Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudence Journal of Law Science Ilmu Hukum Prima Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Supremasi Jurnal Inovasi Penelitian AMNESTI : Jurnal Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of Social Science Research Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Sidoluhur Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) prosiding seminar nasional Sambulugana Semarang Law Review Semanggi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta (DIMASETA) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Fakta Hukum (JFH) MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Muhammad Aziz Zaelani
Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
VALUASI KERUGIAN BUMN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF OBYEK PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA EKONOMI Ayu, Hanuring; Zaelani, Muhammad Aziz; Nurwanti, Yulian Dwi
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.389 KB) | DOI: 10.26623/slr.v2i2.4318

Abstract

Penelitian bertujuan menjawab: (i) argumentasi absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dalam perspektif pertanggung jawaban tindak pidana ekonomi; dan (ii) bentuk absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara. BUMN adalah perusahaan publik dimana pemerintah juga pemilik modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Praktiknya, kegiatan usaha BUMN cenderung menjadi alat korupsi dikarenakan intervensi politik terhadap BUMN. Artinya, BUMN dapat merugi karena penugasan dan intervensi pemerintah. Ironisnya, kerugian BUMN yang belum dimasukkan sebagai kerugian negara, menjadi celah korupsi. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: (i) argumentasi valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dikarenakan: a. terdapat kebijakan BUMN merugikan negara; b. kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara, c. intervensi negara terhadap kegiatan usaha BUMN; (ii) bentuk valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara diwujudkan dengan: a. kerugian BUMN dimaknai kerugian negara bila negara menentukan arah kegiatan usaha, b. jika kerugian BUMN diakibatkan intervensi negara, maka menjadi kerugian negara, c. definisi kerugian BUMN sebagai kerugian negara bila kerugian berupa dana penyertaan yang digunakan direksi secara melawan hukum atau kelalaiannya dan berasal dari APBN untuk kewajiban public service, d. menambah aturan peralihan UU No. 17 Tahun 2003, bahwa ketentuan kerugian negara mengikat terhadap BUMN, e. perluasan frasa kerugian negara dalam UU Tipikor sehingga dapat menjerat direksi BUMN maupun pihak terkait.
Proyeksi Kedudukan dan Fungsi Lembaga PDP Dalam Menjamin Sekuritas Data Digital di Era Disrupsi Santosa, Muhammad Hafidz; Faried, Femmy Silaswaty; Zaelani, Muhammad Aziz
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/e26bpe26

Abstract

Problema kebocoran data pribadi di era disrupsi menjadi fenomena yang perlu disikapi secara tegas di era disrupsi. Era disrupsi yang digambarkan sebagai era perkembangan teknologi secara masif tanpa adanya batasan-batasan tertentu sebagai upaya perlindungan data sebagai bahan utama dalam keberlangsungan perkembangan teknologi. Hal ini menjadi salah satu dasar dari sikap bangsa Indonesia untuk merumuskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu dasar hukum yang didalamnya termuat amanat untuk membentuk Lembaga PDP. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah metode penelitian normatif yang berfokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan historis. Bahan Hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder yang penulis peroleh dari studi kepustakaan. Mencakup bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari artikel dan jurnal-jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini merujuk pada proyeksi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang bersifat Independen. Dalam penelitian ini juga membahas terkait hambatan-hambatan berupa hambatan sumber daya manusia, inkonsistensi peraturan, dan hambatan struktur transparasi yang berpotensi terjadi dengan dibentuknya lembaga independen PDP. Dapat disimpulkan bahwa melalui penelitian ini lembaga independen PDP mampu menjadi rujukan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia yang memiliki wewenang kuat untuk melakukan perlindungan. 
Assessing the Effectiveness of Sukoharjo Bawaslu in Electoral Oversight Amid Institutional Constraints Lestari, Etik Sri; Faried, Femmy Silaswati; Zaelani, Aziz
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.310

