Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.706
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL ILMIAH LIVING LAW TAHKIM ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Legal Reasoning jurnal hukum das sollen Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Hukum Pelita IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Pengabdian Siliwangi Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pintar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Erga Yuhandra
Universitas Kuningan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Urgensi Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat Erga Yuhandra; Suwari Akhmaddhian; Haris Budiman; Iman Jalaludin Rifa’i; Gilang Ramadhan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 13 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v13i02.6659

Abstract

The purpose of writing this paper is to find out how to regulate the authority of the Regional Representatives Council and to find out the obstacles of the Regional Representative Council in carrying out the Formation and Expansion of Regions in West Java Province. The method used in this study is an empirical juridical approach using primary and secondary data and data collection techniques used through interviews, observations and literature studies. The result of this research is the regulation on the authority of the Regional Representatives Council based on Article 22 D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Government Regulation Number 78 of 2007 concerning Procedures for the Establishment, Abolition and Merger of Regions, the implementation of these regulations has been in accordance with the existence of a new autonomous region candidate. An effort to equalize public services, it's just that the regulation of the authority of the Regional Representatives Council is strengthened so that it is more capable of carrying out legislative functions for the benefit of the region, as well as obstacles to the Regional Representative Council starting from the absence of approval of the new regional head candidate to the last moratorium. The conclusion of this research is that the regulation of the Regional Representatives Council Authority has not provided a balance in the constitutional system because of the imbalance between the Regional Representatives Council and the People's Representative Council in the legislative function in parliament and the Regional Representative Council still has obstacles in carrying out regional expansion. As the suggetion of this research is that it needs a regulation that clearly regulates the authority of the Regional Representatives Council in the State Administration system in Indonesia so that the Regional Representative Council is more capable of carrying out legislative functions for the benefit of the region, as well as regulations or rules regarding the Formation and Expansion of Regions should have legal certainty dimensions so that they are not ambiguous in regarding the implementation of Regional Formation and Expansion.
Penyuluhan Hukum Pentingnya Pendaftaran Badan Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Akhmaddhian, Suwari; Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Yuhandra, Erga
Empowerment Vol. 4 No. 03 (2021): empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i03.5097

Abstract

Perkembangan perekonomian semakin hari semakin meningkat, meski dalam keadaan Pandemik dan banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut berakibat pada berkembangnya badan usaha yang memerlukan adanya daftar perusahaan, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku usaha yang belum memeiliki izin usaha secara resmi, adapun sasaran lain yang menjadi tujuan diadakanya penyuluhan ini yaitu pelaku usaha UMKM agar mendapatkan legalitas usahanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya izin usaha untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dijalaninya, terutama bagi pelaku UMKM.
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Lingkup Perkawinan di Desa Cibinuang, Kuningan Akhmaddhian, Suwari; Harjadi, Dikdik; Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Anugrah, Dikha; Nursyamsu, Roni; Mardiani, Teti
Empowerment Vol. 5 No. 03 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i03.5302

Abstract

As a bond, marriage is part of civil law (private law), and is also part of criminal law (public law) which in the process fulfills the material elements as crimes and violations. Criminal acts within the scope of marriage will have an impact that affects both the victim and the environment concerned, because it will lead to legal uncertainty, disorderly population administration, neglect of protection of the rights of women and children. The purpose of this service is to focus more on the community to be more concerned with their surroundings and be aware of the risks that can lead to criminal acts within the scope of marriage so that the community must take an active role in carrying out various comprehensive efforts. The approach method used in this community service is through the method of socialization and discussion, where counseling participants are given information about criminal acts within the scope of marriage and then given the opportunity to ask questions and discuss in the forum. It is hoped that with this counseling, community members can become motivators as well as community members who participate in helping efforts to overcome criminal acts within the scope of marriage that can occur in everyday life, as people who have the potential to prevent criminal acts within the scope of marriage, assisting victims of criminal acts within the scope of marriage, as well as playing an active role in law enforcement in Cibinuang Village, so as to prevent and reduce the incidence of criminal acts within the scope of marriage, thereby reducing the number of domestic violence and creating an orderly and safe society.Sebagai suatu ikatan, perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat), dan juga merupakan bagian dari hukum pidana (hukum publik) yang apabila dalam prosesnya memenuhi unsur-unsur materil sebagai tindakan kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan akan memberikan dampak yang mempengaruhi baik korban maupun lingkungan yang berkaitan, karena akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, tidak tertibnya adminstrasi kependudukan, terabaikannya perlindungan hak perempuan dan anak. Tujuan pengabdian ini lebih menitikberatkan pada masyarakat untuk lebih peduli dengan sekitar dan menyadari risiko-risiko yang dapat menimbulkan tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan sehingga masyarakat harus turut berperan aktif untuk melakukan berbagai upaya yang komprehensif. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui metode sosialisasi dan diskusi, dimana peserta penyuluhan diberikan informasi mengenai tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan dan kemudian diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi dalam forum. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, anggota masyarakat dapat menjadi motivator dan juga sebagai anggota masyarakat yang turut serta membantu upaya penanggulangan tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan yang dapat terjadi di kehidupan sehari-hari, sebagai masyarakat yang berpotensi dalam mencegah tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, membantu korban tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, serta berperan aktif dalam penegakan hukum di Desa Cibinuang, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kejadian tindak pidana dalam ruang lingkup perkawinan, dengan demikian akan menurunkan angka KDRT dan menciptakan masyarakat yang tertib dan aman.
Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Teknik Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Nasihin, Iing; Nurdin, Nurdin; Yuhandra, Erga; Alpiyah, Lilis Nur; Rachmat, Nurhaliza Ainur
Empowerment Vol. 6 No. 02 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i02.6787

