Claim Missing Document
Check
Articles

BERAKHIR, SPEKULASI TKU SIPENMARU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.447 KB)

Abstract

       Kemarin dan hari ini,  tanggal 1 dan 2 Juni 1988, Depdikbud menyelenggarakan sebuah tradisi akademik yang telah dibiasakan dalam beberapa tahun yang terakhir ini, ujian tulis Sipenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru versi perguruan tinggi negeri.       Sipenmaru tahun ini sama saja "suasana"nya dengan pelaksanaan Sipenmaru tahun-tahun yang sebelumnya dimana persaingan yang tajam atau kompetisi yang ketat selalu saja menjadi ciri khas yang utama. Amat terbatasnya daya tampung PTN di satu pihak,  dan sangat padatnya populasi kandidat pada pihak yang lain merupakan penyebab utama terjadinya kompetisi yang ketat itu.       Tahun ini diperkirakan lebih dari 400.000 peserta atau kandidat akan berpartisipasi aktif dalam kompetisi akademik Sipenmaru untuk memperebutkan "hanya" sekitar 80.000 kursi belajar pada PTN.       Satu hal yang telah membedakan  Sipenmaru kali ini diban-ding dengan tahun-tahun sebelumnya adalah dimasukkannya TKU, Tes Kemampuan Umum, dalam materi ujian tulis Sipenmaru tersebut. Seperti telah diketahui bersama, TKU merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah disertakan dalam materi testing Sipenmaru tahun-tahun yang lalu.
LIMA STRATEGI PENDEKATAN KEMANDIRIAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.885 KB)

Abstract

       Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah pengembangan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, di samping Bali dan Sulawesi Utara; dari daerah ini diharapkan muncul temuan atau hasil-hasil eksperimen atau penelitian yang spesifik serta konstruktif terhadap gerakan KB.        Jumlah penduduk DIY tercatat sebanyak 3.171.695 orang (Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1989), dan sekitar 12% di antaranya merupakan Pasangan Usia Subur (PUS).         Dari  data dasar yang berhasil dipetik dalam Survey Wanita Usia Subur PIU RS Bethesda Yogyakarta (1989)  menunjukkan bahwa tingkat partisipasi KB di DIY mencapai angka 72%;  dengan catatan angka ini diperhitungkan pada mereka yang menggunakan kontrasepsi modern. Jenis kontrasepsi IUD ternyata cukup menjadi "favourite"; karena 53% di antara peserta KB di DIY  menggunakan jenis alat ini.  Peserta KB dengan cara suntik mencapai jumlah 16% dari keseluruhan peserta, menyusul kemudian pil dan tubektomi berturut-turut 13% dan 10%;  sementara itu yang selebihnya memakai alat dan atau cara-cara yang lainnya.
MENDORONG 'LINK AND MATCH' MELALUI WANDIKTI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.307 KB)

