Articles
<![CDATA[TIGA ISU BESAR PENDIDIKAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.951 KB)
<![CDATA[Aula Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah di Semarang yang berkapasitas 300-an orang hampir penuh dengan para dosen dan pimpinan perguruan tinggi swasta, PTS, ketika saya diminta memberikan ceramah ilmiah mengenai peningkatan kualitas dosen. Peristiwa akademik tersebut terjadi pada tanggal 31 Agustus 1991 baru-baru ini setelah sebelumnya segenap peserta yang hadir saat itu sempat mendengarkan sambutan pengarahan Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah, Ronny Hanitijo Soemitro. Pertemuan itu sungguh menyenang kan karena mayoritas dihadiri oleh dosen-dosen muda yang penuh potensi dan idealitas; oleh karena itu di samping saya berikan uraian mengenai peningkatan kualitas dosen maka juga saya tunjukkan kelebihan Peraturan Pemerintah (PP) No:30/1990 tentang pendidikan tinggi dengan berba-gai kecenderungan yang muncul karenanya. PP No:30/1990 memang mengandung berbagai kelebih-an, akan tetapi ada dua kelebihan yang paling mendasar; masing-masing adalah tercerminnya kesungguhan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan tinggi dan dihapuskannya garis dikhotomi antara PTN dengan PTS.]]>
<![CDATA[MENDONGKRAK DAYA SAING INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.9 KB)
<![CDATA[Akhir bulan April yang lalu IMD, International Institute for Management Development, suatu organisasi internasional yang ber-markas di Lausanne, Swiss, mengeluarkan laporan tahunan tentang peringkat daya saing sejumlah negara di dunia. Adapun daya saing di dalam laporan ini merupakan hasil analisis mengenai kemampuan suatu negara dalam mengembangkan diri yang menyangkut berbagai aspek sekaligus; seperti aspek ekonomi, pendidikan, pemerintahan, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Dari susunan peringkat yang dikeluarkan oleh IMD tersebut posisi Indonesia berada pada peringkat ke-49 dari 49 negara. Dalam sistem pemeringkatan ini Indonesia benar-benar berada dalam posisi yang paling "bontot", tidak ada satu pun negara yang posisinya di bawah Indonesia. Apabila dicermati secara teliti, negara-negara di sekitar kita seluruhnya mempunyai peringkat yang lebih baik. Australia sudah berada pada peringkat ke-11, Selandia Baru ke-21, Republik Korea ke-28, Malaysia ke-29, Thailand ke-38 dan Filipina ke-40. Bagaimana dengan Singapura? Negara yang luasnya tidak lebih dari luas Propinsi Aceh ini sudah bukan "tandingan" kita. Singapura sudah berada di peringkat ke-2, bersaing ketat dengan peringkat pertama yang ditempati oleh Amerika Serikat (AS). Bahwa Indonesia akan menempati ranking bawah atau bahkan sangat bawah memang sudah banyak diduga oleh para pengamat; namun demikian kalau negara kita harus berada di peringkat paling bawah memang tidak semua pengamat menduganya. Namun demikian memang begitulah realitasnya.]]>
<![CDATA[MENGAPA HASIL AKREDITASI BAN DISAMBUT DINGIN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.372 KB)
<![CDATA[ Pada pertengahan minggu yang lalu terjadi peristiwa yang cukup penting dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu diumumkan hasil akreditasi akademik terhadap PTN dan PTS untuk tahapan yang kedua kalinya. Hasil akreditasi akademik ini merupakan "karya" dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang dibentuk oleh pemerintah c/q menteri pendidikan beberapa tahun sebelumnya. Seperti kita ketahui bersama hasil akreditasi BAN untuk tahapan yang pertama sudah diumumkan tahun yang lalu, dan tahun ini telah diumumkan hasil akreditasi tahapan yang kedua. Untuk