Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.706
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ius Constituendum Substantive Justice International Journal of Law JURNAL ILMIAH LIVING LAW TAHKIM ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Legal Reasoning jurnal hukum das sollen Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Hukum Pelita IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Mimbar Justitia Jurnal Pengabdian Siliwangi Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pintar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Erga Yuhandra
Universitas Kuningan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Rifa’i, Iman Jalaludin; Yuhandra, Erga; Fathurahman, Fathur; Nurcahyati, Nabila Tri
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 2 (2024): Published 30 Desember 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i2.4867

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi peran dan efektivitas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kuningan. Krisis keuangan daerah yang ditandai oleh tunda bayar APBD hingga Rp. 490 miliar pada 2023, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan wawancara dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD masih kurang optimal dalam mencegah ketidakefisienan anggaran, serta diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan DPRD agar mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan keuangan secara lebih efektif. Penguatan fungsi ini penting untuk mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik sesuai prinsip otonomi daerah dan good governance.AbstractThis study seeks to evaluate the optimisation of the role and efficacy of the Regional People's Representative Council (DPRD) in promoting good governance in Kuningan Regency. The regional financial problem, characterised by a delay in the APBD payment amounting to Rp. 490 billion in 2023, highlights deficiencies in the management of Regional Original Revenue (PAD). This study employs a qualitative descriptive methodology, utilising interviews and document analysis as data collecting approaches. The research findings suggest that the supervisory role of the DPRD remains suboptimal in mitigating budget inefficiencies, necessitating an enhancement of the DPRD's supervisory capacity to more effectively identify and resolve financial concerns. Enhancing this function is crucial to foster transparency and accountability in the utilisation of public monies, in alignment with the ideals of regional autonomy and good governance.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN Hidayat, Sarip; Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari
TAHKIM Vol. 20 No. 2 (2024): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v20i2.7015

Abstract

Prisoner carry on age own condition physical and mental already No as good as prisoners who are still young, so institution correctional must give treatment special in fulfillment rights as a prisoner elderly. A phenomenon discovered by researchers at Correctional Institutions Class IIA Kuningan that is disturbed health prisoner elderly, not yet exists block special prisoner elderly, and less maximum coaching to prisoner elderly. Research methods nature descriptive-exploratory with approach juridical empirical. Results and Discussion study  that arrangement protection law right prisoner carry on age in Correctional Institutions Class IIA Kuningan that is Constitution Number 22 of 2022 Article 7, article 9 and article 10 paragraphs (1,2,3 and 4) concerning Correctional that right prisoner covers worship, care or health, education and teaching (coaching), proper food, delivery complaint, follows media broadcasts, visits family , wages and allowances, remission, assimilation, liberation conditional, and leave approaching free; implementation protection to right prisoner carry on age in Correctional Institutions Class IIA Kuningan Already done but Still not enough effective, special in matter right maintenance or health as well as right education and teaching (coaching). Maintenance rights or health Not yet effective Because No exists doctor special whereas right education and teaching (coaching) not yet effective Because lack of ability prisoner in understand material presented​ in coaching . Apart from that, not yet exists block special prisoner carry on age so that the education and teaching (coaching) process is lacking walk with maximum. Keywords: protection, prisoners, continue​ age.
ANALISIS PERAN KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA UKRAINA DAN RUSIA Jalaludin Rifa'i, Iman; Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Hidayat, Sarip
Jurnal Legal Reasoning Vol 7 No 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.6843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang analisis peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia. Dengan batas rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dengan Rusia. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan baik jurnal,artikel,buku, dan sebagainya. Hasil pembahasan nya adalah Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Kebiasaan internasional dianggap sebagai dasar hukum yang mengatur negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kebiasaan internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain dalam konflik dan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional. Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi.
Local Government Policies in the Management of Coastal and Marine Resources Through Community Participation Yuhandra, Erga; Rifa’i, Iman Jalaludin; Hidayat, Sarip
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 01 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i01.743

