Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUTAN LESTARI Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Agrifor : Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan Naturalis : Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan JURNAL SPASIAL JURNAL ENGGANO Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan International Journal of Engineering, Science and Information Technology Buletin Peternakan Tropis (Bulletin of Tropical Animal Science) MAKILA: Jurnal Penelitian Kehutanan Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Empowerment and Service
Yurike Yurike
Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
TINGKAT KEMANDIRIAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI SUMATERA BARAT Yurike Yurike; Mahdi Mahdi; Yonariza Yonariza
JURNAL HUTAN LESTARI Vol 11, No 1 (2023): JURNAL HUTAN LESTARI
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jhl.v11i1.58857

Abstract

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sumatera Barat merupakan salah satu KPH Model yang dibentuk oleh pemerintah. KPH dibentuk untuk memastikan pengelolaan hutan tetap lestari dan berkelanjutan. KPH juga dituntut agar dapat menghasilkan pendapatan untuk membiayai dirinya sendiri dalam sebuah unit yang mandiri. Pembangunan KPH dianggap sebagai salah satu cara mengelola hutan di Indonesia Namun, pengelolaan KPH di Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada baik dengan pemerintah, pihak swasta, masyarakat maupun masalah internal KPH itu sendiri. Setelah lebih kurang 6 tahun perjalanan KPH di Sumatera Barat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja KPH sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan melihat tingkat kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan. Penelitian ini menggunakan kriteria dan indikator dari Forest Watch Indonesia versi 2.0. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks tingkat kemandirian KPH di Sumatera Barat berada di posisi sedang yaitu 2,33. Hal ini menunjukkan bahwa KPH masih dalam tahap pengembangan. Beberapa KPH yang ada sudah memiliki rencana bisnis dan sedang diimplementasikan, hal ini salah satu cara menuju kemandirian KPH. Tetapi sebagian lagi belum bisa merealisasikan rencana tersebut karena berbagai konflik. Pada tahap selanjutnya, diharapkan KPH bisa menjadi KPH Mandiri dengan kelembagaan yang dikembangkan menjadi PPK-BLUD, ketika itu sumber pembiayaan dapat berasal dari usaha-usaha KPH yang sah baik yang berasal dari pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.  Kriteria yang perlu di perhatikan lebih lanjut untuk diperkuat agar operasionalisasi KPH dapat berkelanjutan yaitu peningkatan kapasitas organisasi yang selama ini masih lemah, penanganan konflik, mekanisme investasi harus jelas dan kematangan rencana kelola KPH.
Analisis Sebaran Konversi Lahan Pertanian di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Yurike Yurike; Ayub Sugara; Anitya Dwi Putri
JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics) Vol 16 No 2 (2023): JURNAL SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (J-SEP)
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jsep.v16i2.38498

Abstract

This study aims to determine the pattern of land use change and the pattern of distribution of land conversion that occurred in Muara Bangkahulu District in the period 2010-2022. This study uses a quantitative method with a spatial analysis approach that utilizes Geographic Information System technology and surveys to conduct ground checks in the field on the interpretation of land conversion results from satellite imagery data. The analysis used is nearest neighbor analysis and descriptive analysis. The results showed that there were only two patterns of land change that occurred in Muara Bangkahulu District, namely oil palm plantation areas turning into residential areas and agricultural areas turning into residential areas. The high rate of change of land use into residential areas is due to the subsidized housing program in Muara Bangkahulu District. The pattern of distribution of land conversion that occurs can be seen through the pattern of distribution of settlements in Muara Bangkahulu District which is included in the random category with a value of T = 1.064934 meaning that land conversion occurs in each village and the change tends to be permanent because it has changed its function to become built-up land or settlements.
Estimasi Emisi Metana (CH4) pada Ternak Sapi Potong di Kabupaten Bengkulu Utara. yurike, yurike
Buletin Peternakan Tropis Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : BPFP Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/bpt.5.1.99-106

