Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM MUDRA Jurnal Seni Budaya International Journal of Interreligious and Intercultural Studies VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia DHARMASMRTI: Jurnal Pascasarjana UNHI Jurnal Sewaka Bhakti Law Research Review Quarterly jurnal hukum agama hindu widya kerta BHAKTI PERSADA Jurnal Aplikasi IPTEKS (Journal of Applied Sciences and Technology) Law Doctoral Community Service Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Hukum dan Kebudayaan
I Putu Sastra Wibawa
Universitas Hindu Indonesia
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BENDEGA SEBAGAI ORGANISASI TRADISIONAL NELAYAN DI BALI I Putu Sastra Wibawa
DHARMASMRTI: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol 20 No 1 (2020): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan
Publisher : Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.544 KB) | DOI: 10.32795/ds.v20i1.643

Abstract

Pengaturan tentang perlindungan dan pelestarian bendega sebagai organisasi tradisional nelayan telah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 4 peraturan tersebut telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega sebagai aturan tindak lanjutnya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega mengandung prinsip pluralisme hukum. Terdapat beberapa unsur yang menggambarkan sebuah segitiga. Pertama, sudut bagian atas mengandung unsur nilai etika, moral dan ajaran agama (dalam hal ini dalam Perda Bendega di wakili unsur ajaran tri hita karana dan ajaran agama Hindu sebagai landasan perlindungan dan pelestarian bendega di Bali). Kedua, sudut segitiga bagian kiri mengandung unsur hukum negara (dalam hal ini dalam Perda Bendega di wakili unsur Pemerintah Daerah dan Gubernur sebagai bagian struktur hukum negara, sedangkan substansi hukum diwakili oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Bendega dan dilanjutkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang Perlindungan dan Pelestarian Bendega). Ketiga, sudut segitiga bagian kanan mengandung unsur hukum adat atau unsur masyarakat adat (dalam hal ini dalam Perda Bendega di wakili unsur krama bendega, prajuru bendega, dan awig-awig organisasi bendesa). Tergolong dalam pluralisme hukum kuat.
Perluasan Market Share UMKM DNK Selumbung Melalui Media Website Dan Fasilitasi Legalitas Produk Putu Yudy Wijaya; I Putu Sastra Wibawa; Ni Nyoman Reni Suasih; I Gede Putu Kawiana
Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS Vol. 7 No. 2 (2021): Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah, P3M, Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.859 KB) | DOI: 10.31940/bp.v7i2.88-93

Abstract

Kelapa merupakan tanaman tropis yang tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki banyak potensi ekonomi. UMKM DNK Selumbung berusaha memanfaatkan potensi perkebunan kelapa di Desa Selumbung untuk diolah menjadi VCO. Produk VCO dari UMKM DNK Selumbung mulai diminati dan dipasarkan secara konvensional. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyediakan website bagi DNK Selumbung yang dapat diakses pada tautan https://dnkselumbung.com/. Website tersebut menjadi media untuk menyebarluaskan informasi mengenai unit usaha dan produk DNK Selumbung, serta dilengkapi dengan menu kontak pemilik. Selain sebagai media promosi, website ini juga membantu konsumen yang ingin membeli produk, serta pihak lain yang berencana untuk bermitra dengan DNK Selumbung (distributor produk). Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diberikan pemahaman kepada pemilik UMKM DNK Selumbung mengenai manajerial usaha secara sederhana serta memfasilitasi legalitas produk. Melalui pemanfaatan teknologi serta pemenuhan unsur legalitas usaha, DNK Selumbung diharapkan dapat semakin berkembang.
Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara) I Putu Sastra Wibawa; I Putu Gelgel; I Wayan Martha
Mudra Jurnal Seni Budaya Vol 35 No 3 (2020): September
Publisher : Institut Seni Indonesia Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31091/mudra.v35i3.1103

