Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.18
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian UNDIKMA RIO LAW JURNAL Jurnal Yustitia Jurnal Hukum Saraswati Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial SWARNA Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdi Masyarakat Vyavahara Duta SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UNBI Mengabdi
Dewi, Kadek Ary Purnama
Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENERAPAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MAMAK PEYEK Sawitri, Ni Putu Yuliana Ria; Kariyana, I Made; Sudiyani, Ni Nyoman; Dewi, Kadek Ary Purnama
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.22482

Abstract

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan perekonomian suatu negara. Dalam menghadapi perkembangan dunia teknologi yang semakin maju, para pelaku UMKM dituntut untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk terus berinovasi. Permasalahan yang terjadi pada usaha Keripik Mamak Peyek adalah belum adanya izin usaha dan pengakuan hak merek, sehingga menjadi kekhawatiran mitra bilamana suatu saat nanti usahanya diakuisisi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan lainnya adalah rendahnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi sebagai sarana pemasaran dan manajemen produksi yang tidak konsisten. Masalah selanjutnya adalah laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini menyebabkan mitra kesulitan untuk monitoring dan mengontrol arus kas masuk dan keluar serta mengetahui laba atau rugi dari aktivitas bisnisnya. Melihat permasalahan ini, maka perlu diperlukan upaya untuk mencari alternatif guna menghemat pengeluaran dan meningkatkan produktivitas Keripik Mamak Peyek. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mendampingi, memberikan pelatihan dan memberikan bimbingan pada UMKM Keripik Mamak Peyek dalam meningkatkan penerapan teknologi dalam kapasitas produksi, pemasaran, manajemen keuangan, serta inovasi produk. Adapun  nantinya  kita  akan  melakukan  penyuluhan  kepada  sasaran  UMKM  dan mengajarkan  bagaimana  cara  mempromosikan  produk  mereka  melalui  online  dan  membantu untuk menyediakan design kemasan untuk produk yang diproduksi yang memiliki ciri khas tersendiri serta memberikan kesan unik dan menarik yang dapat menciptakan citra brand untuk produk Mamak Peyek
PENERAPAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MAMAK PEYEK Sawitri, Ni Putu Yuliana Ria; Kariyana, I Made; Sudiyani, Ni Nyoman; Dewi, Kadek Ary Purnama Dewi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2023): Volume 4 Nomor 6 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i6.22512

Abstract

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan perekonomian suatu negara. Dalam menghadapi perkembangan dunia teknologi yang semakin maju, para pelaku UMKM dituntut untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk terus berinovasi. Permasalahan yang terjadi pada usaha Keripik Mamak Peyek adalah belum adanya izin usaha dan pengakuan hak merek, sehingga menjadi kekhawatiran mitra bilamana suatu saat nanti usahanya diakuisisi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan lainnya adalah rendahnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi sebagai sarana pemasaran dan manajemen produksi yang tidak konsisten. Masalah selanjutnya adalah laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini menyebabkan mitra kesulitan untuk monitoring dan mengontrol arus kas masuk dan keluar serta mengetahui laba atau rugi dari aktivitas bisnisnya. Melihat permasalahan ini, maka perlu diperlukan upaya untuk mencari alternatif guna menghemat pengeluaran dan meningkatkan produktivitas Keripik Mamak Peyek. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mendampingi, memberikan pelatihan dan memberikan bimbingan pada UMKM Keripik Mamak Peyek dalam meningkatkan penerapan teknologi dalam kapasitas produksi, pemasaran, manajemen keuangan, serta inovasi produk. Adapun nantinya kita akan melakukan penyuluhan kepada sasaran UMKM dan mengajarkan bagaimana cara mempromosikan produk mereka melalui online dan membantu untuk menyediakan design kemasan untuk produk yang diproduksi yang memiliki ciri khas tersendiri serta memberikan kesan unik dan menarik yang dapat menciptakan citra brand untuk produk Mamak Peyek
Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku Oversharing di Media Sosial Dewi Bunga; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Kadek Ary Purnama Dewi
Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/sevanam.v1i1.9

