Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.567

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Wawasan Yuridika Indonesian Journal of Criminal Law Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Andi Risma Andi Risma

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 3965496

Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Perkawinan Dibawah Umur: Studi Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Junaedi Junaedi; Andi Risma; Dachran S Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah Penelitian yang dilakukan dengan menghubungkan teori dan hasil penelusuran di lapangan berkaitan dengan efektivitas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan beda agama studi di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng kurang efektif. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng adalah faktor struktur hukum, budaya hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat. The aims are: (1) o review and explain and analyzes the effectiveness of the law number 1 of 1974 about the marriages connected by marriage under the age of in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. (2) To review and explain and analyzes factors influencing the marriage under the age at in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. The approach research is empirical legal research, The law is empirical research conducted by linking the theory and the results of the investigation in the field pertaining to the effectiveness of the law number year 1974 1 about the marriages are linked by marriage different religious studies in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. The result of the research: (1) Act no 1 1974 years about the marriages are linked by marriage under age in pajukukang district bantaeng less effective; (2) Factors influencing the marriage under age at district is a factor in pajukukang bantaeng, legal structure culture and knowledge of the laws of society the laws of society.

Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Perdata: Studi Pengadilan Negeri Marisa Kelas II Provinsi Gorontalo Hamsurah Hamsurah; Andi Risma; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata gugatan berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kurang efektif. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Marisa Kelas II akan dimediasi terlebih dahulu. Dikarenakan sebagian para pihak Penggugat/Pemohon tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi ini. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara gugatan perdata berkaitan dengan penerapan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan di Pengadilan Negeri Marisa Kelas II di Provinsi Gorongtalo adalah: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil lawsuits related to the application of the principles of fast, simple and low cost judiciary in the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Marisa Class II District Court in Gorongtalo Province, then carried out a quantitative descriptive analysis.The results of the research the authors found that: The implementation of mediation at the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province based on Perma No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts is less effective. In practice, all cases submitted to the Class II Marisa District Court will be mediated first. Because some of the Plaintiff / Petitioner did not have good intentions in carrying out this mediation process. Factors that affect the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of civil suit cases related to the application of the principle of fast, simple, low cost trial in the Class II Marisa District Court in Gorongtalo Province are: legal substance, legal structure and legal culture.

Pengecualian Sengketa Tanah Dalam Tata Cara Gugatan Sederhana (Small Claim Court) A. Irfan Suandy; Andi Risma; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis alur proses penyelesaian Gugatan Sederhana sesuai dengan Perma No 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 Tahun 2019. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019 meliputi: pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Melalui Perma No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019, penyelesaian gugatan sederhana dapat mewujudkan asas cepat yang terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya seperti penyelesaian gugatan sederhana diselesaikan dengan batas waktu maksimal 25 hari terhitung sejak dimulainya sidang pertama, asas sederhana terlihat dari adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. Perma No. 4 Tahun 2019. The research objective was to analyze the flow of the simple lawsuit settlement process in accordance with Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019. The research method uses normative juridical legal research. The results showed that the flow and stages of procedural law in the settlement of a simple lawsuit are regulated in Article 5 Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019 includes: lawsuit registration, examination of simple lawsuit completeness, appointment of judges and appointment of substitute clerks, preliminary examinations, determination of trial days and summons of parties, trial and reconciliation examinations, evidence, and verdicts. Through Perma No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019, the settlement of a simple lawsuit can realize the principle of speed which can be seen from the provisions contained therein such as the settlement of a simple lawsuit is completed with a maximum time limit of 25 days from the start of the first trial, the simple principle can be seen from the existence of the provisions of Article 1 number 1 PERMA No. 2 of 2015 jo. Perma No. 4 of 2019..

Keabsahan Digital Signature/Tanda tangan Elektronik Dinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE Eka Wahyuni; Sufirman Rahman; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.658 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis keabsahan digital signature dan kekuatan pembuktian digital signature sebagai alat bukti. Tipe penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kekuatan pembuktian digital signature sebagai alat bukti yakni berdasarkan Pasal 5 UU ITE maka kekuatan penggunaan alat bukti digital signature dalam hukum perdata memiliki kekuatan hukum dan merupakan perluasan dari alat bukti berlaku sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. (2) keabsahan suatu digital signature yang tercantum dalam suatu dokumen eletronik terkait legalitasnya dalam hukum positif Indonesia dinilai sah dalam perspektif hukum perdata adalah berdasarkan pada syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. This research objective to analyze the validity of digital signatures and the strength of proof of digital signatures as evidence. The type of research is normative juridical. This research approach uses a statutory approach. The results of this study indicate that (1) The strength of digital signature evidence as evidence, namely based on Article 5 of the ITE Law, the power of using digital signature evidence in civil law has legal force and is an extension of valid evidence in accordance with the applicable procedural law in Indonesia. (2) the validity of a digital signature contained in an electronic document related to its legality in Indonesian positive law is considered valid in the perspective of civil law based on the terms of the agreement as contained in Article 1320 of the Civil Code and the enactment of Law Number 19 of 2016 Amendment on Law Number 11 of 2008 and Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions.