pengumuman tahun ini berisikan lebih dari 200 program studi dari berbagai pergu-ruan tinggi, sedangkan pada tahun yang lalu berisikan lebih dari 1.000 program studi. Dari segi jumlah memang terjadi penurunan program studi yang diakreditasi oleh BAN; hal ini disebabkan oleh adanya ber-bagai kendala, antara lain terbatasnya anggota tim, terbatasnya dana, dsb. Meskipun demikian ada pula kendala lain yang menarik disimak, yaitu adanya perguruan tinggi yang tidak mau diakreditasi oleh BAN. Hasil akreditasi BAN sebenarnya ada sedikit "kemajuan", yaitu terdapatnya beberapa program studi pada PTS yang berhak membina program studi sejenis baik di PTS lain maupun di PTN. Kalau selama ini ada anggapan masyarakat bahwa program studi pada PTN selalu lebih baik daripada PTS maka (semestinya) anggapan tersebut gugur sudah. Sekarang terbuktikan bahwa memang tidak selalu kualitas PTN lebih unggul daripada PTS; meskipun hal ini juga harus dilihat dari kasus per kasus. Bahwa hasil akreditasi BAN merupakan hal yang sangat penting sebenarnya tidak bisa dipungkiri lagi; namun demikian mengapa hasil akreditasi BAN yang diumumkan pada pertengahan minggu lalu tidak disambut secara "gegap gempita", bahkan terkesan pengumuman itu disambut dingin-dingin saja.]]>
<![CDATA["TOP TEN" MENGUNTUNGKAN SMTA BERKUALITAS RENDAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN BERITA NASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.027 KB)
<![CDATA[Seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya maka setiap awal tahun ajaran baru selalu tertandai dengan kompetisi rutine tahunan di khasanah pendidikan untuk memperebutkan 'kursi emas' di perguruan tinggi. Berbagai jalan ditempuh, tidak saja oleh para calon mahasiswa itu sendiri tetapi orang tua atau walinya pun ikutan "mondar-mandir" untuk melicinkan jalan yang akan dilalui oleh putra-putrinya.Segala cara ditempuhnya, baik cara-cara modern dan rasional seperti belajar nonstop, belajar dengan media, mengikut bimbingan tes, mendatangkan privator ke rumah dan sebagainya. Bahkan seringkali pada cara-cara primitif tradisional dan konvensi irasional seperti pergi ke dukun, dan sebagainya (tentu saja tidak semuanya). Cara-cara ini terpaksa dilakukan karena sekarang ini 'orang kebanyakan' pun telah menyadari betapa sulitnya menyekolahkan anak ke perguruan tinggi. Bukan saja karena harus dapat memecahkan materi soal ujian masuk, tetapi yang jelas harus berani bersaing dan sekaligus harus mampu menyisihkan lawan-lawannya.Itu semua disebabkan jauhnya ratio kuantitatif antara peminat dan daya tampung perguruan tinggi. Bayangkan untuk tahun ini terhitung hampir sekitar 231.000 peserta tes untuk memperebutkan 16.000 kursi di Proyek Perintis I (PP I); dengan bahasa lain seorang peserta harus sanggup menyisihkan 13 atau 14 peserta lainnya apabila dirinya ingin diterima di perguruan tinggi (PP I).]]>
<![CDATA[IJAZAH ILEGAL DALAM UU ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.762 KB)
<![CDATA[ Munculnya kasus ilegalitas ijazah yang dikeluarkan secara disengaja oleh sebuah PTS di Yogyakarta sungguh mencengangkan banyak orang, mencoreng nama Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan, sekaligus mengotori dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Modusnya terkesan simpatik; para mahasiswa tidak diwajibkan hadir di kampus untuk melakukan perkuliahan sebagaimana mestinya namun cukup hadir di bagian penghujung waktu saja. Ketidak-hadirannya dikompensasi dengan uang dan mahasiswa berhak mendapatkan ijazah perguruan tinggi. Modus ini sama-sama menyenangkan; pihak mahasiswa senang karena tak harus bersusah payah mengikuti kuliah sedangkan pihak PTS pun gembira karena mendapatkan dana untuk mendukung over head cost lembaganya. Seandainya kasus ilegalitas ijazah tersebut hanya menyangkut satu atau dua ijazah yang murni kesalahan kiranya masih dapat dimaklumi; namun kalau kasusnya menyangkut 1.400-an ijazah dengan modus kesalahan yang disengaja tentu sangat sulit dimengerti.]]>