Abstract

Social media provides facilities for citizens to exchange information, upload photos, videos and their daily activities. The activity of sharing personal information is too often referred to as oversharing. Psychological oversharing is a human need for attention and social support. But indirectly, this activity actually endangers the uploader. This study will discuss two problems, namely 1) the context of privacy and protection of personal data and its vulnerabilities and 2) digital literacy for the citizen community to overcome oversharing behavior. The concept of privacy basically provides an option for everyone to sort out private and public spaces for themselves. Personal data is transformed into public data when the owner shares the personal data in cyberspace. Digital literacy is needed to protect netizens from threats in cyberspace such as cyberbullying, intimidation, and even direct crimes such as robbery due to the behavior of netizens who show off their wealth on social media. Digital literacy will increase the social intelligence of netizens to determine what can and should be uploaded on social media. Key words: digital literacy, oversharing, social media.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN SAAT CUTI MELAHIRKAN WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; Dewi, Kadek Ary Purnama
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1199

Abstract

Termination of employment is something that is avoided by workers in general, especially for female workers, of course it is very detrimental to their rights, which by nature have reproductive organs to give birth. However, in practice there are cases of female workers who experience termination of employment due to taking maternity leave. Based on this, the problem examined in this research concerns legal protection for female workers who experience unilateral termination of employment by the company during maternity leave. In this research the author uses a normative legal research method with a statute approach and a case approach, then the results found in this research are described descriptively The results of this research are that the laws and regulations in the field of employment regulate the right to obtain maternity leave as regulated in Article 82 of Law No. 13 of 2003 concerning Employment. The provisions of Article 153 paragraph (1) of Law no. 6 of 2023 states that companies are prohibited from terminating workers on the grounds of pregnancy, childbirth, miscarriage or breastfeeding their baby. If the company terminates the employment relationship unilaterally due to a female employee taking maternity leave, the termination of employment carried out for the reasons mentioned above is null and void and the Company is obliged to re-employ the employee concerned.
Penerapan Digital Marketing untuk Meningkatkan Akses Pasar dan Penjualan Jajan Gambir. Ardana, Putu Doddy Heka; Geriadi, Made Ayu Desy; Dewi, Kadek Ary Purnama; Suastini, Ni Luh Putu
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Abdi Masyarakat Agustus 2024
Publisher : Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22334/jam.v4i2.70

Abstract

Jajan Gambir adalah salah satu industri yang menjadi ciri khas di Desa Tulikup. Industri Rumah Tangga (IRT) Jajan Gambir termasuk dalam bidang usaha industri kerajinan jajanan tradisional yang dibuat dengan tepung ketan hitam dan diisi dengan olahan kacang merah yang telah dimasak dengan gula merah dan daun pandan atau biasa disebut unti. Salah satu IRT jajan Gambir yang terdapat di Desa Tulikup adalah kelompok usaha Jajan Gambir Ni Kadek Juliami. Kelompok usaha ini dalam proses produksinya masih menggunakan cara tradisional, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan bahan, serta cara pemasaran produknya. Masalah utama yang dihadapi oleh pengrajin jajan Gambir adalah pemasaran yang belum dilakukan secara maksimal hanya menggunakan strategi word of mouth. Dalam usaha untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok tersebut, maka ditawarkan solusi berupa pengembangan website, akun sosial media dan e-commerce yang nantinya dapat digunakan sebagai strategi pemasaran digital dan dapat meningkatkan penjualan Jajan Gambir. Luaran hasil Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah agar IRT jajan Gambir Kadek Juliami mampu meningkatkan akses pasar yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan penjualan. Agar program PKM bisa berjalan tepat sasaran, maka diperlukan kerjasama dalam kemitraan dengan mengutamakan: 1) kebersamaan dalam kelompok; 2) orientasi pasar, dimana yang dihasilkan benar-benar merupakan kebutuhan pasar sehingga tetap keberlanjutan dan; 3) kemandirian dan keswadayaan harus dikembangkan sebagai strategi dasar pendampingan masyarakat mengingat jangka waktu yang terbatas. Program ini diharapkan dapat membantu pengrajin jajan Gambir untuk meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang.   Jajan Gambir is one of the industries that is characteristic of Tulikup Village. Jajan Gambir Household Industry (IRT) is included in the traditional snack craft industry business sector made from black glutinous rice flour and filled with processed red beans that have been cooked with brown sugar and pandan leaves or commonly called unti. One of the IRT jajan Gambir in Tulikup Village is the Jajan Gambir Ni Kadek Juliami business group. This business group still uses traditional methods in its production process, starting from procuring materials, processing materials, and marketing methods for its products. The main problem faced by Jajan Gambir craftsmen is that marketing has not been carried out optimally, only using word of mouth strategies. In an effort to overcome the problems faced by the group, a solution is offered in the form of website development, social media accounts and e-commerce which can later be used as a digital marketing strategy and can increase Jajan Gambir sales. The output of the Community Partnership Program (PKM) is for IRT jajan Gambir Kadek Juliami to be able to increase wider market access so that it can increase sales. In order for the PKM program to run right on target, cooperation in partnership is needed by prioritizing: 1) togetherness in groups; 2) market orientation, where what is produced is truly a market need so that it remains sustainable and; 3) independence and self-reliance must be developed as a basic strategy for community assistance considering the limited time period. This program is expected to help Gambir snack craftsmen to increase their independence and business sustainability in the long term.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; PURNAMA DEWI, KADEK ARY; SWETASOMA, COKORDA GDE; HUTAMA, I DEWA MADE ADHI
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1353