Abstract

       Muncullah nama-nama beken dari berbagai kalangan yang ada di masyarakat,utamanya dari kalangan perguruan tinggi, seperti Pramoe-tadi, Makaminan Makagiansar, Marsetio Donosepoetro, T.B. Achjani Atmakusuma,Setijadi, Koesnadi Hardjasoemantri, Mohammad Arsjad Anwar, Sinatala Arsjad, Palgunadi T. Setyawan,  Benyamin Setiawan, Sayidiman Suryohadiprojo,  Mohammad Makin Ibnu Hadjar, Hidayat Syarief, Soefyan Tsauri, Samaaun Samadikun, Hariadi P. Soepangkat, Sangkot Marzuki, dan Indroyono Soesilo.       Di luar nama-nama tersebut masih ada nama-nama yang sekarang masih aktif sebagai petinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), yaitu Bambang Soehendro, Harsono Taroepratjeko, dan Jajah Koeswara.  Ternyata  masih ada nama-nama lain  dari kalangan dunia usaha dan industri yang masing-masing adalah Iman Taufik dan Iman Sudarwo.       Semua dari mereka itu kalau dijumlahkan ada 23 orang yang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  Wardiman Djojonegoro, baru saja ditetapkan dan dilantik sebagai anggota Dewan Pendidikan Tinggi (Wandikti). Pada tanggal 23 September 1996 yang lalu secara resmi terbentuk Wandikti yang selama ini tidak pernah ada di dalam susunan departemen pendidikan kita.       Kalau kita melihat sejarah departemen pendidikan kita  maka bisa kita simpulkan bahwa Wandikti memang belum pernah ada di dalam susunan maupun struktur departemen pendidikan.  Kalau kita melihat "buku induk" pendidikan tinggi kita,  baik UU No.2/1989 tentang Sis-tem Pendidikan Nasional maupun PP No.30/1990 tentang Pendidikan Tinggi, maka tidak ada satu pasal atau ayatpun yang menyebut-nyebut eksistensi Wandikti.  Sampai sekarang pun Wandikti tidak ada dalam struktur departemen pendidikan karena sifatnya memang nonstruktural, tetapi kehadiran Wandikti telah melengkapi susunan Depdikbud.
TANPA KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL MENGHAMBAT REGENERASI STRUKTURAL Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.132 KB)

Abstract

       Kekurangan tenaga pendidik atau guru, sebuah problematika akademis klasik  yang sejak dulu belum dapat terselesaikan secara tuntas kini telah muncul kembali. Sekalipun bukan merupakan masalah yang baru namun tetap saja memiliki aktualitas yang tinggi mengingat berbagai kebijaksanaan dan desisi akademis telah dieksperimentasikan, namun selalu saja belum membawa hasil yang memuaskan.        Sejak dulu guru memang selalu menjadi masalah, baik yang bersifat kualitatif (menyangkut kualitas mengajar, kewenangan/legalitas, multifungsionalitas, dan sebagainya) maupun yang bersifat  kuantitatif  (menyangkut jumlah, distribusi, ratio akademis, dan sebagainya).        Demikian kompleksnya permasalahan tentang guru hingga tidak jarang memancing responsi yang sangat gencar dari kalangan pendidik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya --bahkan seringkali bersifat polemis -- untuk mencari titik sentra permasalahan yang proporsional. Berbagai faktor kemudian mendapat koreksi, dari yang menyangkut mutu/kualitas input, kemampuan institusi, relevansi kurikulum dan sampai pada birokrasi akademis  yang berlaku.       Disadari atau tidak disadari ("dipakai" atau "tidak dipakai"), responsi masyarakat ini tentu saja merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi para birokrat akademis menyusun desisi dan kebijaksanaannya.
PROBLEMATIKA PTS DI YOGYAKARTA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.799 KB)

Abstract

       Bertempat  di kantor Depdikbud Jakarta  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Wardiman Djojonegoro baru-baru ini melantik tujuh  pejabat baru selaku Koordinator (koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Kopertis.  Salah satu diantara pejabat yang dilantik tersebut adalah Ir. Haryana, M.Arch. selaku Koordinator Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menggantikan Ir. Soetojo Tjokrodihardjo selaku pejabat yang lama.  Adapun serah terima jabatan di Kopertis Wilayah V dilaksanakan tanggal 29 Agustus 1995 yang lalu.          Pada dasarnya  penggantian pejabat di lingkungan  suatu  instansi pemerintah merupakan hal yang biasa-biasa saja;  namun begitu peng-gantian Koordinator Kopertis memiliki arti yang sangat penting bagi pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Seorang koordinator bukan saja merupakan "jembatan" yang menghubungkan aspirasi para pelaksana pendidikan (swasta) di lapangan dengan para pengambil keputusan (pemerintah) di tingkat yang lebih tinggi, tetapi lebih daripada itu seorang koordinator seringkali harus memfungsikan diri sebagai pembuat kebijakan (decision maker) bagi penyelenggara-an pendidikan pada PTS di wilayahnya masing-masing.          Jujur saja, selama ini sudah banyak kebijakan dan aturan main mengenai pelaksanaan pendidikan pada PTS;  namun demikian banyak diantaranya yang baru menyentuh tahapan konsepsual dan sama sekali belum menyentuh tahapan operasional.  Dalam hal seperti inilah seo-rang koordinator harus mampu memerankan diri sebagai pengambil keputusan, khususnya pada tahapan operasional.
SEKS, HAMIL DAN NIKAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.767 KB)

