Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.007
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudence Journal of Law Science Ilmu Hukum Prima Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Supremasi Jurnal Inovasi Penelitian AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of Social Science Research Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Sidoluhur Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) prosiding seminar nasional Sambulugana Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Semanggi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta (DIMASETA) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Fakta Hukum (JFH) MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Muhammad Aziz Zaelani
Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penerapan Pengawasan Lingkungan Secara Preventif Melalui Optimalisasi SPPL Pada UMKM di Wilayah Kota Surakarta Daya Handoyo Prabowo; Suharno Suharno; Muhammad Aziz Zaelani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3951

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan hambatan pengawasan lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada UMKM di wilayah Kota Surakarta. Kerusakan lingkungan membawa efek negatif kepada korban yaitu negara, rakyat maupun generasi mendatang sekaligus menjadi beban negara, mengingat biata pemulihannya ditanggung masyarakat dan pemerintah. Diperlukan mekanisme pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL untuk jenis kegiatan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat mikro kecil dan menengah. Hal ini karena pengawasan lingkungan justru alpha memberikan resolusi terhadap jenis kegiatan tersebut, bahkan SPPL banyak tidak diberlakukan. Maka, perlu ditemukan urgensi optimalisasi SPLL sebagai sarana preventif pengawasan lingkungan. Penelitian ini empiris dengan data primer data SPPL UMKM wilayah Kota Surakarta dipadukan dengan data sekunder. Hasil penelitian yaitu hambatan pengawasan lingkungan terhadap UMKM di wilayah Kota Surakarta mencakup kurangnya aparatur pengawasan lingkungan di Kota Surakarta, minimnya sosialisasi SPPL oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta, lemahnya substansi dan kewajiban SPPL, penegakan sanksi belum menjangkau pelaku usaha industri rumahan. Bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL pada UMKM di wilayah Kota Surakarta dilaksanakan melalui optimalisasi sarana perizinan usaha dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan sebagai indikator SPPL.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam Penyusunan Peraturan Desa Sugiyanto Sugiyanto; Suharno Suharno; Muhammad Aziz Zaelani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4050

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa serta hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang belum responsif berdampak pada penyusunan Peraturan Desa yang nirpartisipasi dan berorientasi eksekutif. Problematika kurang optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa diukur dari aspek legislasinya. Aspek legislasi dari Badan Permusyawaratan Desa menjadi tolok ukur salah satunya menginventarisir aspirasi masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa. Penelitian ini empiris dengan sifat deskriptif dan analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa dan mengetahui hambatan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa mencakup fungsi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Sedangkan, hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa meliputi disharmonisasi berupa konflik substansi norma dengan aturan-aturan lama dan masih bersifat turun-temurun, proses penyusunan Peraturan Desa belum mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat desa, kurangnya rutinitas pertemuan dari masing-masing anggota dikarenakan terdapat pekerjaan/rutinitas lainnya disamping sebagai Badan Permusyawaratan Desa Sembungan, tingkat aspiratif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa masih kurang serta masih kurangnya penguasaan mengenai pedoman atau format penyusunan Peraturan Desa.
Perlindungan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Muhammad Aziz Zaelani; Adhy Nugraha; Erika Marsha Helena; Aprian Noor Dwi Saputra
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.3636

Abstract

Persons with disabilities are citizens who have the same rights as other citizens. One of the rights of persons with disabilities is political rights. Descriptive research method with literature study approach. Data from sources such as books, journals and scientific articles collected through documentation techniques, identification of discourse of books, journals, papers, online articles, magazines, newspapers, and other relevant literature related to political party rigts of persons with disabilities in Indonesia. The data analysis technique in this research is content analysis by organizing and categorizing data to obtain research results that will be used as conclusions. This can be seen in terms of political socialization and also political accessibility. So, the government must provide political rights for people with disabilities as it should.
PENDAMPINGAN KOMPEREHENSIF PEMBADANAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO Muhammad Aziz Zaelani; Nourma Dewi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 2 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v2i2.3139