Abstract

Pengaturan mengenai PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja oleh sebagian masyarakat dirasa tidak memberikan perlindungan kepada pekerja karena batas waktu PKWT menjadi lebih panjang dan adanya ketentuan bahwa jangka waktu PKWT didasarkan atas kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga terhadapnya dilakukan pengujian. Permohonan pengujian terhadap ketentuan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 dengan Nomor Register 168/PUU-XXI/2023, yang kemudian diputusan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan terjadinya perubahan terhadap mengaturan mengenai PKWT di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penilitian ini digambarkan secara deskriptif. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur ketentuan baru mengenai PKWT, pengaturan bersebut dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Terkait dengan permohonan pasal-pasal yang mengatur mengenai PKWT Mahkamah Agung memutus Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) dengan putusan inkonstitusional bersyarat. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengaturan mengenai jangka waktu PKWT menjadi lebih jelas, Mahkamah Agung memberikan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (3) bahwa jangka waktu PKWT paling lama 5 (lima) tahun termasuk jika terdapat perpanjangan PKWT, jangka waktu PKWT tidak dapat didasarkan pada perjanjian kerja yang disepakati oleh pekerja dengan pemberi kerja. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
Consent of E-Wallet Personal Data Subjects on Cross-Border Data Transfer Dewi, Kadek Ary Purnama; Dharmawan, Ni Ketut Supasti
International Journal of Law Reconstruction Vol 8, No 2 (2024): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v8i2.32711

Abstract

Indonesia is the highest country in Southeast Asia using electronic wallets or e-wallets. However, e-wallets as mobile payment services provide risks and problems for their users. The submission of personal data by users and the acceptance of personal data by e-wallet application providers are seen as legally enforceable statements of will. Protection of personal data on e-wallets is very necessary. The purpose of this research is to find out the protection of personal data which is the protection of human rights and the enforcement of the values of justice for consumers. This research is normative juridical research using analytical and conceptual approach, the statute approach and comparative approach. Literature study was conducted on the collection of primary and secondary legal materials, then the analysis was carried out qualitatively. The results of the research show that the regulatory model for the protection of personal data on e-wallets in the future requires arrangements regarding the obligation of consent from personal data subjects in personal data transfer activities both at home and abroad. Technical arrangements regarding the protection of personal data on e-wallets must be outlined in Bank Indonesia Regulations and Financial Services Authority Regulations.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI ARTANA, I MADE; Dewi, Kadek Ary Purnama; Yogiswara W, I Gede Mahatma; Hutama, I Dewa Made Adhi
Jurnal Yustitia Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1457

Abstract

In the legal aspect of health, the relationship between the patient and the doctor as a party has rights and obligations that must be respected. Patients will accept all actions that will be taken by doctors because they are considered to know and understand their health conditions with the aim of treatment or healing. Before the action is taken, it is necessary to have an agreement on the medical action to be carried out on the patient, which can be in the form of written or verbal consent. But in reality, if there is a loss to the patient due to health services, legal protection for patients related to medical services can be said to be still not optimal. Therefore, legal protection is needed for patients in health services at the Mental Hospital Bali Province. How is legal protection for patients in health services at the Bali Provincial Mental Hospital. How are efforts to resolve patient complaints in health services at the Mental Hospital Bali Province. Legal protection for patients in health services at the Mental Hospital Bali Province has been carried out in accordance with the laws and regulations regulated in health law sources which are quite broad and complex. The Mental Hospital Bali Province in carrying out or providing health services to patients has internal regulations that guide the hospital, namely Hospital By Laws which is used as a reference in operating hospitals. Efforts to resolve patient complaints in health services at the Mental Hospital Bali Province can be done in writing and orally. In the settlement of patient complaints, efforts are made to resolve them through the process of mediation and deliberation by involving the Complaint Handling Team, Deputy Director of Services and Director, and if needed in the mediation process, they will coordinate with other departments. As well as a form of compensation if the patient feels aggrieved while receiving health services at the Mental Hospital Bali Province.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI OBJEK VITAL DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1810