Abstract

The availability of specific laws and regulations, public awareness, and household waste management are factors faced by rural communities in solving household waste problems. BPD is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the Village population based on regional representation and are determined democratically. One of the duties and authorities of the BPD is to discuss draft village regulations with the village head. This Community Service aims to provide technical training in drafting village regulations on household waste management to members of the BPD and the Village Government. Community service activities are carried out using 2 (two) approaches, namely Participatory Rural Appraisal (PRA) and Transfer Technology (TT). The scope of the regulation of the Village Regulation includes the duties and authorities of the village government, the formation of a waste bank manager, waste management, supervision and guidance, cooperation and partnership, community participation, financing, incentives, and closing provisions, as well as principles that refer to the principles of responsibility, sustainability, justice, togetherness, participation, and economic value. After the Community service was implemented, the participants showed an increase in their knowledge and capacity in drafting the Village Regulation on household waste management by 42.76%.Ketersedian peraturan perundangan yang spesifik, kesadaran masyarakat, dan tata kelo sampah rumah tangga merupakan faktor-faktor yang dihadapi masyarakat perdesaan dalam menyelesaikan permasalahan sampah rumah tangga. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Salah satu tugas dan wewenang BPD adalah membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan teknik penyususan peraturan desa tentang pengelolaan sampah rumah tangga kepada anggota BPD dan Pemerintantahan Desa. Kegiatan pengamdian kepada masyarakat dilakukan dengan 2 (dua) model pendekatan, yaitu Partisipatory Rural Appraisal (PRA) dan Teknologi transfer (TT). Ruang lingkup pengaturan Perdes meliputi tugas dan wewenang pemerintah desa, pembentukan pengelola bank sampah, pengelolaan sampah, pengawasan dan pembinaan, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembiayaan, insentif, dan ketentuan penutup. Serta asas-asas yang mengacu pada asas tangung jawab, berkelanjutan, keadilan, kebersamaan, partisipatif, dan nilai ekonomi. Setelah dilaksanakanya PkM peserta menunjukan peningkatan pengetahutan dan kapasitasnya dalam penyususan Perdes pengelolaan sampah rumah tangga sebesar 42,76%.
Penyuluhan Hukum Bahaya Bank Emok dan Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat Anugrah, Dikha; Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari
Empowerment Vol. 6 No. 01 (2023): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v6i01.6860

Abstract

People's needs for different living costs affect the community's dependence on sources of income and financial sources, one of which is in the form of loans either in the form of direct loans, known as Bank Emok, or online loans. The number of emok banks continues to grow even though the public has directly and indirectly tried to eradicate them, as well as illegal fintech where the Financial Services Authority has taken actions, so this raises concern in the community because it can cause material and non-material losses. The approach method used in this community service is through socialization and discussion methods, where counseling participants are given information about emok banks and online loans and then given the opportunity to ask questions and discuss in the forum. It is hoped that with this counseling, community members can participate in helping efforts to overcome the emergence and re-development of emok banks and online loans in particular, which have the potential to cause harm to the community, assist the community in improving social conditions so that they can choose safe and legal funding sources, and have an active role in law enforcement in Sindangsari Village, thus making Sindangsari Village a SADARKUM (law-aware) village. Kebutuhan masyarakat akan biaya hidup yang berbeda-beda berpengaruh pada kebergantungan masyarakat akan sumber penghasilan dan sumber keuangan, salah satunya adalah berupa pinjaman baik berupa pinjaman langsung, yaitu yang dikenal dengan istilah Bank Emok, maupun pinjaman online. Jumlah bank emok terus bertambah meskipun masyarakat secara langsung dan tidak langsung telah berupaya memberantasnya, begitu juga dengan dan fintech illegal dimana Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penindakan-penindakan, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian baik secara material dan non-material. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui metode sosialisasi dan diskusi, dimana peserta penyuluhan diberikan informasi mengenai bank emok dan pinjaman online dan kemudian diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi dalam forum. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, anggota masyarakat dapat turut serta membantu upaya penanggulangan muncul dan berkembangnya kembali bank emok dan pinjaman online pada khususnya, yang berpotensi dalam menimbulkan kerugian bagi masyarakat, membantu masyarakat dalam meningkatkan kondisi sosial sehingga dapat memilih sumber pendanaan yang aman dan legal, serta berperan aktif dalam penegakan hukum di Desa Sindangsari, sehingga menjadikan Desa Sindangsari sebagai Desa SADARKUM (sadar hukum).
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Bahaya Narkotika di Desa Kawahmanuk, Kuningan Yuhandra, Erga; Hidayat, Sarip; Akhmaddhian, Suwari; Anugrah, Dikha; Dialog, Bias Lintang; Yudistira, Dony; Sundari, Pipi
Empowerment Vol. 7 No. 01 (2024): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v7i01.9703

