Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Model Of Agreement Executing Fiduciary Collateral Objects With Underhand Selling Sri Turatmiyah; Annalisa Yahanan; Sri Handayani
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2727

Abstract

Fiduciary Collateral gives priority to fiduciary recipient creditors. If the debtor defaults, then, complying with the provisions of Article 29 paragraph 1, sub-paragraph c, Law Number 42/1999 concerning Fiduciary Collateral, creditor may directly executes fiduciary objects with underhand  selling based on the agreement of the parties. This selling is implemented after the debtor is declared default in 1 (one) month after the written statement of the creditor to the debtor announced in at least 2 (two) newspapers in the relevant area. Execution of objects with underhand  selling based on  an agreement between the creditor and the debtor has not been clearly regulated in this law. Therefore, the model of agreement must be included at time on which the fiduciary agreement is made. Based on this background, it is necessary to conduct research with objective to obtain a agreement model of debtor and creditor in underhand selling of fiduciary collateral object if the debtor defaults. This study is normative research prioritizing secondary legal materials analyzed descriptively qualitatively. Creditor receiving Fiduciary Collateral is preferred and prioritized creditor because the creditor has rights to sell fiduciary objects with personal power. It is regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 42/1999 suggesting that that creditor has power to sell fiduciary collateral object on his/her own personal power.
PENGADAAN TANAH PADA KAWASAN HUTAN BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SEKTOR MIGAS Firman Muntaqo; Sri Turatmiyah; Bagoes Mahendra Jaya; Machdum Satria
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 2 (2020): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i2.921

Abstract

Pembangunan untuk kepentingan umum di bidang minyak dan gas bumi, adalah prioritas pembangunan nasional  berbatas waktu. Berbagai kendala dihadapi dalam proses pengadaan tanahnya, terlebih jika tanah yang diperlukan berada di kawasan hutan. Penelitian menyimpulkan, kendala pengadaan tanah di kawasan hutan adalah akibat perundang-undangan di bidang kehutanan bersifat sektoral, penggunaan tanah dengan konsep yang berbeda sebagai hutan, yang tidak berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pengaturan terhadap objek yang sama (tanah), tidak sinkron dan tidak harmonis dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk mengatasi dan mengeliminir berbagai kendala tersebut, penting dan mendesak dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undangan Kehutanan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, sebagai dasar pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di bidang minyak dan gas bumi di kawasan hutan. Dimasa mendatang, pemanfaatan tanah sebagai hutan oleh Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup seharusnya didasarkan pada Hak Pengelolaan Publik yang terdaftar, bersertifikat, yang secara administratif dikoordinir oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA SOFTWARE KOMPUTER MILIK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Muslim Nugraha; Muhamad Rasyid; Sri Handayani; Sri Turatmiyah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.2752

Abstract

Permasalahan mengenai pembajakan software komputer sampai saat ini masih merupakan sorotan bagi banyak pihak. Mudahnya mendapatkan software komputer bajakan merupakan salah satu faktor terbesar yang memicu naiknya jumlah pembajakan software di Indonesia.  Kesulitan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer terutama milik warga negara asing saat ini bukanlah merupakan hal yang baru di era globalisasi dimasa kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia, serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing berwujud software komputer dari pembajakan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta atas software komputer milik warga negara asing di Indonesia bertujuan agar dapat memberikan penghargaan dan melindungi para pencipta atau pemegang hak cipta atas software komputer dari risiko atas pembajakan software komputer tersebut. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas software komputer berasal dari faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.