Articles
<![CDATA[WEWENANG DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR TINDAKAN KEBIRI KIMIA ]]>
<![CDATA[Syaiful Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>;
<![CDATA[Erny Herlin Setyorini]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dokter yang sesungguhnya sebagai eksekutor tindakan kebiri kimia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Tindak criminal kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini dianggap telah serius, dikarenakan banyak korban anak yang menjadi korban kekerasan dan merusak jiwa anak, merusak masa depan anak dimasa yang akan dating dan merusak kepribadian anak, serta menganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga pemerintah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Menanggapi hal tersebut pemerintahan negra Indonesia mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 yang menetapkan hukuman tindakan kebiri kimia bagi para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai suatu kepedulian pemerintah kepada anak. Profesi yang dianggap memiliki keilmuan dan kompetensi terbaik dibidang kesehatan menolak untuk dijadikan eksekutor hukuman tersebut.]]>
<![CDATA[PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[John Dista]]>;
<![CDATA[Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masalah pertama adalah : lembaga manakah yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu perkara tindak pidana korupsi?( dalam praktek peradilan Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan, Penyidik KPK, BPK/Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP/Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Inspektorat Pusat dan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Masalah kedua adalah: Metode/Cara apakah yang dipakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi?( apakah Potensial Loss atau Actual Loss). Dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh beberapa instansi tersebut diatas ternyata masih ada yang menggunakan metode/cara potensial loss. Padahal secara normatif telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstusi Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lainnya bahwa metode/cara penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara actual loss/konkret/nyata.]]>
<![CDATA[PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PESERTA BPJS YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN ]]>
<![CDATA[Emil Emil]]>;
<![CDATA[Endang Prasyawati]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Akibat dari lemahnya aturan sanksi kepada peserta BPJS terkait kewajiban iuran, BPJS kesehatan pada tahun 2019 mengalami defisit sekitar Rp. 500 miliyar dari proyeksi awal pada tahun ini. Pada proyeksi awal total kerugian mencapai Rp. 28 Triliun tahun ini. Dengan proyeksi terbaru, defisit membengkak menjadi Rp. 28,5 triliun pada tahun ini. Proyeksi pembekakan tersebut berasal dari pengalihan defisit tahun 2018 ditambah beban pembayaran tagihan rumah sakit sejak awal tahun 2018.Direktur keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan perusahaan masih memiliki carry over defisit keuangan Rp. 9,1 triliun dari tahun lalu. Sementara defisit keuangan pada tahun ini mencapai lebih dari Rp. 19 triliun. Kenaikan potensi defisit keuangan terjadi akibat banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya kepedulian terhadap kewajiban membayar iuran, selain itu devisit yang terjadi setiap tahun dan terus bertambah disebabkan banyaknya peserta mandiri yang tidak membayar iuran atau membayar iuran hanya saat membutuhkan pelayanan kesehatan . selain itu tunggakan pembayaran iuran juga banyak dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan bahkan pemerintah daerah, dengan terjadinya hal seperti ini maka korban dari defisit adalah peserta yang selalu memenuhi kewajibanya.]]>
<![CDATA[MEDIASI PERKARA ANAK BERKONFLIK HUKUM PADA POSKO SAMBUNG RASA DI KABUPATEN JOMBANG ]]>
<![CDATA[Mohamad Sholahuddin]]>;