Abstract

Natural resources are important for national development, specifically when managed effectively to generate foreign exchange. Therefore, this study aims to investigate how local governments and communities utilize and manage coastal and marine resources. It also seeks to identify the primary barriers hindering the use of such resources in achieving environmental sustainability. The study adopted a normative juridical method, focusing on examining and interpreting theoretical aspects related to legal principles, concepts, doctrines, and norms that govern the management of coastal and marine resources. Data analysis used a juridical-qualitative method, combining both descriptive-analytical and prescriptive dimensions. This qualitative method ensured consistency across legal frameworks, with careful attention paid to legal hierarchy and certainty. The process involved reviewing both written and unwritten laws to assess their alignment and legal soundness. Primary legal materials, particularly existing laws and regulations, served as the main data sources for this study. The results showed that the sustainable management of coastal and marine resources necessitates collaborative efforts among all stakeholders. To ensure effective implementation, it was essential to align and harmonize legal instruments issued at both the central and local governments. This coordination was needed to realize an optimal management of coastal and marine resources.
Preventive Measure and Action towards Livestock disease: Law on Animal Husbandry and Animal Health Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Faisal, Koko Ahmad
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v11i01.758

Abstract

The research aims to examine the implementation of Law Number 18 of 2009: Animal Husbandry and Animal Health, the preventive measure, and its action. The urgency of the research is to raise people's awareness of the importance of livestock health and to effectively enforce existing regulation. Thus, the potential impact on human health and the livestock economy could be mitigated. Meanwhile, to collect data, analyse difficulties, and find solutions, the researchers employed empirical-juridical approaches such as surveys, interviews with relevant parties, and field observations in Kuningan Regency. The findings revealed that the Animal Husbandry and Animal Health Law explicitly regulates preventative and remedial measures for livestock diseases, highlighting the role of both national and local governments in advancing animal health. In addition, the government regulation on veterinary authorities’ states all of the topics, including preventive action, livestock traffic, infrastructure, and facilities. The execution of the so-called policies at the regional level reveals a multitude of interrelated barriers. The inability to implement policies can be attributed to a number of factors, including inconsistent regulations between regional and higher levels of legislation, a lack of qualified human resources, inadequate facilities and infrastructure, the effect of local customs and culture, and the quality of community education. To sum up, the investigation has improved our comprehension of the effectiveness of the laws. Yet, to improve the livestock’s health and wellbeing and minimise its disease transmission, it is advised to enhance compliance and best practices related to livestock management.
Import Ban Efficacy on Second-Hand Clothing in the Perspective of Regulatory and Sustainable Development Goals Amrullah, Dzikri Anik; Akhmaddhian, Suwari; Yuhandra, Erga
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v11i01.766

Abstract

The study aims to analyze the ban's effectiveness on secondhand clothing imports in Kuningan Regency. The study utilized research specifications, an empirical legal approach. The findings revealed that Article 47, paragraph (1), of the Trade Law and Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022; Amendments to Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 ban the importing of used apparel. In addition, the regulation is outlined in Article 69 of law number 32 of 2009; environmental protection and waste management, in fact, are not implemented effectively in Kuningan Regency, and second-hand clothing is related to sustainable development goals number 12, namely ensuring sustainable consumption and production patterns. There are seven thrift shops in the vicinity, but they are disregarded by law enforcement, with no supervision at all. To summarize, Kuningan Regency's local administration lacks a stronger legislative framework for law enforcement. As a result, it is critical to create a regional regulation governing imported used garments, as well as to socialize with business actors and the community.
Formulasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Konservasi untuk Penguatan Kabupaten Pariwisata Budiman, Haris; Akhmaddhian, Suwari; Yuhandra, Erga
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 2 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i2.25161

Abstract

This study discusses the formulation of regional policies in the field of conservation-based spatial planning to strengthen tourism districts. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that influence spatial planning policies in areas that have agricultural and tourism contours. This research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The results of this study indicate that there are several factors that influence conservation and tourism-based spatial planning policies in the regions, including national policies, regional policies, community needs, and regional tourism potential. Based on the results of this analysis, the researcher recommends that tourism-based spatial planning policies in the regions should be prepared by considering these factors and involving various related parties, such as the government, community, and tourism actors. According to this article, a team or working group should be established with the express responsibility of creating, overseeing, and assessing a conservation and tourism-based spatial planning policy. Furthermore, depending on regional features, this paper proposes the creation of regional spatial planning policies by combining regional RTRW and RDTR laws into a unified policy package.
Law Enforcement Factors in Waste Management to Achieve Environmental Sustainability and Community Welfare Akhmaddhian, Suwari; Virigianti, Ria; Yuhandra, Erga
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 4 No 1 (2021): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/substantivejustice.v4i1.109

