Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

IMPLEMENTASI BELA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN NASIONALISME Widodo, Suwarno
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v1i1.572

Abstract

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ( ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai ?óÔé¼ÔÇ£nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Kata kunci: bela negara, nasionalisme
TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i1.602

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atas tipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studi dokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapat memetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagi LKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yang berbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlah dan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun 2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yang memiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlah kasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%), Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), dan Kabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yang dihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahan hukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukum pidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdata yang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7 kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yang dihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1 kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3 kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus). Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasus atau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisis lebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritas kebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yang melibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekan jumlahnya. Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi
TIPOLOGI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI GURU ANGGOTA PGRI PROVINSI JAWA TENGAH Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno; Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v2i2.461

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh begitu banyaknya permasalahan hukum yangdihadapi guru, utamanya di Jawa Tengah memunculkan pemikiran perlunya pemetaan atastipe-tipe permasalahan hukum yang dihadapi oleh guru-guru yang tergabung dalamorganisasi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ). Penelitian ini merupakan studidokumentasi atas permasalahan-permalahan hukum yang dihadapi anggota PGRI ProvinsiJawa Tengah yang mendapatkan layanan konsultasi dan bantuan hukum dari LKBH PGRIProvinsi Jawa Tengah antara tahun 2007-2011. Manfaat penelitian ini adalah dapatmemetakan permasalahn hukum yang dihadapi oleh guru yang dapat menjadi bahan bagiLKBH PGRI didalam rangka merumuskan kerangka kerja atau program kerja yangberbasis kebutuhan anggota PGRI Jawa Tengah.Hasil penelitian menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan jumlahdan daerah asal guru yang memiliki permasalahan hukum yang mendapatkan konsultasi danbantuan hukum dari LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, selama kurun waktu antara tahun2007-2011 (4 tahun ) terdapat 56 kasus hukum. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada diProvinsi Jawa Tengah sebanyak 21 (60%) Kabupaten/Kota terdapat guru-guru yangmemiliki permasalahan hukum. Terdapat 5 besar Kabupaten /Kota yang memiliki jumlahkasus hukum yaitu Kota Semarang (9 kasus/ 16%), Kabupaten Demak (5 kasus/8,9%),Kabupaten Kebumen (5 kasus/ 8,9%), Kabupaten Purworejo ( 5 kasus / 8,9 %), danKabupaten Semarang (5 kasus / 8,9% ). Berkaitan dengan jenis permasalahan hukum yangdihadapi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Jenis permasalahanhukum meliputi permaslaahan hukum Perdata 17 kasus (32,14%) dan permasalahan hukumpidana tercatat sejumlah 39 kasus (67,86%). Terdapat 6 kelompok permasalahan perdatayang dihadapi meliputi gono-gini (2 kasus); Pembagian Warisan (3 kasus); Perceraian (7kasus); Hutang Piutang ( 1 kasus);Kepegawaian (2 kasus); Perdata Umum Lain -Pencemaran Nama Baik ( 2 kasus) . Terdapat 11 kelompok permasalahan pidana yangdihadapi, meliputi KDRT (1 kasus);Pemerasan (2 kasus);Asusila (1 kasus);NAPZA ( 1kasus);Perjudian (1 kasus);Pidana Umum ( 4 kasus); Penipuan ( 1 kasus);Penggelapan ( 3kasus);UUPA ( 7 kasus);Penganiayaan ( 10 kasus);Tindak Pidana Korupsi ( 7 kasus).Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kasus-kasusatau permasalahan hukum yang dihadapi guru menunjukkan beberapa kemungkinan analisislebih lanjut bahwa upaya sosialisasi dan penyadaran hukum harus selalu menjadi prioritaskebijakan organisasi sehingga kemungkinan munculnya kasus-kasus hukum yangmelibatkan guru-guru anggota PGRI Provinsi Jawa Tengah dapat semkain ditekanjumlahnya.Kata kunci: permasalahan hukum, tipologi
MODEL PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DALAM IMPLEMENTASI UU RI NO. 6 TAHUN 2014 DI DESA KAWENGEN, KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG Widodo, Wahyu; Widodo, Suwarno
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v5i2.907