Abstract

Saat ini terkait dengan salah satu dari hak tradisional desa adat di Bali dalam mengurus rumah tangganya sendiri melalui hak untuk membentuk aturan hukum adat sebutan lainnya di Bali disebut awig-awig desa adat terjadi pergeseran akibat diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Pergeseran dimaksud disini, dari awalnya pembentukan awig-awig desa adat berdasarkan tata cara kebiasaan masing-masing desa adat (desa mawacara) bergeser ke arah penyeragaman yang dibuat pemerintah dalam hal tata cara penyuratan dan pendaftaran awig-awig desa adat di Bali (Bali mawacara). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tata cara penyuratan dan pendaftaran awig-awig desa adat pasca terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dikaitkan dengan otonomi yang dimiliki oleh desa adat di Bali. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari data sekunder berupa data kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan terkait kemudian dikumpulkan dengan metode kutipan dan dianalisis secara deskriptif dan kemudian disimpulkan.Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya pedoman penyuratan dan pendaftaran awig-awig pada Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat dan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Perda Desa Adat di Bali menunjukkan terjadinya pergeseran dari desa mawacara ke Bali mawacarasehingga dapat mengurangi kadar otonomi yang dimiliki oleh desa adat di Bali, khususnya terkait dalam pembentukan hukum adat terutama pada desa adat Bali Aga yang secara turun-temurun memiliki cara sendiri membentuk hukum adat masing-masing
Synchronization between Indonesia and Balinese Village Law (A Community Social Service at Peninjoan Village, Tembuku Districts, Bangli Regency, Bali) I Putu Sastra Wibawa; Ida Bagus Alit Yoga Maheswara; I Made Dwija Suastana; Made Gede Artadana; Komang Indra Apsaridewi
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.216 KB) | DOI: 10.55637/ldcsj.1.2.5680.115-123

Abstract

In the legal system of the unitary state of the Republic of Indonesia, there is a hierarchy of laws and regulations that must be obeyed by all citizens. Since Indonesia’s independence in 1945, efforts have been made to promulgate various legal regulations down to the lowest level, namely in the villages. It must be admitted, these efforts are still being carried out by the government to this day. Scholars through their tri dharma program, namely community social service, also participate in assisting the government in providing enlightenment in the field of legislation to rural communities. Traditional village governance and traditional villages have existed long before Indonesia’s independence. For this reason, continuous efforts are needed to synchronize the various existing regulatory instruments in order to create harmony in law and government in Indonesia. This is an imperative action taken by the scholars in order to strengthen the participation of the communities in the law enforcements administratevily to achieve the goal of practical sustainable law enforcement. The approach method used in this research is the statute approach, the comparative approach, and the analytical and concept approach. The aims of this research is to synchronize national regulations with regulations at the village level, especially in Peninjoan Village.
INTERAKSI HUKUM DAERAH DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM PENGAMANAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT (SIPANDU BERADAT) DI BALI Komang Indra Apsaridewi; Ni Luh Made Elida Rani; I Putu Sastra Wibawa
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 5 No. 2 (2022): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/vw.v5i2.3409

Abstract

Keterlibatan masyarakat dioptimalkan pada proses deteksi dini terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga penanganan seanjutnya bisa tepat sasaran, dengan waktu yang cepat sebagai penting aktualisasi kearifan lokal di Indonesia yakni prinsip gotong-royong serta kepedulian dengan mengedepankan kepentingan umum dalam penyelesaian suatu permasalahan. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui kebijakan regulasinya, menghadirkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Peraturan Gubernur ini hadir untuk mengatur 1.493 Desa Adat di Bali dalam menerapkan sistem keamanan wilayah masing-masing berbasis desa adat dengan bersinergi dengan aparat Polisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model interaksi hukum daerah dan hukum adat dalam sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Bali. Metode penelitian termasuk penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan. Penggalian data dilakukan dengan penggalian bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaturan kewenangan Desa Adat dalam mengatur keamanan di wilayah desa adat masing-masing di Bali. Saat ini telah terdapat Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Bali yang disingkat dengan nama Sipandu Beradat. Terjadi interaksi antara sistem hukum negara dengan keterlibatan TNI dan Polri dalam Forum Sipandu Beradat, sistem hukum daerah, adanya instrumen Peraturan Gubernur terkait Sipandu Beradat termasuk keterlibatan aparat Pemerintah Daerah, serta sistem hukum adat di Bali yang melibatkan peran awig-awig, pararem terkait Sipandu Beradat, serta prajuru desa adat di Bali termasuk didalamnya peran pecalang Desa Adat.
Ketegangan Hukum Antara Sanksi Adat Kasepekang Dengan Humanisme Hukum Di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali I Putu Sastra Wibawa; Mahrus Ali
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art7

