Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

EFEKTIVITAS PEMANTAUAN LALU LINTAS PERSIAPAN PENGAMANAN HARI RAYA IDUL FITRI DI WILAYAH BALI Yoga, I Komang Gede Bisma Candra; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; Dewi, Kadek Ary Purnama
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1811

Abstract

Peningkatan volume kendaraan dan mobilitas masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri Di Bali memerlukan upaya pemantauan lalu lintas dan pengamanan yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pemantauan lalu lintas dan persiapan pengamanan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam rangka menyambut perayaan Idul Fitri di Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dari wawancara dengan aparat kepolisian, petugas Dinas Perhubungan, serta observasi lapangan pada beberapa titik strategis di Bali, seperti jalur utama menuju objek wisata, bandara, dan pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi, penggunaan teknologi pemantauan lalu lintas, serta peningkatan kapasitas personel sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas dan pengamanan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan signifikan terkait kemacetan di beberapa titik dan peningkatan pengawasan di lokasi wisata yang padat pengunjung. Secara keseluruhan, upaya pemantauan dan pengamanan telah cukup efektif, namun perlu adanya perbaikan dalam hal distribusi personel dan penerapan teknologi berbasis data untuk meminimalisir potensi gangguan yang terjadi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antarinstansi serta penggunaan sistem manajemen lalu lintas yang lebih canggih untuk mendukung pengamanan di masa mendatang.Kata kunci: pemantauan lalu lintas, pengamanan, Hari Raya Idul Fitri, Bali, efektivitas, koordinasi antarinstansi.
STATUS HUKUM ASET DIGITAL SEBAGAI BARANG MILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Wijaya, Komang Adi; Dewi, Kadek Ary Purnama; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1796

Abstract

The advancement of digital technology has led to the emergence of digital assets such as cryptocurrencies and Non-Fungible Tokens (NFTs), which hold significant economic value in society. However, within Indonesia's legal system, the legal status of digital assets as objects of ownership remains undefined. This study aims to analyze the legal status of digital assets as property under Indonesian civil law, examine the regulations governing their ownership, and identify legal challenges related to the recognition and protection of digital assets. This research employs a normative legal method with a qualitative approach, analyzed through content analysis and interpretation of legal norms. The findings indicate that digital assets can be categorized as intangible movable objects that potentially qualify as property, although they currently lack comprehensive legal grounding. Regulatory fragmentation, dual supervision, and weak legal protection present major obstacles to ensuring legal certainty for digital asset holders. Therefore, an integrated and responsive legal framework is needed to regulate ownership and provide legal protection for digital assets in Indonesia.Keywords: digital assets, property law, ownership
Mangrove Forest Preservation for Environmental Sustainability and Community Welfare Improvement in Suwung Kauh Village Denpasar : An International Community Service Program I Gede Mahatma Yogiswara Winatha; Cokorda Gede Swetasoma; I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya; Kadek Ary Purnama Dewi; Tjokorda Gde Agung Wijaya Kesuma Suryawan
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol. 4 No. 3 (2023): August
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v4i3.8532

Abstract

This community service program aims to improve the preservation of mangrove forests by replanting mangrove seedlings to replace old damaged trees and expand the mangrove ecosystems. In addition, coastal cleaning activities were also carried out to reduce plastic waste that pollutes mangrove forest areas in Suwung Kauh Village, South Denpasar. By using a Participatory Action Research (PAR) approach method oriented towards community empowerment, the implementation of community service was carried out by a team of the Faculty of Law and the Faculty of Economics and Business, Ngurah Rai University, in collaboration with Canberra University and KUB Simbar Segara. The evaluation was carried out by the managing team through direct interaction between the interviewer and the respondent using interview and observation techniques for the achievement values of the results of the implementation of community service activities and was analyzed descriptively. The results of the service program succeeded in reducing plastic waste around the area and increasing the area of mangrove areas by planting new seedlings. 
The Influence of Globalization on International Law Between Two Countries I Putu Nuriyanto; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.657

Abstract

Abstract Globalization has brought significant changes in international relations, particularly through increased interaction in the fields of economics, politics, society, and law. One of the most evident impacts of globalization is the growing influence of international law on national legal systems. Indonesia, as part of the global community, has begun adopting various international legal principles, especially in the areas of trade and communication, making its national law more open and transnational in nature. This development also demands that law be more responsive to social dynamics and public policy. Law is no longer static, but must be able to interact with societal interests and the international community. However, globalization also presents challenges, particularly concerning differences in legal systems between countries, such as common law and civil law. To address this, legal harmonization is necessary, aligning principles and procedures through bilateral negotiations, international conventions, or the adoption of model laws from institutions such as UNCITRAL. Fields such as trade, arbitration, and human rights demonstrate the importance of legal harmonization, provided it still respects the legal sovereignty of each country. Keywords: Globalization, International Law, Two Countries
PENYELESAIAN SENGKETA UPAH PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; Purnama Dewi, Kadek Ary; Ari Setyaningsih, Ni Putu
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1128

