Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

REFORMULATING GENDER NORMS IN SAUDI ARABIA: CULTURAL LIBERALIZATION UNDER VISION 2030 Muttaqin, Fakih Fadilah; Hady, Yazid; Krisnawati, Nofi Maria; Susanti, Endang; Rohwati, Siti
Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender JURNAL HARKAT : MEDIA KOMUNIKASI GENDER, 21(1), 2025
Publisher : Center for Gender and Child Studies (Pusat Studi Gender dan Anak) LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/harkat.v21i1.49070

Abstract

Abstract. This article examines the process of gender norm reconstruction in Saudi Arabia within the framework of Vision 2030, focusing on the state's strategy of selectively liberalizing culture to support its authoritarian modernization project. In the conservative Wahhabi tradition, women's positions have been limited by legal, social, and religious structures. However, since 2016, under the leadership of Crown Prince Mohammed bin Salman, the Saudi government has initiated a series of reforms that have allowed women to drive, work in the public sector, and access entertainment and cultural spaces. This article uses a qualitative-analytical approach with an exploratory-descriptive design through discourse and policy analysis, as well as a theoretical framework of modernization, state feminism, and ideological control in authoritarian states. It was found that gender reforms in Vision 2030 are not merely a form of emancipation, but rather a state strategy to build new legitimacy, attract global investment, and reframe national identity without overhauling the authoritarian political order. This study makes an important contribution to understanding the dynamics of gender in contemporary Muslim societies and development politics in the Gulf region.   Abstrak. Artikel ini mengkaji proses rekonstruksi norma gender di Arab Saudi dalam kerangka Visi 2030, dengan fokus pada strategi negara dalam meliberalisasi budaya secara selektif untuk menopang proyek modernisasi otoriter. Dalam tradisi Wahhabisme yang konservatif, posisi perempuan selama ini dibatasi oleh struktur hukum, sosial, dan religius. Namun sejak 2016, di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, pemerintah Saudi menginisiasi serangkaian reformasi yang mengizinkan perempuan untuk mengemudi, bekerja di sektor publik, serta mengakses ruang hiburan dan budaya. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-analitis dengan desain eksploratif-deskriptif melalui analisis wacana dan kebijakan, serta kerangka teori modernisasi, feminisme negara, dan kontrol ideologis dalam negara otoriter. Ditemukan bahwa reformasi gender dalam Visi 2030 bukan semata bentuk emansipasi, melainkan strategi negara untuk membangun legitimasi baru, menarik investasi global, dan membingkai ulang identitas nasional tanpa merombak tatanan politik yang otoriter. Kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika gender di masyarakat Muslim kontemporer dan politik pembangunan di kawasan Teluk.
Green Dakwah Nahdlatul Ulama: Strategi Komunikasi Digital NU Online dalam Membangun Kesadaran Ekologis Munandar, Aris; Susanti, Endang
NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies Vol. 3 No. 2 (2025): NAHNU
Publisher : LAKPESDAM MWCNU Palengaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63875/nahnu.v3i2.124

