Articles
<![CDATA[LIBERALISASI PENDIDIKAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.582 KB)
<![CDATA[ Agar tidak menimbulkan salah pengertian kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud liberalisasi pendidikan tinggi di dalam tulisan ini adalah terjadinya pelayanan jasa pendidikan tinggi yang dapat diakses oleh masyarakat global sebagai akibat dari ?perdagangan? jasa pendidikan tinggi yang diformalkan oleh organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO). Sebelum diformalkan oleh WTO, sebenarnya praktek globalisasi pendidikan tinggi sudah berlangsung di Indonesia. Ketika UGM Yogya-karta mempekerjakan dosen-dosen asing seperti Dr. Helmut Weber dari Jerman dan Prof. Jay Singh Yadaf dari India, hal itu merupakan contoh dari praktek globalisasi pendidikan tinggi. Demikian juga ketika beberapa dosen PTN dan PTS di Yogyakarta dikirim untuk menempuh studi lanjut di Australia seperti di ANU Canberra dan RMIT University Melbourne, hal itu pun juga merupakan contoh dari praktek globalisasi pendidikan tinggi. Sekarang ini banyak Perguruan Tinggi Asing (PTA) yang beroperasi di Indonesia, seperti misalnya German-Swiss University Serpong serta Bond University (dengan Pelita Harapan?), Monash University (dengan IPMI?) dan University of Wales (dengan Universitas Esa Unggul?) di Jakarta; hal itu juga merupakan praktek dari globalisasi pendidikan tinggi di Indonesia.]]>
<![CDATA[MERGER PTS SULIT DILAKSANAKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.958 KB)
<![CDATA[ Seusai membuka pertemuan pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kopertis Wilayah VIII di Denpasar beberapa hari yang lalu Direktur PTS, Joetata Hadihardaja, kembali menyatakan bahwa hendaknya PTS kecil yang susah hidup (hidup enggan mati tak mau) segera melakukan merger. Adapun kemana harus melakukan merger dapat dengan PTS besar atau dengan sesama PTS kecil yang bernasib sama. Dengan cara merger ini diharapkan manajemen PTS bisa menjadi lebih sehat hingga aktivitasnya di masyarakat akan lebih bermanfaat lagi. Pernyataan yang bernada anjuran tersebut kiranya bukan pertama kali dilakukan oleh Pak Joetata; meski beliau juga menyadari bahwa pelaksanaan merger bukan hal yang gampang. Beliau sendiri mengi-lustrasikan memerger PTS ibaratnya menggabungkan beberapa raja dan/atau kerajaan sekaligus sehingga akan sulit memilih raja baru di antara raja-raja tersebut. Sudah barang tentu diluar sulitnya menentukan "raja baru" terse-but ada banyak hal lain yang harus disamakan dalam pelaksanaannya; misi dan visi antar PTS yang tidak selalu sama merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Masing-masing PTS umumnya memiliki misi dan visi serta "warna baju" yang khas sehingga sulit bila hal ini harus saling disamakan. Tentu saja istilah sulit bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan. Di kalangan praktisi PTS terminologi "merger" memang sangat populer, meskipun pelaksanaannya lebih banyak tidak disukai. Secara empirik memang sudah ada beberapa PTS yang melakukan merger baik antara PTS kecil dengan PTS besar maupun antara PTS kecil dengan sesama PTS kecil lainnya. Dan secara empirik pula banyak kasus merger yang perjalanannya tidak "smooth" baik dalam kurun waktu pramerger maupun pasca merger.]]>
<![CDATA[TATA KRAMA DAN PROBLEMA KULTURAL DISIPLIN NASIONAL ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.427 KB)
<![CDATA[ Setelah Presiden RI Soeharto berkenan mencanangkan Gerakan Disiplin Nasional pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional beberapa waktu yang lalu maka sudah menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk berupaya membudayakannya. Gerakan Disiplin Nasional tidak hanya menjadi slogan kosong belaka tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya disiplin nasional merupakan perilaku sosial yang sesuai dengan peraturan serta norma sosio-kultural masyarakat setempat; yang dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Disiplin nasional merupakan manifestasi atau perwujudan kepatuhan kepada hukum dan ketaatan kepada norma-norma sosial yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Secara politis disiplin nasional mempunyai posisi yang benar-benar sangat strategis. Apabila sekarang bangsa Indonesia sedang gencar berupaya untuk mensukseskan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan maka disiplin nasional diformat menjadi salah satu dari delapan faktor dominan yang harus diperhatikan untuk memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional. Penempatan disiplin nasional sebagai salah satu faktor dominan dalam upaya memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional menunjukkan posisi politis yang benar-benar strategis. Posisi politis ini makin strategis lagi manakala disiplin nasional menjadi salah satu krida, tepatnya krida kedua, dari Panca Krida Kabinet Pembangunan VI yang masih dan sedang berjalan saat ini. Adapun keempat krida yang lain adalah kontinuitas pembangunan nasional (krida pertama), pembudayaan mekanisme kepemimpinan nasional (krida ketiga), pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif (krida keempat), serta pelaksanaan pemilihan umum (krida kelima).]]>