Abstract

Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances other normal called Drugs is type drugs/substances needed in the world of medicine. However if used without strict restrictions and supervision can cause dependency as well as can endanger health even soul the user. Devotion to public with counseling law This aim For give knowledge and understanding about types drugs, consequences its abuse, the mode of distribution, and how method prevention. Implementation method devotion society This that is with method counseling law with stage hearing, implementation, evaluation report results and Discussion effort prevention and eradication to misuse and distribution dark drugs need done in a way comprehensive and multidimensional. try remove view that problem misuse and distribution dark drugs No only problem government course, but is a must problem handled by everyone.
Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Remaja di Desa Purwasari, Nurpajar, Shefiyana; Kusumawati, Dewi; Al Ghifari, Muhammad Ghifar; Aini, Zahro Qurrotul; Akhmaddhian, Suwari; Rifai, Iman Jalaludin; Yuhandra, Erga
Empowerment Vol. 7 No. 01 (2024): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v7i01.10418

Abstract

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dimaksud Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebar luasan informasi dan pemahaman terhadap norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta Budaya Hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi Hukum. Metode pelaksanaan yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode penyampaian meteri lalu kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Upaya pencegahannya diantaranya dengan upaya preventif yaitu upaya untuk mencegah pelanggaran hukum. Contohnya selektif dalam memilih teman dan menjauhi lingkungan masyarakat yang dapat memberikan dampak negatif untuk diri sendiri serta dengan upaya represif yaitu upaya untuk memulihkan keadaan setelah terjadi penyimpangan. Contohnya diberikan bimbingan atau konseling kepada para pelaku tindak pidana narkotika dan melakukan penindakan kepada orang yang diduga menggunakan, menyimpan dan menjual narkotika.
Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Sumur Tujuh Cikajayaan Dalam Menjamin Hak Masyarakat Lokal Rifa’i, Iman Jalaludin; Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Aisyah, Mina Rabiatul
Amsir Law Journal Vol 6 No 2 (2025): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v6i2.645