Abstract

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi amanah kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Pasal 122), pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah?é?á (PP) No. 43/2014 khususnya Pasal 126 s.d 131). Kesiapan kelembagaan Desa dan perangkat Desa merupakan syarat mutlak berhasilnya implementasi UU Desa karena merekalah ujung tombak pelaksanaan UU Desa tersebut sesaui dengan aturan pelaksanaan yang ada. Kemampuan (kapasitas) dari Lembaga Desa dan Perangkat Desa dalam menyikapi dan menyiapkan terkait implementasi UU Desa sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Kesiapan dari Kelembagaan Desa yaitu antara lain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, RW, RT dan kelompok masyarakat lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam mendukung implementasi UU Desa sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing. Pendekatan?é?á penelitian yang digunakan, adalah?é?á Realitas Konseptual dan Realita Penomena. Bertolak dari pandangan tersebut maka Desa?é?á Kawengen ?é?ásebagai realitas sosial,. Sedangkan Pendekatan penelitian Yurisdis Normative-sosiologis, yaitu analisis yang disandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fakta empiris. Hasil penelitian menyimpulkan, 1. Kelembagaan Desa yang ada di Desa Kawengen yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, BKM, LEPED, Lembaga Daurit Tauhid, Jamaah Ahli Sunnah, BAZIS, PUSTU dan Posyandu, dapat dikatakan bahwa sudah memliki hampir semua ada kelembagaan Desa yang diamanatkan oleh UU Desa, yang belum ada adalah BUMDesa, Yang masih menjadi tantangan adalah?é?á kinerja kelembagaan atau keberadaan lembaga Desa tersebut berkontribusi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Desa.?é?á 2.Model pemberdayaan kelembagaan Desa Kawengen tersebut, pada dasarnya?é?á secara keseseluruhan pemberdayaan kelembagaan maupun masyarakat akan menuju suatu tujuan akhir kesejahteraan masyarakat Desa yang berdaya dan mandiri, yaitu dengan metode pelatihan penguatan kelembagaan Desa, pilot kelembagaan, studi banding dan pendampingan intensif di Desa.?é?á?é?á 3. Media yang digunakan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan?é?á?é?á?é?á?é?á adalah memperbanyak buku atau pedoman berupa petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan panduan untuk mempermudah para pelaksana kelembagaan Desa dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Serta media monitoring dan evaluasi kelembagaan Desa yang melibatkan masyarakat Desa Kawengen yang berupa monitoring ataupun pertemuan rutin berkala dan teragendakan secara baik. ?é?á Kata Kunci : Model Pemberdayaan , Kelembagaan Desa
KULIAH KERJA NYATA SEBAGAI WUJUD PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERIMPLIKASI PEMBENTUKAN KOMPENTENSI SOSIAL DAN KEPRIBADIAN MAHASISWA Widodo, Suwarno
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2010): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v1i2.1540

Abstract

KULIAH KERJA NYATA SEBAGAI WUJUD PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERIMPLIKASI PEMBENTUKAN KOMPENTENSI SOSIAL DAN KEPRIBADIAN MAHASISWA
The Utilization of Cattle Manure Biogas as a Renewable Energy Solution and a Means to Improve Community Welfare in Kuripan Village, Karangawen District, Demak Achmad Buchori; Dina Prasetyowati; Suwarno Widodo; Adhi Kusmantoro; Siti Maisyaroh Bakti Pertiwi
Proceeding International Conference on Digital Education and Social Science Vol. 3 No. 1 (2025): Proceeding International Conference on Digital Education and Social Science 202
Publisher : Asosiasi Pengelola Publikasi Ilmiah (APPI) PT PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55506/icdess.v3i1.157

Abstract

Kuripan Village, located in Karangawen District, Demak, holds significant opportunities for renewable energy advancement through the optimal management of cattle waste. When left untreated, livestock waste can cause serious environmental pollution, while local households continue to depend largely on fossil-based energy sources for daily use. This community engagement project was designed to empower residents by converting cattle waste into biogas as a sustainable energy alternative. The initiative involved awareness campaigns, hands-on workshops for building biogas installations, and ongoing technical guidance in their operation and upkeep. Beyond energy generation, the project also emphasized the transformation of waste by-products into organic fertilizer and complementary livestock feed. This practice not only reduces feed costs but also improves animal nutrition, establishing a circular livestock system that supports eco-friendly farming. The outcomes revealed that villagers successfully constructed and operated biogas facilities independently. The generated biogas is used for cooking activities, while the remaining slurry and solids are applied as fertilizer and feed material. Overall, the program has reduced environmental waste and greenhouse gas emissions, decreased monthly household energy spending by IDR 60,000–90,000, and enhanced farmers’ quality of life. These results affirm that combining appropriate technology with active community involvement fosters sustainable and energy-resilient rural development.
Advocacy for Processing Cassava Noodles Based on High-Protein Local Food as Supplementary Feeding for Toddlers to Support Family Nutrition Purnamasari, Iin; Maryanto, Sugeng; Widodo, Suwarno; Cholifah, Nur; Novitasari, Siska Dea; Safarah, Vanes Ufi; Rahmawati, Novia Eka; Fitriyani, Ajeng Ayu Nur; Roim, Afim Rofkhul
Warta LPM WARTA LPM, Vol. 28, No. 3, November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/warta.v28i3.12947

Abstract

The purpose of this program is to increase the understanding of mothers under five and posyandu cadres about the benefits of cassava as an alternative source of carbohydrates and to introduce high-protein cassava noodle formulations that can be produced independently at the household level. The object of the activity includes the Team PKK Pokja 4, Posyandu Cadre, and Health cadres in partner villages. In addition, the advocacy for processing cassava noodles based on high-protein local foods was developed as an effort to fulfill the nutritional needs of toddlers through Supplementary Feeding (PMT), which is easily accepted by the community and supports family food security. The methods used include a participatory approach through family nutrition socialization, cassava noodle processing demonstrations, and targeted group discussions to explore community perceptions and needs. Data was collected through observations, brief interviews, and product acceptance assessments. Advocacy is applied by providing training in the processing of cassava noodles with 30% theoretical and 70% practical. Appropriate Technology/TTG is downstreamed to participants in the hope that the knowledge gained can be sustainable. The results of the activity showed that high-protein cassava noodles were well received by mothers under five because they were considered a nutritious dietary supplement variation, easy to make, and used affordable local ingredients. Posyandu cadres also expressed their readiness to integrate this innovation into the routine PMT menu. It is recommended that the production of cassava noodles be facilitated through advanced training, support for simple tools, and collaboration with PKK and local food UMKM to ensure its sustainability. In addition, it is necessary to conduct a more comprehensive nutritional content test and monitoring of the impact on the nutritional status of toddlers to strengthen the scientific basis of the program.