Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.254
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Arena Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Ius Constituendum Etika Demokrasi Transparansi Hukum Jurnal EnviScience (Environment Science) Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Independent AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum IBLAM Law Review BHIRAWA LAW JOURNAL Dinamika Hukum Dan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities IJLSH
Raditya Feda Rifandhana
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA Raditya Feda Rifandhana
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6850

Abstract

Partai politik memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan pemerintah diberbagai tingkatan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.Sebagai perwujudan dari kehendak politik masyarakat, partai politik secara aktifterlibat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan, serta berperan sebagaipenghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dipandang sebagaiproses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yangdilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yangdibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusanakhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi parapelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadipenentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsisebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politikmasyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politiksangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakanyang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudahsemestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambilkebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam karya tulis inimenggunakan metode studi kepustakaan melalui beberapa jurnal dan artikel.Hasil kajian menunjukkan, bahwa partai politik yang bersandar pada kebaikanbersama sangat penting dikedepankan. Tujuannya agar setiap kebijakan publikmencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat.
Urgensi Kewenangan Pemerintah dalam Penanganan Pencemaran Lingkungan untuk Perlindungan Kesehatan Masyarakat di Indonesia admin; Feda Rifandhana, Raditya; Rahadian Wicaksono, Rizky; Yudha Bramantyo, Rizki; Krishna Wistara, Agantoro; Sri Wulandari , Maulidia; Wildan Rifqy, Mohammad; Muliati, Oktaviani
Jurnal EnviScience (Environment Science) Vol. 9 No. 02 (2025): Environmental Health and Sanitation Issues
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/jev.v9i02.946

Abstract

A polluted environment has various negative impacts on public health. Air, water, and soil pollution in Indonesia are often caused by weak oversight and suboptimal government authority in controlling environmental pollution. Therefore, the government has a strategic role to ensure a healthy environment through strict environmental policies and law enforcement. This study aims to examkeine the urgency of government authority in addressing environmental pollution as an effort to protect public health. The research method uses a normative approach with legal theory as an analytical tool, packaged in the form of a descriptive analysis of regulations and their implementation in the field.
Efektifitas Kewenangan Pemerintah terhadap Pembaharuan Tugas Notaris dalam Hak Kekayaan Intelektual Raditya Feda Rifandhana; Zaneta Larissa Athalia; Lailatun Nur Kumala Sari; Bambang Angkoso Wahyono; Retno Sariwati; Indro Budiono; Marissa Sasha Amelia; Oktaviani Muliati; Anindita Purnama Ningtyas
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14550811

Abstract

Profesi merupakan suatu bidang yang bekerja dalam praktik-praktik hukum, sehingga praktik hukum biasanya berhubungan dengan efektifitasnya menjalankan profesi tersebut, profesi itu dikenal dengan profesi hukum, profesi hukum tidak terlepas dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pelaksana tugas dari fungsi pemerintahan dalam hal ini menjalankan fungsi dari Kementerian baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, profesi hukum yang dikenal dengan Notaris masih berhubungan dengan Pemerintahan dalam hal ini adalah Menteri-Menteri, sehingga Praktik-praktik yang sering dilakukan adalah pembuatan akta-akta otentik yang bertujuan untuk melengkapi keinginan Masyarakat berkaitan kepemilikan suatu obyek. Kepemilikan suatu obyek diartikan, bahwa subyek mengajukan permohonan untuk membuat akta-akta kepada notaris yang merupakan kepanjangan tangan (Amanah) dari Pemerintah. Pada Penelitian ini, peneliti mencoba suatu gagasan baru terkait pembaharuan tugas notaris berkaitan dengan subyek mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan pihak pelindung dari Hak Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan menganalisis Teori-Teori Hukum beserta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan relevan, untuk membantu menyelesaikan tulisan ini
Eksistensi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Standarisasi Persyaratan Pendaftaran Calon Legislatif di Indonesia Rifandhana, Raditya Feda; Wahyono, Bambang Angkoso; Hermawan, Widiantoni; Sholekhah, Elok Faradina Isnawaty; Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41906