Abstract

Pengabdian ini mempunyai tujuan melakukan pendampingan komperehensif pembadanan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Latar belakang diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memerlukan sosialisasi dan pengaplikasiannya dalam paradigma pengaturan tingkat daerah, khususnya melalui Peraturan Daerah. Kabupaten Sukoharjo mempunyai sebaran kuantitas Badan Usaha Milik Desa yang terus berkembang. Implikasinya, perlu segera dilakukan penyesuaian dalam tata aturan daerah mengenai Badan Usaha Milik Desa dengan menyesuaikan pada Peraturan Pemerintah tersebut. Pengabdian dilakukan dengan melibatkan stakeholder Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo. Pengabdian berbentuk pendampingan komperehensif yang dapat dikonkritkan menjadi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
Analisis yuridis hukum perjanjian gadai emas bawah tangan: Studi kasus Pegadaian Puji Lestari; Suparwi; Muhammad Aziz Zaelani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v5i1.2074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dari perjanjian gadai emas bawah tangan yang terjadi dalam praktik lembaga keuangan formal, khususnya Pegadaian. Meskipun Pegadaian beroperasi di bawah kerangka hukum yang ketat (seperti KUH Perdata dan regulasi OJK), seringkali terdapat variasi perjanjian tambahan atau non-standar yang dibuat secara informal ("bawah tangan") antara nasabah dan oknum perusahaan. Variasi perjanjian ini, terutama yang berkaitan dengan penentuan nilai taksiran, kondisi wanprestasi, dan mekanisme penjualan barang jaminan, menimbulkan isu yuridis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus dan pendekatan normatif-empiris. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen hukum, seperti KUHP (khususnya Pasal 1150–1161) tentang gadai, POJK, dan SOP Pegadaian, sedangkan data primer dikumpulkan melalui sejumlah kecil wawancara dan observasi proses transaksi gadai emas. Analisis yuridis difokuskan pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dampak hukumnya terhadap prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian emas bawah tangan cenderung cacat hukum atau memiliki potensi diskresi yang merugikan nasabah, karena seringkali melanggar prinsip pembuktian tertulis dan transparansi. Secara yuridis, meskipun Pegadaian memiliki perjanjian gadai baku, keberadaan perjanjian bawah tangan dapat melemahkan kedudukan hukum Pegadaian di mata hukum jika terjadi sengketa, karena berpotensi dianggap sebagai penyimpangan dari kontrak standar dan SOP yang berlaku. Di sisi lain, perjanjian bawah tangan yang tidak tertulis menyulitkan pembuktian hak-hak nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi rentan karena ketidakjelasan klausul dan ketidaksesuaian dengan prinsip kontrak adhesi yang seharusnya berlaku pada lembaga formal. Perjanjian emas bawah tangan dalam praktik gadai di Pegadaian memiliki risiko yuridis yang tinggi dan potensi ketidakabsahan karena tidak memenuhi standar formalitas dan substansi hukum yang ditetapkan. Disarankan adanya penegasan kembali SOP internal yang melarang praktik perjanjian di luar kontrak baku, serta edukasi nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
ABUSE OF AUTHORITY IN GRANTING RELIEF ON MANAGEMENT RIGHTS LEVY (CASE STUDY OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS IN SINGKAWANG CITY) Riyan; Femmy Silaswaty Faried; Muhammad Aziz Zaelani
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 2 (2026): June
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21723405

Abstract

This study analyzes the abuse of authority in granting concessions on Management Rights (Hak Management/HPL) fees and identifies the factors causing deviations in the corruption case in Singkawang City. The research uses an empirical legal method supported by a normative approach through statutory, conceptual, and case-based analysis. Data were obtained from legislation, legal literature, case documents, media reports, and relevant institutional information. The results show that fee concessions may be legally justified when they are based on clear authority, objective parameters, written procedures, and accountable supervision. However, discretion becomes problematic when it is used without measurable standards, when the administrative process is incomplete, and when the decision reduces regional revenue or benefits for certain private parties. In the Singkawang case, the granting of a substantial reduction in HPL fees and the elimination of administrative penalties indicates the importance of distinguishing administrative error from corruption. The main causal factors include weak internal supervision, unclear limits on discretion, low transparency in regional asset management, weak compliance with legislation, and potential conflicts of interest. Strengthening preventive supervision, written technical guidelines, transparent documentation, and proportional law enforcement are therefore necessary to protect regional finances and support good governance.
Co-Authors Adhy Nugraha Adhy Nugraha Aprian Noor Dwi Saputra Ash-shidiqqi, M. Ellectrananda Anugerah Daya Handoyo Prabowo Dina Irawati Dwi Nurwanti, Yulian Elysa Diah Pramesti Erika Marsha Helena Faried, Femmy Silaswati Femmy Silaswaty Faried Femmy Silaswaty Faried, Femmy Silaswaty Fery Dona Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hadi Mahmud Handayani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Armando Nauval Lestari, Etik Sri Nourma Dewi Nourma Dewi Nourma Dewi Nurramadani, Ardan Nurwanti, Yulian Dwi Puji Lestari Putri , Tasya Putri, Tasya Riyan Santosa, Muhammad Hafidz Sugiyanto Sugiyanto Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suparwi Vardani, Erika Nur Vistra Muhammad Ramadhani Vistra Muhammad Ramadhani Wahyu Beny Mukti Setiyawan Yulian Dwi Nurwanti Yulian Dwi Nurwanti