Abstract

This study is driven by the pressing need for effective and independent election oversight to ensure the 2024 General Election is conducted in a democratic, honest, and fair manner. The primary focus is to evaluate the institutional existence and performance of the Sukoharjo Regency General Election Supervisory Body (Bawaslu) in executing its supervisory functions across all stages of the electoral process, as well as to identify the strategies employed for preventing and addressing electoral violations. Utilizing an empirical legal approach, this research employs data collection methods including interviews, document analysis, and field observations. The findings reveal that Bawaslu Sukoharjo has generally fulfilled its duties and exercised its authority in accordance with constitutional mandates and prevailing regulations. Nevertheless, the institution continues to encounter a range of structural, cultural, and technical challenges—most notably, limitations in human resources, budget constraints, and low levels of public participation. In conclusion, the effectiveness of electoral supervision is strongly influenced by the enhancement of institutional capacity and the development of synergistic collaborations with other key stakeholders within the local electoral democracy ecosystem.
Perlindungan Aksesibilitas Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini; Zaelani, Muhammad Aziz; Nugraha, Adhy; Helena, Erika Marsha; Saputra, Aprian Noor Dwi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persons with disabilities are citizens who have the same rights as other citizens. One of the rights of persons with disabilities is political rights. Descriptive research method with literature study approach. Data from sources such as books, journals and scientific articles collected through documentation techniques, identification of discourse of books, journals, papers, online articles, magazines, newspapers, and other relevant literature related to political party rigts of persons with disabilities in Indonesia. The data analysis technique in this research is content analysis by organizing and categorizing data to obtain research results that will be used as conclusions. This can be seen in terms of political socialization and also political accessibility. So, the government must provide political rights for people with disabilities as it should.
Factorization of the Difficulty of Political Parties in Indonesia to Develop as an Implementation of Democratic State Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini; Zaelani, Muhammad Aziz; Nurwanti, Yulian Dwi; Nugraha, Adhy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10467

Abstract

Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat, yang mencakup kegiatan partai politik, merupakan bentuk demokrasi. Dalam hal ini, sebuah negara yang mematuhi sistem demokratis adalah negara yang diatur berdasarkan keinginan dan kehendak rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perpustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Pendekatan perpustakaan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui proses membaca, menulis, kemudian diproses dengan berbagai sumber literatur, buku, catatan, majalah, untuk memperoleh jawaban atas masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam kenyataannya, banyak perilaku partai politik yang tidak sejalan dengan ideologi yang telah ditetapkan. Sistem Rekrutmen dan Pola Kader Anggota Partai Politik saat ini cukup mengkhawatirkan. Banyak fenomena telah menimbulkan keraguan tentang kader partai politik. Dalam hal ini, masalah utamanya adalah bahwa ketergantungan partai politik pada dana dari pemerintah telah mengubah sifat partai politik itu sendiri. Berdasarkan hasil kontemplasi, dapat disimpulkan bahwa ada tiga masalah yang terjadi dalam partai politik di Indonesia, yaitu: 1) Pelemahan ideologi partai politik, 2) Pelemahan Tingkat Kualitas Administrasi dan Pola Rekrutmen Kader Anggota Partai Politik, 3) Krisis dalam mengumpulkan dana partai politik yang dalam dana pemerintah telah mengubah sifat partai politik itu sendiri.
The Morality of The Prosecutor (Pancasila Moral Relations Guarantee Law Enforcement in Political Determination) Ash-shidiqqi, M. Ellectrananda Anugerah; Zaelani, Aziz
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.05.01.04

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of Pancasila's moral relationship as Indonesia's legal ideology in defending the prosecutor's office in the midst of political determination. In this work, a conceptual method is employed as a foundation for thinking to help answer problems that will subsequently be qualitatively investigated. The study's findings suggest that Pancasila, as Indonesia's legal ideology, can protect the prosecutor's office through moral relationships, which are reflected in the prosecutor's integrity. The consequence is that in order to achieve the objectives of justice in law enforcement, it is essential to maximize the implementation of the prosecutor's office's integration with a Pancasila worldview. Pancasila values can influence the prosecutor's office's integrity by allowing them to use their roles and powers to counter political determinism in the form of government interference.
Penerapan Pengawasan Lingkungan Secara Preventif Melalui Optimalisasi SPPL Pada UMKM di Wilayah Kota Surakarta Daya Handoyo Prabowo; Suharno Suharno; Muhammad Aziz Zaelani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3951