Abstract

Pemilu adalah ajang bagi Masyarakat Indonesia terutama Warga Negara Indonesia, beradu ajang untuk mencari pendukung suara di pentas demokrasi pemilu, akan tetapi adakalanya mereka mendaftarkan diri melalui partai politik dengan ijazah Sekolah Menengah Atas atau disingkat SMA, serta partai politik mendaftarkan para kader-kadernya tersebut ke kantor Komisi Pemilihan Umum, yang dimana khalayak umum, Masyarakat umum yang memiliki gelar sarjana, mengikuti test di perusahan, bahkan ataupun di Kantor Instansi Pemerintahan, mereka yang memiliki gelar sarjana wajib mengikuti tahapan test, dalam hal ini test psikotest, test kemampuan dasar, test wawasan kebangsaan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pada penelitian ini adalah berupa gagasan yang dimana diperlukan eksistensi kewenangan pemerintah dalam mempertegas aturan-aturan yang berisikan standarisasi persyaratan calon legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat, maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dalam penelitian yang berupa gagasan dari penulis adalah metode penelitian Yuridis Normatif, serta proses analisis dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Pemilihan Umum terkait Anggota Legislatif Pusat maupun Daerah , serta menggunakan Pendekatan Teori Hukum yang relevan untuk membantu menyelesaikan Penulisan Penelitian Gagasan ini.
IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PUNISHMENTS FOR POLITICAL PARTIES RIFANDHANA, RADITYA FEDA
Jurnal Independent Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v10i1.165

Abstract

Abstract Indonesia is a state of law, the law consists of general and special laws, so the law is used for a deterrent effect for those who violate the law, for special laws, the punishment is heavier because it is related to corruption, the corruption that can be related to political parties. In this writing, normative research is used, namely reviewing the legislation. so that normative research can help complete this research, and can find out the application of criminal penalties for corruption for political parties, so that corruption can be prevented and eradicated from political parties.
Eksistensi Kewenangan Pemerintahan Dalam Mengatasi Status Kewarganegaraan Bagi Anak Dari Perkawinan Beda Negara Rifandhana, Raditya Feda
Arena Hukum Vol. 16 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.4

Abstract

This research examines the existence of government authority in overcoming the status of citizenship for children from marriages between different countries, as well as reviewing the existence of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship. This normative juridical research has the purpose of analyzing the problems using legal theory, so that the existence of a statutory approach and legal theory can have a positive impact, resulting in the existence of government in addressing the status of children born from interstate marriages, and producing an existence in citizenship laws can meet the needs of citizens.
Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Feda Rifandhana, Raditya; Prihatin, Lilik; Puji Mulyono, Galih; Fransisca Workala, Estella; Yahwa, Syahdina; Huwaidah, Rafa; Nur Kumala Sari, Lailatun; Nurkhasanah, Siska
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55450

Abstract

Indonesia dan imigrasi tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, Indonesia adalah bagian dari politik dan hukum, imigrasi bagian dari hukum itu sendiri yang dibuat oleh negara, Negara di representativekan oleh pemerintah, sedangkan imigrasi di representativekan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Imigrasi bagian perpindahan warga negara (penduduk) dari satu negara ke negara lain, memperbaiki kehidupannya, bahkan warga negara yang berpindah mencari kehidupan yang layak, diartikan sebagai pahlawan negara dalam kemajuan perekonomian negara, seringkali melihat perlindungan hukum pada sosok pahlawan perekonomian ini menjadi kurang diperhatikan oleh pemerintah, dari menjadi korban perdagangan orang, sampai dengan kesejahteraan kurang terjamin, maka dari itu diperlukan perhatian dari pemerintah, perhatian dari segi perlindungan hukum , pemberantasan perusahaan penyalur tenaga kerja illegal, sampai dengan kewenangan pemerintah pusat serta daerah, maka, dalam penelitian ini gagasan dari penulis adalah Efektifitas Pemerintah dalam perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Indonesia, hambatan dalam efektifitas pemerintah dalam perlindungan bagi pekerja migran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis peneliitian normatif dengan pendekatan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.
Urgensi Kewenangan Pemerintah dalam Penanganan Pencemaran Lingkungan untuk Perlindungan Kesehatan Masyarakat di Indonesia Rifandhana , Raditya Feda; Wicaksono, Rizky Rahadian; Bramantyo , Rizky Yudha; Wistara, Agantoro Krishna; Wulandari, Maulidia Sari; Rifqy, Mohammad Wildan; Susianto; Muliati, Oktaviani
Jurnal EnviScience (Environment Science) Vol. 9 No. 2 (2025): Environmental Health: Emerging Contaminants and Environmental Toxicology for Su
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/jev.v9i2.957