<![CDATA[Erny Herlin Setyorini]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 6 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Melindungi Anak dari sistem paradilan formal adalah tanggung jawab negara didukung masyarakat. Anak adalah amanah yang harus dijaga, demi terciptanya generasi yang berkualitas. Meningkat kasus Anak berkonflik dengan hukum hingga anak harus menjalani proses pidana sampai vonis pemidanaan akan mengancam kualitas generasi masa depan bangsa. Hukum masih dipandang adil bila pelaku dipenjara dan korban dianggap puas, sehingga substansi hukum hanya fokus pada upaya pemidanaan. Angka kasus Anak berkonflik hukum dikabupaten Jombang juga cukup tinggi, mendorong langkah urgensi terbentuknya kelembagaan Posko Sambung Rasa Desa yang bisa mensolusikan problematika persoalan Anak dengan konsep mediasi penal berbasis masyarakat desa. Model ini dapat menjadi contoh baik dalam menyelamatkan Anak dari stikmatisasi negatif di masyarakat serta efektif mencegah kepadatan penanganan perkara di tingkat aparat penegak hukum. Model penyelesaian perkara seperti ini juga efektif untuk meredam perasaan dendam diantara para pihak dan masyaraat tetap rukun harmonis]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) DI WILAYAH PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Sudariyanto]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>;
<![CDATA[Erny Herlin Setyorini]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penilitian yaitu menganalisis terkait kdudukan pemegang S H M di wilayah pertambangan serta permasalahan di dalamnya. Mengunakan penelitian normatif dnegan pendekatan yang bresumber pada prundang-undangan, konseptual, dan historis. Melalui penelitian ini stiap hak atas tanah tidak bresifat mutlak, melainkan berfungsi sosial. Sumber daya alam di Indonesia sendiri beraneka ragam dan berlimpah. Dalam hal menjaga dan mmpertahankan sumbr daya alam haruslah senantiasa melindungi dan melestariakan sehinga dapat dimanafatkan kembali nantinya. Kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah mereka diantaranya, proses pertambangan dikhawatirkan akan merusak lahan pertanian, perkebunan, dan tempat hunian di sekitar pertambangan. Disini kemudian muncul gerakan penolakan pertambangan. UU Minerba masih mempertahankan adanya kriminalisasi terhadap pertambangan tanpa izin seperti contoh pasal 162. UUD Tahun 1945 mngamanatkan kepada Negara bahwa memebrikan kdudukan trehadap stiap warga negara serta memberikan kesejahtraan bagi rakyatnya. Pemahaman demikian penting agar pemerintah lebih selektif dalam membrikan izin usaha pertambangan. Pemahaman dan penguasaan materi perundang-undangan bagi setiap aparat penegak hukum menjadi salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN BISNIS PADA PERBANKAN PERSERO DENGAN SEBAGIAN SAHAM MILIK PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Johanes Koento Eko Pramono]]>;
<![CDATA[Endang Prasetyowati]]>;
<![CDATA[Otto Yudianto]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atas kerugian pada bank dalam bentuk perseroan terbatas. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ketertelusuran dilakukan dengan membaca, memilih dan mempelajari materi hukum yang relevan. Kemudian diproses dan disortir sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika direksi Perusahaan melakukan kejahatan dalam melaksanakan posisi mereka, mereka diancam dengan tindak pidana umum, bukan UU Korupsi karena UU Korupsi terbatas pada undang-undang lain yang secara eksplisit mengamanatkan ketentuan mengenai tanggung jawab direktur dan / atau dewan komisaris. untuk kesalahan dan kelalaian yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam UU tentang hukum pidana. Dewan Direksi Perusahaan hanya dapat dituntut dengan Undang-Undang Anti-Korupsi hanya jika melakukan tindakan "sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan untuk posisinya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau untuk membantu dalam melaksanakan tindakan Para pemegang saham atau komisaris atau direktur yang menyebabkan kerugian karena kesalahan mereka tidak mengikuti Anggaran Dasar PT atau menyimpang dari Undang-Undang PT, maka tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab perdata pribadi, bukan tanggung jawab pidana.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Bug Hunter yang Melakukan Illegal Access Terhadap Aplikasi ]]>
<![CDATA[Wardaya, Argo Cakra Wardaya]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>
<![CDATA[ PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kapuas ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51826/perahu.v12i1.979
<![CDATA[Menemukan celah atau bug terhadap suatu sistem atau aplikasi merupakan kegiatan yang positif yang sangat membantu bagi pemilik aplikasi yang diuntungkan dengan temuan tersebut. Bug hunter yang memiliki etika untuk melaporkan informasi hasil temuan bug terhadap suatu sistem atau aplikasi tetapi memasuki sistem atau aplikasi tanpa seizin pemilik aplikasi masih menjadi persoalan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bug Hunter yang memasuki sistem aplikasi tanpa seizin developer untuk menemukan bug atau celah keamanan dilakukan dengan sengaja dan mengetahuinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka atau data skunder, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan mengumpulkan bahan hukum berupa norma dan asas-asas hukum yang kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban terkait isu hukum yang dihadapi. Kesengajaan yang menjadi dasar bagi Bug Hunter dalam melakukan aksinya inilah yang mengakibatkan Bug Hunter terjerat Illegal Access walaupun dilandasi dengan motif etika yang baik tetapi unsur kesengajaan yang dilakukan Bug Hunter dan memasuki sistem aplikasi tanpa seizin pemilik aplikasi inilah yang mengakibatkan Bug Hunter terjerat Illegal Access.]]>