Abstract

This study analyzes the NU Online ecological da'wah communication pattern as a representation of Nahdlatul Ulama's digital da'wah strategy in responding to environmental issues in the 2021–2024 period. Using a netnography approach and critical discourse analysis, this study examined 30 articles that were purposively selected based on  the highest level of engagement.  The results of the study show that NU Online's ecological da'wah builds digital authority through the conversion of NU's symbolic capital such as the legitimacy of ulama, Islamic boarding school networks, and fiqh traditions into a communication format that is in line with the logic of digital mediatization. The analysis of maqāṣid shows that there is a variation in the epistemological quality of content, ranging from those that are in harmony with the principle of benefit to those that tend to be reductionist. This research emphasizes that NU Online plays a significant role in shaping public ecological awareness, but requires strengthening methodological standards so that digital da'wah has more integrity and sustainability. Penelitian ini menganalisis pola komunikasi dakwah ekologis media NU Online sebagai representasi strategi dakwah digital Nahdlatul Ulama (NU) dalam merespons isu lingkungan pada periode 2021-2024. Dengan menggunakan pendekatan netnografi dan analisis wacana kritis, penelitian ini mengkaji 30 artikel yang dipilih secara purposif berdasarkan tingkat engagement tertinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah ekologis NU Online membangun otoritas digital melalui konversi modal simbolik NU seperti legitimasi ulama, jaringan pesantren, dan tradisi fikih ke dalam format komunikasi yang selaras dengan logika mediatisasi digital. Analisis maqāṣid menunjukkan adanya variasi kualitas epistemologis konten, mulai dari yang selaras dengan prinsip kemaslahatan hingga yang cenderung reduksionis. Penelitian ini menegaskan bahwa NU Online berperan signifikan dalam membentuk kesadaran ekologis publik.
Negosiasi Identitas Gender dalam Arena Politik Hukum Islam: Studi Kasus RUU Ketahanan Keluarga dan Respons Ormas Islam: Studi Kasus RUU Ketahanan Keluarga dan Respons Ormas Islam arism munandar; Endang Susanti
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 2 (2024): Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v6i2.1293

Abstract

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga yang sempat diusulkan dalam Prolegnas DPR RI menimbulkan kontroversi karena memuat pasal-pasal yang dihapus dari tafsir Islam konservatif, terutama dalam hal peran gender dalam keluarga. Di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan multitafsir, RUU ini mencerminkan upaya negara dalam mengarahkan moralitas masyarakat berdasarkan interpretasi agama tertentu. Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana legislasi menjadi arena produksi kebenaran moral yang berdampak langsung pada hubungan kekuasaan dalam rumah tangga serta posisi perempuan di ruang sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis wacana kritis. Data diambil dari naskah RUU, pernyataan organisasi keagamaan, dan literatur akademik mengenai hukum keluarga dan gender dalam Islam. Analisisnya terfokus pada aspek empat: kontradiksi dengan prinsip kesetaraan gender, dominasi tafsir konservatif, fragmentasi respons ormas Islam, serta peran negara dalam menginstitusionalisasi tafsir agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa legislasi ini tidak netral, melainkan bermuatan ideologi dan politik. Oleh karena itu, hukum keluarga harus dirumuskan secara partisipatif, kontekstual, dan menjunjung nilai-nilai keadilan serta pluralisme. Peran masyarakat sipil dan ormas progresif menjadi sangat penting dalam menjaga demokrasi substantif. Kata kunci : legislasi, gender, tafsir Islam, negara, demokrasi.
Dinamika Politik Islam di Eropa: Sejarah dan Realitas Politik Kontemporer Susanti, Endang; Munandar, Aris
POLITEA Vol 7, No 2 (2024): Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
Publisher : State Islamic Institute of Kudus (IAIN Kudus)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/politea.v7i2.27484

Abstract

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat sejauh mana Islam berperan dalam dunia perpolitikan di Eropa. Penting diketahui bahwa Islam merupakan agama terbesar kedua di Eropa yang tentu keberadaannya sangat memberikan pengaruh dalam jalannya pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode analitis-deskriptif yang didasarkan pada penelitian pustaka.  Dengan mengacu pada teori identitas sosial, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana identitas keagaman dapat mempengaruhi partisipasi politik komunitas Muslim di tengah tantangan sosial dan budaya yang dihadapi. Penelitian ini akan lebih terfokus pada bagaimana kondisi perpolitikan yang berkenaan dengan Islam di Eropa khususnya di negara Inggris, Perancis, Jerman, dan Swedia. Dihasilkan fakta bahwa Islam memainkan peran penting di keempat negara tersebut terlebih dalam hal pemenuhan hak-hak minoritas seperti kebebasan beragama maupun kebebasan berpendapat. Islam juga terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah dan memastikan kaum minoritas memperoleh perlindungan yang sama. Meskipun dihadapakan dengan banyak tantangan, namun komunitas Muslim terus menunjukkan partisipasi aktif dalam politik sehingga menjadikan mereka sebagai bagian penting dari perkembangan demokrasi dan keberagaman di Eropa.