Abstract

Lingkungan hidup yang tercemar menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Pencemaran udara, air, dan tanah di Indonesia seringkali disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan belum optimalnya kewenangan pemerintah dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis untuk memastikan kualitas lingkungan tetap sehat melalui kebijakan dan penegakan hukum lingkungan yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi kewenangan pemerintah dalam menangani pencemaran lingkungan sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan teori hukum sebagai alat analisis, dikemas dalam bentuk analisis deskriptif terhadap regulasi dan penerapannya di lapangan.
SOSIALISASI SERTA PEMBINAAN KULINER DAN NON KULINER KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR INDONESIA Rifandhana, Raditya Feda; Pradana, Richo Surya; Susianto, Susianto; Dwiningrum, Wiki; Laksono, Agung Budi; Prasetyo, Ivan
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SOSIALIZATION AND MENTORSHIP IN THE ASPECTS OF CULINARY ANDNON-CULINARY FOR COMMUNITY ON TANJUNGSEKAR, INDONESIAN Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyediakan pengetahuan tentang ijin usaha danpemasaran online kepada pelaku usaha kuliner dan non-kuliner. Metode pengabdian melibatkanpendekatan komunikasi kepada masyarakat dan kepala kelurahan di Kelurahan Tunjungsekar.Pendekatan ini diintegrasikan sebagai metode pembelajaran dan praktek, yang mencakup teoripemasaran online dan teori ijin usaha, serta praktek langsung pemasaran online melalui mediasosial dan pendaftaran ijin usaha melalui OSS Online. Hasil dari pengabdian ini meliputipeningkatan pengetahuan dan pengalaman pelaku usaha, sosialisasi pemasaran online,pendaftaran ijin usaha Tahun 2022. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkanpendapatan bagi pelaku usaha kuliner dan non-kuliner (jasa laundry). This community service aims to provide knowledge about business permits and online marketingto culinary and non-culinary business actors. The service method involves communicating withthe community and sub-district heads in Tunjungsekar Village. This approach is integrated as alearning and practice method, which includes online marketing theory and business licensetheory, as well as direct practice of online marketing via social media and business licenseregistration via OSS Online. The results of this service include increasing the knowledge andexperience of business actors, socializing online marketing, and registering business permits in2022. The results of this service are expected to increase income for culinary and non-culinarybusiness actors (laundry services).
INTEGRATING PANCASILA JUSTICE IN SENTENCING BALINESE CUSTOMARY CRIMES: TOWARD AN INTEGRATIVE MODEL UNDER INDONESIA’S NEW CRIMINAL CODE Mulyono, Galih Puji; Putri, Ni Luh Putu Alfina; Rifandhana, Raditya Feda; Douglas, Heather
Jurnal Hukum Progresif Vol 14, No 1 (2026): April 2026
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.14.1.84-121

