Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudence Journal of Law Science Ilmu Hukum Prima Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Supremasi Jurnal Inovasi Penelitian AMNESTI : Jurnal Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of Social Science Research Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Sidoluhur Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) prosiding seminar nasional Sambulugana Semarang Law Review Semanggi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta (DIMASETA) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Fakta Hukum (JFH) MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Journal of Innovative and Creativity Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Muhammad Aziz Zaelani
Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Yulian Dwi Nurwanti; M. Aziz Zaelani; Elysa Diah Pramesti
PROSEDING 2022: PROSIDING UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA 2022
Publisher : PROSIDING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.817 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asuransi syariah ditinjau dari hukum Islam. Asuransi ditinjau dari hukum islam dipandang haram karena Asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti, asuransi mengandung unsur riba/renten. Menurut para Ulama mendahului Tuhan, dalam Al-Qur’an juga tidak mengatur dan menjelaskan mengenai asuransi. Asuransi Syariah dihalalkan karena Sharing, apabila terjadi sesuatu akan dibagi hasil atau Sharing. Kelemahan asuransi syariah dalam praktek asuransi syariah yaitu belum adanya payung hukum mengenai asuransi syariah, faktor sumber daya manusia masih terbatasnya, manajemen kantor cabang masih tumpang tindih, kendala operasional, kurangnya kesadaran berasuransi, ketidaktahuan masyarakat dan adanya perasaan traumatik pada asuransi konvensional. Kata kunci : Asuransi, Hukum, Islam
Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara Yulian Dwi Nurwanti; M. Aziz Zaelani; Dina Irawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2097

Abstract

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan perbuatan pidana. Dalam penegakan hukumnya sangat erat dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan, sehingga menjadikan dilemma bagi aparat penegak hukum dalam memproses kasus tambang tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya PETI berdampak pada hilangnya penerimaan kas negara, kerusakan lingkungan hidup, kecelakaan tambang, iklim investasi yang tidak kondusif, pemborosan sumber daya mineral. Kebijakan penegakan hukumnya yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai ultimum remedium. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah.
SOSIALISASI PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DAN GIZI BURUK OLEH KKN UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA DI DESA CETAN KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN Ivan Armando Nauval; Vistra Muhammad Ramadhani; Muhammad Aziz Zaelani
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat "SIDOLUHUR" Vol 2 No 02 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : LP3M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stunting merupakan penggambaran dari status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Stunting disebabkan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut: yang pertama, asupan gizi yang kurang pada saat 1000 hari pertama kehidupan anak, yaitu ketika anak masih dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Penyebab kedua yaitu kurangnya asupan protein yang diterima oleh anak. Penyebab ketiga dari stunting ini adalah dikarenakan pada masa kehamilan, melahirkan, menyusui, dan pemberiam MPASI, anak tidak mendapatkan asupan nustrisi yang cukup. Sebab ke empat adalah buruknya kebersihan ingkungan sehingga menyebabkan anak sering terkena infeksi. Penelitian ini bersifat observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Cetan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Akibat minimnya pengetahuan warga desa tentang stunting, maka mahasiswa KKN UNIBA Surakarta bekerjasama dengan pemerintah Desa Cetan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan stunting. Kegiatan ini berisikan tentang himbauan pencegahan serta penanganan stunting dengan tepat. Lalu dampak kesenjangan yang terjadi bila tidak menerapkan pola hidup sehat dan bersih yang bisa menyebabkan stunting pada anak dan remaja. Dari kegiatan ini, hasil serta target yang ingin dicapai mahasiswa KKN adalah warga yang memiliki antusiasme yang tinggi sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Warga desa tidak merasa asing lagi dan mengetahui tentang cara mencegah stunting.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Yulian Dwi Nurwanti; Muhammad Aziz Zaelani
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.259 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.589

