Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.099
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudence Journal of Law Science Ilmu Hukum Prima Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Supremasi Jurnal Inovasi Penelitian AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of Social Science Research Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Sidoluhur Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) prosiding seminar nasional Sambulugana Semarang Law Review Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Semanggi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta (DIMASETA) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Fakta Hukum (JFH) MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Muhammad Aziz Zaelani
Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Factorization of the Difficulty of Political Parties in Indonesia to Develop as an Implementation of Democratic State Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini; Zaelani, Muhammad Aziz; Nurwanti, Yulian Dwi; Nugraha, Adhy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10467

Abstract

Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat, yang mencakup kegiatan partai politik, merupakan bentuk demokrasi. Dalam hal ini, sebuah negara yang mematuhi sistem demokratis adalah negara yang diatur berdasarkan keinginan dan kehendak rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perpustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Pendekatan perpustakaan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui proses membaca, menulis, kemudian diproses dengan berbagai sumber literatur, buku, catatan, majalah, untuk memperoleh jawaban atas masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam kenyataannya, banyak perilaku partai politik yang tidak sejalan dengan ideologi yang telah ditetapkan. Sistem Rekrutmen dan Pola Kader Anggota Partai Politik saat ini cukup mengkhawatirkan. Banyak fenomena telah menimbulkan keraguan tentang kader partai politik. Dalam hal ini, masalah utamanya adalah bahwa ketergantungan partai politik pada dana dari pemerintah telah mengubah sifat partai politik itu sendiri. Berdasarkan hasil kontemplasi, dapat disimpulkan bahwa ada tiga masalah yang terjadi dalam partai politik di Indonesia, yaitu: 1) Pelemahan ideologi partai politik, 2) Pelemahan Tingkat Kualitas Administrasi dan Pola Rekrutmen Kader Anggota Partai Politik, 3) Krisis dalam mengumpulkan dana partai politik yang dalam dana pemerintah telah mengubah sifat partai politik itu sendiri.
The Morality of The Prosecutor (Pancasila Moral Relations Guarantee Law Enforcement in Political Determination) Ash-shidiqqi, M. Ellectrananda Anugerah; Zaelani, Aziz
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.05.01.04

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of Pancasila's moral relationship as Indonesia's legal ideology in defending the prosecutor's office in the midst of political determination. In this work, a conceptual method is employed as a foundation for thinking to help answer problems that will subsequently be qualitatively investigated. The study's findings suggest that Pancasila, as Indonesia's legal ideology, can protect the prosecutor's office through moral relationships, which are reflected in the prosecutor's integrity. The consequence is that in order to achieve the objectives of justice in law enforcement, it is essential to maximize the implementation of the prosecutor's office's integration with a Pancasila worldview. Pancasila values can influence the prosecutor's office's integrity by allowing them to use their roles and powers to counter political determinism in the form of government interference.
Penerapan Pengawasan Lingkungan Secara Preventif Melalui Optimalisasi SPPL Pada UMKM di Wilayah Kota Surakarta Daya Handoyo Prabowo; Suharno Suharno; Muhammad Aziz Zaelani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3951

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan hambatan pengawasan lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada UMKM di wilayah Kota Surakarta. Kerusakan lingkungan membawa efek negatif kepada korban yaitu negara, rakyat maupun generasi mendatang sekaligus menjadi beban negara, mengingat biata pemulihannya ditanggung masyarakat dan pemerintah. Diperlukan mekanisme pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL untuk jenis kegiatan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat mikro kecil dan menengah. Hal ini karena pengawasan lingkungan justru alpha memberikan resolusi terhadap jenis kegiatan tersebut, bahkan SPPL banyak tidak diberlakukan. Maka, perlu ditemukan urgensi optimalisasi SPLL sebagai sarana preventif pengawasan lingkungan. Penelitian ini empiris dengan data primer data SPPL UMKM wilayah Kota Surakarta dipadukan dengan data sekunder. Hasil penelitian yaitu hambatan pengawasan lingkungan terhadap UMKM di wilayah Kota Surakarta mencakup kurangnya aparatur pengawasan lingkungan di Kota Surakarta, minimnya sosialisasi SPPL oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta, lemahnya substansi dan kewajiban SPPL, penegakan sanksi belum menjangkau pelaku usaha industri rumahan. Bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL pada UMKM di wilayah Kota Surakarta dilaksanakan melalui optimalisasi sarana perizinan usaha dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan sebagai indikator SPPL.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam Penyusunan Peraturan Desa Sugiyanto Sugiyanto; Suharno Suharno; Muhammad Aziz Zaelani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4050

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa serta hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang belum responsif berdampak pada penyusunan Peraturan Desa yang nirpartisipasi dan berorientasi eksekutif. Problematika kurang optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa diukur dari aspek legislasinya. Aspek legislasi dari Badan Permusyawaratan Desa menjadi tolok ukur salah satunya menginventarisir aspirasi masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa. Penelitian ini empiris dengan sifat deskriptif dan analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa dan mengetahui hambatan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa mencakup fungsi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Sedangkan, hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa meliputi disharmonisasi berupa konflik substansi norma dengan aturan-aturan lama dan masih bersifat turun-temurun, proses penyusunan Peraturan Desa belum mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat desa, kurangnya rutinitas pertemuan dari masing-masing anggota dikarenakan terdapat pekerjaan/rutinitas lainnya disamping sebagai Badan Permusyawaratan Desa Sembungan, tingkat aspiratif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa masih kurang serta masih kurangnya penguasaan mengenai pedoman atau format penyusunan Peraturan Desa.
Perlindungan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Muhammad Aziz Zaelani; Adhy Nugraha; Erika Marsha Helena; Aprian Noor Dwi Saputra
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3636

