Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.072
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian UNDIKMA RIO LAW JURNAL Jurnal Yustitia Jurnal Hukum Saraswati ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Journal Equity of Law and Governance Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial SWARNA Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdi Masyarakat Vyavahara Duta SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UNBI Mengabdi
Kadek Ary Purnama Dewi
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
The Influence of Globalization on International Law Between Two Countries I Putu Nuriyanto; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 23 No. 2 (2025): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v23i2.657

Abstract

Abstract Globalization has brought significant changes in international relations, particularly through increased interaction in the fields of economics, politics, society, and law. One of the most evident impacts of globalization is the growing influence of international law on national legal systems. Indonesia, as part of the global community, has begun adopting various international legal principles, especially in the areas of trade and communication, making its national law more open and transnational in nature. This development also demands that law be more responsive to social dynamics and public policy. Law is no longer static, but must be able to interact with societal interests and the international community. However, globalization also presents challenges, particularly concerning differences in legal systems between countries, such as common law and civil law. To address this, legal harmonization is necessary, aligning principles and procedures through bilateral negotiations, international conventions, or the adoption of model laws from institutions such as UNCITRAL. Fields such as trade, arbitration, and human rights demonstrate the importance of legal harmonization, provided it still respects the legal sovereignty of each country. Keywords: Globalization, International Law, Two Countries
PENYELESAIAN SENGKETA UPAH PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; Purnama Dewi, Kadek Ary; Ari Setyaningsih, Ni Putu
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1128

Abstract

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaanterdapat beberapa perubahan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaiansengketa keolahragaan khususnya olahraga sepakbola memiliki aturan khusus yaknimengacu pada Statuta FIFA maupun Statuta PSSI. Permasalahan yang diangkat dalamtulisan ini adalah bagaimanakah penyelesaian sengketa upah pemain sepakbola profesionalpasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif,menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil dari penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa upah pemain sepakbolaprofesional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 TentangKeolahragaan menganut paradigma yang berbeda dibandingkan dengan Undang-UndangNomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasca berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pemerintah Indonesia telahmengakomodir Lex Sportiva secara utuh. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkanUndang-Undang Keolahragaan yang pertama, diselesaikan dengan diupayakan melaluimusyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh PSSI. Kedua, apabila musyawarah danmufakat tidak tercapai maka pemain sepakbola profesional dan klub membuat suatupersetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih, para pihak dapatmemilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
Peningkatan Minat Baca Siswa Melalui Pengelolaan Perpustakaan Di SDN 5 Saba Kadek Ary Purnama Dewi; Sugiarta, I Wayan Arya
UNBI Mengabdi Vol. 3 No. 1 (2022): UNBI Mengabdi Januari
Publisher : Universitas Bali Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34063/um.v3i1.259

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam di indinesia perlu adanya pengimbangan dari peningkatan mutu manusianya agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan maksimal. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang tidak suka membaca menjadi factor utama minimnya informasi yang didapat untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam. Peningkatan minat dan budaya baca di Indonesia harus ditingkatkan melalui Pendidikan dasar, dimana sekolah dasar merupakan pondasi dasar dalam membangun kualitas manusia yang baik dan memiliki pengetahuan. Dalam upaya meningkatkan minat baca siswa khususnya di sekolah dasar perlu adanya sarana dan prasarana penunjang seperti perpustakaan yang memiliki fasilitas lengkap dan dapat meningkatkan minat dan daya tarik siswa untuk membaca di perpustakaan di sekolah dasar di Indonesia masih banyak yang memiliki kekurangan dalam pengelolaan perpustakaan mulai dari ruangan yang tidak layak, koleksi buku-buku yang kurang menarik sehingga tidak dapat menumbukan minat baca dari siswa-siswi yang ada di sekolah. SD N 5 Saba merupakan salah satu sekolah yang memiliki perpustakaan namun belum dapat dioperasikan secara maksimal dikarenakan fasilitas yang ada belum memadai sehingga tidak dapat menarik minat siswa untuk membaca. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diadakanya sosialiasai dan memberikan sumbangan buku melalui program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.guna meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan yang dapat menarik minat siswa untuk datang ke perpustakaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI WIRADHARMA SUMERTAJAYA, I KETUT SATRIA; Swetasoma, Cokorda Gede; Dewi, Kadek Ary Purnama; Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1676

Abstract

Jumlah pekerja migran Indonesia sangat besar sehingga negara wajib melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Tingginya angka jumlah pekerja migran membawa manfaat bagi pemerintah, karena dapat membantu mengurangi jumlah angka pengangguran sekaligus membantu meningkatkan jumlah devisa. Namun, Disisi lain pekerja migran Indonesia ada yang terlibat melakukan tindak pidana di luar negeri, sehingga menyebabkan mereka diproses hukum dan terancam terkena sanksi pidana bahkan sampai pidana mati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penilitian ini digambarkan secara deskriptif.Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak diatur secara eksplisit dalam suatu rumusan pasal khusus, namun secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk perlindungan tersebut diperoleh oleh pekerja migran Indonesia yang melakukan tindak pidana dengan pemberian layanan jasa kekonsuleran, mendampingi hingga pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat. Dengan dilaksanakannya tanggungjawab negara tersebut maka pekerja migran Indonesia yang menjalani proses peradilan pidana di luar negeri tetap dapat mempertahankan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa.
PERKEMBANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PENERAPAN CYBER LAW DI INDONESIA Cita, Ni Putu Wulan Cintana; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Kadek Ary Purnama Dewi
VYAVAHARA DUTA Vol 21 No 1 (2026): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v21i1.5298