Abstract

Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan dan penelantaran rumah tangga. Secara khusus Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan dalam rangka untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz. Islam adalah agama rahmatan lil’alamin yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang mengakibatkan timbulnya mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Islam mengajarkan mendidik dengan moral dan etika dan dibenarkan oleh syar’i. Kata Kunci: KDRT, Pernikahan, Islam
SOSIALISASI PRODUK HUKUM DESA YANG RESPONSIF DI DESA SOBAYAN Muhammad Aziz Zaelani; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti; Hadi Mahmud
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 5: Mei 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi urgensi produk hukum desa yang responsif di lingkungan Pemerintah Desa Sobayan; dan (ii) merealisasikan penggunaan produk hukum desa yang responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematikan pada lingkungan Desa Sobayan. Permasalahan penggunaan produk hukum desa yang tidak tepat sasaran, didasari oleh lemahnya pemahaman pemerintah desa mengenai jenis, klasifikasi, muatan norma dan keselarasan penggunaan produk hukum desa sebagai sarana penyelesaian permasalahan yang terdapat pada lingkungan desa. Diperlukan sarana berupa produk hukum desa yang responsif, karena sisi responsifitas tersebut selaras dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat desa. Produk hukum desa yang responsif diharapkan berorientasi pada hasil dan tidak kaku dalam mengatasi problematika di lingkungan desa. Hasil pengabdian menunjukkan: (i) sosialisasi produk hukum desa yang responsif di lingkungan pemerintah Desa Sobayan perlu dilakukan untuk mengetahui urgensi dan nilai vitalnya sebagai sarna penyelesaian masalah; dan (ii) produk hukum desa yang responsif di Desa Sobayan akan mampu membentuk karakter pemerintah desa yang berorientasi pada hasil dan meningkatkan upaya menuju kesejahteraan masyarakat desa
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA YANG RESPONSIF (STUDI DESA KRAGILAN) Muhammad Aziz Zaelani; Yulian Dwi Nurwanti
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 4 No 5: Oktober 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v4i5.2820

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa yang responsif di lingkungan Pemerintah Desa Kragilan dan merealisasikan bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam pembentukan produk hukum desa responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematika pada lingkungan Desa Kragilan. Permasalahan pembuatan produk hukum desa belum tepat sasaran, didasari oleh lemahnya partisipasi masyarakat desa sehingga muatan norma dan tujuan produk hukum desa belum mengakomodir kebutuhan masyarakat. Diperlukan sarana berupa produk hukum desa yang mengelaborasi partisipasi masyarakat sehingga mampu menciptakan karakter produk hukum yang responsif. Sisi responsif tersebut selaras dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat desa. Produk hukum desa yang responsif diharapkan berorientasi pada hasil dan tidak kaku dalam mengatasi problematika di lingkungan desa. Penelitian ini empiris dengan lokasi studi Desa Kragilan, Mojolaban, Sukoharjo. Lokasi diambil karena pemetaan produk hukum desa yang luas secara kuantitas. Hasil penelitian menunjukkan urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum desa yang responsif di lingkungan Pemerintah Desa Kragilan adalah sebagai sarana optimalisasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa dan fungsi pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap pembuatan produk hukum desa. Bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam pembentukan produk hukum desa responsif sebagai sarana penyelesaian ragam problematika pada lingkungan Desa Kragilan mencakup partisipasi masyarakat melalui pola kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat desa, pembentukan pusat informasi desa dan optimalisasi peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Regional autonomy is forum for political education that is reflected in regional head elections Firstnandiar Glica Aini Suniaprily; Muhammad Aziz Zaelani; Hanuring Ayu Ardhani Putri
Journal of Law Science Vol. 6 No. 1 (2024): January : Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v6i1.4374

Abstract

In regional autonomy, there are three types of delegation of authority, namely, Deconcentration, Decentralization, and Assistance Tasks. Meanwhile, the way to elect legislative members in provinces and regencies / cities, governors, regents / mayors is by direct elections. Often the election of regional heads and legislative members, which is a political product of regional autonomy, still experiences various problems. This research uses a normative juridical research method with a statutory approach, namely an approach carried out by examining all laws and regulations related to the case or legal issue to be studied. In the statutory approach method, it is necessary to understand the hierarchy of laws and regulations and the principles in laws and regulations. In addition to using a statutory approach, the author also uses a library research approach to collect secondary data. Autonomy is not intended for the purpose of separating a region to be able to break away from the Unitary State of Indonesia. The purpose of granting autonomy to the regions is to enable the regions concerned to organize and manage their own households for the benefit of improving the welfare of the community. The conclusion of the paper with the title Regional Autonomy is a Container for Political Education Reflected in the Regional Head Election (Pilkada) is Regional autonomy in this case is a delegation of authority from the Central Government to the Regional Government, which has laws and regulations to bind and regulate its implementation, is a form of equal rights and obligations, and provides the breadth to regulate existing resources in each particular region in order to equalize development and increase the economic power of the region.
Sosialisasi Pelestarian Lingkungan Di Dukuh Plalan Desa Kadokan yulian dwi nurwanti; Muhammad Aziz Zaelani; Nourma Dewi; Firstnandiar Glica Aini
Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56456/dimaseta.v2i2.49

