu menampung mahasiswa yang jumlahnya sekitar 650-ribu (bandingkan dengan PTN dan UT yang "hanya" mampu menampung sekitar 450-ribu mahasiswa), maka apabila SK Mendikbud tersebut nantinya benar-benar dapat direalisasikan akan menjadi semacam "tonggak sejarah ke-PTS-an" di Indonesia.]]>
<![CDATA[HDI DAN MUTU MANUSIA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.073 KB)
<![CDATA[Seperti telah banyak diberitakan oleh mass media, baru-baru ini United Nations Development Programme (UNDP) telah mempublikasi laporannya, "Human Development Report 2003". Dalam laporan mutakhirnya itu disebutkan bahwa Human Development Index (HDI) Indonesia berada pada peringkat 112 dari 175 negara. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa indeks Indonesia memburuk karena turun dari 0,684 (Tahun 2002) menjadi 0,682 (Tahun 2003). Informasi peringkat HDI Indonesia tersebut segera saja men-jadi buah bibir di kalangan intelektual dan birokrasi pemerintahan kita; memburuknya indeks diyakini sebagai memburuknya kualitas manusia Indonesia itu sendiri dalam satuan bangsa. Karena HDI itu dibangun atas indikator-indikator kesehatan dan kependudukan, pendidikan, serta ekonomi maka memburuknya indeks tersebut diyakini mencerminkan memburuknya mutu manusia Indonesia bila dilihat dari sisi kesehatan dan kependudukan, pen-didikan, serta ekonomi. Itu semua menjadikan sebagian dari intelektual dan birokrat kita terus sibuk mencari penyebabnya. Apakah pengelolaan masalah kesehatan dan kependudukan kita memang belum memadai, apakah pembangunan pendidikan kita belum berhasil secara membanggakan, serta apakah penanganan ekonomi kita memang mengecewakan. Atau hal itu semua disebabkan karena hasil pembangunan keempat indikator tersebut secara komulatif memang belum menjanjikan? Hal ini penting untuk diklarifikasi, agar kita tahu apa dan prioritas mana yang harus dilakukan untuk membangun manusia Indonesia supaya hasilnya lebih baik.]]>
<![CDATA[DOSEN 'NGOBYEK' PERLU DITERTIBKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.795 KB)
<![CDATA[ Pembicaraan sekitar gagasan tentang kemungkinan akan diberlakukannya penarikan semacam royalty dari PTS kepada PTN atas pengkaryaan dosen-dosen PTN pada PTS dan atau lembaga nonpemerintah lainnya nampaknya semakin hangat saja; terbukti makin hari makin banyak orang kampus dan nonkampus yang mengkontribusikan pendapatnya. Gagasan yang pernah "dicuatkan" olah seorang birokrat Universitas Gadjah Mada, Prof. DR. Bambang Riyanto, tersebut memang sempat mengundang dua pendapat; pro dan kontra. Di satu sisi ada yang langsung menggaris-bawahi gagasan tersebut, sementara itu pada sisi yang lain ada pula sangat tidak menyetujuinya. Di negara yang demokratis ini perbedaan pendapat seperti itu tentu syah saja. Lepas dari permasalahan setuju atau tidak setuju atas ga-gasan penarikan royalty tersebut maka tulisan ini secara "krono-akademis" akan mencoba menelusuri dan mencari sebab-musabab munculnya permasalahan tersebut untuk mencari inti permasalahan yang lebih esensial.]]>
<![CDATA[BUDAYA MELANGGAR PERATURAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.824 KB)
<![CDATA[Pidato Presiden RI Soesilo Bambang Yudoyono pada peringatan Hardiknas di Lebak Bulus Jakarta baru-baru ini diakui cukup simpatik dan cerdas. Beliau dengan sopan menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mampu melaksanakan peraturan pendidikan secara penuh, khususnya tentang anggaran pendidikan sebagaimana disebut-kan dalam UUD 1945 maupun UU Sisdiknas. Akibatnya banyak hal belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, misalnya soal penye-diaan sarana pendidikan, kesejahteraan guru, dan sebagainya. Apa yang disampaikan orang nomor satu di negeri ini tersebut memang benar adanya. Selama ini pemerintah, dengan berbagai alasan, telah melanggar peraturan pendidikan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; sementara itu Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas menyebutkan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Meskipun peraturannya sudah jelas ternyata pemerintah tidak melaksanakannya. Dalam realitasnya anggaran pen-didikan kita tidak pernah mencapai angka sepuluh persen. ]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN KEUNGGULAN SEKOLAH DASAR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.851 KB)
<![CDATA[ Tahun 2003 sudah dekat, tinggal enam tahun lagi. Hal itu berarti bahwa suka tidak suka dan mau tidak mau bangsa Indonesia harus ikut berkompetisi di pasar bebas dunia, khususnya di tingkat Asia. Ketika pintu AFTA, Asia Free Trade Area, dibuka nanti maka tak seorang pun dan tidak satu bangsapun mampu menutupnya kembali. Dalam hal ini hanya ada satu pilihan, bersaing! Itulah sebabnya maka tiap bangsa harus mampu meningkatkan daya saingnya kalau ingin tetap survive, dan apalagi berprestasi. Bangsa Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif (compa-rative advantage) memang menjadi bangsa yang beruntung karena telah dikaruniai modal untuk bersaing; namun demikian mengandalkan keunggulan komparatif saja tentu tidak akan "laik saing". Keunggulan komparatif ini harus dibarengi dengan keunggulan kompetitif (compe-titive advantage) yang berkualitas. Itulah sebabnya kualitas manusia Indonesia harus senantiasa ditingkatkan agar bangsa ini memiliki daya saing yang handal di tingkat internasional. Untuk meningkatkan kualitas manusia itulah diperlukan pengem-bangan konsepsi pendidikan keunggulan di setiap satuan pendidikan; utamanya satuan Sekolah Dasar (SD).]]>