Abstract

This research aims to analyze estimates of methane (CH4) emissions in beef cattle in North Bengkulu Regency, as well as factors that influence these emissions based on meta-analysis studies. The research method uses a meta-analysis approach. The data used is secondary data from the North Bengkulu Regency Central Statistics Agency and literature studies from various journals. Calculation of methane emissions is carried out using the Tier 1 method based on the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The reason for using the Tier 1 method is that specific data regarding emissions from beef cattle farms in North Bengkulu Regency is not yet available. The data obtained was then processed descriptively. The research results show that from 2019 to 2022, methane emissions from enteric fermentation of beef cattle in North Bengkulu Regency averaged 32.02 Gg CO2-eq/year and methane emissions from cow manure management averaged 0.68 Gg CO2- eq/year. It appears that there is a unidirectional relationship between the level of beef cattle population and the estimated value of the emissions it produces. Factors that influence methane emissions on beef cattle farms include the type of feed, number of livestock, manure management system, and medication administration. Collaboration between governments, livestock farmers and other stakeholders is needed to implement effective solutions to reduce the environmental impact of beef cattle farming and contribute to global climate change mitigation efforts.   Key words: Beef Cattle, Green House Gases, methane emissions   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis estimasi emisi metana (CH4) pada ternak sapi potong di Kabupaten Bengkulu Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi emisi tersebut berdasarkan studi meta analisis. Metode penelitian menggunakan pendekatan meta analisis. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara dan studi literatur dari berbagai jurnal. Penghitungan emisi metana dilakukan dengan menggunakan metode Tier 1 berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Alasan penggunaan metode Tier 1 adalah belum tersedianya data spesifik mengenai emisi dari peternakan sapi potong di Kabupaten Bengkulu Utara. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2019 hingga 2022, emisi metana dari fermentasi enterik sapi potong di Kabupaten Bengkulu Utara rata-rata sebesar 32,02 Gg CO2-eq/tahun dan emisi metana dari pengelolaan kotoran sapi rata-rata sebesar 0,68 Gg CO2-eq/tahun. Terlihat ada hubungan searah antara tingkat populasi sapi potong dengan nilai estimasi emisi yang dihasilkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi emisi metana pada peternakan sapi potong diantaranya jenis pakan, jumlah ternak, sistem pengelolaan kotoran, dan pemberian obat-obatan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, peternak, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan solusi-solusi yang efektif guna mengurangi dampak lingkungan dari peternakan sapi potong dan berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim secara global.   Kata kunci: Sapi Potong, Gas Rumah Kaca, Emisi Metana
Kotoran Sapi Untuk Pembuatan Pupuk Organik Melalui Vermikompos Yurike, Yurike; Brata, Bieng
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2024): Juli 2024 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v4i4.556

Abstract

Pengelolaan kotoran temak menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi biaya pengeluaran terhadap perawatan tanaman. Sebagian besar masyarakat di Desa Barat Wetan Kecamatan Rembang, Kabupaten Kepahiyang masih menggunaan pupuk organik secara tradisional yaitu dengan cara membiarkan kotoran temak begitu saja (proses dekomposisi berjalan alarm) sampai terbentuk pupuk. Proses ini memakan waktu cukup lama dan banyak unsur hara yang hilang tercuci oleh air hujan maupun udara. Penggunaan pupuk organik melalui sistem tersebut tidak efektif, karena pengeluaran biaya tenaga kerja tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Permasalahan prioritas pertama yang harus segera diatasi adalah bagaimana menyediakan pupuk organik vermikompos yang memiliki unsur hara tinggi, biaya murah, ramah lingkungan dan dapat disediakan oleh petani temak itu sendiri. Untuk itu, sosialisasi pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi melalui vermikompos ini diperlu dilakukan. Materi yang disampaikan mencakup cara menyiapkan media berupa kotoran ternak dan serasah, cara memilih bibit yang baik, cara penebaran bibit ke dalam media, cara pemeliharaan, cara pemanenan dan penanganan pasca panen dan aplikasi pemberian pupuk organik cacing pada tanaman. Para peserta sangat antusias dan aktif mengikuti kegiatan tersebut, terlihat dari tanya jawab yang dilakukan antara tim dan peserta. Peserta cukup termotivasi untuk mengaplikan sendiri pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi melalui vermikompos.
PERSEPSI PENGUNJUNG DALAM PENGEMBANGAN WISATA ALAM BUKIT KANDIS KABUPATEN BENGKULU TENGAH Yurike, Yurike; Wiryono, Wiryono; Lestari, Aisah
MAKILA Vol 18 No 1 (2024): Makila: Jurnal Penelitian Kehutanan
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/makila.v18i1.12250