Abstract

The development of information and communication technology has significantly impacted various aspects of human life, including the emergence of new challenges in the form of cybercrime. The internet, as a global computer network, has become a medium that facilitates interaction and information access, but also creates opportunities for criminal acts in the virtual world. One of the responses to these threats is the utilization of Artificial Intelligence (AI) in cybersecurity and the enforcement of digital law (Cyber law). AI has the capability to detect, analyze, and respond to cyberattacks quickly and efficiently. This paper aims to explore the development and history of AI as well as its application in cyber law enforcement in Indonesia. In addition to providing insights into the dynamics of digital crime, this study is expected to enhance knowledge in the field of criminology, particularly regarding the role of technology in modern law enforcement. This discussion is crucial in strengthening national digital resilience and addressing the increasingly complex challenges of globalization.
ANALISIS YURIDIS DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP INVESTASI PADA SEKTOR IT DI INDONESIA Pretama, I Wayan Gde; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Kadek Ary Purnama Dewi
VYAVAHARA DUTA Vol 21 No 1 (2026): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v21i1.5300

Abstract

Investment plays a crucial role in driving economic growth and stability, especially for developing countries like Indonesia. Amid the rapid currents of globalization and digitalization, the information technology (IT) sector has emerged as a strategic area with great potential to attract investment and strengthen national competitiveness. Globalization has accelerated the transformation of the IT sector through technological advancements such as cloud computing, artificial intelligence, and the Internet of Things, fundamentally reshaping the global economic landscape. However, alongside these opportunities lie complex legal challenges, including data privacy protection, intellectual property rights, and legal certainty for foreign investors. Investment regulations—particularly the roles of the Investment Coordinating Board (BKPM) and the Online Single Submission (OSS) system—serve as key instruments in fostering a conducive investment climate in Indonesia. This study aims to provide an in-depth analysis of the impact of globalization on investment in the IT sector from a legal perspective, and to evaluate the extent to which Indonesia’s national legal system can accommodate these global dynamics. Using a descriptive-analytical approach, this research is expected to offer a comprehensive overview of the legal and regulatory challenges faced, as well as strategic recommendations to enhance legal protection and certainty for investors in Indonesia’s information technology sector.  
Regulasi Penyelenggaraan Polis Digital dalam Kerangka Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi dan Nasabah Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.6.2.2025.245-254

Abstract

Law Number 40 of 2014 concerning Insurance does not provide a definition of an insurance policy nor regulate the use of electronic or digital policies. In this context, the Financial Services Authority (OJK) holds the authority to establish a sound financial industry and to protect individuals who utilize insurance services. This study aims to identify and analyze the legal obligations of insurance companies in implementing digital policies and in providing protection for insurance customers under such policies. The research employs a normative legal method, focusing on the study of laws and regulations relevant to the issue. The findings indicate that the legal obligations of insurance companies in implementing digital policies are stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 8 of 2024, which mandates that Insurance Companies or Sharia Insurance Companies must provide access for Policyholders, Insured Parties, or Participants to obtain and/or print copies of their Insurance Policies. Furthermore, when the Insurance Policy is issued and delivered in electronic form, the company is prohibited from requiring a printed version of the policy as part of the claim submission documents. Regarding the legal protection of insurance customers in digital policies, OJK is authorized to provide such protection by implementing preventive measures to avoid consumer losses, including safeguarding customers who use electronic or digital policies. Under the Consumer Protection Law, customers are entitled to advocacy, protection, and dispute resolution mechanisms in cases of conflicts related to electronic policies between policyholders and insurance companies.
The Legal Responsibility of Government in The Implementation of Sustainable Development Policies: A Normative Juridical Study on The Role of Bureaucracy In Supporting The Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) In Indonesia Anak Agung Gede Agung Indra Prathama; Cokorda Gede Swetasoma; Kadek Ary Purnama Dewi
Journal Equity of Law and Governance Vol. 8 No. 1 (2026): Journal Equity of Law and Governance
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.8.1.2026.29-44

