Articles
<![CDATA[KARAKTER HUKUM PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 23 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v12i23.890
<![CDATA[Pada saat ini bangsa Indonesia memiliki momen penting dalam kehidupan nasional maupun global, karena sejak Januari 2016 telah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (Economic Asean Community), yaitu era Sumber Daya Manusia dari negara-negara ASEAN secara bebas memasuki pasar di negara anggota ASEAN lainnya. Era MEA dapat disebut juga sebagai era kompetisi dan kompetensi. Disebut era kompetisi karena sumber daya manusia Indonesia bersaing secara ketat dengan sumber daya manusia negara anggota ASEAN lainnya. Sumber daya manusia negara lain akan memasuki lowongan dan kesempatan kerja yang ada di Indonesia bersaingdengan orang Indonesia, sebaliknya sumber daya manusia Indonesia juga dapat memasuki pasar kerja di negara-negara ASEAN lainnya. Disebut era kompetensi karena untuk memasuki dunia kerja, baik di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya harus didasarkan pada standart kompetensi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Hanya orang yang memiliki dan diakui kompetensinya yang dapat memasuki pasar kerja di negara ASEAN.]]>
<![CDATA[LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON ]]>
<![CDATA[Gumilang, D.]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>;
<![CDATA[Setyorini, Erny Herlin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.762 KB)
|
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2497
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Legalitas Surat Kuasa yang diterbitkan seorang buron, mengungkap aspek yuridis apakah seorang buron, dalam hal ini seseorang yang termasuk dalam buron/DPO memberikan kuasa yang berbentuk surat kuasa khusus kepada Advokat untuk bertindak sebagai perwakilan kepentingannya sebagai pihak Penggugat di Pengadilan Negeri dilarang secara hukum. Landasan utama yang digunakan untuk menganalisis tulisan penelitian ini yaitu teori hak asasi manusia (HAM), sedangkan aplikasi teori dalam menyoroti keabsahan seorang buron memberikan surat kuasa khusus digunakan teori kontrak. Prinsip equality before the law merupakan essensi hak asasi pada manusia di bidang law yang paling mendasar. Kita dapat menilai kualitas putusan pengadilan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum yang utama yakni keadilan dan hak asasi manusia adalah dari implementasi prinsip persamaan semua manusia di hadapan hukum. Hasil pengamatan menunjukkan adanya konflik norma terkait putusan pengadilan yang melarang seorang berstatus buron yang masuk DPO, dengan ketentuan yang mengatur tentang hak seseorang mem-berikan kuasa berdasarkan teori hak asasi manusia dan teori kontrak.]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN KLINIK DESA MERUPAKAN CEGAH DINI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA ]]>
<![CDATA[., Karmani]]>;
<![CDATA[Setyorini, Erny Herlin]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2, Nomor 2 Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.936 KB)
|
DOI: 10.30996/jhbbc.v2i2.1963
<![CDATA[Program dana desa yang digagas pemerintahan Joko Widodo yang pertama kali diluncurkan tahun 2015 dan setiap tahunnya angka bantuan dana desa selalu meningkat pada Tahun 2018 sudah mencapai sebesar Rp. 60 triliun dan tahun ini ini direncanakan anggaranya hampir mencapai sebesar ± Rp.70 trilun salah satu harapan Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban untuk mewujudkan program desa melalui pemberian anggaran dana desa dengan ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan diberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, namun belum diikuti dengan persiapan Sumber daya manusia (SDM) baik kepala desa maupun perangkatnya untuk memahami implementasi peraturan yang selalu berkembang sehingga banyak terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa dan perangkat desa yang masuk ke ranah hukum ke Aparat Penegak Hukum (APH). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan klinik desa sebagai upaya pencegahan tidak pidana korupsi dana desa. Dalam karya ilmiah ini metode yang digunakan dengan penelitian normatif menitikberatkan pada telaah atau kajian terhadap hukum positif (hukum perundang-undangan) yang bersifat normatif. Hasilnya diharapkan Kepala desa dan perangkat desa mampu memahami dan mengimplementasikan mekanisme pelaksanaan aturan secara benar dalam mengelola keuangan desa, sehingga dapat meminimalisasi bentuk kesalahan baik administrasi maupun pelaksanaan pembangunan desa non administrasi dan memberikan masukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan dana desa. Diharapkan dengan adanya klinik desa sebagai upaya pencegahan dini tindak pidana korupsi dana desa.]]>
<![CDATA[SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU ]]>
<![CDATA[Kholis, Abd.]]>;
<![CDATA[Prasetyawati, Endang]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>
<![CDATA[ Aksara Public Vol 4 No 3 (2020): Agustus (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[EDUTECH CONSULTANT ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (doktrinal research), yaitu penelitian yang menganalisis hukum dan yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book ). Dalam penelitian ini dapat mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Yuridis normatif adalah proses pengumpulan bahan hukum berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan atau doktrin-doktrin hukum yang berkaitan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika. Pengaturan pemidanaan penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Bersama No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika. Sementara bagi mereka yang kedapatan menggunakan narkoba jenis baru dapat di jerat dengan klausul pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diamana dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atatu perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.]]>
<![CDATA[PEMBATASAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN TERKAIT PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Idhor, Mohammad]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>;