Abstract

Persons with disabilities are citizens who have the same rights as other citizens. One of the rights of persons with disabilities is political rights. Descriptive research method with literature study approach. Data from sources such as books, journals and scientific articles collected through documentation techniques, identification of discourse of books, journals, papers, online articles, magazines, newspapers, and other relevant literature related to political party rigts of persons with disabilities in Indonesia. The data analysis technique in this research is content analysis by organizing and categorizing data to obtain research results that will be used as conclusions. This can be seen in terms of political socialization and also political accessibility. So, the government must provide political rights for people with disabilities as it should.
PENDAMPINGAN KOMPEREHENSIF PEMBADANAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO Muhammad Aziz Zaelani; Nourma Dewi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 2 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v2i2.3139

Abstract

Pengabdian ini mempunyai tujuan melakukan pendampingan komperehensif pembadanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Latar belakang diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memerlukan sosialisasi dan pengaplikasiannya dalam paradigma pengaturan tingkat daerah, khususnya melalui Peraturan Daerah. Kabupaten Sukoharjo mempunyai sebaran kuantitas Badan Usaha Milik Desa yang terus berkembang. Implikasinya, perlu segera dilakukan penyesuaian dalam tata aturan daerah mengenai Badan Usaha Milik Desa dengan menyesuaikan pada Peraturan Pemerintah tersebut. Pengabdian dilakukan dengan melibatkan stakeholder Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo. Pengabdian berbentuk pendampingan komperehensif yang dapat dikonkritkan menjadi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
Analisis yuridis hukum perjanjian gadai emas bawah tangan: Studi kasus Pegadaian Puji Lestari; Suparwi; Muhammad Aziz Zaelani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v5i1.2074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dari perjanjian gadai emas bawah tangan yang terjadi dalam praktik lembaga keuangan formal, khususnya Pegadaian. Meskipun Pegadaian beroperasi di bawah kerangka hukum yang ketat (seperti KUH Perdata dan regulasi OJK), seringkali terdapat variasi perjanjian tambahan atau non-standar yang dibuat secara informal ("bawah tangan") antara nasabah dan oknum perusahaan. Variasi perjanjian ini, terutama yang berkaitan dengan penentuan nilai taksiran, kondisi wanprestasi, dan mekanisme penjualan barang jaminan, menimbulkan isu yuridis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus dan pendekatan normatif-empiris. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen hukum, seperti KUHP (khususnya Pasal 1150–1161) tentang gadai, POJK, dan SOP Pegadaian, sedangkan data primer dikumpulkan melalui sejumlah kecil wawancara dan observasi proses transaksi gadai emas. Analisis yuridis difokuskan pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dampak hukumnya terhadap prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian emas bawah tangan cenderung cacat hukum atau memiliki potensi diskresi yang merugikan nasabah, karena seringkali melanggar prinsip pembuktian tertulis dan transparansi. Secara yuridis, meskipun Pegadaian memiliki perjanjian gadai baku, keberadaan perjanjian bawah tangan dapat melemahkan kedudukan hukum Pegadaian di mata hukum jika terjadi sengketa, karena berpotensi dianggap sebagai penyimpangan dari kontrak standar dan SOP yang berlaku. Di sisi lain, perjanjian bawah tangan yang tidak tertulis menyulitkan pembuktian hak-hak nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi rentan karena ketidakjelasan klausul dan ketidaksesuaian dengan prinsip kontrak adhesi yang seharusnya berlaku pada lembaga formal. Perjanjian emas bawah tangan dalam praktik gadai di Pegadaian memiliki risiko yuridis yang tinggi dan potensi ketidakabsahan karena tidak memenuhi standar formalitas dan substansi hukum yang ditetapkan. Disarankan adanya penegasan kembali SOP internal yang melarang praktik perjanjian di luar kontrak baku, serta edukasi nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Adhy Nugraha Adhy Nugraha Aprian Noor Dwi Saputra Ash-shidiqqi, M. Ellectrananda Anugerah Daya Handoyo Prabowo Dina Irawati Dwi Nurwanti, Yulian Elysa Diah Pramesti Erika Marsha Helena Faried, Femmy Silaswati Femmy Silaswaty Faried, Femmy Silaswaty Fery Dona Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hadi Mahmud Handayani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri Hanuring Ayu Ardhani Putri I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Armando Nauval Lestari, Etik Sri Nourma Dewi Nourma Dewi Nourma Dewi Nurramadani, Ardan Nurwanti, Yulian Dwi Puji Lestari Putri , Tasya Putri, Tasya Santosa, Muhammad Hafidz Sugiyanto Sugiyanto Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suparwi Vardani, Erika Nur Vistra Muhammad Ramadhani Vistra Muhammad Ramadhani Wahyu Beny Mukti Setiyawan Yulian Dwi Nurwanti Yulian Dwi Nurwanti