Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Sekolah Advokasi: Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Absori; Moh. Indra Bangsawan; Arief Budiono; Dewi Kusuma Diarti; Ikhsan; Natangsa Surbakti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 1 No. 7 (2022): October 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v1i7.1491

Abstract

Munculnya kesadaran hukum seyogyanya didorong oleh sejauh mana kepatuhan hukum didasarkan pada indoktrinasi, keakraban, utilitas, dan identifikasi kelompok. Tujuan kegiatan ini untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masayarakat saat ini; dan mendeskripsikan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mitra Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen menunjukan bahwa terdapat permasalahan hukum yang hingga saat ini tengah dihadapi oleh masyarakat antara lain permasalahan perlindungan anak, sengketa pertanahan, pencemaran lingkungan, permasalaha waris, permasalahan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Sebagai upaya membantu masyarakat untuk menghadapi persoalan hukum tersebut, maka diselenggarakan Sekolah Advokasi yang dilakukan secara blended (Luring-Daring) sebagai wadah untuk menyiapkan advokat maupun paralegal dalam Majelis Hukum dan HAM Kabupaten Sragen yang professional, berintegritas dan memiliki kepedulian kepada isu-isu hukum dan keadilan social.
Study of Judge's Decisions in Upholding Restorative Justice Law for Defendants and Victims of Underage Children Nurul Fatimah Az Zahro; Muchamad Iksan; Natangsa Surbakti; Peggy Dian Septi Nur Angraini
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The criminal act of intercourse committed by the accused and the victim under the age of the need to apply restorative justice where the child is a form of hope to continue the hopes of the nation and state. This research method is normative juridical with statutory and case approaches and comparisons. The aim of the research is to find out and analyze the law enforcement of restorative justice for defendants under the age of study, Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn, Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Skt , and Decision Number 9/Pid.Sus-Children/2021/Pn.Skh. The results of the research show that Decision Number: 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn and Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Skt do not apply restorative justice where the judge prefers to impose prison sentences on children. Meanwhile, Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Skh. has implemented restorative justice in the form of more action being imposed than to carry out imprisonment for children. Indeed, the crime of intercourse is not included as a crime that is resolved by restorative justice, but it needs to be seen as more in order to give the child offender the opportunity to understand the consequences of his actions and take responsibility and the community can understand the causes of crime for the sake of welfare and crime prevention. Keywords: Law Enforcement; Restorative Justice; Minors; Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan korban di dibawah umur perlu menerapkan keadilan restoratif dimana anak adalah wujud harapan penerus harapan cita-cita bangsa dan negara. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta perbandingan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum keadilan restoratif justice terhadap terdakwa anak di bawah umur studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn, Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Skt, dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Skh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2021/Pn dan Putusan Nomor : 7/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Skt tidak menerapkan keadilan restoratif dimana hakim lebih memberikan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap anak. Sedangkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Skh. telah menerapkan keadilan restoratif berupa lebih dijatuhkan tindakan dibandingkan untuk melakukan penghukuman pidana penjara terhadap anak. Memang dalam tindak pidana persetubuhan tidak termasuk tindak pidana yang diselesaikan dengan keadilan restoratif tapi perlu dipandang lebih guna memberi kesempatan pelaku anak untuk memahami akibat tindakan dan bertanggungjawab serta masyarakat dapat memahami sebab kejahatan demi kesejahteraan dan pencegahan kejahatan. Kata kunci : Penegakan Hukum; Restoratif Justice; Anak dibawah umur;
Dispute on Execution of Criminal Confiscation Objects and General Seizures for Bankruptcy in Review from Legal Benefit Muhammad Fathin Habibullah; Natangsa Surbakti; Aidul Fitriciada Azhari; Peggy Dian Septi Nur Angraini
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 10 No. 4 (2023): Maret: Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v10i4.66

Abstract

Criminal foreclosures and general foreclosures of bankruptcy are different. Normative juridical research with statutory and case approaches. The aim is to find out and analyze criminal enforcement and bankruptcy at the same time that there was a conflict in the execution of the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative case (KSP Pandawa). The results of KSP Pandawa and Nuryanto's research, the chairman of KSP Pandawa went bankrupt, the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court and all assets were publicly confiscated. Nuryanto was convicted by the Depok District Court on charges of fictitious investment and an additional crime of auctioning all economic assets for the state. The Pandawa KSP Curator Team filed a lawsuit for a criminal verdict that was strengthened by the Supreme Court's Cassation Decision Number 3 K/Pdt.Sus-Bankrupt/2019. Amar Cassation requests that the Depok District Attorney hand over all confiscated assets to the Pandawa KSP Curator Team. The cassation decision fulfills legal benefits, KSP Pandawa can register receivables with the curator for verification and will receive proportional loss returns as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.
Effectiveness of electronic trials against children in conflict of the law at boyolali district court Eka Yektiningsih; Natangsa Surbakti; Nuria Siswi Enggarini; Peggy Dian Septi Nur Angraini
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 10 No. 4 (2023): Maret: Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v10i4.82

