Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.249
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dedikasi Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudence Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes Health Notions Varia Justicia Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI Khazanah Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Jurisprudence
Natangsa Surbakti
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Sekolah Advokasi: Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Absori; Moh. Indra Bangsawan; Arief Budiono; Dewi Kusuma Diarti; Ikhsan; Natangsa Surbakti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 1 No. 7 (2022): October 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v1i7.1491

Abstract

Munculnya kesadaran hukum seyogyanya didorong oleh sejauh mana kepatuhan hukum didasarkan pada indoktrinasi, keakraban, utilitas, dan identifikasi kelompok. Tujuan kegiatan ini untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masayarakat saat ini; dan mendeskripsikan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mitra Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen menunjukan bahwa terdapat permasalahan hukum yang hingga saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat antara lain permasalahan perlindungan anak, sengketa pertanahan, pencemaran lingkungan, permasalaha waris, permasalahan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Sebagai upaya membantu masyarakat untuk menghadapi persoalan hukum tersebut, maka diselenggarakan Sekolah Advokasi yang dilakukan secara blended (Luring-Daring) sebagai wadah untuk menyiapkan advokat maupun paralegal dalam Majelis Hukum dan HAM Kabupaten Sragen yang professional, berintegritas dan memiliki kepedulian kepada isu-isu hukum dan keadilan social.
Juridical Analysis of The Execution of Confiscated Objects: A Case Study of Narcotics in the Blora State Court of Positive Law And Islamic Law Perspective Karyono Karyono; Aidul Fitriciadia Azhari; Natangsa Surbakti
Khazanah Hukum Vol 4, No 3 (2022): Khazanah Hukum Vol 4, No 3 November (2022)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v4i3.19055

Abstract

The Blora District Prosecutor's Office is a state agency with authority to carry out lawsuits against perpetrators of criminal cases, including narcotics crime cases. In the case of narcotics, the Prosecutor's office is also authorized to store and destroy confiscated narcotics. This is to the laws and regulations that narcotics confiscated objects should be stored in the State Confiscated Objects Storage House (Rupbasan) by Article 44 of the Criminal Procedure Code. The destruction of narcotics confiscated objects is carried out no later than seven days after obtaining a legal decision and has permanent legal force from Blora District Court, as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In this study, researchers took several legal decisions at the Blora District Court, which had differences in executing narcotics confiscated objects. This qualitative research combines data on legal decisions and interviews with law enforcement officials. This study also uses positive legal theory and Islamic Law to analyze the problems that occur in criminal narcotics cases, especially in the execution of narcotics confiscated objects. So the results of this study conclude that there is discretion from the results of legal decisions with laws and regulations governing the execution of confiscated objects in narcotics crime cases at the Blora District Court.
PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI Marisa Kurnianingsih; Hartanto; Kuswardani; Natangsa Surbakti; Muchamad Iksan; Rizal Pambudi
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 1 No. 2 (2023): JULI 2023
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui tahap persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh penasehat hukum dari BKBH Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum pendampingan persidangan, terdapat tahap persiapan yang didalamnya terdapat tahapan wawancara dengan klien, kemudian mempelajari aturan hukum yang berlaku, dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Selain daripada itu terdapat tahap pelaksanaan pendampingan hukum dengan menganalisis strategi pembelaan dan terhadap klien yang ketergantungan mengupayakan putusan rehabilitasi dan meminimalisir terdakwa dari tuduhan sebagai pengedar narkotika. Proses dan tahapan pendampingan persidangan perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Boyolali melalui beberapa tahap yang dimulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan. Tahap persidangan menjadi penting dalam proses peradilan pidana, di mana semua bukti akan diperiksa secara terbuka untuk umum. Pengabdian masyarakat ini memberikan gambaran mengenai pendampingan hukum dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Boyolali dan pentingnya peran penasehat hukum dalam memastikan hak-hak terdakwa terpenuhi selama proses persidangan.
Tinjauan Hukum Jual Beli Tembakau Tanpa Dilengkapi Dengan Bukti Tertulis Iswanto, Iswanto; Supanto, Supanto; Surbakti, Natangsa
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.376