Abstract

There are widespread conflicts over water resources management in Indonesia, such as in the case of Sumur Tujuh Cikajayaan which involved the community, government and private sector in fighting over water management rights. This research uses a normative juridical method with a conceptual, theoretical and statutory approach related to water resources. Regulations that prioritize economic interests often ignore the rights of local communities and developed local wisdom, creating disharmony between customary law and positive law. The research results show that weak community involvement and minimal integration of customary law cause ecological injustice in water management. Therefore, strategies are needed to strengthen the role of communities and harmonize customary law and positive law to realize fair and sustainable water management. ___ Referensi Books with an author: Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Journal articles: Adnyani, N. K. S. (2021). Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kajian Pengaturan Subak Dalam Perspektif Hukum Negara. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 463-473. https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34149 Ahmad, A., Pransisto, J., & Syahril, M. A. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Litigasi Amsir, 10(3), 222-232. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/249 Alfitriani, A., Octavianty, O., Mutmainna, M., & Pransisto, J. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. Jurnal Litigasi Amsir, 24-32. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/174 Apriani, W., & Fikriana, A. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 1(1), 35-46. https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.77 Asmaul, A., Karim, K., & Adhilia, L. T. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet. Jurnal Litigasi Amsir, 239-253. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/254 Chandra, F., Diar, A., & Hartati, H. (2024). Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(3), 889-896. https://doi.org/10.54082/jupin.441 Chandranegara, I. S. (2016). Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(3), 359-379. https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.150 Cristiana, E., Jesica, J., & Yetno, A. (2023). Tinjauan atas undang-undang dan peraturan terkait pertambangan, sumber daya air, dan lingkungan hidup. Belom Bahadat, 13(2), 47-64. https://doi.org/10.33363/bb.v13i2.1037 Dewi, M. N. K., Miqat, N., & Purwanda, S. (2024). Analysis of the Legal Substance of Indonesia's Bilateral Investment Treaty (BIT): Balance of Rights and Obligations Based on National Interest. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 23(3), 3216-3232. https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5619 Dirkareshza, R., Novyana, H., Surahmad, S., & Nurhalizah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat Urug melalui Studi Etnografi. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 10(2), 218-226. https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.83772 Erfan, M., Pransisto, J., & Syahril, M. A. F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dari Peredaran Makanan Kedaluwarsa. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 94-107. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/228 Fatristya, L. G. I., & Sarjan, M. (2024). Optimalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di NTB: Literature Review. Kappa Journal, 8(3), 436-445. https://doi.org/10.29408/kpj.v8i3.28076 Galib, W. K., Irwan, A. L., Thaha, R., Prawitno, A., & Alfiani, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 9(3), 220-227. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4391
ANALISIS PERAN KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA UKRAINA DAN RUSIA Jalaludin Rifa'i, Iman; Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Hidayat, Sarip
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.6843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang analisis peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia. Dengan batas rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dengan Rusia. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan baik jurnal,artikel,buku, dan sebagainya. Hasil pembahasan nya adalah Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Kebiasaan internasional dianggap sebagai dasar hukum yang mengatur negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kebiasaan internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain dalam konflik dan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional. Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi.
Increasing Awareness of the Indonesian Archipelago Through the Implementation of Community Service in International Cooperation with Rajamangala University, Thailand: Meningkatkan Kesadaran Wawasan Nusantara Melalui Implementasi Pengabdian Masyarakat Kerjasama Internasional dengan Universitas Rajamangala Thailand Andini Khoirunnisa; Hidayat, Sarip; Bias Lintang Dialog; Ms. Sineenat Suasungnern; Erga Yuhandra; Suwari Akhmaddhian; Dikha Anugrah; Haris Budiman; Yani Andriyani; Iman Jalaludin Rifa’i
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 01 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i01.11514

Abstract

Foreign culture entering Indonesia can have positive or negative impacts. Negative influences are mainly caused by the public's attitude towards foreign culture, which does not sort or filter it, which will unconsciously eliminate Indonesian identity. The purpose of this International Community Service is to strengthen the Nusantara insight and publicize it to the international world. The Implementation Method used consists of 3 (three) stages, namely the Audience, Implementation and Evaluation stages. The Results and Discussion that the Nusantara insight must be mastered, upheld and applied in everyday life. The conclusion is that the Nusantara Insight must be publicized to the international world through international community service or through collaboration in research so that it can be used as a basis for Indonesian citizens to have character and identity that is inherent in their society. Suggestions for the socialization of the Nusantara Insight need to be carried out systematically so that the younger generation from various countries in the world understands and comprehends Indonesia's position.
Co-Authors Ade Suhendra Aini, Zahro Qurrotul Aisyah, Mina Rabiatul Akbar, Satria Al Ghifari, Muhammad Ghifar Alpiyah, Lilis Nur Amrullah, Dzikri Anik Andini Khoirunnisa Andriyani, Yani Anggit Anggiatna Anthon Fathanudien, Bachtiar, Beben Muhammad Beben Muhammad Bachtiar Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Budiman, H. Haris Dede Suhendar Dewi Kusumawati, Dewi Dewi Lestari Dikha Anugrah eptara, nopan Faisal, Koko Ahmad Fathanudien, Anthon Fathurahman, Fathur Fathurrahman, Fathur Firdaus, M Iqbal Roihanul Frisca Meilan Dwi Lestary Gios Adhyaksa Harjadi, Dikdik Igit Wijaya Susanto Iman Jalaludin Rifa’i Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Indah Permata Sari Jalaludin Rifa'i, Iman Jalaludin, Iman Mardiani, Teti Mochammad Imron Awalludin Ms. Sineenat Suasungnern Nasihin, Iing Nurcahyati, Nabila Tri Nurdin Nurdin Nurmayanti, Andini Nurpajar, Shefiyana Rachmat, Nurhaliza Ainur Ressa Siti Nurhasanah Ria Virigianti Rifa'i, Iman Jalaludin Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Roni Nursyamsu Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Septian Apriditiya Sundari, Pipi Suwari Akhmaddhian Tarsim Tarsim Taufik, Lutfi Imam Teten Tendiyanto Teti Mardiani Triatna Kurniawan, Titan Virigianti, Ria Wahdan Ahnaf Al-azizi Wina Puspasari Yani Andriyani Yudistira, Dony Yulianti Yulianti