<![CDATA[MENGHAPUS SMP DARI SISI TERMINOLOGIS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.006 KB)
<![CDATA[ Setelah keanggotaan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dilantik oleh Presiden RI Soeharto baru-baru ini maka eksistensi lembaga nonformal sebagai salah satu penyalur aspirasi masyarakat pada bidang pendidikan tersebut mulai menampakkan diri; hal ini dapat dilihat dari mulai berkiprahnya lembaga tersebut dalam membahas masalah-masalah aktual di bidang pendidikan. Pada bulan Februari 1990 ini anggota BPPN kembali akan mengadakan pembahasan tentang berbagai permasalahan aktual di bidang pendidikan; di antaranya menyangkut pendidikan dasar yang rancangan peraturan pemerintahnya telah disiapkan untuk diberi masukan. Masalah pendidikan dasar akhir-akhir ini menjadi menarik, terutama setelah tercetusnya ide "memperpanjang" lama pendidik-annya; dari 6 tahun menjadi 8 atau 9 tahun.]]>
<![CDATA[MERATAKAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.659 KB)
<![CDATA[ Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hadjar Dewantara pernah membuat pernyataan mengenai kekuatan bangsa sbb: "Oleh karena pengajaran yang hanya terdapat pada sebagian kecil rakyat kita itu tidak berfaedah untuk bangsa maka haruslah golongan rakyat yang besar mendapatkan pengajaran secukupnya. Kekuatan bangsa dan negara itu merupakan jumlah kekuatan orang-orangnya. Karena itu lebih baik memajukan pengajaran bagi rakyat umum dari pada mem-pertinggi pengajaran kalau usaha mempertinggi pengajaran itu akan mengurangi tersebarnya pengajaran". Apa yang dinyatakan oleh Ki Hadjar tersebut menggambarkan pentingnya pemerataan kekuatan orang-orang sebagai anggota suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia. Bila orang-orang kita kuat maka secara sinergis akan menjadikan bangsa kita kuat; sebaliknya bila orang-orang tidak kuat maka bangsa kita tidak akan kuat. Agar supaya orang-orang yang membangun bangsa Indonesia ini memiliki kekuatan yang memadai maka pendidikan (pengajaran) harus disebarkan ke seluruh orang (rakyat) secara merata. Usaha mempertinggi pengajaran, yang maksudnya ialah meningkatkan mutu pendidikan, diakui Ki Hadjar sebagai sesuatu yang sangat penting; namun demikian usaha peningkatan mutu pendidikan jangan sampai menghambat usaha-usaha pemerataan pendidikan itu sendiri. Jelas sekali Ki Hadjar memandang pentingnya meratakan mutu pendidikan bagi segenap rakyat dan jangan sampai pendidikan yang bermutu itu dimiliki oleh sekelompok orang saja.]]>
<![CDATA[SISI LEMAH LIBURAN PUASA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.912 KB)
<![CDATA[ Hanya tinggal beberapa hari lagi kita sudah memasuki Bulan Ramadhan. Dalam menyambut hadirnya bulan Ramadhan maka Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bersama Departemen Agama (Depag) telah menyiapkan satu kebijakan yang menyangkut hasrat hidup anak-anak sekolah yang banyak jumlahnya; yaitu kebijakan mengenai liburan puasa selama Bulan Ramadhan berlangsung. Kebijakan pemerintah tersebut diatas dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) yang ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas serta Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Binbaga) Depag. Khusus bagi sekolah