Abstract

Abstrak Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Salah satu sektor jual beli yang terjadi adalah sektor perekonomian tembakau. Masyarakat Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah dalam melakukan jual beli masih dilandaskan dengan asas kepercayaan dan tanpa adanya bukti secara tertulis. Hal ini mendasari tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana legalitas dan perlindungan hukum perjanjian jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis dan untuk mengetahui akibat hukum Pidana yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan penipuan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dan wawancara terhadap responden yang dilakukan di Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 71% masyarakat melakukan jual beli dilengkapi dengan bukti tertulis dan sebanyak 29% melakukan jual beli tanpa dilengkapi bukti tertulis. Hal ini dapat dikatakan bahwa angka atau tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi khususnya dalam melakukan jual beli, Dalam sistem jual beli tembakau tanpa di lengkapi bukti tertulis bisa memberikan dampak kerugian dan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 378 KUH Pidana tentang tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun. Kata Kunci: Jual Beli, Asas Kepercayaan, Tanpa Bukti Tertulis, Penipuan Abstract Buying and selling is an exchange activity carried out by the seller and the buyer. One of the trading sectors that occurs is the tobacco economy sector. The people of Klepu, Kranggan, Temanggung, Central Java, in buying and selling are still based on the principle of trust and without any written evidence. This underlies the objectives of the study, namely to find out how the legality and legal protection of the tobacco sale and purchase agreement without written evidence and to find out the consequences of criminal law that arise if one of the sellers or buyers commits fraud. This research is included in qualitative research by collecting data and interviewing respondents in Klepu Village, Kranggan, Temanggung, Central Java. The results showed that as many as 71% of the people made buying and selling equipped with written evidence and as many as 29% made buying and selling without any written evidence. It can be said that the number or level of public confidence is still quite high, especially in buying and selling. In the tobacco trading system without written evidence it can have a negative impact and can lead to criminal acts of fraud as regulated in article 378 of the Criminal Code regarding the act of the criminal of fraud is punishable by a maximum of 4 years in prison.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH KORBAN KEJAHATAN ITE DI BIDANG PERBANKAN Yudanto, Yudanto; Surbakti, Natangsa; Yuspin, Wardah
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2024): Januari-April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i1.7764

Abstract

The recent rise in ITE crimes in the banking sector has given rise to new problems, both legally and economically. These crimes often involve resource users, infrastructure, and customer identities. As a result, in terms of implementing criminal law, especially banking and financial services companies must bear responsibility for their customers' losses. The importance of bank accountability towards its customers who are victims of ITE crimes from a criminal law perspective is the objective discussed in this research. This legal research refers to positive legal norms in accordance with the hierarchy of existing laws and regulations, legal principles, legal doctrine, as well as other literature relating to Bank responsibility for crimes in criminal law. The results of the analysis from this research show the importance of protecting bank customers by banks and that there have been efforts made by the Indonesian banking industry to empower and protect consumers with the banking criminal regulations in Law no. 10 of 1998 which is mentioned in detail therein.
LAW AND TRUST IN POLICE: An Interrogation Study in a Forensic Linguistic Perspective Waljinah, Sri; Wardiono, Kelik; Surbakti, Natangsa; Anggoro, Purwadi Wahyu
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i1.5235

Abstract

Citizens' rights in the legal field are to obtain justice when dealing with legal cases which in the handling process involve investigators and examinees. The problem in this research is that the interrogation process is less humane in its implementation in the Police. The aim of this research is to describe the interrogation process in the Police from a forensic linguistic perspective and examine the laws and regulations regarding interrogation and its implementation in the Police. The approach method is normative juridical and qualitative descriptive type. The data collection method uses library research on primary and secondary data sources using recording and note-taking techniques. Data analysis uses qualitative analysis methods with logical thinking based on the logic of analogical induction or deductive interpretation. Data validation uses triangulation techniques based on several data sources to compare one data source with another data source. The results of the research are: (1) the interrogation process in the Police from a forensic linguistics perspective, namely humanist and less humanist, and (2) the interrogation process in the Police is generally running in accordance with statutory regulations but there are still violations in its implementation.Keywords: Law, interrogation, forensic linguistics
Advocate Legal Education in Indonesia: The Need of Spiritual Dimensions Approach Agiyanto, Ucuk; Absori, Absori; Surbakti, Natangsa; Raharjo, Trisno; Ikhwan, Afiful
Al-Risalah Vol 21 No 1 (2021): June 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.461 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i1.742

Abstract

Law No. 18 of 2003 explains that someone who wants to be an advocate must take advocate professional education. This professional education is based on the enforcement of justice and pursues to strengthen the Rule of Law principles. This study offers the importance of spirituality in advocate education, in order to create an officium nobile who puts justice for the marginal community over the injustice rules. This research method uses a non-doctrinal qualitative approach based on law implementation in society, combined with a philosophical system related to spirituality that integrates science and religion. This study concludes that advocate education with a spiritual dimension is an effort to uphold the advocate profession as an official representative, prioritizing justice access in the community rather than profit, especially in bribery or corruption.
Increasing Understanding Regarding Free Legal Aid in the Implementation of Women's Rights Protection Kurnianingsih, Marisa; Aprilia, Lina; Dita Nadya Anastasya; Kuswardani, Kuswardani; Surbakti, Natangsa
Jurnal Dedikasi Vol. 21 No. 2 (2024): Jurnal Dedikasi (November)
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/dedikasi.v21i2.5960

