Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Analisis Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pasca Reforma Agraria di Indonesia Umar, Mahmud Hi.; Suwarti; Papuluwa, Nurlaila Kadarwati
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13918

Abstract

Reforming agrarian law will only be successful if agrarian law prioritizes farmers as the main pillar of national economic development, without ignoring the interests of investors and large investors as a source of development financing. In following up on the policy of reforming Agrarian law as regulated in the UUPA, the government has issued a decree as outlined in MPR Decree Number: IX/MPR/2001 concerning Agrarian Reform and Natural Resource Management. To overcome problems that will later hinder the implementation of agrarian law reform in Indonesia, Pancasila and the 1945 Constitution must be used as the ideal basis and constitutional basis for every legal act carried out by the State, meaning that regulations or policies issued in the context of implementing agrarian law reform must be based on on Pancasila and the 1945 Constitution. Agrarian conflict is still a legal problem in Indonesia. The presence of a strategy in the form of agrarian reform is expected to be able to make a real contribution in realizing social justice and people's prosperity for all Indonesian people. The implementation of agrarian reform is characterized by comprehensive asset management and access management, so it is important to carry out a comprehensive evaluation with fairness and community empowerment. The results obtained from this research show that the organizers of agrarian reform are expected to be able to guarantee increased community welfare and realize social justice, whether through the efforts of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) or the Government which carries out a compromise strategy with ministries/institutions to ensure land rights through agrarian reform.
Analisis Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Land Reform) Pasca Reforma Agraria di Indonesia Suwarti; Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i4.58628

Abstract

Permasalahan pengalihan tanah dan aset di lingkungan Universitas Khairun bermula dari peralihan kepemilikan tanah melalui hibah dari Pemerintah Daerah Kota Ternate kepada Universitas Khairun. Meskipun hibah tersebut merupakan pemberian sukarela tanpa kompensasi, ketiadaan akta hibah formal sebelumnya menimbulkan sengketa baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kepemilikan tanah di lingkungan Universitas Khairun, mengidentifikasi kendala para pihak dalam pengalihan tanah dan aset, serta menelaah upaya atau model penyelesaian ideal yang dapat ditempuh dalam menghadapi sengketa tersebut. Metode hukum empiris dengan pendekatan live case study terhadap peristiwa hukum yang sedang berlangsung digunakan pada penelitian ini. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deduktif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran obyektif dan memperbaiki isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan dokumen hibah formal menjadi sumber utama sengketa kepemilikan, ditambah dengan lemahnya administrasi aset universitas. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan mediasi berbasis bukti yuridis serta penerbitan sertifikasi ulang atas tanah-tanah hibah. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan administrasi aset dan kejelasan legalitas hibah untuk mencegah sengketa pertanahan di lingkungan perguruan tinggi ke depannya.