Abstract

ABSTRAKCCTV (Closed Circuit Television) merupakan alat yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas. Di kota yang menganut konsep Smart City, nantinya kamera CCTV bisa berperan lebih aktif dan mampu melakukan pengawasan secara mandiri. Data dari CCTV dan perangkat-perangkat lain kemudian dihubungkan ke pusat server.Maka dari itu penulis membahas dua rumusan masalah Bagaimanakah efektivitas penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali?  Apakah kendala dalam penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di objek vital dalam menangani kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Polda Bali Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan mengalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (law in action) data utama yang digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Kesimpulan CCTV dijadikan sebagai alat pengawasan jarak jauh yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam suatu kasus tindak pidana, khususnya kekerasan, jika didapati kasus tindak pidana kekerasan yang jelas terekam. Rekaman CCTV memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya, tidak mengenal hierarki, dan kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan. CCTV sebagai alat bukti elektronik memiliki syarat materiil dan formil yang diatur dalam UU ITE, termasuk syarat informasi elektronik yang sah, penggeledahan dan penyitaan dengan seizin ketua pengadilan, dan menjaga kepentingan pelayanan umum. Dengan demikian, CCTV dapat memiliki kekuatan hukum dan menjadi alat bukti yang sah jika tidak melanggar syarat-syarat tersebut dan membantu di persidangan.Kata Kunci: CCTV, Tindak Pidana, Kekerasan
PERNIKAHAN LINTAS AGAMA DALAM BAYANG-BAYANG AMBIGUITAS HUKUM: TINJAUAN TERHADAP UU NO. 1/1974 DAN PUTUSAN MA–MK Dyatmika, Gede Dewangga Prahasta; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1795

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia is a complex legal issue that remains unresolved within the national legal framework. Law No. 1 of 1974 on Marriage does not explicitly address interfaith marriage, leading to various conflicting legal interpretations. Rulings by the Supreme Court and Constitutional Court in relevant cases have reinforced ambiguity and contributed to legal uncertainty. This study aims to examine the legal vacuum surrounding interfaith marriage regulation and analyze the juridical implications of disharmony between statutory law and court decisions. Using a normative juridical approach, the research reviews legislation, jurisprudence, and legal doctrines. Findings indicate that the absence of clear provisions creates legal gaps that disadvantage citizens in exercising their constitutional right to marry. Therefore, a reformulation and harmonization of the law is urgently needed to reflect Indonesia's religious diversity and social realities, and to ensure the protection of human rights and legal certainty for interfaith couples.Keywords: interfaith marriage; legal vacuum; ambiguity; Marriage Law; MA–MK rulings
Co-Authors Artana, I Made Cita, Ni Putu Wulan Cintana Dewi Bunga Dewi Bunga Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Gede Dewangga Prahasta Dyatmika Geriadi, Made Ayu Desy Hutama, I Dewa Made Adhi I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Kadek Ardana I Kadek Maha Giri Putra I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA I Made Artana I Made Kariyana I Putu Nuriyanto I Wayan Saras Yudi Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Putu Ari Setyaningsih, Ni Putu Ni Putu Yuliana Ria Sawitri Pretama, I Wayan Gde Putu Doddy Heka Ardana Sawitri, Ni Putu Yuliana Ria Suastini, Ni Luh Putu Sudiyani, Ni Nyoman Sugiarta, I Wayan Arya Swetasoma, Cokorda Gede Tjokorda Gde Agung Wijaya Kesuma Suryawan Wayan Wiwik Widyantari Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary Wijaya, Komang Adi Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara Yoga, I Komang Gede Bisma Candra Yogiswara W, I Gede Mahatma