Abstract

The arena of tension between kasepekang indigenous sanctions and legal humanism occurred in the Paselatan Traditional Village, Karangasem Regency, Bali. One family residing in the traditional village received customary sanctions in the form of being temporarily dismissed as krama (citizen) due to not being able to pay off debt loans at the Paselatan Traditional Village Credit Institution. Dismissal as a krama of a traditional village in Bali is commonly called a kasepekang indigenous sanction. There is a gap between what should be in the law, both in the regulation and implementation of the law, with the reality that occurred in the Paselatan Traditional Village; There are still traditional Kasepekang sanction which are considered to violate humanism values. This study analyzes: first, the enforcement of the indigenous sanction of kasepekang which are considered to violate the values of legal humanism. Second, the implementation of progressive legal principles in the case of bestowing kasepekang sanction in the Paselatan Traditional Village as a mediator between the legal tensions of the kasepekang indigenous sanction and legal humanism. The research method used is a normative research method. The theory used as an analysis is progressive legal theory. The results of the study concluded that the indigenous sanction of Kasepekang are not in accordance with philosophical, sociological values, and are contrary to the juridical aspects and are contrary to the theoretical aspects, especially the progressive legal theory. Progressive legal principles are applied as an end to the tension between Kasepekang indigenous sanction and legal humanism. Key Words: Tension; kasepekang indigenous sanction; legal humanism AbstrakArena ketegangan antara sanksi adat kasepekang dengan humanisme hukum terjadi di Desa Adat Paselatan, Kabupaten Karangasem, Bali. Satu keluarga yang bertempat tinggal di desa adat tersebut mendapatkan sanksi adat berupa diberhentikan sementara sebagai krama (warga) adat akibat tidak mampu melunasi pinjaman utang di Lembaga Perkreditan Desa Adat Paselatan. Pemberhentian sebagai krama (warga) desa adat di Bali lazim disebut sanksi adat kasepekang. Terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dalam berhukum, baik dalam pengaturan maupun penerapan hukum, dengan kenyataan yang terjadi di Desa Adat Paselatan; masih ada sanksi adat kasepekang yang dianggap melanggar nilai-nilai humanisme. Penelitian ini menganalisis, pertama, penerapan sanksi adat kasepekang yang dinilai melanggar nilai-nilai humanisme hukum. Kedua, penerapan prinsip-prinsip hukum progresif pada kasus pemberian sanksi kasepekang di Desa Adat Paselatan sebagai penengah ketegangan hukum sanksi adat kasepekang dan humanisme hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Teori yang digunakan sebagai analisis yakni teori hukum progresif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi adat kasepekang tidak sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis, dan bertentangan dengan aspek yuridis serta bertentangan dengan aspek teoritis khususnya teori hukum progresif. Prinsip-prinsip hukum progresif diterapkan sebagai akhir ketegangan antara sanksi adat kasepekang dengan humanisme hukum. Kata-kata Kunci: Ketegangan; sanksi adat kasepekang; humanisme hukum
Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia I Putu Sastra Wibawa
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK. Artikel ini berisi politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait ekokrasi di Indonesia. Ada dua hal pokok yang ingin dikaji, yakni (1) bagaimanakah politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? dan (2) bagaimanakah bangunan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka mencapai ekokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai pisau analisa menggunakan teori sistem hukum dan konsep politik hukum sebagai pegangan dalam membahas permasalahan terkait. Adapun pembahasannya menguraikan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sekarang telah mengarah ke arah hukum yang demokratis dan responsif. Politik hukum yang demokratis dan responsif memberikan jalan untuk menuju cita-cita ekokrasi Indonesia. Legal Politic of Protection and Management of Environment Heading to Indonesia Ecocracy ABSTRACT. This article explores protection and environmental political laws in regard with ecocracy management in Indonesia. there are two main problems that should be analyzed, (1) how is the protection and environmental political laws in Indonesia? and (2) how is the protection and environmental political laws in Indonesia in reaching Indonesia ecocracy. This is normative legal research by statutory and conceptual approach. It is then analyzed through law theory and law political concept as the base for discussing the matters. The discussion is exploring protection and environmental political laws in Indonesia nowadays heading to democratic and responsive. Legal politic that is democratic and responsive provides a ways to reach the goals of Indonesia ecocracy.
Dampak Revitalisasi Pasar Rakyat Gianyar sebagai Pasar Termegah di Indonesia Terhadap Omzet Pedagan Wibawa, I Putu Sastra; Budhi, Made Kembar Sri; Saskara, Ida Ayu Nyoman; Wijaya, Putu Yudy; Santhyasa, I Komang Gede; Anandari, I Gusti Agung Ayu Apsari
Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Vol 4, No 1 (2024): Desember 2024
Publisher : UniversitasAl Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/psn.v4i1.3430