Abstract

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai konotasi bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana mestinya. Sedangkan lingkungan hidup justru di manfaatkan dalam kerangka pembangunan, hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. dalam proses perubahan ini perlu di jaga agar ligkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal. Salah satu cara yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi pelestarian lingkungan di Desa Kadokan. Pelestarian lingkungan memberikan banyak dampak positif terhadap lingkungan antara lain bebas polusi udara, mendapat air bersih dan menjadi lebih sehat dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari hari bagi masyarakat Desa Kadokan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia khususnya di Desa Kadokan
AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI REFLEKSI MEMBANGUN KARAKTER ANAK: BENTUK UPAYA PREVENTIF PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN DESA (STUDI DESA KRAGILAN, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO) Suharno Suharno; Muhammad Aziz Zaelani; Hanuring Ayu; Nourma Dewi; Yulian Dwi Nurwanti
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2: Mei 2021
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v1i2.586

Abstract

Pengabdian ini bertujuan: (i) melakukan sosialisasi pentingnya aktualiasi nilai Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak; (ii) memberikan penjelasan komperehensif bahwa karakter anak yang didasarkan Pancasila menguatkan etika dan moral sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa. Permasalahan kenakalan remaja dan kriminal anak, menjadi problematika yang memprihatinkan. Anak merupakan pilar pembangunan, maka harus dilindungi dari degradasi etika dan moral yang bermuara pada kenakalan remaja maupun kriminal anak. Pengabdian dilakukan dengan sosialisasi komperehensif yang mengedepankan diskusi interaktif di Desa Kragilan. Hasil pengabdian menunjukkan: (i) aktualisasi Pancasila sebagai refleksi membangun karakter anak perlu dilakukan dengan sosialisasi berkala, tujuannya membentuk pola pikir masyarakat yang sadar pentingnya merefleksikan nilai Pancasila terhadap anak di lingkungan rumah tangga, pendidikan maupun sosial; (ii) refleksi nilai Pancasila mampu membentuk karakter anak sehingga menjadi upaya preventif perlindungan anak di lingkungan Desa terutama menghindarkan anak dari kenakalan remaja dan kriminal anak
TIPOLOGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RESPONSIF DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT Zaelani, Muhammad Aziz; Dewi, Nourma
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.4194

Abstract

The research reviews the problem of the Village Consultative Body accommodating community participation in forming Village Regulations and the ideal form of its typology that is responsive and based on community participation. The unresponsive Village Consultative Body impacts the making of Village Regulations that are non-participatory and executive-oriented. Village communities need more enthusiasm for participation. The research aims to create a standardized village community participation instrument aimed at the Village Consultative Body to create a responsive typology. The instrument becomes a reference for the Village Governing Body in accommodating village community participation in forming Village Regulations. This research is empirical with locations: (i) Kragilan Village, Mojolaban District, Sukoharjo Regency; (ii) Alastuwo Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency; (iii) Sojiwan Village, Ceper District, Klaten Regency; and (iv) Sawahan Village, Ngemplak District, Boyolali Regency. Data were obtained from Focus Group Discussions with qualitative analysis. The results of the research on the problems of the Village Consultative Body in accommodating community participation in the formation of Village Regulations include the need for more participation instruments, the low enthusiasm of the village community, and the less-than-optimal legislative aspects of the Village Consultative Body. The ideal form of a responsive Village Consultative Body typology in making Village Regulations based on community participation includes community participation through a partnership pattern between the Village Government and the Village community, establishing a Village Information Center, and optimizing the roles and functions of the Village Consultative Body.
Co-Authors Adhy Nugraha Adhy Nugraha Amir Junaidi Ash-shidiqqi, M. Ellectrananda Anugerah Daya Handoyo Prabowo Dina Irawati Dwi Nurwanti, Yulian Elysa Diah Pramesti Faried, Femmy Silaswati Femmy Silaswaty Faried, Femmy Silaswaty Fery Dona Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hadi Mahmud Handayani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Hanuring Ayu Hanuring Ayu Ardhani Putri Hanuring Ayu Ardhani Putri Helena, Erika Marsha I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Isharyanto Ivan Armando Nauval Lestari, Etik Sri Nourma Dewi Nourma Dewi Nourma Dewi Nurramadani, Ardan Nurwanti, Yulian Dwi Putri , Tasya Putri, Tasya Rudatyo Rudatyo Santosa, Muhammad Hafidz Saputra, Aprian Noor Dwi Sugiyanto Sugiyanto Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Vardani, Erika Nur Vistra Muhammad Ramadhani Vistra Muhammad Ramadhani Wahyu Beny Mukti Setiyawan Yulian Dwi Nurwanti Yulian Dwi Nurwanti