Abstract

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaanterdapat beberapa perubahan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaiansengketa keolahragaan khususnya olahraga sepakbola memiliki aturan khusus yaknimengacu pada Statuta FIFA maupun Statuta PSSI. Permasalahan yang diangkat dalamtulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesionalpasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif,menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa upah pemain sepakbolaprofesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 TentangKeolahragaan menganut paradigma yang berbeda dibandingkan dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasca berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pemerintah Indonesia telahmengakomodir Lex Sportiva secara utuh. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkanUndang-Undang Keolahragaan yang pertama, diselesaikan dengan diupayakan melaluimusyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh PSSI. Kedua, apabila musyawarah danmufakat tidak tercapai maka pemain sepakbola profesional dan klub membuat suatupersetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih, para pihak dapatmemilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
Peningkatan Minat Baca Siswa Melalui Pengelolaan Perpustakaan Di SDN 5 Saba Kadek Ary Purnama Dewi; Sugiarta, I Wayan Arya
UNBI Mengabdi Vol. 3 No. 1 (2022): UNBI Mengabdi Januari
Publisher : Universitas Bali Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34063/um.v3i1.259

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam di indinesia perlu adanya pengimbangan dari peningkatan mutu manusianya agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan maksimal. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang tidak suka membaca menjadi factor utama minimnya informasi yang didapat untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam. Peningkatan minat dan budaya baca di Indonesia harus ditingkatkan melalui Pendidikan dasar, dimana sekolah dasar merupakan pondasi dasar dalam membangun kualitas manusia yang baik dan memiliki pengetahuan. Dalam upaya meningkatkan minat baca siswa khususnya di sekolah dasar perlu adanya sarana dan prasarana penunjang seperti perpustakaan yang memiliki fasilitas lengkap dan dapat meningkatkan minat dan daya tarik siswa untuk membaca di perpustakaan di sekolah dasar di Indonesia masih banyak yang memiliki kekurangan dalam pengelolaan perpustakaan mulai dari ruangan yang tidak layak, koleksi buku-buku yang kurang menarik sehingga tidak dapat menumbukan minat baca dari siswa-siswi yang ada di sekolah. SD N 5 Saba merupakan salah satu sekolah yang memiliki perpustakaan namun belum dapat dioperasikan secara maksimal dikarenakan fasilitas yang ada belum memadai sehingga tidak dapat menarik minat siswa untuk membaca. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diadakanya sosialiasai dan memberikan sumbangan buku melalui program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.guna meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan yang dapat menarik minat siswa untuk datang ke perpustakaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; Swetasoma, Cokorda Gede; Dewi, Kadek Ary Purnama; Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1676

Abstract

Jumlah pekerja migran Indonesia sangat besar sehingga negara wajib melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tingginya angka jumlah pekerja migran membawa manfaat bagi pemerintah, karena dapat membantu mengurangi jumlah angka pengangguran sekaligus membantu meningkatkan jumlah devisa. Namun, Disisi lain pekerja migran Indonesia ada yang terlibat melakukan tindak pidana di luar negeri, sehingga menyebabkan mereka diproses hukum dan terancam terkena sanksi pidana bahkan sampai pidana mati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penilitian ini digambarkan secara deskriptif.Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak diatur secara eksplisit dalam suatu rumusan pasal khusus, namun secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk perlindungan tersebut diperoleh oleh pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana dengan pemberian layanan jasa kekonsuleran, mendampingi hingga pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat. Dengan dilaksanakannya tanggungjawab negara tersebut maka pekerja migran Indonesia yang menjalani proses peradilan pidana di luar negeri tetap dapat mempertahankan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa.
PERKEMBANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PENERAPAN CYBER LAW DI INDONESIA Cita, Ni Putu Wulan Cintana; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Kadek Ary Purnama Dewi
VYAVAHARA DUTA Vol 21 No 1 (2026): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v21i1.5298

Abstract

The development of information and communication technology has significantly impacted various aspects of human life, including the emergence of new challenges in the form of cybercrime. The internet, as a global computer network, has become a medium that facilitates interaction and information access, but also creates opportunities for criminal acts in the virtual world. One of the responses to these threats is the utilization of Artificial Intelligence (AI) in cybersecurity and the enforcement of digital law (Cyber law). AI has the capability to detect, analyze, and respond to cyberattacks quickly and efficiently. This paper aims to explore the development and history of AI as well as its application in cyber law enforcement in Indonesia. In addition to providing insights into the dynamics of digital crime, this study is expected to enhance knowledge in the field of criminology, particularly regarding the role of technology in modern law enforcement. This discussion is crucial in strengthening national digital resilience and addressing the increasingly complex challenges of globalization.
ANALISIS YURIDIS DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP INVESTASI PADA SEKTOR IT DI INDONESIA Pretama, I Wayan Gde; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Kadek Ary Purnama Dewi
VYAVAHARA DUTA Vol 21 No 1 (2026): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v21i1.5300

Abstract

Investment plays a crucial role in driving economic growth and stability, especially for developing countries like Indonesia. Amid the rapid currents of globalization and digitalization, the information technology (IT) sector has emerged as a strategic area with great potential to attract investment and strengthen national competitiveness. Globalization has accelerated the transformation of the IT sector through technological advancements such as cloud computing, artificial intelligence, and the Internet of Things, fundamentally reshaping the global economic landscape. However, alongside these opportunities lie complex legal challenges, including data privacy protection, intellectual property rights, and legal certainty for foreign investors. Investment regulations—particularly the roles of the Investment Coordinating Board (BKPM) and the Online Single Submission (OSS) system—serve as key instruments in fostering a conducive investment climate in Indonesia. This study aims to provide an in-depth analysis of the impact of globalization on investment in the IT sector from a legal perspective, and to evaluate the extent to which Indonesia’s national legal system can accommodate these global dynamics. Using a descriptive-analytical approach, this research is expected to offer a comprehensive overview of the legal and regulatory challenges faced, as well as strategic recommendations to enhance legal protection and certainty for investors in Indonesia’s information technology sector.