Abstract

Menyadari pentingnya peran pasar umum, pemerintah Indonesia melakukan revitalisasi pasar secara masif, salah satunya adalah Pasar Umum Gianyar di Provinsi Bali yang saat ini dianggap sebagai yang termegah di Indonesia. Namun ternyata pasar tersebut justru sepi pengunjung dan pedagang, serta memberikan eksternalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah revitalisasi fisik Pasar Umum Gianyar mampu memberikan manfaat dalam peningkatan omzet pedagang sebagaimana salah satu tujuan utama revitalisasi. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis Propensity Score Matching berdasarkan data dari responden yang terdiri dari pedagang di Pasar Umum Gianyar (kelompok treatment) dan pedagang pasar umum yang belum direvitalisasi namun masih berada di wilayah Kabupaten Gianyar (kelompok control). Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan pedagang dan pengunjung di Pasar Umum Gianyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi fisik secara masif di Pasar Umum Gianyar tidak menyebabkan adanya perubahan signifikan pada omzet pedagang. Pemerintah perlu memikirkan kembali detail alokasi ruang dan tata tempat di Pasar Umum Gianyar untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Selain itu, revitalisasi non fisik juga perlu mengimbangi revitalisasi fisik yang telah dilakukan.Kata Kunci – Keputusan Pemerintah, Pasar Umum, Revitalisasi Fisik, Propensity Score Matching (PSM)
Protecting the Religious Belief: A Study on the Blasphemy Laws Across Jurisdictions and Religions Ali, Mahrus; Al-Fahad, Hamad Faisal; Prabowo, M Shidqon; Wibawa, I Putu Sastra; Harefa, Beniharmoni; Sanjaya, Aditya Wiguna
Contemporary Issues on Interfaith Law and Society Vol. 4 No. 1 (2025): Intersections of Religious Diversity, Legal Frameworks, and Human Rights
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ciils.v4i1.25521

Abstract

The purpose of this article is to examines legal and religious dimensions of blasphemy in the provisions of Penal Code of Indonesia, Kuwaiti law correspond to the established principles of Islamic, Christianity, and Hinduism. This is through employing a critical and comparative approach, the study compares the foundational of Penal Code of Indonesia and the Kuwaiti legislation as well as Islamic Sharia, Christianity and Hinduism, identifying areas of overlap in criminalizing offenses against religious belief. The paper found that the Penal Code of Indonesia criminalizes incitement or coercion aimed at making others abandon their religion or belief through violence or threats, while Kuwaiti law largely reflects the Sharia based prohibition of conduct deemed offensive to sacred values. The underlying philosophies behind the criminalization of blasphemy in Islamic Sharia, Penal Code Kuwaiti law, may differ in their foundational justifications, they join on a shared notion, to protect religious thoughts and prevent the incitement of discord and hatred under freedom of expression. From the Christianity perspective, Christians are taught not only to forgive, pray for, and bless the offender, but also, if needed, to pursue legal avenues as provided by national laws. Hinduism places greater importance on maintaining fraternal relationships among humans being than on defending the honour of the religion or its deities. If an act is deemed blasphemous according to the law of the state, the recommended course of action in Hinduism is to restore spiritual balance through a ritual of atonement known as Prayascitta.
Legality of Virtual Hindu Marriage in the Perspective of National Law in Indonesia Arthadana, Made Gede; Wibawa, I Putu Sastra; Sarjana, I Putu
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 4 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p09

Abstract

The general purpose of writing in this scientific journal is to find out the legal basis for marriage for Hindus in Bali and specifically to find out the legality of virtual Hindu marriages from the perspective of National Law in Indonesia. The writing method used is descriptive normative legal research using a statutory approach and a case approach. The first research result is the Legal Basis for Hindu Marriage in Bali, which refers to Article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 1 & Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 16 of 2019 concerning Amendments Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Rigveda X. 85.23 & Rigveda VI.15.19. The second research result, namely the Legality of Virtual Hindu Marriages in the Perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, is that national norms do not regulate virtual marriages so it can be said to be an empty norm. Viewed from custom, tradition and religion, there are no rules regarding virtual marriage because it can be seen that the conditions that must be met to make a Hindu marriage in Bali valid are one of the witnesses in the mabyakala (wiwaha) ceremony which involves 3 witnesses or Tri Upasaksi, namely the witness god, human witnesses, and bhuta witnesses.
Co-Authors Adi Adnyana Putra, I Putu Al-Fahad, Hamad Faisal Anandari, I Gusti Agung Ayu Apsari Ayu Ketut Artatik, I Gusti Ayu Kristina Dewi, Ni Wayan Beniharmoni Harefa Dwi Wirasanjaya, Kadek Gede Jaya Kumara I Gede Putu Kawiana I Komang Dedi Diana I Komang Gede Santhyasa I Made Dwija Suastana I Putu Gelgel, I Putu I Wayan Martha I Wayan Martha Ida Ayu Nyoman Saskara Ida Bagus Alit Yoga Maheswara IGA Ketut Artatik Komang Indra Apsaridewi Made Gede Artadana Made Gede Arthadana Made Kembar Sri Budhi Mahrus Ali Ni Luh Made Elida Rani Ni Nyoman Reni Suasih Partyani, I Ketut Caturyani Maharni Partyani, Ketut Caturyani Maharni Prabowo, M Shidqon Sanjaya, Aditya Wiguna Sarjana, I Putu Sarjana, I Putu Wijaya, Putu Yudy