yang berciri khas keagamaan non-Islam diberi kelonggaran menentukan hari liburnya sendiri. Kebijakan liburan puasa tersebut memang sensitif; ada yang menanggapi kebijakan tersebut sangat tepat kalau dikaitkan dengan pendidikan moral dan keagamaan anak. Dengan liburan puasa maka anak-anak mendapat pendidikan moral dan keagamaan diluar sekolah secara lebih mantap, misalnya di pesantren. Di sisi lainnya, banyak pula anggota masyarakat yang berpendapat bahwa liburan puasa merupakan kebijakan yang tolol dan bunuh diri. Banyak orang tahu bahwa mutu pendidikan kita masih rendah; jadi apabila jam belajar dikurangi untuk liburan puasa maka sulit meningkatkan mutu. Berbagai pendapat yang saling silang tersebut sebenarnya sudah dimulai tahun lalu ketika untuk yang pertama kalinya dalam belasan tahun terakhir pemerintah kita mengambil kebijakan liburan puasa. Sayang Depdiknas dan Depag tidak mengevaluasinya secara objektif kebijakan liburan puasa pada tahun yang lalu.]]>
<![CDATA[MENGANGKAT IKIP DARI FAKTOR MANUSIANYA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.518 KB)
<![CDATA[ Pada tanggal 29 Juni '87 yang lalu di IKIP Negeri Yogyakarta terjadi serah terima tongkat estafet kepemimpinan dari rektor yang lama, Drs. St Vembriarto kepada rektor yang baru, Prof. Drs. Arma Abdoellah, M.Sc. Peristiwa tersebut tentunya tidak terlalu menarik dan istimewa bila tidak terjadi di IKIP Yogyakarta yang telah dikenal cukup punya kharisma akademik ini, serta terjadi ditengah-tengah situasi di mana IKIP tengah dihadapkan pada berbagai ujian. Dalam dunia pendidikan di negara kita dewasa ini IKIP Yogyakarta memang termasuk dalam "peringkat atas" bila dibandingkan dengan IKIP atau pun FKIP lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Keadaan ini dapat diamati dari berbagai faktor, baik faktor yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dari faktor fisik bisa dilihat pada cukup lajunya pertumbuhan sarana dan fasilitas belajar dalam beberapa tahun terakhir ini --kiranya ini tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Pak Vembriarto yang lalu--; misalnya pembangunan unit perpustakaan, Pasca Sarjana, FKIE, dsb. Juga secara khusus dapat dilihat pada pembangunan fisik pergedungan pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) yang lengkap dengan permesinan/perlengkapan bengkelnya --hal ini kiranya tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Pak Barnadib sebagai perintisnya-- atas bantuan World Bank.]]>
<![CDATA[REVOLUSI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.743 KB)
<![CDATA[ Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menggalakkan program Universitas Terbuka (UT), sebuah bangunan pendidikan yang berpondasi meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih merata kepada rakyat/bangsa sesuai dengan pasal 31 UUD 1945. Horisontalitas atau pemerataan pendidikan. Sebenarnya UT ini adalah merupakan salah satu bentuk saja dari Sistem Pendidikan Terbuka (SPT) ataupun Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ). Bentuk lain dari SPT atau SBJJ ini sebenarnya di negara kita sudah dirintis jauh sebelumnya, misalnya SD Pamong, SD Kecil, SMP Terbuka, Diploma Jarak Jauh, Siaran Radio Pendidikan (Kebetulan sekali penulis juga terlibat di dalamnya) dan sebagainya. Hanya saja karena semua itu tidak disertai dengan publisitas yang tinggi maka kehadiran UT seolah-olah dapat 'menutup' seluruhnya. Memang harus diakui, UT adalah proyek yang maha besar. Tidak tanggung-tanggung, pertama kali berdiri puluhan ribu mahasiswa, atau tepatnya sekitar 70.000 (tujuh puluh ribu) mahasiswa dapat direkrut di dalamnya.]]>
