Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PERKAWINAN PEREMPUAN DENGAN KERIS DI DESA ADAT KAPAL (LATAR BELAKANG, PROSES DAN IMPIKASI YURIDISNYA) Dwi Wirasanjaya, Kadek; Sarjana, I Putu; Wibawa, I Putu Sastra
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 3 Mei (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan keris atau kawin dengan keris di Bali sudah terjadi sejak Zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang. Hingga kini perkawinan dengan keris masih terjadi di beberapa desa di Bali, salah satunya seperti yang terjadi di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Perkawinan ini terjadi antara seorang perempuan dengan sebilah keris sebagai pengganti kehadiran seorang laki–laki. Penulisan karya tulis ini memaparkan mengenai aspek-aspek mengenai Implikasi Yuridis Perkawinan Perempuan Dengan Keris. Penelitian hukum empiris serta metode kualitatif digunakan dalam penulisan karya tulis ini. Teknik sampling yang dipergunakan yaitu Purposive Sampling. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung khususnya di Banjar Adat Peken Baleran.
TABUH RAH DAN TAJEN: ANTARA TRADISI DAN HUKUM Adi Adnyana Putra, I Putu; Wibawa, I Putu Sastra; Ayu Ketut Artatik, I Gusti
Hukum dan Kebudayaan Vol. 1 No. 3 Mei (2021): Hukum dan Kebudayaan
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permainan sabung ayam atau tajen merupakan permainan yang sudah lumrah atau sangat mudah dijumpai diseluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali di Pulau Bali. Pulau Bali yang kental dengan tradisi juga mengenal permainan ini dengan istilah tabuh Rah. Tabuh rah sendiri biasanya ada untuk melengkapi suatu upacara keagamaan, salah satunya dalam tradisi Ngerebong. Dalam perkembangannya makna dari Tabuh Rah sendiri mengalami pergeseran yang dimana menurut undang-undang yang berlaku merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yang mana jenis data merupakan hasil observasi atau pengamatan pada objek yang sedang diteliti dan hasil wawacara dengan narasumber yang terkait. Dengan hasil yang didapat adalah penelitian ini dilangsungkan di Desa Kesiman Denpasar. Dengan adanya peraturan perundang-undangan pasal 303 KUHP dan pasal 303bis KUHP dan juga UU. No.7 tahun 1974 yang berintikan tentang pengaturan larangan perjudian di Indonesia yang pada dasarnya tentu ada akibat hukumnya, akan tetapi dalam tradisi Ngerebong penyelenggaraan Tajen atau Tabuh Rah itu sendiri hanya merupakan kelengkapan dari tradisi itu sendiri
Synchronization between Indonesia and Balinese Village Law (A Community Social Service at Peninjoan Village, Tembuku Districts, Bangli Regency, Bali) I Putu Sastra Wibawa; Ida Bagus Alit Yoga Maheswara; I Made Dwija Suastana; Made Gede Artadana; Komang Indra Apsaridewi
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.1.2.5680.115-123

Abstract

In the legal system of the unitary state of the Republic of Indonesia, there is a hierarchy of laws and regulations that must be obeyed by all citizens. Since Indonesia’s independence in 1945, efforts have been made to promulgate various legal regulations down to the lowest level, namely in the villages. It must be admitted, these efforts are still being carried out by the government to this day. Scholars through their tri dharma program, namely community social service, also participate in assisting the government in providing enlightenment in the field of legislation to rural communities. Traditional village governance and traditional villages have existed long before Indonesia’s independence. For this reason, continuous efforts are needed to synchronize the various existing regulatory instruments in order to create harmony in law and government in Indonesia. This is an imperative action taken by the scholars in order to strengthen the participation of the communities in the law enforcements administratevily to achieve the goal of practical sustainable law enforcement. The approach method used in this research is the statute approach, the comparative approach, and the analytical and concept approach. The aims of this research is to synchronize national regulations with regulations at the village level, especially in Peninjoan Village.