<![CDATA[KEBANGGAAN MAHASISWA UT ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.614 KB)
<![CDATA[ Baru-baru ini saya diminta memberikan presentasi di dalam diskusi kecil mengenai Universitas Terbuka (UT) yang mengambil topik "Prospek Universitas Terbuka di Masa Depan". Diskusi ini sangat menarik karena pembicaraan yang berkembang bukan saja sekedar menyangkut harapan serta masa depan UT itu sendiri, akan tetapi diskusi ini juga membahas bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap UT itu sendiri sebagai lembaga pendidikan tinggi nonkonvensional di negeri ini. Kalau kita mengingat peristiwa penting di sekitar enam setengah tahun yang lalu, tepatnya 4 September 1984, ketika UT dinyatakan eksistensinya; maka berbagai harap-an masyarakat menumpuk padanya, terutama harapan tentang makin meratanya pelayanan pendidikan tinggi. Barangkali kita masih ingat apa yang dikemukakan Presiden Soeharto ketika itu; didirikannya UT merupakan jawaban tepat untuk meratakan kesempatan memperoleh pe-layanan pendidikan tinggi dalam kondisi dan situasi peri kehidupan masyarakat sekarang ini, terutama dikarenakan wilayah kepulauan negeri ini yang sangat luas.]]>
<![CDATA[MENYIMAK FERTILITAS DI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.833 KB)
<![CDATA[Survei "besar" tentang kependudukan dan kesehatan di Indonesia tengah berlangsung; semenjak beberapa bulan yang lalu dilaksanakan Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) atau yang lebih populer dengan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 1991. Data survei ini sudah diambil secara nasional pada Bulan Mei dan Juli 1991 yang lalu, analisis datanya sebagian sudah selesai dikerjakan, sedangkan laporan finalnya masih dalam proses penyelesaian; meskipun begitu hasil sementara untuk beberapa kasus sudah dapat dinikmati masyarakat. SDKI-91 dapat dikatakan survei yang "besar" bukan saja karena sifatnya nasional akan tetapi jumlah anggota sampel atau respondennya memang relatif besar; yaitu te-lah melibatkan lebih dari 28.000 rumah tangga dan 22.000 wanita yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuan dilaksanakannya SDKI-91 adalah untuk meng-analisis data mengenai kelahiran dan kematian, keluarga berencana (KB) serta kesehatan bayi dan anak dalam upaya pengefektivan program dan kebijakan kependudukan dan ke-sehatan di Indonesia. Survei ini merupakan proyek kerja sama antara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Departemen Kesehatan, dan Biro Pusat Statistik. Di luar ketiga lembaga ini ada beberapa lembaga interna-sional yang memberikan subsidinya, United States Agency for International Development (USAID), United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), serta Institute for Resource Development (IRD).]]>
<![CDATA[SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU DI PTN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (47.646 KB)
<![CDATA[ KALAU tidak ada aral melintang hasil ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN) diumumkan besok tanggal 2 Agustus 1991 secara serentak diseluruh Indonesia; itu berarti bahwa saat ini masing-masing kandidat mahasiswa baru PTN sudah mengetahui hasil akhir dari sebuah perjuangan yang penuh romantika, berhasil atau gagal. Apabila kita membuat semacam peraturan tak tertulis (unwrited regulation) yang mewajibkan bagi kandidat yang berhasil untuk tertawa sekeras-kerasnya dan bagi kandidat yang gagal untuk menangis sejadi-jadinya, maka dapat dipastikan bahwa kerasnya tawa dari para kandidat yang gagal. Mengapa? Karena setiap ditemui satu orang yang tertawa maka di sekitarnya akan dijumpai lima orang yang menangis. Sebagaimana dengan tahun-tahun yang sebelumnya maka persaingan untuk menembus dinding PTN tahun ini masih saja sangat ketat, bahkan terlalu ketat; untuk dapat meraih satu kursi belajar maka setiap kandidat harus mau bersanding dan bersaing untuk mengalahkan enam atau tujuh kandidat yang lainnya. Ini bukan pekerjaan ringan; dan hanya bisa dilakukan oleh kandidat yang benar-benar siap, terkecuali bagi kandidat yang memang sedang mendapatkan keberuntungan.]]>
<![CDATA[RENDAHNYA KUALITAS PT KITA (2) ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.553 KB)