Abstract

Sustainable development is a development paradigm that emphasizes the balance among economic, social, and environmental dimensions, aiming to fulfill the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This study aims to identify the legal norms underpinning government obligations, evaluate the implementation of bureaucratic roles based on the prevailing legal framework, and examine the juridical and institutional obstacles that hinder the effective implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs). The legal issues addressed in this research include: (1) What is the nature of the legal responsibility of the Indonesian government in implementing sustainable development policies? (2) How does the bureaucracy contribute to supporting the achievement of SDGs from a normat ive legal perspective? (3) What juridical and institutional challenges do the bureaucracy face in executing the SDGs, and what legal solutions can be proposed? This study employs a normative juridical approach, focusing on the analysis of positive legal norms, including national legislation, constitutional provisions, and binding policy documents related to sustainable development implementation. The approach is complemented by a review of relevant literature and international legal instruments pertaining to the SDGs agenda. The findings indicate that, normatively, the Indonesian government holds a clear and binding legal obligation to realize the principles of sustainable development. However, the effectiveness of policy implementation is significantly in fluenced by the bureaucracy’s performance, which is expected to be responsive, transparent, and accountable. Therefore, bureaucratic reform grounded in the principles of good governance is an essential prerequisite to support the achievement of sustainable development goals in Indonesia.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA; KADEK ARY PURNAMA DEWI; COKORDA GDE SWETASOMA; I DEWA MADE ADHI HUTAMA
Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1353

Abstract

Pengaturan mengenai PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja oleh sebagian masyarakat dirasa tidak memberikan perlindungan kepada pekerja karena batas waktu PKWT menjadi lebih panjang dan adanya ketentuan bahwa jangka waktu PKWT didasarkan atas kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga terhadapnya dilakukan pengujian. Permohonan pengujian terhadap ketentuan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 dengan Nomor Register 168/PUU-XXI/2023, yang kemudian diputusan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan terjadinya perubahan terhadap mengaturan mengenai PKWT di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penilitian ini digambarkan secara deskriptif. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur ketentuan baru mengenai PKWT, pengaturan bersebut dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Terkait dengan permohonan pasal-pasal yang mengatur mengenai PKWT Mahkamah Agung memutus Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) dengan putusan inkonstitusional bersyarat. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengaturan mengenai jangka waktu PKWT menjadi lebih jelas, Mahkamah Agung memberikan pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (3) bahwa jangka waktu PKWT paling lama 5 (lima) tahun termasuk jika terdapat perpanjangan PKWT, jangka waktu PKWT tidak dapat didasarkan pada perjanjian kerja yang disepakati oleh pekerja dengan pemberi kerja. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI I MADE ARTANA; Kadek Ary Purnama Dewi; I Gede Mahatma Yogiswara W; I Dewa Made Adhi Hutama
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v20i1.1457

Abstract

In the legal aspect of health, the relationship between the patient and the doctor as a party has rights and obligations that must be respected. Patients will accept all actions that will be taken by doctors because they are considered to know and understand their health conditions with the aim of treatment or healing. Before the action is taken, it is necessary to have an agreement on the medical action to be carried out on the patient, which can be in the form of written or verbal consent. But in reality, if there is a loss to the patient due to health services, legal protection for patients related to medical services can be said to be still not optimal. Therefore, legal protection is needed for patients in health services at the Mental Hospital Bali Province. How is legal protection for patients in health services at the Bali Provincial Mental Hospital. How are efforts to resolve patient complaints in health services at the Mental Hospital Bali Province. Legal protection for patients in health services at the Mental Hospital Bali Province has been carried out in accordance with the laws and regulations regulated in health law sources which are quite broad and complex. The Mental Hospital Bali Province in carrying out or providing health services to patients has internal regulations that guide the hospital, namely Hospital By Laws which is used as a reference in operating hospitals. Efforts to resolve patient complaints in health services at the Mental Hospital Bali Province can be done in writing and orally. In the settlement of patient complaints, efforts are made to resolve them through the process of mediation and deliberation by involving the Complaint Handling Team, Deputy Director of Services and Director, and if needed in the mediation process, they will coordinate with other departments. As well as a form of compensation if the patient feels aggrieved while receiving health services at the Mental Hospital Bali Province.
Co-Authors Anak Agung Gede Agung Indra Prathama Artana, I Made Cita, Ni Putu Wulan Cintana Cokorda Gde Swetasoma COKORDA GDE SWETASOMA Cokorda Gede Swetasoma Dewi Bunga Dewi Bunga Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri Geriadi, Made Ayu Desy Hutama, I Dewa Made Adhi I Dewa Made Adhi Hutama I DEWA MADE ADHI HUTAMA I Gede Mahatma Yogiswara W I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Gede Mahatma Yogiswara Winatha I Kadek Ardana I Kadek Maha Giri Putra I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA I Made Artana I Made Artana I Made Kariyana I Putu Nuriyanto I Wayan Saras Yudi Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Putu Ari Setyaningsih, Ni Putu Pretama, I Wayan Gde Putu Doddy Heka Ardana Ria Sawitri, Ni Putu Yuliana Suastini, Ni Luh Putu Sudiyani, Ni Nyoman Sugiarta, I Wayan Arya Swetasoma, Cokorda Gede Tjokorda Gde Agung Wijaya Kesuma Suryawan Wayan Wiwik Widyantari Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara Yogiswara W, I Gede Mahatma