Abstract

This community service is carried out to increase understanding regarding legal aid, which is one of the efforts to protect women's rights legally. Equality between women is the foundation of ensuring legal protection for women because it includes efforts to provide access to justice for all individuals. As a rule of law, Indonesia guarantees the safety of women's rights, including the right to access legal aid. This community service is carried out using the socialization method. Socialization is carried out by holding discussions covering issues such as gender crimes, the protection of women from violence and exploitation, as well as the need for effective responses to violations of women's human rights. The "equality before the law" principle is essential in ensuring justice, protecting human rights, and upholding fair laws. The free legal aid program is also seen as a solution to provide access to justice for all individuals, regardless of their financial condition and society's gender. This community service is the result of collaboration between the Legal Aid and Consultation Agency (BKBH) FH UMS and the Kadipiro Subdistrict in Surakarta, which is expected to provide benefits to the broader community, especially women who are economically disadvantaged and have insight into obtaining justice.
Kebijakan Kesehatan Seksual: Urgensi Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Rika Yunita Hardiyati; Natangsa Surbakti; Wardah Yuspin; Binar Sapto Nugroho; Yulian Dwi N; Moh Indra Bangsawan
Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES 2022
Publisher : FORIKES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/sf.v13i0.1782

Abstract

Integration between the correctional system and the protection of human rights is a must in the context of the role of the state as the holder of obligations in various human rights instruments, both national and international. One of these rights is the right to sexual needs. This study will discuss how the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang? and What is the urgency of the policy to fulfill the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang? The research method used is a juridical-empirical approach by conducting field studies. The results of the research in this paper are that the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang is not carried out in accordance with existing provisions, where the implementation is not provided with adequate facilities and infrastructure or there is a conjugal room, which is related to conjugal visits that have not been carried out. carried out accordingly, meanwhile the provision of leave to visit family 2x24 hours from the data given to 10 people has not been given CMK. Second, the urgency of the policy of fulfilling the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang is very necessary with the non-fulfillment of the right to sexual needs which will have a negative impact on the prisoners themselves, namely men who experience blockages in releasing their sexual desires can lead to sexual deviations.Keywords: sexual; convict; correctional institution ABSTRAK Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrument HAM baik nasional maupun internasional. Salah satu hak tersebut yaitu ha katas kebutuhan seksual. Penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? dan Bagaimana urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hokum yuridis-empiris dengan dilakukan studi lapangan. Hasil penelitian di dalam penulisan ini yaitu pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana pelaksanaanya tidak disediakan sarana dan prasarana yang memadai atau adanya conjugal room, yang berkaitan dengan conjugal visit yang belum dilksanakan secara sesuai, sementara itu pemberian cuti mengunjungi keluarga 2x24 jam dari data yang diberikan kepada 10 orang belum ada yang diberikan CMK. Kedua, Urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sangat diperlukan dengan tidak dipenuhinya hak atas kebutuhan seksual ini  akan memberikan dampak negative kepada narapidana itu sendiri yaitu pria yang mengalami sumbatan di dalam melepaskan hasrat seksnya dapat menyebabkan melakukan penyimpangan seksKata kunci: seksual; narapidana; lembaga pemasyarakatan 
Applying Justice Aspects as an Impact of Emergence of Judicial Review Decisions in Children's Cases Against the Law A Wahid Ramdhan Dewanoto; Natangsa Surbakti
JUSTISI Vol. 10 No. 2 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i2.3110

Abstract

The study aims to describe the emergence of aspects of justice in juvenile crimes in decision number 131/PK/Pid.Sus/2015. This descriptive study uses a normative juridical approach. The data source is secondary data in the form of Judicial Review Decision Number 131/PK/Pid.Sus/2015 used library data collection methods, which were then analysed using qualitative methods with deductive logic. Based on the discussion carried out, it can be seen that the emergence of aspects of justice for children dealing with the law who are victims of wrongful arrest due to new evidence, so that the trial process from the beginning cannot bring up aspects of distributive justice by the state before the emergence of Judicial Review Decision Number 131/PK/Pid.Sus/2015, in which the panel of judges made mistakes in the first level process so that the justice that the child should have obtained is new. In addition, to provide distributive justice if there is a wrong arrest, new evidence that appears takes time.
Co-Authors A Wahid Ramdhan Dewanoto Absori Absori Afiful Ikhwan Agiyanto, Ucuk Aidul Fitriciadia Azhari Anggoro, Purwadi Wahyu Aprilia, Lina Arief Budiono Binar Sapto Nugroho Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Dita Nadya Anastasya Eka Yektiningsih Hangabei, Sinung Mufti Hartanto Harun Harun Iksan Iksan Iswanto Iswanto Karyono Karyono Kelik Wardiono Khudzaifah Dimyati Kuswardani Kuswardani Kuswardani, Kuswardani Marisa Kurnianingsih Moh. Indra Bangsawan Muchamad Iksan Muhammad Bayu Saputro Nerisia Bunga Samodra Nuria Siswi Enggarani Ragilia Putri Wandansari Rika Yunita Hardiyati Rizal Pambudi Rohayu H, Rina Saputro, Muhammad Bayu Supanto Supanto Trisno Raharjo Trisno Raharjo Ucuk Agiyanto Waljinah, Sri Wardah Yuspin Yudanto Yudanto Yulian Dwi N