Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.625
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Yustisia Jurnal Advokasi KERTHA WICAKSANA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek (JASINTEK) Vyavahara Duta Jurnal Ilmiah Raad Kertha JHCLS Jurnal Hukum Saraswati Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA YUSTHIMA Focus Journal Law Review
Ni Komang Sutrisni
Universitas Mahasaraswati
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
PERAN DESA ADAT DALUNG DALAM PENANGGULANGAN PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG Luh Ratna Tilatama Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.487 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2594

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini mengambil tema yaitu Peran Desa Adat Dalung Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri sehingga terbentuknya masyarakat dengan gaya hidup yang berbagai macam, mulai dengan gaya hidup sederhana dan modern. Adanya tempat-tempat wisata yang memungkinkan terjadinya praktek prostitusi terselubung. Karya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana Peran Desa Adat Dan Faktor-faktor yang ada dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung.
PELAKSANAAN HAK WARIS PEREMPUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN KARANGASEM (STUDY KASUS DESA ADAT DUDA, KECAMATAN SELAT, KABUPATEN KARANGASEM) Luh Eragustini; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.683 KB)

Abstract

Hukum Waris adat sangat berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masyarakat Bali dianut sistem kekeluargaan Patrilinial dimana yang berhak mewaris hanyalah anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak berhak untuk mewaris. Dalam penelitian ini membahas “pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah serta akibat hukum yang timbul dari pembagian warisan tersebut” Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memaparkan bagaimana pelaksanaan hak waris perempuan terhadap hak atas tanah yang diberikan oleh orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian empiris dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan hak waris tersebut bisa diberikan kepada anak perempuan melalui sistem hibah atau hadiah perkawinan yang disebut dengan jiwa dana, tetadan atau bebaktan. Dengan ketentuan harus disetujui oleh seluruh ahli waris atau seluruh pihak keluarga. akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum turunnya hak atas tanah serta mendapatkan kekuatan hukum melalui PPAT.
SANKSI PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSIN COVID-19 Fauzen Afandi; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.133 KB)