Abstract

Visitor perceptions are very important in developing natural tourism on post-mining land. Post-mining land often offers the potential to be developed into a unique tourist destination with its own characteristics. One of the post-mining natural tourist attractions that is very interesting for visitors in Central Bengkulu Regency is the Kandis Hill natural tourist attraction. This research aims to determine visitor perceptions in the development of Kandis Hill natural tourism, Central Bengkulu Regency. The research uses qualitative descriptive methods. Research variables include beauty, cleanliness, security, spatial planning, staff reception, public facilities, signal conditions, road access, transportation, accommodation, security. Primary data was obtained through observation and interviews using a questionnaire, then analyzed using a Likert scale. The results of the research were that the highest visitor perception regarding beauty reached 94% with an adequate category and the lowest regarding cleanliness and staff reception with a score of 20% in the inadequate category. Another thing that needs attention is public facilities that are damaged and not functioning. Currently, the management of Kandis Hill is still in the hands of the regional government. For this reason, the government needs to empower the community around the Kandis Hill area to manage the area so that it is better managed and can develop the economy of the community around the area
Analisis Keberlanjutan Usaha Padi Sawah Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Analisis Ekopsi, Mahdi; Susatya, Agus; Brata, Bieng; Wiryono, Wiryono; Yurike, Yurike
Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 12 No. 1 (2023)
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian (BPFP), Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/naturalis.12.1.26915

Abstract

This study aims to determine the sustainability status and sensitive attributes of each dimension in lowland rice cultivation in Tugumulyo District, Musi Rawas Regency, South Sumatra Province. This research was conducted in September - October 2021 in Tugumulyo District, Musi Rawas Regency, South Sumatra Province. Sustainability analysis is carried out using Multi Dimensional Scaling analysis which consists of 5 dimensions, namely ecological, socio-cultural, economic, technological and infrastructure, as well as legal and institutional dimensions. The results showed that the multidimensional sustainability index value of paddy farming in Tugumulyo District was 44.30 with a less sustainable status. Ecological, economic, socio-cultural as well as legal and institutional dimensions have a sustainability status classified as less sustainable. While the dimensions of technology and infrastructure are quite sustainable. Sensitive attributes on the ecological dimension include the suitability of paddy fields, the use of organic fertilizers and biological/biological pesticides. Sensitive attributes on the economic dimension include the incidence of crop failure, labor fees for farming, the availability of labor if needed and the price of pesticides for paddy rice farming. Sensitive attributes on the socio-cultural dimension include water conflicts between farmers or the practice of swift water pools, the level of labor absorption from rice farming, farmers' knowledge of calm lowland rice cultivation techniques and a culture of mutual cooperation in lowland rice cultivation such as cleaning irrigation canals. Sensitive attributes on the technology and infrastructure dimensions include the availability of supporting tools for lowland rice farming, availability of seeds, fertilizers, and pest control drugs for lowland rice diseases, standardization of rice quality and operational control of lowland rice cultivation tools. Sensitive attributes on the legal and institutional dimensions are the availability of microfinance schemes for lowland rice farming, the local government's budget for lowland rice farming and the presence of water regulatory officers. Keywords : Multidimensional, rice business, sensitive attribute,  sustainability analysis
Valuasi Ekonomi Dan Potensi Pengembangan Objek Wisata Hutan Mangrove Kampung Nelayan Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu Andriansyah, Faizal; Susatya, Agus; Wiryono, Wiryono; Brata, Bieng; Yurike, Yurike
Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 12 No. 1 (2023)
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian (BPFP), Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/naturalis.12.1.27004