<![CDATA[Herlin Setyorini, Erny]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui kewenangan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terkait dengan TPPU sebagai upaya pencegahan pemberantasan TPPU. Hasilnya diharapkan bisa memberikan masukan terhadap lembaga terkait dan penyelenggara negara khususnya penyidik dalam upaya pemberantasan kejahatan illegal logging terkait dengan TPPU, sehingga kejahatan dibidang kehutanan bisa dijerat dengan Undang-Undang TPPU. Mendorong legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) merevisi apa yang kurang khususnya perluasan penyidik TPPU serta Langkah baik penanganan TPPU dengan memberikan adanya kepastian hukum dan keadilan didalam penegakan hukum secara nasional. TPUU adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal. Pada intinya Pencucian uang ialah mengejar harta hasil dari kejahatan dimana jenis kejahatan yang disebut dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8/2010 TPPU. Didalam kewenangannya PPNS Kehutanan untuk melakukan penyidikan kejahatan hanya terbatas dibidang kehutanan sebagaimana diatur dalam UU kehutanan.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGATURAN KETAMIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Risqi, Dimas Moch.]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 15 No 1 (2022): Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v15i1.5819
<![CDATA[This study aims to explain the urgency of regulating ketamine in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research method uses normative juridical and this research is perspective to answer the problem formulation on legal issues so that it can provide opinions and views on legal issues that are studied. The approach method used is the Legislative Approach (Statute Approach) and Conceptual Approach. The results obtained from a juridical point of view are that perpetrators who abuse ketamine in this case distributing ketamine are only charged with Law Number 36 of 2009 concerning Health. Perpetrators of ketamine abuse cannot be charged with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics because the Act does not regulate ketamine as a type of narcotic. So that following with the Legality Principle of criminal law Article 1 Number 1 of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations explains that an act cannot be threatened with criminal punishment if there is no criminal regulation that regulates it beforehand. From a sociological perspective, the side effects of ketamine are very dangerous, they can affect a person's condition in society. Ketamine which has the same effect as narcotics in general makes people feel that this ketamine must be taken into account in the laws and regulations so that perpetrators who abuse ketamine can be punished so that it has a deterrent effect.]]>
<![CDATA[Legal Regulations against Children Committing the Crime of Murder ]]>
<![CDATA[Wijanto Hadi Kasturi]]>;
<![CDATA[Erny Herlin Setyorini]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v4i3.2102
<![CDATA[The purpose of this study is to examine how Legal Regulations against Children Committing the Crime of Murder. The type of research method used in this research is normative juridical. The result shows that the legal arrangements for children who commit the crime of murder are very clearly regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection where for 2 (two) children in conflict with the law have been snared in Article 76C in conjunction with Article 80 paragraph (3). In addition, the examination of cases conducted by law enforcement officers, especially judges and public prosecutors, uses case examination using the Juvenile Criminal Justice System as regulated in Law Number 11 of 2011 concerning the Juvenile Justice System. ]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Lukman Hakim]]>;
<![CDATA[Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Crime is a form of deviant behavior (crime) that is always there and is inherent in every form of society. One form of crime that occurs at this time is the act of decency or rape. "Rape is a crime that has a high level and invites the growth of fear of creme." Perpetrators can be anyone, as well as victims can be women or men. The crime of rape committed by women until now there are no rules governing it. So it is important to be investigated, what is the urgency of legal arrangements for women perpetrators of rape. By using normative juridical research methods, based on legal principles and legislation relating to criminal law, specifically rape crime. If it is not immediately regulated, then law enforcement against women perpetrators of rape can not be carried out, because it is clearly stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code "An act cannot be convicted, except based on the strength of existing criminal law provisions".]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH BANK DENGAN NILAI SIMPANAN DIATAS 2 MILYAR ]]>
<![CDATA[Wioga Adhiarma Aji]]>;
<![CDATA[Endang Prasetyowati]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam sejauh mana Hukum dan Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dan Otoritas dapat memberikan Perlindungan Hukum kepada pemegang Sertifikat Deposito sebagai Efek. Mengingat perubahan saat ini sangat tidak pasti, yang akhirnya berdampak pada kejahatan di sektor keuangan yang luar biasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ini bertujuan untuk mengklarifikasi secara normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan yang terkandung dalam ketentuan hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Peraturan tentang perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen masih mengatur cara mencegah, melaporkan dan mengadu. Namun, pihaknya belum mengatur kompensasi jika ada kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan atau penerbit yang mengalami kebangkrutan. Demikian juga, di sisi lain tidak ada peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada penyedia jasa keuangan jika terjadi masalah hukum yang disebabkan oleh para pelaku kejahatan]]>