<![CDATA[The Concept of Corporate Criminal Liability in the Fisheries Sector After the Job Creation Law Application ]]>
<![CDATA[Hudi, Nurul]]>;
<![CDATA[Muhadar, Muhadar]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.3.3557
<![CDATA[Various kinds of criminal acts in the field of fisheries have emerged, consisting of individuals and or corporations. The existence of a corporation is an obstacle in determining criminal responsibility. The purpose of this research is to analyze the concept of corporate criminal liability in the fisheries sector. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results of the study found differences in the concept of corporate criminal responsibility after the Application of the Job Creation Law where previously criminal acts of fishing could be carried out by corporations, and criminal responsibility was carried out by administrators. After the enactment of the Job Creation Law, the concept of corporate criminal responsibility for fisheries follows the development of the third stage of corporate criminal responsibility, in which the corporation commits a crime against the responsible corporation.]]>
<![CDATA[Kedudukan Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Melakukan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ]]>
<![CDATA[Sa’adillah, Muhammad Hanif]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v2i3.386
<![CDATA[The aim of this composition is to examine the authority of the Prosecutor in implementing Restorative Justice for those who have committed the crime of drug abuse and are currently being held at the Lamongan District Attorney's Office. Within criminal law, there is a concept known as the Double Track System, which permits perpetrators of drug abuse to either be incarcerated or receive rehabilitation through restorative justice. Additionally, this article elucidates the legal ramifications for the Prosecutor when enacting Restorative Justice for drug abuse offenders. The research method employed in this study is normative legal research, which involves investigating legal rules, principles, and doctrines to address the legal issues at hand. The objective of normative legal research is to provide solutions to current legal problems. Restorative justice was employed by the Lamongan District Attorney when dealing with the narcotics crimes committed by M. Farid, given that the perpetrator was categorized as a non-recidivist user who met all the necessary requirements. As a result, the punishment was focused on rehabilitation, which the perpetrator willingly agreed to undergo without any external pressure.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Bug Hunter Yang Melakukan Illegal Access Terhadap Aplikasi ]]>
<![CDATA[Wardaya, Argo Cakra]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v7i2.5696
<![CDATA[Finding gaps or bugs in a system or application is a positive activity that is very helpful for application owners who benefit from these findings. Bug hunters who have the ethics to report information on bug findings on a system or application but enter the system or application without the permission of the application owner are still a problem. Activities carried out by Bug Hunter who enters the application system without the developer's permission to find bugs or security holes are done intentionally and knowingly. This research uses a normative legal research method which is carried out by searching and examining library materials or secondary data, finding legal rules, legal principles, by collecting legal materials in the form of legal norms and principles which are then analyzed to provide answers related to the legal issues at hand. The intentionality that became the basis for Bug Hunter in carrying out this action is what resulted in Bug Hunter being caught in Illegal Access even though it was based on good ethical motives, the element of intentionality carried out by Bug Hunter and entering the application system without the permission of the application owner is what resulted in Bug Hunter being caught in Illegal Access.]]>