Abstract

This study aims to determine the economic value of mangrove forest tourism objects in the Prosperous Nelayan Village, Sumber Jaya Village, Kampung Melayu Subdistrict Baai Island, Bengkulu City through economic instruments, namely the Travel Cost Method (TCM) and Willingness to Pay (WTP) along with the variables that influence it and to determine the potential for development based on visitor perceptions. The number of respondents in this study were 50 people. Estimation of economic value is based on the Travel Cost Method, while the factors that influence Willingness to Pay are analyzed using multiple linear regression. Furthermore, the potential for tourism object development is studied descriptively based on the respondents' perceptions. The results showed that the economic value of the mangrove forest tourist attraction Kampung Nelayan Sejahtera based on the total travel costs of 50 respondents during 2 weeks of observation was Rp.5,088,000. The factors that influence the Willingness to Pay for the Mangrove Forest tour of Kampung Nelayan Sejahtera are the total cost of the trip, the age of the respondent, and income. Total travel costs and age have a negative effect on Willingness to Pay, while income has a positive effect on Willingness to Pay. Potential developments that can be carried out are (1) development of all potential natural resources in the Kampung Sejahtera Mangrove Forest such as natural mangrove forest views, biodiversity and community friendliness and culture by building cooperation between the community and all competent parties, (2) Packaging the offered tourist objects with a tourism promotion package to attract visitors from outside the City of Bengkulu, and (3) increasing the construction of tourist facilities, facilities and infrastructure that are urgently needed by tourists/visitors and making improvements to existing infrastructure facilities. having damaged.   Keywords : Economic value, travel cost method, willingness to pay
Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Rawas Pada Segmen PT. Kirana Windu Di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara Sianipar, Renov; Brata, Bieng; Yurike, Yurike
Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian (BPFP), Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/naturalis.13.1.33372

Abstract

ABSTRACT The rapid development of development, including industrialization activities around the Rawas river, which was designated as class I water in 2005, has certainly contributed to reducing the capacity of the Rawas river itself. This research aims to look at the current conditions regarding the capacity to carry the pollutant load of the Rawas River in the PT Kirana Windu segment and at the same time also provide input and considerations regarding determining waste water quality standards for businesses and/or activities that will operate in the future. To calculate the pollutant load capacity of the Rawas River using the Mass Balance method, samples of Rawas River water (point 1), domestic wastewater (point 2) and production wastewater (point 3) were taken for further analysis at the UPTD Environmental Laboratory of the Regency Environmental Service. Musi Rawas which has been accredited. The calculation results show that the Rawas river (downstream) has a capacity for the BOD parameter of 1.7 mg/L, a TSS parameter of 35 mg/l, and a capacity for the COD parameter that is close to critical at only <1 mg/L. Meanwhile the capacity for the fat oil parameter is at the maximum limit of 1 mg/L, the capacity for the ammonia parameter is 0.068 mg/L and the capacity is very high for the Total Coliform parameter and the N-Total parameter. Keywords: Capacity, Rawas River, Water Class
Peran Serta Masyarakat Dan Model Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Suryanto, Suryanto; Barchia, M. Faiz; Brata, Bieng; Santoso, Urip; Yurike, Yurike
Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian (BPFP), Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/naturalis.13.1.33385