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020: Studi Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado Prabu Satya Wiyata Putra; Sufirman Rahman; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan Nasabah/Debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 belum berjalan secara efektif terhadap semua debitur KPR, sebab ada beberapa kriteria-kriteria debitur yang tidak memenuhi persyaratan restrukturisasi kredit: (2) faktor-Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19 Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado yaitu penerapan prinsip kehati-hatian terhadap permohonan restrukturisasi kredit, sebagian pegawai bank belum paham akan SOP yang berlaku untuk penerapan restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of the Financial Services Authority regulation no. 48/POJK.03/2020 concerning amendments to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2020 for debtors affected by Covid-19 at PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Manado Branch Office. The results of this study indicate that: (1) the implementation of the restructuring of customer/debtor financing affected by the Covid-19 pandemic has not been effective for all mortgage debtors, because there are several debtor criteria that do not meet the credit restructuring requirements: (2) the following factors: Factors that hinder the implementation of Financial Services Authority Regulation Number 48/POJK.03/2020 for Debtors Affected by Covid-19 at PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Manado Branch Office, namely the application of the precautionary principle to credit restructuring applications, some bank employees do not understand the SOPs that apply to the implementation of debt restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic.

Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Fitrah Andriyani; Mulyati Pawennei; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar kurang efektiv disebabkan karena kasus secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Dalam Proses Penyidikan, Dalam Proses Penuntutan, Dalam Proses Persidangan, dan Proses Pelaksanaan Pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan di Kota Makassar.yaitu, Faktor Substansi Hukum, faktor Penegak hukum, Faktor budaya hukum dan Faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence in Makassar City and the influencing factors. This research is a type used in empirical legal research. The results showed that the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft with violence in Makassar City was less effective due to the significant increase in the number of cases each year and in the process of handling children who are in conflict with the law, namely In the Investigation Process, In The Prosecution Process, In the Trial Process, and the Criminal Implementation Process and the factors that influence the effectiveness of the application of juvenile justice procedural law against children as perpetrators of criminal acts of theft and violence in Makassar City. namely, Legal Substance Factors, Law Enforcement factors, Legal culture factors and Facility and infrastructure factors.

Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian Syahruddin Nawi; Salle Salle; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujaun penelitian menganalisis kekuatan mengikat Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian serta faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian di Kota Makassar. Tipe penelitian adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Hakikat kontrak baku (Perjanjian) bagi para pihak yakni terciptanya sebuah perjanjian yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. 2) Bahwa kontrak baku (standard contract), cenderung merugikan pihak debitur/konsumen, karena substansi (clausule) dibuat sepihak oleh kreditur sehingga memuat hak dan kewajiban yang tidak seimbang. 3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Sebuah Kontrak Baku (Standard Contract) yakni faktor Provit/keuntungan, penggunaan waktu, kesadaran hukum debitur, proses yang mudah, dan ekonomi debitur. The research objective is to analyze the binding strength of Standard Contracts in Various Agreements and the factors that influence the creation of Standard Contracts in Various Agreements in Makassar City. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that the essence of a standard contract (agreement) for the parties is the creation of an agreement that is fair, certain and beneficial to the parties involved. 2) Whereas the standard contract tends to harm the debtor/consumer, because the substance (clausule) is made unilaterally by the creditor so that it contains unequal rights and obligations. 3) Factors Affecting the Existence of a Standard Contract, namely profit/profit factors, use of time, legal awareness of the debtor, easy process, and the debtor's economy.

Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Pendamping Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar Andi Riski Mujahidah Masdi; Mulyati Pawennei; Andi Risma
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pendamping terhadap korban pelecehan seksual di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih sering terjadinya tindakan pelecehan seksual dan kasus tersebut semakin bertambah seiring berjalannya waktu (2) faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual tersebut yakni faktor biologis, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor perkembangan teknologi. The research objective is to analyze the effectiveness of the work of the Women's Empowerment and Child Protection Office as a companion to victims of sexual harassment in Makassar City and the influencing factors. This study uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the duties of the Women's Empowerment and Child Protection Service can be said to be still ineffective because acts of sexual harassment are still frequent and these cases are increasing over time (2) factors that influence the occurrence of sexual harassment are biological factors, environmental factors, educational factors, and technological development factors.

Co-Authors A. Irfan Suandy Aan Aswari Abd Rahman Abdul Qahar Ahyuni Yunus Andi Alief Alrifani Ayub Andi Ardiansyah DM Andi Riski Mujahidah Masdi Anggreany Arief Anggreany Arief Dachran S Busthami Eka Wahyuni Fitrah Andriyani Hamsurah Hamsurah Hamza Baharuddin Herlin herlina herlina Idfi Yava Dwilestari Ilham Abbas Ilham Abbas Jihan Syahrani Bachrir Junaedi Junaedi La Ode Muhammad Jefri Hamzah Larisha Amalia Pratiwi Ma'ruf Hafidz Muhammad Ilyas Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mutmainnah Sari Nasrul Kadir Nur Gematriana Aisyah Prabu Satya Wiyata Putra Rabiah Nur Hidayanti idris Ria Anjeliana Riska Musdarniati Rustan Rustan Sahban Sahban Salle Salle Salmawati Salmawati Shinta Nur Amaliah Sitti Ulfah Sri Lestari Poernomo St Ulfah Sudirman Sanusi Sufirman Rahman Sufirman Rahman Syahruddin Nawi Vitya Asnur Wahyu Triansyah Yunita Aulia Safitri

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)