Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.254
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Arena Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Ius Constituendum Etika Demokrasi Transparansi Hukum Jurnal EnviScience (Environment Science) Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Independent AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum IBLAM Law Review BHIRAWA LAW JOURNAL Dinamika Hukum Dan Masyarakat Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities IJLSH
Raditya Feda Rifandhana
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam pembaharuan pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif Hukum Kesehatan Title Raditya Feda Rifandhana
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 2 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i2.690

Abstract

Dunia Medis di In mengalami beberapa peristiwa hukum, dimana peristiwa hukum tersebut melibatkan pasien dalam kekeliruan prosedur penanganan pemeriksaan dan kurangnya transparansi. Akibatnya, penyembuhan pasien tidak kunjung membaik. Dalam hal ini, diperlukan kewenangan pemerintah dalam penanganan manajemen medis serta pembaharuan pengaturan hukum terkait hak asasi manusia untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal. Perawatan kesehatan, terutama bagian pasca-tindakan, yang dialami pasien, belum memberikan kepuasan pada proses penyembuhan. Hasil yang diharapkan adalah pemerintah memiliki kewenangan untuk memperbaharui pengaturan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengkaji pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan teori, yang dianalisis secara deskriptif.
URGENSI HUKUM DAN EKSISTENSI PEMERINTAH PENGATURAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Raditya Feda Rifandhana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7749

Abstract

Media Sosial melekat dengan kehidupan masyarakat internal suatu negara maupuneksternal suatu negara, (WNI-WNA), sehingga dalam hal ini media sosial dapatdiakses semua golongan usia, akan tetapi pada pelaksanaannya bahwa media sosialselalu di lekati dengan sponsor-sponsor yang mengandung dan tampak jelas dalambentuk pornografi, sponsor pornografi ini menjadi hal yang diperlukan pemerintahdalam hal perlindungan hukum terutama tumbuh kembang anak-anak remaja,perlindungan hukum ini mengarah kepada pelanggaran norma-norma yangberkembang di Indonesia, maka dalam hal ini diperlukan urgensi pengaturan hukumyang mengarah kepada peningkatan kualiatas penggunaan media sosial yangdigunakan sepenuhnya serta mengikuti norma-norma yang ada di Indonesia, dalampenelitian ini jenis penelitian adalah normatif, menggunakan metode pendekatankasus, peraturan perundang-undangan, serta teori hukum sebagai bentukpendukung penyelesaian penulisan penelitian iniKata Kunci : Urgensi Hukum, Pemerintah, Hak Asasi Manusia, Media Sosial.
EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BAGI PONDOK PESANTREN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP SANTRI Raditya Feda Rifandhana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7349

Abstract

ABSTRAKSIKegiatan Keagamaan dalam kehidupan berbangsa menyeimbangkan norma-normayang berlaku di negara, sehingga norma-norma itu juga dipelajari oleh para santridi suatu pondok pesantren , pondok pesantren dan santri penyeimbang normatersebut, dalam hal ini pula pada saat kegiatan pembelajaran keagamaan di dalampondok pesantren tidak kondusif atau kurang kondusif, dapat diartikan kondisibangunan yang kurang layak, izin pendirian pondok pesantren pun ikutdipertanyakan oleh khalayak Masyarakat, maka dari itu diperlukan peranpemerintah dalam hal ini kewenangan pemerintah dalam pemberian penegakkanhukum bagi pondok pesantren yang menyebabkan kerugian terhadap santri, dalampenelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan teori hukumsebagai mempertajam analisis.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Pondok Pesantren, Penegakkan Hukum
Government Authority and Legislative Term Limits in Indonesia’s Constitutional Reform Raditya Feda Rifandhana; Bambang Angkoso Wahyono; Syahdina Yahwa; Mochamad Ardiyanto; Siska Nurkhasanah; Oktaviani Muliati; Agantoro Krishna Wistara; Sahal Hanafi
Jurnal Ius Constituendum Vol. 11 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v11i2.13891