Abstract

The Covid 19 pandemic that has spread throughout the world has had an impact on the course of the judicial process. Empirical juridical research using qualitative descriptive data analysis methods and deductive conclusions aims to describe the effectiveness of the implementation of electronic based trials for children in conflict with the law. The electronic based trial law policy is based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts and Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Electronic Courts. At the implementation level, the Boyolali Regency Class IB District Court for electronic juvenile criminal cases was effective in 2020, holding 11 (eleven) electronic trials of juvenile criminal cases. However, there were still non technical obstacles during the trial. Therefore, the implementation of electronic criminal justice for children needs to be supported by adequate electronic systems and devices as stated in the Decree of the Director General of the General Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1693/DJU/SK/HM02.3/12/2020 concerning Standardization of Trial Facilities and Infrastructure Online (on the network) in general courts, including juvenile justice. Keywords : Child, Legal Effectiveness, Electronic Justice
Tinjauan Hukum Jual Beli Tembakau Tanpa Dilengkapi Dengan Bukti Tertulis Iswanto, Iswanto; Supanto, Supanto; Surbakti, Natangsa
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.376

Abstract

Abstrak Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Salah satu sektor jual beli yang terjadi adalah sektor perekonomian tembakau. Masyarakat Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah dalam melakukan jual beli masih dilandaskan dengan asas kepercayaan dan tanpa adanya bukti secara tertulis. Hal ini mendasari tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana legalitas dan perlindungan hukum perjanjian jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis dan untuk mengetahui akibat hukum Pidana yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan penipuan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dan wawancara terhadap responden yang dilakukan di Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 71% masyarakat melakukan jual beli dilengkapi dengan bukti tertulis dan sebanyak 29% melakukan jual beli tanpa dilengkapi bukti tertulis. Hal ini dapat dikatakan bahwa angka atau tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi khususnya dalam melakukan jual beli, Dalam sistem jual beli tembakau tanpa di lengkapi bukti tertulis bisa memberikan dampak kerugian dan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 378 KUH Pidana tentang tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun. Kata Kunci: Jual Beli, Asas Kepercayaan, Tanpa Bukti Tertulis, Penipuan Abstract Buying and selling is an exchange activity carried out by the seller and the buyer. One of the trading sectors that occurs is the tobacco economy sector. The people of Klepu, Kranggan, Temanggung, Central Java, in buying and selling are still based on the principle of trust and without any written evidence. This underlies the objectives of the study, namely to find out how the legality and legal protection of the tobacco sale and purchase agreement without written evidence and to find out the consequences of criminal law that arise if one of the sellers or buyers commits fraud. This research is included in qualitative research by collecting data and interviewing respondents in Klepu Village, Kranggan, Temanggung, Central Java. The results showed that as many as 71% of the people made buying and selling equipped with written evidence and as many as 29% made buying and selling without any written evidence. It can be said that the number or level of public confidence is still quite high, especially in buying and selling. In the tobacco trading system without written evidence it can have a negative impact and can lead to criminal acts of fraud as regulated in article 378 of the Criminal Code regarding the act of the criminal of fraud is punishable by a maximum of 4 years in prison.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP NASABAH KORBAN KEJAHATAN ITE DI BIDANG PERBANKAN Yudanto, Yudanto; Surbakti, Natangsa; Yuspin, Wardah
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2024): Januari-April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i1.7764

Abstract

The recent rise in ITE crimes in the banking sector has given rise to new problems, both legally and economically. These crimes often involve resource users, infrastructure, and customer identities. As a result, in terms of implementing criminal law, especially banking and financial services companies must bear responsibility for their customers' losses. The importance of bank accountability towards its customers who are victims of ITE crimes from a criminal law perspective is the objective discussed in this research. This legal research refers to positive legal norms in accordance with the hierarchy of existing laws and regulations, legal principles, legal doctrine, as well as other literature relating to Bank responsibility for crimes in criminal law. The results of the analysis from this research show the importance of protecting bank customers by banks and that there have been efforts made by the Indonesian banking industry to empower and protect consumers with the banking criminal regulations in Law no. 10 of 1998 which is mentioned in detail therein.
LAW AND TRUST IN POLICE: An Interrogation Study in a Forensic Linguistic Perspective Waljinah, Sri; Wardiono, Kelik; Surbakti, Natangsa; Anggoro, Purwadi Wahyu
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i1.5235