Abstract

       Edisi Selasa Wage, tanggal 9 Oktober 1984, KR memuat "cerita" mengenai hubungan seksual umat yang disebut dengan manusia. Suatu peristiwa yang dulu selalu disimpan (tepatnya: disembunyikan) di bawah tempat tidur kini mulai tersingkap karena lapuknya sang penjaga.       Diberitakan  bahwa dari 864 peristiwa pernikahan  yang dilaksanakan 14 Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di Kodya Yogyakarta selama semester pertama tahun 1984,  ada 223 pasangan atau sebesar 26,35% mengaku melakukan hubungan seks terlebih dahulu sebelum nikah.  Berarti setiap sepuluh pasangan yang menikah maka 2 pasangan di antaranya telah melakukan hubungan seks pra nikah, atau premarital sexual intercourse.  Ini tentu berita yang cukup menarik, walaupun bagi sementara orang ini bukanlah merupakan berita yang mengejutkan lagi.       Ditambah dengan karikatur yang melukiskan berbondongnya  pasangan "siperut-buncit" menuju KUA dari yang berdasi,  dan berkaos sampai yang berpakaian pengantin (KR,10 Oktober 1984) serta jumlah Wanita Tuna Susila (WTS) 'resmi' yang dimiliki kota yang mendapat predikat sebagai Kota Pelajar atau Kota Mahasiswa telah mencapai 520 orang,  jumlah ini belum termasuk WTS tidak resmi yang tidak sedikit jumlahnya-- (KR, 11 Oktober 1984) maka semakin komplitlah permasalahan yang dihadapi oleh kota kecil ini.       Kalau kita tidak munafik masalah ini sesungguhnya  sudah cukup lama memberi warna Yogyakarta tercinta ini. Dan sewajar-nyalah masalah ini perlu pemikiran dan penanganan secepatnya. Berbagai pihak harus diperan-aktifkan untuk ikut 'membereskan' masalah ini, baik itu lembaga, departemen, instansi, masyarakat,  kelompok sosial sampai individu-individu baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
UJIAN NASIONAL KEJUJURAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.11 KB)

Abstract

Pergelaran ujian nasional SMA dan MA baru saja selesai. Ratusan ribu siswa yang mengikuti ujian sebagai peserta tinggal menunggu hasil perju-angannya. Meski hasil ujian nasional bukan satu-satunya penentu kelulusan akan tetapi kebanyakan sekolah tidak pernah menidak-luluskan siswa yang ujian nasionalnya berhasil baik.          Apa yang menarik dalam momentum ujian nasional kali ini? Tidak lain adalah pernyataan petinggi departemen pendidikan nasional. Pak Bambang Sudibyo selaku menteri pendidikan menyatakan bahwa pelaksanaan ujian nasional tidak mementingkan target berapa siswa yang lulus maupun yang tidak lulus. Dia menuturkan, yang terpenting dan menjadi prioritas adalah kejujuran dari peserta ujian, guru, penyelenggara ujian, pengawas, dinas pendidikan, dan orang-orang dari Depdiknas sendiri.          Pernyataan tersebut di samping menarik juga penting. Apablia ujian nasional dilakukan dengan jujur maka kredibilitas ujian itu sendiri tentu akan meningkat; bahkan kredibilitas departemen juga meningkat. Dan yang penting, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin tinggi pula.  
TAHUN 1987 PTS MEMASUKI ETAPE BARU Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN JAWA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.1 KB)