<![CDATA[ Sekarang ini umur Kyoto University (KU) juga sudah mencapai satu abad alias 100 tahun. Artinya KU sudah mempunyai pengalaman menjalani tradisi dan kehidupan akademis selama 100 tahun. Kampus KU luasnya lebih dari 30 hektar dan terletak di wilayah Bagian Timur Kyoto. Sekitar 20.000 mahasiswa, 1.000 diantaranya mahasiswa asing tercatat sebagai mahasiswa aktif KU. Fakultas yang paling menonjol di KU adalah Fakultas Filsafat dan Fakultas Ekonomi; di samping ada Fakultas Sains yang tidak kalah bergengsi. Kiranya penting dicatat bahwa ilmuwan-ilmuwan dari KU pernah meraih empat hadiah Nobel sekaligus. Pendeknya, mendudukkan UT dan KU sebagai perguruan tinggi yang berada di peringkat atas memang amat beralasan meskipun tidak berarti bahwa di luar kedua lembaga itu tidak ada lagi lembaga dengan kredibilitas yang patut dibanggakan. Delapan perguruan tinggi lainnya yang ada dalam kelompok sepuluh terbaik pada umumnya memang layak untuk dibanggakan.]]>
<![CDATA[SEJARAH BARU PTS SEGERA DATANG ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.394 KB)
<![CDATA[ Sekurang-kurangnya terdapat dua faktor utama (main factors) yang selama ini dianggap sebagai "momok" masyarakat untuk mempercayakan putra-putrinya mendapatkan pelayanan pendidikan tinggi melalui jalur perguruan tinggi swasta (PTS). Faktor yang pertama merupakan "faktor akademik", sedangkan faktor yang kedua merupakan "faktor non-akademik". Faktor akdemik berkisar pada masalah ujian negara, sedangkan faktor non-akademik berkisar pada masalah beaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik. Hasil studi dan pengamatan selama ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut tidak jarang menjadi kendala bagi masyarakat yang akan menikmati pelayanan pendidikan melalui PTS, atau tidak jarang pula menjadi kendala bagi para mahasiswa PTS dalam usaha menyelesaikan studinya. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengeliminir kedua faktor tersebut, atau setidak-tidaknya menekan agar dominasi kedua faktor tersebut dapat dikurangi. Pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah ujian negara ialah dengan menciptakan komunikasi yang harmonis antara PTS, KOPERTIS dan PTN sebagai "tritunggal" yang berkiprah dalam pelaksanaan ujian negara. Sementara itu masalah beaya pendidikan didekati dengan mengadakan pelayanan yang maksimal kepada seluruh mahasiswa untuk menikmati seluruh fasilitas pendidikan yang disediakan.]]>
<![CDATA[BELAJAR DARI KEGAGALAN PELAJAR KITA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.283 KB)
<![CDATA[ Gagal lagi! Itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh pelajar Indonesia sebagai utusan bangsa dalam forum olimpiade Matematika tingkat dunia, International Mathematics Olympics (IMO), di Beijing, China pada tanggal 11 dan 12 Juli 1990 baru-baru ini. Dalam forum ilmiah yang diikuti oleh para pelajar yang berasal dari 50-an negara tersebut utusan Indonesia belum mampu menunjukkan prestasi yang memuaskan. Pelajar Indonesia yang dikirim ke forum ilmiah tingkat dunia itu harus mau berlapang dada untuk mengakui keunggulan dari teman-temannya yang berasal dari berbagai negara manca. Apabila dibandingkan dengan prestasi yang dicapai oleh pelajar Indonesia yang dikirim pada forum serupa di Canbera, Australia, dua tahun yang lalu sebenarnya secara kualitatif pelajar Indonesia yang dikirim ke Beijing, China, menunjukkan kenaikan prestasi. Kalau di Australia pelajar kita hanya mampu meraih nilai total 21, maka di China sanggup mencapai nilai total 40. Meskipun demikian secara kompetitif prestasi pelajar kita memang relatif belum memuaskan; di China tahun ini pelajar Indonesia hanya sanggup menduduki ranking yang kedua, akan tetapi dari urutan paling bawah.]]>
<![CDATA[LIKU-LIKU MEREALISASIKAN BUKU MURAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN JAWA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.731 KB)
<![CDATA[ Ada hal menarik untuk kita simak ketika Pak Bambang Sudibyo selaku menteri pendidikan nasional mengadakan silaturahmi dan diskusi tentang capaian kinerja Depdiknas tahun 2005-2007 dengan pimpinan media massa di Solo, Sabtu 12 April yang lalu; yaitu tentang buku murah. Pada kesempatan tersebut Pak Bambang menyatakan masyarakat tidak perlu cemas terkait adanya pemangkasan dana Bantuan Operasiional Seko-lah (BOS) untuk pengadaan buku, atau yang lebih dikenal dengan BOS Buku. Mengapa demikian? Karena pemerintah telah membuat program buku murah bagi peserta didik. Pemangkasan BOS Buku tidak menjadi masalah dan tidak perlu dirisaukan, sebab sudah ada penggantinya, yakni program buku murah. Dalam program buku murah tersebut, Depdiknas atau pemerintah mem-beli hak kopi (copyright) buku dari penulis secara langsung, selanjutnya mengizinkan siapa saja untuk menggandakannya, menerbitkannya atau memperdagangkannya dengan syarat harga murah hingga dapat terjangkau oleh orang tua murid. Dia pun menunjukkan angka konkret, tahun 2007 lalu Depdiknas telah membeli 37 judul buku teks pelajaran, dan tahun ini diren-canakan membeli 250 lebih judul lagi. ]]>