Abstract

Citizens' rights in the legal field are to obtain justice when dealing with legal cases which in the handling process involve investigators and examinees. The problem in this research is that the interrogation process is less humane in its implementation in the Police. The aim of this research is to describe the interrogation process in the Police from a forensic linguistic perspective and examine the laws and regulations regarding interrogation and its implementation in the Police. The approach method is normative juridical and qualitative descriptive type. The data collection method uses library research on primary and secondary data sources using recording and note-taking techniques. Data analysis uses qualitative analysis methods with logical thinking based on the logic of analogical induction or deductive interpretation. Data validation uses triangulation techniques based on several data sources to compare one data source with another data source. The results of the research are: (1) the interrogation process in the Police from a forensic linguistics perspective, namely humanist and less humanist, and (2) the interrogation process in the Police is generally running in accordance with statutory regulations but there are still violations in its implementation.Keywords: Law, interrogation, forensic linguistics
Advocate Legal Education in Indonesia: The Need of Spiritual Dimensions Approach Agiyanto, Ucuk; Absori, Absori; Surbakti, Natangsa; Raharjo, Trisno; Ikhwan, Afiful
Al-Risalah Vol 21 No 1 (2021): June 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.461 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i1.742

Abstract

Law No. 18 of 2003 explains that someone who wants to be an advocate must take advocate professional education. This professional education is based on the enforcement of justice and pursues to strengthen the Rule of Law principles. This study offers the importance of spirituality in advocate education, in order to create an officium nobile who puts justice for the marginal community over the injustice rules. This research method uses a non-doctrinal qualitative approach based on law implementation in society, combined with a philosophical system related to spirituality that integrates science and religion. This study concludes that advocate education with a spiritual dimension is an effort to uphold the advocate profession as an official representative, prioritizing justice access in the community rather than profit, especially in bribery or corruption.
Increasing Understanding Regarding Free Legal Aid in the Implementation of Women's Rights Protection Kurnianingsih, Marisa; Aprilia, Lina; Dita Nadya Anastasya; Kuswardani, Kuswardani; Surbakti, Natangsa
Jurnal Dedikasi Vol. 21 No. 2 (2024): Jurnal Dedikasi (November)
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/dedikasi.v21i2.5960

Abstract

This community service is carried out to increase understanding regarding legal aid, which is one of the efforts to protect women's rights legally. Equality between women is the foundation of ensuring legal protection for women because it includes efforts to provide access to justice for all individuals. As a rule of law, Indonesia guarantees the safety of women's rights, including the right to access legal aid. This community service is carried out using the socialization method. Socialization is carried out by holding discussions covering issues such as gender crimes, the protection of women from violence and exploitation, as well as the need for effective responses to violations of women's human rights. The "equality before the law" principle is essential in ensuring justice, protecting human rights, and upholding fair laws. The free legal aid program is also seen as a solution to provide access to justice for all individuals, regardless of their financial condition and society's gender. This community service is the result of collaboration between the Legal Aid and Consultation Agency (BKBH) FH UMS and the Kadipiro Subdistrict in Surakarta, which is expected to provide benefits to the broader community, especially women who are economically disadvantaged and have insight into obtaining justice.
Kebijakan Kesehatan Seksual: Urgensi Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Rika Yunita Hardiyati; Natangsa Surbakti; Wardah Yuspin; Binar Sapto Nugroho; Yulian Dwi N; Moh Indra Bangsawan
Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES 2022
Publisher : FORIKES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33846/sf.v13i0.1782

Abstract

Integration between the correctional system and the protection of human rights is a must in the context of the role of the state as the holder of obligations in various human rights instruments, both national and international. One of these rights is the right to sexual needs. This study will discuss how the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang? and What is the urgency of the policy to fulfill the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang? The research method used is a juridical-empirical approach by conducting field studies. The results of the research in this paper are that the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang is not carried out in accordance with existing provisions, where the implementation is not provided with adequate facilities and infrastructure or there is a conjugal room, which is related to conjugal visits that have not been carried out. carried out accordingly, meanwhile the provision of leave to visit family 2x24 hours from the data given to 10 people has not been given CMK. Second, the urgency of the policy of fulfilling the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang is very necessary with the non-fulfillment of the right to sexual needs which will have a negative impact on the prisoners themselves, namely men who experience blockages in releasing their sexual desires can lead to sexual deviations.Keywords: sexual; convict; correctional institution ABSTRAK Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrument HAM baik nasional maupun internasional. Salah satu hak tersebut yaitu ha katas kebutuhan seksual. Penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? dan Bagaimana urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hokum yuridis-empiris dengan dilakukan studi lapangan. Hasil penelitian di dalam penulisan ini yaitu pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana pelaksanaanya tidak disediakan sarana dan prasarana yang memadai atau adanya conjugal room, yang berkaitan dengan conjugal visit yang belum dilksanakan secara sesuai, sementara itu pemberian cuti mengunjungi keluarga 2x24 jam dari data yang diberikan kepada 10 orang belum ada yang diberikan CMK. Kedua, Urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sangat diperlukan dengan tidak dipenuhinya hak atas kebutuhan seksual ini  akan memberikan dampak negative kepada narapidana itu sendiri yaitu pria yang mengalami sumbatan di dalam melepaskan hasrat seksnya dapat menyebabkan melakukan penyimpangan seksKata kunci: seksual; narapidana; lembaga pemasyarakatan