Abstract

Penyakit Coronavirus atau covid-19 merupakan penyakit infeksi yang sedang menjadi pandemi global. Dalam jangka waktu beberapa tahun jutaan orang akan jatuh sakit dan meninggal akibat disebabkan oleh penyakit ini. Penyakit ini menjadi masalah yang serius diseluruh dunia, dan jumlah kasusnya meningkat setiap hari.Menyerang orang tanpa memandang usia atau jenis kelamin, dianggap pandemi global. Informasi tentang virus ini tentunya masih sangat terbatas karena banyak hal masih dalam penelitian dan data epidemiologi akan sangat berkembang juga dari berbagai macam stigma dimasyarakat banyak beredar.sehingga pengaturan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksin menuai banyak pro dan kontra. Peneliti selanjutnya diharapakan untuk bisa mengetahui sanksi pidana dan perlindungan terhadap masyarakat yang menolak vaksin covid, sehingga bisa mengetahui hak dan kewajiban mengenai vaksinasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara ilmiah, yaitu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu permasalahan dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang dalam untuk kemudian memecahkan masalah yang timbul.dikarenakan banyaknya pro dan kontra dimasyarakat dan juga pengaturan sanksi yang dinilai belum jelas oleh pemerintah yang memunculkan keraguan dimasyarakat luas.
Tinjauan Yuridis Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Paskalis Madur; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi telah membawa dampak buruk terhadap kondisi keuangan Negara, sehingga mempersulit pembangunan ekonomi bangsa, juga dapat menimbulkan distorsi (kekacauan) dalam sektor publik terkait pengalihan investasi publik dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, dimana Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan Peraturan Perundang-Undangan (law in books), menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan Hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif, penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai bagaimana keberadaan dan peraktek Norma Hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sangat cocok dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, karena sejatinya penerapan Restorative Justice mengacu kepada pemulihan kembali pada keadaan semula, bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran para pelaku kejahatan. Penerapan Restorative Justice pada perkara tindak pidana korupsi memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun penerapannya melalui mediasi, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.
PENERAPAN SANKSI ADAT PADA LARANGAN PERKAWINAN EKSOGAMI DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI Luh Indri Prasetyarini; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Customary sanctions are an attempt to neutralize violations that occur as a result of customary violations. To determine the application of customary sanctions to exogamous marriages, it can be seen from the regulation of customary sanctions on the prohibition of exogamous marriages and also to see the mechanism for the application of customary sanctions which is seen from the planned implementation based on the reference of norms to achieve its goals. In addition, the application of customary sanctions is inseparable from the factors that influence it, both supporting factors and inhibiting factors. The type of research used is empirical legal research, namely research that conducts observations or case studies in the form of community legal behavior in this case in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Manggis District, Karangasem Regency. The type of approach used is a factual approach and a sociological approach that looks at the symptoms and reality of the application of customary sanctions on the prohibition of exogamous marriages in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village. The legal materials in this study were collected through observation and interviews with the relevant informants.
TINDAKAN ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN (TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA) Radhiyani Putri, Putu Ayu; Sutrisni, Ni Komang
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat pelindungan hukum dengan harapan mengurangi penderitaan yang dialami. Pada pasal 346 KUHP melarang adanya perbuatan aborsi, untuk memberikan sebuah jaminan serta perlindungan hukum kepada hak reproduksi korban tersebut merupakan bentuk dari hak asasi manusia. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. adanya konflik norma ini memiliki dampak buruk seperti bisa memunculkan penafsiran hukum yang berbeda dan salah, tidak adanya kepastian hukum sehingga dianggap hukum tidak tegas dalam penanganan kasus Tindakan aborsi Aborsi pada korban pemerkosaan perlu dilegalitas secara tegas dalam undang-undang umum maupun khusus yang mengatur aborsi secara bersyarat.
TINJAUAN YURIDIS DARI AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG DALAM MASA PENAHANAN Duarta, Ni Wayan Yunika; Sutrisni, Ni Komang
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds, as stated in Article 1868 BW that stated in Article 1868 BW. Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning the amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Office of Notary, specifically Article 9 paragraph (1) letter e states that the Notary is temporarily dismissed from his/her position because of the from his/her position because she/he is in detention. Meanwhile, in Article 9 paragraph 2, the Notary is given the opportunity to defend himself before the Supervisory Panel in stages, temporary dismissal of Notary as referred to in paragraph (2) is carried out by the Minister on the proposal of the Central Supervisory Council (Article 9 paragraph (3)). The meaning of the statement in Article 9 paragraphs (2) and (3) of the Notary Public Office Act contains several interpretations that the temporary dismissal will be carried out if the Supervisory Council has proposed to the minister, and during the period of self-defense and decision from the minister, the notary can still exercise his authority in accordance with Article 15 of the Law of Notary Position. This research uses normative legal studies. The conclusion can be drawn the authority of a notary who is in detention in exercising his authority to make an authentic deed is authorized if the Minister's decree on temporary dismissal has not been issued and is not authorized after the issuance of the Minister's decree on temporary dismissal. The legal effect of the deed is the authentic deed still has perfect evidentiary power if the ministerial decree on temporary dismissal has not been issued and it is not relegated to a deed under the hand.
Efektivitas Pengawasan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Nusa Penida Ni Kadek Lelly Pije Antari; Ni Komang Sutrisni
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan pariwisata berkelanjutan khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup seringkali masih mengalami kendala sehingga dipertanyakan efektivitasnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di kawasan Nusa Penida. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan pariwisata berkelanjutan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Nusa Penida yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menyatakan pengawasan yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran yang masih belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya sumber daya, minimnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, dan lemahnya koordinasi dengan pihak berwenang. Dampak pencemaran lingkungan yang terjadi termasuk penurunan kualitas air laut, kerusakan habitat pesisir, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu peningkatan pengawasan terhadap pariwisata berkelanjutan di Nusa Penida dan meningkatkan kesadaran hukum untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi yang meliputi penguatan regulasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat dan pelaku usahan pariwisata setempat.
PENGATURAN HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Ni Putu Gita Sri Utami; Ni Komang Sutrisni; Ni Putu Noni Suharyanti
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artificial Intelligence adalah sebuah teknologi yang dapat menyimpan dan mengolah data bahkan layaknya manusia. Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan hukum mengenai AI, berbeda dengan Uni Eropa yang telah meresmikan EU AI Act sebagai peraturan hukum pemanfaatan AI sebagai kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tanggung jawab pemanfaatan AI di Indonesia dan perbandingan hukum di Uni Eropa mengenai tanggung jawab pemanfaatan AI. Hasil penelitian menunjukkan kekosongan hukum mengenai pemanfaatan AI di Indonesia menjadi urgensi kepastian hukum. Walaupun memiliki UU ITE dan UU PDP, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai pemanfaatan AI di Indonesia. Uni Eropa melalui EU Artificial Intelligence Act (2024/1689) mengatur praktik yang dilarang, klasifikasi risiko AI, persyaratan kepatuhan, dan sistem sanksi administratif yang tegas. Oleh karena itu diperlukan adanya ius constituendum bagi Indonesia sebagai kepastian hukum.
Co-Authors A. A. Ketut Sudiana A.A. KT. Sudiana AA Sudharmawan, AA Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Ketut Sukranatha Chandra Dwi Dewantara( Duarta, Ni Wayan Yunika Embong , Rahimah Fauzen Afandi Haydarov , Khanlar I Nengah Susrama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira Ida Bagus Gede Subawa Lis Julianti Luh Eragustini Luh Indri Prasetyarini Made Emy Andayani Citra Made Gede Wirakusuma Made Hendra Wijaya Ni Kadek Lelly Pije Antari Ni Komang Ratih Kumala Dewi Ni Luh Gede Yogi Arthani Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari Ni Nyoman Manik Gita Asrita Ni Putu Gita Sri Utami Paskalis Madur Putu Angga Pratama Sukma Putu Putri Pradnyani Dewi Putu Tania Dewi Yanti Radhiyani Putri, Putu Ayu Reytman Aruan Subawa, Ida Bagus Gede Suharyanti, Ni Putu Noni Yogi Yasa Wedha