Abstract

       Setidak-tidaknya terdapat ada dua peristiwa besar yang dialami oleh perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalani tahun 1986; dua peristiwa yang pantas dan harus tercatat dengan tinta emas dalam sejarah ke-pts-an di Indonesia.       Peristiwa yang pertama adalah tahun 1986 merupakan tahun berakhirnya 'fase pengembangan fisik' dalam sistem pembinaan PTS di negara kita yang dilakukan oleh pemerintah melalui Depdikbud; untuk selanjutnya menuju pada fase yang lebih kompleks ialah  'fase pengembangan akademis'.       Sedangkan peristiwa yang kedua adalah terbitnya peraturan baru pemerintah yang tertuang dalam Surat keputusan Mendikbud Nomer: 020/U/1986, tentang pelaksanaan ujian negara bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta; yang selanjutnya lebih terkenal dengan istilah "ujian negara sistem cicilan".
KEMANDIRIAN MENINGKAT PREVALENSI TETAP Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.886 KB)

Abstract

       Sebagaimana dengan pengembangan program-program pembangunan yang lain maka perjalanan sejarah pengembangan KB Mandiri di negara kita mengalami tahapan-tahapan tertentu; dari tahapan konsepsi, tahapan komunikasi, dan tahapan operasionalisasi.           Pada tahun 1987, tiga tahun yang lalu, maka seja-rah pengembangan KB Mandiri  masih berada dalam tahapan konsepsi; dan sekitar satu tahun berikutnya, tahun 1988, lebih tepat masuk dalam tahapan komunikasi. Di dalam dua tahapan tersebut para pengelola program masih memantap-kan konsepsi untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Di dalam tahapan ini pencapaian program kemandirian belum merupakan sasaran utama.       Dewasa ini pengembangan program KB Mandiri sudah masuk dalam tahapan operasionalisasi;  hingga pencapaian program kemandirian  sudah merupakan sasaran yang utama. Secara operasional semua kekuatan masyarakat dan pemerin tah dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas ber-KB pada pesertanya dengan merealisasi kemandirian secara penuh.
ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: MAJALAH PUSARA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.38 KB)

Abstract

Oleh pimpinan MPR-RI, minggu lalu saya diminta memberikan presentasi dan kontribusi pemikiran di dalam pertemuan Panitya Ad Hoc II;  adapun permasalahannya menyangkut etika kehidupan ber-bangsa. Meski bukan pertama kalinya saya memberikan presentasi dan kontribusi pemikiran kepada MPR, utamanya kepada Panitya Ad Hoc II,  tetap saja saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan seperti itu. Apalagi masalah yang dibahas menyangkut kehidupan di dalam berbangsa (dan bernegara). Di samping saya sendiri memang banyak pakar yang selama ini diakomodasi pemikiran dan gagasan-nya oleh anggota MPR kita.          Ada sisi positif terhadap apa yang telah dan sedang dilakukan oleh MPR RI; dengan cara mengundang para nara sumber yang profesional di bidangnya serta mempunyai otorisasi di dalam disiplin ilmu yang ditekuninya  maka sudah barang tentu para anggota MPR akan bertambah wawasannya.  Dengan demikian  produk atau doku-men politik yang dihasilkan akan lebih berbobot.          Secara sosiologis hal itu juga dapat diartikan sebagai bagian dari cara untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat luas. Bukan hanya mengandalkan 90 dari 700 anggota MPR  yang terpilih duduk dalam Panitya Ad Hoc I dan II saja dalam menjalankan tugas-tugas penyiapan dokumen politik akan tetapi pernik-pernik pemikiran dan gagasan yang ada di masyarakat, utamanya para pakar,  pun dapat terakomodasi. Secara psikologis hal itu juga "menenteramkan" hati para pakar dan pemikir kita  karena mereka itu memperoleh saluran yang lebih banyak untuk mengkomunikasikan pemikiran dan gagas-an yang dimilikinya.