Abstract

This study aims to examine the existence of governmental authority in legal reform concerning legislative term limits in Indonesia and to analyze its constitutional implications within the Indonesian state governance system. The absence of explicit regulations limiting legislative tenure has created constitutional challenges, including concentration of political power, weakened institutional accountability, and unequal political opportunities that contradict the principle of equality before the law. The urgency of this research arises from the need to restore constitutional balance and ensure fair political competition within representative institutions. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, historical, and theoretical approaches, supported by the analysis of primary legal materials (the 1945 Constitution and election laws), secondary legal materials (legal doctrines and scholarly studies), and relevant tertiary sources. The findings reveal that governmental authority constitutionally enables legal reform through legislative policy formation and constitutional amendment mechanisms, and that legislative term limits are necessary to prevent structural domination, strengthen checks and balances, and promote ethical governance. The study further demonstrates that the absence of tenure limitation creates systemic inequality in political access, thereby requiring legal reform as a constitutional corrective instrument. The novelty of this research lies in positioning legislative term limits within the framework of equality before the law and governmental authority theory, offering a new constitutional perspective that integrates limitation of power with democratic legal reform to ensure equal political opportunity and reinforce constitutional democracy in Indonesia.
KEDAULATAN NEGARA DAN DAYA PAKSA HUKUM: TELAAH NORMATIF TEORI PERINTAH JOHN AUSTIN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Raditya Feda Rifandhana
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7979

Abstract

ABSTRAK Kedaulatan negara merupakan konsep sentral dalam ilmu hukum tata negara yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk membentuk dan memaksakan berlakunya hukum. Salah satu grand theory yang menjelaskan relasi antara kedaulatan, perintah, dan sanksi adalah teori perintah (command theory) yang dikemukakan oleh John Austin, tokoh utama aliran positivisme hukum analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi teori perintah John Austin dalam menjelaskan struktur norma dan daya paksa hukum di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui teknik studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teori Austin yang mendasarkan keabsahan hukum semata-mata pada perintah penguasa yang berdaulat (sovereign command) tidak dapat diterapkan secara utuh dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan supremasi konstitusi, unsur daya paksa (sanction) dan struktur hierarkis norma yang digagas Austin tetap relevan untuk menjelaskan efektivitas berlakunya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sintesis antara positivisme analitis dan nilai-nilai dasar negara hukum Pancasila agar teori kedaulatan hukum tetap kontekstual dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kata Kunci: Kedaulatan Negara; Teori Perintah John Austin; Hukum Tata Negara; Penelitian Normatif.
Co-Authors admin Afif Desy Rahmadea Agantoro Krishna Wistara Agung Budi Laksono, Agung Budi Andi Muhammad Safwan Andi Purwanto Angkoso Wahyono , Bambang Angkoso, Bambang Anindita Purnama Ningtyas Ayu Dian ingtias Bambang Angkoso BAMBANG ANGKOSO WAHYONO BAMBANG ANGKOSO WAHYONO Bambang Angkoso Wahyono Bambang Angkoso Wahyono Bambang Angkoso Wahyono Bramantyo , Rizky Yudha Budi Laksono , Agung Denta Rahma Suprapto Dianningtias, Ayu Douglas, Heather Dwiningrum, Wiki Enny Ristanti Ferry Anggriawan Fransisca Workala, Estella Gerin Mayrantika Tengor Hermawan, Widiantoni Huwaidah, Rafa INDRO BUDIONO Isnawaty Sholekhah , Elok Faradina Ivan Prasetyo Krishna Wistara, Agantoro Lailatun Nur Kumala Sari Marissa Sasha Amelia Mochamad Ardiyanto Mochamad Ardiyanto Muhajir Muhajir Muhajir Muhajir, Muhajir Muhammad Dahlan Muhari Agus Santoso Muliati, Oktaviani Mulyono, Galih Puji Ningtias , Ayu Dian Ningtias, Ayu Dian Nur Kumala Sari, Lailatun Nurkhasanah, Siska Oktaviani Muliati Oktaviani Muliati Pradana, Richo Surya Prasetyo, Ivan Prihatin, Lilik Puji Mulyono, Galih Putri, Ni Luh Putu Alfina Rafa Huwaida Retno Sariwati Rifqy, Mohammad Wildan RISKI FEBRI NURITA Riski Febria Nurita Riski Febria Nurita, Riski Febria Rizki Yudha Bramantyo Rizky Herdian Herdiansyah Sahal Hanafi Samsul Wahidin Selvia Wisuda Sholekhah, Elok Faradina Isnawaty Siska Nurkhasanah Sri Wulandari , Maulidia suardi suardi Suardi Suardi Suardi Suardi Suisno, Ayu Dian Ningtias Susanto Susanto Susianto Susianto Susianto Syahdina Yahwa Syahdina Yahwa Wahyono, Bambang Angkoso Wicaksono, Rizky Rahadian Widiantoni Hermawan Wildan Rifqy, Mohammad Wistara, Agantoro Krishna Wulandari, Maulidia Sari Yahwa, Syahdina Yosef Rayrego Yudha Bramantyo, Rizki Yusuf Eko Nahuddin Zaneta Larissa Athalia Zenia Dwitya Pratidina Zenia Dwitya Pratidina