Abstract

This research aims to analyze community participation in waste management in the form of willingness to pay and find out the management model in South Kaur District. The types of data used in research are primary data and secondary data. The research location was carried out in nineteen villages in South Kaur District, the research time was 30 days for distributing questionnaires, and the respondents obtained were 100 respondents spread across nineteen villages. Based on the research results, it was found that the WTP contribution (willingness to pay) in waste management in South Kaur District was IDR. 5,875. Simultaneous test results show that the independent variables, namely age, gender, education level, number of family members and income have an effect on WTP (people's willingness to pay) and based on the statistical F test results show that the income variable has a significant effect on WTP (willingness to pay). Based on the questionnaire and Indonesian National Standards (SNI) regarding waste management in South Kaur District, it can be concluded into 2 (two) namely the household scale waste management model and the communal scale waste management model. People's habit of disposing of rubbish is by burning it themselves, the rubbish still sometimes has to be sorted, and there are still people who don't have rubbish boxes, so local governments are expected to carry out regular outreach, provide and add facilities and infrastructure for rubbish disposal sites to make it easier for the public to dispose of rubbish. waste, as well as revising and making regional regulations regarding levies and waste management standards. There is a need for cooperation from all parties, both government and society, to always maintain cleanliness and reduce waste through 3R waste management (Reduce, Reuce, Recycle). Keywords: Community Role, Waste Management Model, Willingness To Pay
Kajian Manfaat Dan Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Layanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Di Kota Bintuhan Marfi, Sasdar; Barchia, M. Faiz; Yurike, Yurike; Brata, Bieng; Santoso, Urip
Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : Badan Penerbitan Fakultas Pertanian (BPFP), Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/naturalis.13.1.33399

Abstract

The construction of a Faecal Waste Treatment Plant (IPLT) in Tanjung Besar Village, South Kaur District, Bintuhan City, Kaur Regency in 2020 is one of the sanitation programs to help reduce the impact of pollution caused by fecal waste in the community environment with an integrated fecal waste processing system before being discharged into surface water. . According to data from the Public Works Sector Division of the PUPR Service as the manager of the Bintuhan City IPLT, this IPLT is not yet running, is still in the trial stage and will only be formed and a Management Decree (SK) will be proposed and is still in the stage of studying strategies and management in its management. Therefore, an analysis is needed to determine the ability to pay community fees as users of IPLT services. This research conducts a study of people's purchasing power which includes analysis of the ability to pay (abbreviated as ATP) and analysis of the willingness to pay (willingness to pay) abbreviated to WTP for the tariffs applied. In this research, questionnaires were distributed using a simple random sampling method and then the results were analyzed using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) and Microsoft Office Excel programs. Then the tariff calculation uses the ATP and WTP methods. The results of research on the community show that people who use fecal waste treatment installation services respond quite well in relation to waste water management. Proportional ATP Value Rp. 25,197.10,- greater than the Proportional WTP value of Rp. 10,064.76,- so it can be seen that the ability of IPLT service users to pay is greater than their willingness to pay. The results of the ATP and WTP calculations show that the applicable tariffs are in accordance with the ability and willingness of the IPLT user community in Bintuhan City.   Keywords: Capacity, Rawas River, Water Class
Co-Authors Agung Kurnia Agus Martono AGUS SUSATYA Andriansyah, Faizal Anitya Dwi Putri Anitya Dwi Putri Aptawan, Hendrivan Ayub Sugara Barchia, M. Faiz Bieng Brata Bieng Brata Edi Soetrisno Ekopsi, Mahdi Ikhwan Efendy Indra Cahyadinata, Indra Lestari, Aisah Mahdi Mahdi Mahdi Mahdi, Mahdi Marfi, Sasdar Pratama, Muhammad Ryan Rudi Febriamansyah Saputra, Rizki Sianipar, Renov Suharyanto Suryanto Suryanto Urip Santoso Wiryono Wiryono, Wiryono Yar Johan, Yar Yonariza Yonariza Yonariza Yonariza, Yonariza Yudha Saktian Syafruddin Yudha Saktian Syafruddin Yudha Saktian Syafruddin Yuerlita