<![CDATA[BEBERAPA CATATAN PELAKSANAAN KURIKULUM 1999 ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.38 KB)
<![CDATA[ Kalau ada yang menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang kerdil dan tidak mau melihat kesalahan masa lalu untuk dapat menapaki masa depan dengan sukses barangkali tidak sepenuhnya salah. Setidak-tidaknya hal ini berlaku dalam menjalankan sistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan penggantian kurikulum sekolah, pembaruan, penyempurnaan, atau apa pun namanya. Sejak tahun 1975 sampai tahun 1994 kita memiliki pengalaman "menambal sulam" kurikulum, dan hasilnya selalu saja tidak mampu menghantarkan bangsa ini kepada kinerja pendidikan yang kompetitif dan produktif. Banyak indikator yang dapat dipakai; misalnya seperti dilaporkan oleh Bank Dunia kemampuan membaca siswa kita lebih rendah dibanding siswa di negara-negara tetangga; prestasi pelajar kita di dalam International Mathematic Olympic (IMO) selalu saja "jeblok", kecakapan berbahasa (Inggris) siswa dan guru kita begitu rendah dibanding negara-negara lain, dan sebagainya. Meskipun demikian, pengalaman buruk tersebut diulang kem-bali dengan "menambal sulam" Kurikulum 1994 menjadi Kurikulum 1999, atau apapun namanya. Durasi waktu yang digunakan untuk menggarap kurikulum baru pun nampak sempit sehingga, meminjam terminologi Bahasa Jawa, prosesinya kelihatan sekali grusa-grusu; yaitu tergesa-gesa dan kurang hati-hati. Pendekatannya jauh dari profesional, sehingga hasilnya pun tentu kurang optimal. Memang ada kesan yang tidak dapat ditutup-tutupi bahwa ada sesuatu yang dipaksakan dalam prosesi pembaruan kurikulum kita kali ini. Sebagian masyarakat bahkan ada yang menganggap bahwa penerapan Kurikulum 1999 kali ini merupakan upaya pemerintah un-tuk mengalihkan perhatian supaya masyarakat tidak complain atas terjadinya berbagai kegagalan dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Anggapan yang berbau pilitis ini semoga tidak benar.]]>
<![CDATA[JANGAN MEMPEKERJAKAN ANAK ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (105.054 KB)
<![CDATA[Tanggal 23 Juli 2006 oleh pemerintah Republik Indonesia ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional (HAN). Penetapan ini di samping memberikan pengakuan kepada eksistensi anak sebagai bagian tak terpisahkan dari ma-syarakat kita, juga adanya pengakuan mengenai pentingnya anak bagi masa depan bangsa. Artinya, kalau anak tumbuh dan berkembang dengan baik maka cerahlah masa depan bangsa Indonesia. Seperti biasanya, HAN senantiasa diperingati oleh pemerintah pusat, daerah maupun kelompok masyarakat yang kegiatannya melibatkan anak seperti Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia (FK-PPAI) misalnya. Lebih daripada itu masyarakat kita di luar negeri pun tak pelak ikut memperingatinya; apalagi yang tinggal di negara yang sangat peduli kepada anak seperti AS, Belanda, dan Switzerland. Di Switzerland sendiri HAN diperingati Sabtu, 22 Juli 2006, mulai jam 09.00 bertempat Wisma Duta, Hühnliwaldweg 9, 3073 Gümligen. Pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota juga banyak yang menyelenggarakan peringatan HAN secara meriah. Biasanya pada peringatan seperti ini digelar berbagai kegiatan yang berkait langsung maupun tak langsung dengan anak.]]>
<![CDATA[MASALAH PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.222 KB)
<![CDATA[ Orang yang ingin maju adalah orang yang bersedia membuka diri terhadap respon, saran, dan kritik; hal ini sudah merupakan ?rule of thumb? atau hukum alami manusia. Itulah sebabnya maka saya selalu menerima dengan senang hati apabila ada tanggapan terhadap artikel-artikel yang saya komunikasikan melalui media massa, apalagi kalau tanggapan itu memang benar-benar berkualitas. Terhadap tanggapan yang kurang berkualitas memang membuat saya enggan menanggapinya balik, kecuali apabila ada alasan "istimewa" tertentu, karena hal tersebut saya pandang tidak efektif dan edukatif. Penulisan artikel ini sesungguhnya berangkat dari tanggap-an atas tulisan tulisan saya yang dikomunikasikan oleh KR edisi 23/01/1989 dibawah titel "Mengalokasikan Dana Penelitian dari Anggaran Sektor Pendidikan"; tetapi sengaja saya tidak akan menyebut nama "person" tertentu, maksudnya yang menanggapi tulisan saya tersebut di atas, dalam artikel ini. Pertimbangan atas hal tersebut di atas ialah: (1) artikel ini bisa dinikmati oleh seluruh pembaca KR tanpa kecuali, dan tidak terbatas pada yang menanggapi tulisan saya yang lalu; di samping (2) sangat tidak etis membuat orang tertentu, maksudnya yang pernah menanggapi tulisan saya yang lalu, menjadi malu dengan kesadaran atas keter batasan cakrawala pengetahuannya setelah membaca artikel saya ini.]]>
