Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.581
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Jurnal Advokasi KERTHA WICAKSANA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Raad Kertha JHCLS Jurnal Hukum Saraswati Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA YUSTHIMA Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Focus Journal Law Review E-JURNAL AKUNTANSI Contrarius Series: Law & Social Justice
Ni Komang Sutrisni
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : yusthima

 1 
SYARAT PEMBERIAN SANKSI REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Subawa, Ida Bagus Gede; Sutrisni, Ni Komang; Aruan, Reytman
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8090

Abstract

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia memberikan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, termasuk bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis syarat-syarat pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba, khususnya bagi warga negara asing di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya metode Self Management and Recovery Training (SMART) sebagai solusi efektif dalam rehabilitasi warga negara asing yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitaif kritis yaitu penelitian yang sasarannya tidak saja menggali makna etik tetapi juga menciptakan makna etik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dimana informan dipilih secara purposive. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pemberian sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Tim Asesmen Terpadu bertugas melakukan asesmen dan analisis terhadap pengguna narkotika untuk menentukan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk direhabilitasi atau tidak dan metode SMART merupakan metode rehabilitasi yang efektif untuk warga negara asing karena program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, bahasa, dan budaya yang berbeda. Program ini juga menekankan pada tanggung jawab individu dalam proses pemulihan, sehingga dapat membantu individu untuk membangun rasa percaya diri dan kontrol diri yang lebih baik.
Implikasi Perang Israel dan Iran Terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir Ni Nyoman Manik Gita Asrita; I Made Hendra Wijaya; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i02.12710

Abstract

Pada bulan Juni 2025 yang lalu, Israel melakukan serangan militer yang disebut sebagai serangan preventif untuk menghancurkan instalasi nuklir Iran dan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, namun hingga saat ini masih belum ada bukti konkrit yang menyatakan bahwa Iran benar-benar membuat senjata nuklir tersebut. Dimana terdapat perjanjian Internasional yang mengatur terkait dasar tatanan program nuklir global yang bernama The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). Penelitian ini menggunakan metode socio-legal, dengan pendekatan kualitatif dan bersumber dari sumber kepustakaan, yang akan membahas bagaimana dinamika konflik antara Iran-Israel hingga implikasinya terhadap tatanan perjanjian NPT. Dapat disimpulkan, telah terjadinya asimetri kedaulatan nuklir antara Israel-Iran. Dimana kapabilitas nuklir milik Israel tidak dipertanyakan atau dipermasalahkan, serta, standar ganda telah terjadi dengan bebasnya negara-negara yang tidak menandatangani NPT, dimana Iran mendapat tekanan secara global akibat program nuklirnya. Hal demikian tentu saja akan menimbulkan efek domino proliferasi berupa erosi kepercayaan terhadap NPT. Sehingga negara-negara merasa tidak percaya lagi terhadap perjanjian nuklir tersebut, hingga berujung pada denunsiasi dan perpecahan rezim
Doxing sebagai Ancaman Hak Privasi: Analisis Normatif atas Disharmoni UU ITE dan UU PDP Krisliana Firsty Mutiarani; Ni Komang Sutrisni; I Nengah Susrama; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Yusthima Vol. 6 No. 01 (2026): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Doxing, as a form of cybercrime, has become a serious threat to individual privacy rights in the digital era. The practice of disclosing personal data without consent not only violates human dignity but also infringes upon the constitutional right to security guaranteed under Article 28G paragraph (1) of the 1945 Indonesian Constitution. In Indonesia, doxing is regulated under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Personal Data Protection Law (PDP Law). However, these two regulations emphasize different aspects: the ITE Law focuses on cybercrime’s technical dimension, while the PDP Law emphasizes the protection of personal data subjects’ rights. This difference creates normative disharmony in terms of definition, offense characteristics, and sentencing disparity, which results in legal uncertainty and weak protection for doxing victims. Using normative legal research methods, this study examines the disharmony between the ITE Law and PDP Law and its implications for privacy protection. The findings show that without regulatory harmonization, the PDP Law as lex specialis cannot optimally protect victims. Therefore, harmonization of regulations, strengthening of the personal data supervisory authority, and enhancing the capacity of law enforcement officers are urgently needed to ensure legal certainty and effective privacy protection in Indonesia.
Co-Authors A. A. Ketut Sudiana A.A. KT. Sudiana AA Sudharmawan, AA Anak Agung Adi Lestari Anak Agung Ketut Sukranatha Chandra Dwi Dewantara( Duarta, Ni Wayan Yunika Embong , Rahimah Fauzen Afandi Haydarov , Khanlar I Kadek P. Nova Saskara Widiarta I Nengah Susrama I Wayan Wahyu Wira Udytama Ida Bagus Gede Subawa Krisliana Firsty Mutiarani Lis Julianti Luh Eragustini Luh Indri Prasetyarini Made Emy Andayani Citra Made Gede Wirakusuma Made Hendra Wijaya Mohd Shafiee Bin Hamzah Ni Kadek Lelly Pije Antari Ni Komang Ratih Kumala Dewi Ni Luh Gede Yogi Arthani Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari Ni Nyoman Manik Gita Asrita Ni Putu Gita Sri Utami Paskalis Madur Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma Putra, I Made Wisnata Putu Angga Pratama Sukma Putu Angga Pratama Sukma Putu Putri Pradnyani Dewi Putu Putri Pradnyani Dewi PUTU SEKARWANGI SARASWATI Putu Tania Dewi Yanti Radhiyani Putri, Putu Ayu Reytman Aruan Subawa, Ida Bagus Gede Suharyanti, Ni Putu Noni Yogi Yasa Wedha