Abstract

This study critically examines the integration of Balinese customary criminal law, specifically the delict of Lokika Sanggraha, within Indonesia’s formal criminal justice system under the recent National Criminal Code (Law Number 1 of 2023). Lokika Sanggraha, codified in Article 359 of the Adhigama Code, addresses cases in which a man engages in sexual relations under a promise of marriage but subsequently abandons the pregnant woman. Historically, the colonial-era Criminal Code lacked provisions for such scenarios, necessitating the judicial incorporation of living law (customary law) to fill normative gaps. The Denpasar District Court Decision Number 997/Pid.Sus/2019/PN Dps exemplifies judicial engagement with customary law, where the court applied the Adhigama Code in conjunction with Emergency Law Number 1 of 1951, resulting in a custodial sentence for the perpetrator. This case illustrates the tension between formal legal codification and living law, highlighting both progressive impulses and limitations in sentencing, notably in addressing the multidimensional harm to victims. Using a combined methodological approach—including statutory, case, and conceptual analyses—this research evaluates the decision through Pancasila justice dimensions, progressive legal theory, restorative justice, and legal pluralism frameworks. It further introduces an Integrative Sentencing Model that operationalizes the principles of proportional punishment, customary obligation fulfillment, victim compensation, and child protection under the National Criminal Code. Comparative analysis with Supreme Court Decision No. 1644 K/Pid/1988 and the codified Sharia-based system of Aceh demonstrates the spectrum of judicial approaches to customary law, informing a hybrid framework that balances formal adjudication with culturally embedded restorative mechanisms. The study concludes that while recognition of living law has advanced constitutionally, effective operationalization requires judicial capacity building, coordination with customary institutions, and robust procedural safeguards to ensure substantive justice. The proposed Integrative Sentencing Model provides a practical roadmap for aligning customary practices with formal legal standards, advancing human rights, gender justice, and restorative outcomes within Indonesia’s pluralistic legal landscape.
Co-Authors admin Afif Desy Rahmadea Agantoro Krishna Wistara Agung Budi Laksono, Agung Budi Andi Muhammad Safwan Andi Purwanto Angkoso Wahyono , Bambang Angkoso, Bambang Anindita Purnama Ningtyas Ayu Dian ingtias Bambang Angkoso BAMBANG ANGKOSO WAHYONO BAMBANG ANGKOSO WAHYONO Bambang Angkoso Wahyono Bambang Angkoso Wahyono Bambang Angkoso Wahyono Bramantyo , Rizky Yudha Budi Laksono , Agung Denta Rahma Suprapto Dianningtias, Ayu Douglas, Heather Dwiningrum, Wiki Enny Ristanti Ferry Anggriawan Fransisca Workala, Estella Gerin Mayrantika Tengor Hermawan, Widiantoni Huwaidah, Rafa INDRO BUDIONO Isnawaty Sholekhah , Elok Faradina Ivan Prasetyo Krishna Wistara, Agantoro Lailatun Nur Kumala Sari Marissa Sasha Amelia Mochamad Ardiyanto Mochamad Ardiyanto Muhajir Muhajir Muhajir Muhajir, Muhajir Muhammad Dahlan Muhari Agus Santoso Muliati, Oktaviani Mulyono, Galih Puji Ningtias , Ayu Dian Ningtias, Ayu Dian Nur Kumala Sari, Lailatun Nurkhasanah, Siska Oktaviani Muliati Oktaviani Muliati Pradana, Richo Surya Prasetyo, Ivan Prihatin, Lilik Puji Mulyono, Galih Putri, Ni Luh Putu Alfina Rafa Huwaida Retno Sariwati Rifqy, Mohammad Wildan RISKI FEBRI NURITA Riski Febria Nurita Riski Febria Nurita, Riski Febria Rizki Yudha Bramantyo Rizky Herdian Herdiansyah Sahal Hanafi Samsul Wahidin Selvia Wisuda Sholekhah, Elok Faradina Isnawaty Siska Nurkhasanah Sri Wulandari , Maulidia suardi suardi Suardi Suardi Suardi Suardi Suisno, Ayu Dian Ningtias Susanto Susanto Susianto Susianto Susianto Syahdina Yahwa Syahdina Yahwa Wahyono, Bambang Angkoso Wicaksono, Rizky Rahadian Widiantoni Hermawan Wildan Rifqy, Mohammad Wistara, Agantoro Krishna Wulandari, Maulidia Sari Yahwa, Syahdina Yosef Rayrego Yudha Bramantyo, Rizki Yusuf Eko Nahuddin Zaneta Larissa Athalia Zenia Dwitya Pratidina Zenia Dwitya Pratidina