Abstract

Environmental issues are interesting subjects that are related to the earth’s sustainability. While Garbage is basically an obstacle, it also has the potential to prevent environmental damage and increase the community's economy if it is well managed. This research aims to analyze local government policies in waste management based on the value of ecological justice to achieve natural preservation. The research method used is qualitative with primary data from interviews and observations supported by laws and regulations related to waste management. The research was conducted in Kuningan Regency and Ciamis Regency. The results showed that the Ciamis local government policy in waste management was equipped with local regulations, government officials, infrastructure, community participation, and program innovation, namely waste sorting, waste bank, maggot, and garbage alms. The conclusion is that local government policies, especially in Kuningan, still need improvement related to optimizing the role of the local government in institutional and funding of waste management and increasing public education regarding waste management. Good waste management can create environmental sustainability and community welfare.
Formulasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Konservasi untuk Penguatan Kabupaten Pariwisata Budiman, Haris; Akhmaddhian, Suwari; Yuhandra, Erga
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 2 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i2.25161

Abstract

This study discusses the formulation of regional policies in the field of conservation-based spatial planning to strengthen tourism districts. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that influence spatial planning policies in areas that have agricultural and tourism contours. This research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The results of this study indicate that there are several factors that influence conservation and tourism-based spatial planning policies in the regions, including national policies, regional policies, community needs, and regional tourism potential. Based on the results of this analysis, the researcher recommends that tourism-based spatial planning policies in the regions should be prepared by considering these factors and involving various related parties, such as the government, community, and tourism actors. According to this article, a team or working group should be established with the express responsibility of creating, overseeing, and assessing a conservation and tourism-based spatial planning policy. Furthermore, depending on regional features, this paper proposes the creation of regional spatial planning policies by combining regional RTRW and RDTR laws into a unified policy package.
Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan Guna Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik Erga Yuhandra; Suwari Akhmaddhian; Dede Suhendar
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.4597

Abstract

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk pengangkatan Perangkat Desa. Namun dalam hal pengangkatan Perangkat Desa masih sering mengedepankan prinsip kekeluargaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, ingin mengetahui pengaturan tentang pengankatan Perangkat Desa, kedua untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan asas keterbukaan dalam pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pengangkatan Perangkat Desa baik di tingkat pusat maupun daerah sudah di desain sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat, kemudian implemtasi penerapan asas keterbukaan dalam pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan sejauh ini masih belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku disebabkan partisipasi masyarakat yang rendah juga perlu terobosan baru sosialisasi melalui medis sosial.
Co-Authors Ade Suhendra Aini, Zahro Qurrotul Aisyah, Mina Rabiatul Akbar, Satria Al Ghifari, Muhammad Ghifar Alpiyah, Lilis Nur Amrullah, Dzikri Anik Andini Khoirunnisa Andriyani, Yani Anggit Anggiatna Anthon Fathanudien, Bachtiar, Beben Muhammad Beben Muhammad Bachtiar Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Budiman, H. Haris Dede Suhendar Dewi Kusumawati, Dewi Dewi Lestari Dikha Anugrah eptara, nopan Faisal, Koko Ahmad Fathanudien, Anthon Fathurahman, Fathur Fathurrahman, Fathur Firdaus, M Iqbal Roihanul Frisca Meilan Dwi Lestary Gios Adhyaksa Harjadi, Dikdik Igit Wijaya Susanto Iman Jalaludin Rifa’i Iman Jalaludin Rifai Iman Jalaludin Rifa’i Indah Permata Sari Jalaludin Rifa'i, Iman Jalaludin, Iman Mardiani, Teti Mochammad Imron Awalludin Ms. Sineenat Suasungnern Nasihin, Iing Nurcahyati, Nabila Tri Nurdin Nurdin Nurmayanti, Andini Nurpajar, Shefiyana Rachmat, Nurhaliza Ainur Ressa Siti Nurhasanah Ria Virigianti Rifa'i, Iman Jalaludin Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Roni Nursyamsu Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Septian Apriditiya Sundari, Pipi Suwari Akhmaddhian Tarsim Tarsim Taufik, Lutfi Imam Teten Tendiyanto Teti Mardiani Triatna Kurniawan, Titan Virigianti, Ria Wahdan Ahnaf Al-azizi Wina Puspasari Yani Andriyani Yudistira, Dony Yulianti Yulianti