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan hambatan pengawasan lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada UMKM di wilayah Kota Surakarta. Kerusakan lingkungan membawa efek negatif kepada korban yaitu negara, rakyat maupun generasi mendatang sekaligus menjadi beban negara, mengingat biata pemulihannya ditanggung masyarakat dan pemerintah. Diperlukan mekanisme pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL untuk jenis kegiatan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat mikro kecil dan menengah. Hal ini karena pengawasan lingkungan justru alpha memberikan resolusi terhadap jenis kegiatan tersebut, bahkan SPPL banyak tidak diberlakukan. Maka, perlu ditemukan urgensi optimalisasi SPLL sebagai sarana preventif pengawasan lingkungan. Penelitian ini empiris dengan data primer data SPPL UMKM wilayah Kota Surakarta dipadukan dengan data sekunder. Hasil penelitian yaitu hambatan pengawasan lingkungan terhadap UMKM di wilayah Kota Surakarta mencakup kurangnya aparatur pengawasan lingkungan di Kota Surakarta, minimnya sosialisasi SPPL oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta, lemahnya substansi dan kewajiban SPPL, penegakan sanksi belum menjangkau pelaku usaha industri rumahan. Bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL pada UMKM di wilayah Kota Surakarta dilaksanakan melalui optimalisasi sarana perizinan usaha dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan sebagai indikator SPPL.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam Penyusunan Peraturan Desa Sugiyanto Sugiyanto; Suharno Suharno; Muhammad Aziz Zaelani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4050

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa serta hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang belum responsif berdampak pada penyusunan Peraturan Desa yang nirpartisipasi dan berorientasi eksekutif. Problematika kurang optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa diukur dari aspek legislasinya. Aspek legislasi dari Badan Permusyawaratan Desa menjadi tolok ukur salah satunya menginventarisir aspirasi masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa. Penelitian ini empiris dengan sifat deskriptif dan analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa dan mengetahui hambatan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa mencakup fungsi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Sedangkan, hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa meliputi disharmonisasi berupa konflik substansi norma dengan aturan-aturan lama dan masih bersifat turun-temurun, proses penyusunan Peraturan Desa belum mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat desa, kurangnya rutinitas pertemuan dari masing-masing anggota dikarenakan terdapat pekerjaan/rutinitas lainnya disamping sebagai Badan Permusyawaratan Desa Sembungan, tingkat aspiratif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa masih kurang serta masih kurangnya penguasaan mengenai pedoman atau format penyusunan Peraturan Desa.
Co-Authors Adhy Nugraha Adhy Nugraha Amir Junaidi Ash-shidiqqi, M. Ellectrananda Anugerah Daya Handoyo Prabowo Dina Irawati Dwi Nurwanti, Yulian Elysa Diah Pramesti Faried, Femmy Silaswati Femmy Silaswaty Faried, Femmy Silaswaty Fery Dona Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hadi Mahmud Handayani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri Hanuring Ayu Ardhani Putri Helena, Erika Marsha I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Armando Nauval Lestari, Etik Sri Nourma Dewi Nourma Dewi Nourma Dewi Nurramadani, Ardan Nurwanti, Yulian Dwi Putri , Tasya Putri, Tasya Rudatyo Rudatyo Santosa, Muhammad Hafidz Saputra, Aprian Noor Dwi Sugiyanto Sugiyanto Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Vardani, Erika Nur Vistra Muhammad Ramadhani Vistra Muhammad Ramadhani Wahyu Beny Mukti Setiyawan Yulian Dwi Nurwanti Yulian Dwi Nurwanti