Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Dari Protes Menuju Kekacauan: Sosiologi Visual dan Kriminologi Visual Pembakaran DPRD Makassar dalam Liputan Kompas Hadisaputra; Sri Wahyuni; Rahmadani Islawiyah; Risqa Ayu Ramadani; Ilham Darmawan
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 01 (2026): Volume 12 No. 01, Maret 2026 Release
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i01.11629

Abstract

Political protests increasingly occur in hybrid arenas where street interactions and media visibility combine to produce collective meaning. This study examines how Kompas's visual coverage of the 2025 burning of the Makassar Regional People's Representative Council (DPRD) building constructed spontaneous collective behavior and protest escalation. Using an interpretive qualitative design and an exploratory critical case study, the research treats photographs and videos as primary sociological evidence and analyzes them through a visual analytic framework grounded in visual sociology and visual criminology. The findings demonstrate that Kompas organized the protests into a linear escalation narrative from civil expression to chaos, prioritizing images of fire, smoke, and damaged architecture as signifiers. Early-phase visuals emphasize confrontation and synchronous crowd movement, shaping expectations of impending conflict, while later-phase images concentrate on symbolic destruction and the anonymity of the crowd, producing a collective blame effect that obscures individual responsibility. Post-escalation visuals highlight law enforcement, spatial control, and the restoration of order, legitimizing state authority through visual closure. At various stages, affective language amplified the fear and urgency while marginalizing the injustices felt by the protesters, thus translating political opposition into a securitized narrative of chaos. This study contributes to the study of protest and media by demonstrating that visuality is a constituent element of escalation dynamics and moral categorization, not simply a record of events. It also highlights the policy significance of critical visual literacy for evidence-based and humane protest governance in digital democracy.
Pengaruh Beban Kerja dan Work-Life Balance Terhadap Kinerja Pegawai Di Era Digital: Studi Kasus ATR/BPN KAB. Luwu Timur Seshi Ikrima Alfariza; Nurinaya Nurinaya; Sri Wahyuni
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja dan work-life balance terhadap kinerja pegawai di era digital pada ATR/BPN Kabupaten Luwu Timur. Perkembangan digitalisasi dalam pelayanan publik menyebabkan meningkatnya tuntutan pekerjaan serta perubahan pola kerja pegawai, sehingga diperlukan pengelolaan beban kerja dan keseimbangan kehidupan kerja yang baik guna meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang merupakan pegawai ATR/BPN Kabupaten Luwu Timur. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. Variabel work-life balance juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Secara simultan, beban kerja dan work-life balance berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di era digital. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan kinerja pegawai sebesar 39,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, pengelolaan beban kerja dan penerapan work-life balance yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai pada instansi pemerintah di era digital.
Analisis Peran Disnaker Dalam Pengembangan Kompetensi Dan Keterampilan Calon Tenaga Kerja Pada Kantor Disnaker Kabupaten Bantaeng Dsulkaedah Dsulkaedah; Muh. Nur Rasyid; Sri Wahyuni
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.8900

Abstract

Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bantaeng yang mencapai 6,92%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,28% maupun Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,20%, menjadi latar belakang penelitian ini. Persoalan tersebut diperparah oleh kesenjangan keterampilan antara calon tenaga kerja dengan kebutuhan industri, sistem pendidikan yang kurang adaptif, serta minimnya pengalaman praktik di lapangan. Dalam konteks ini, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnaker) Kabupaten Bantaeng memegang peran strategis sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Disnaker Kabupaten Bantaeng dalam pengembangan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja, serta mengungkap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci, yaitu Kepala Bidang Tenaga Kerja, pegawai Disnaker, dan dua orang calon tenaga kerja, serta dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disnaker Kabupaten Bantaeng menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai fasilitator melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan penyediaan sertifikasi keahlian; sebagai regulator melalui perumusan dan implementasi kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta sebagai katalisator melalui kolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bantaeng, dunia usaha, dan industri. Program yang dijalankan mencakup pelatihan teknis, pengembangan soft skill, penyelenggaraan job fair, dan penyebaran informasi lowongan kerja. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan anggaran dan fasilitas, kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan, serta perlunya pembaruan materi pelatihan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.